Lima Tahun Jokowi Belum Bisa Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak

JawaPos.com - Realisasi penerimaan pajak pada 2018 tidak mencapai target. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan, dari target penerimaan sebanyak Rp 1.786,4 triliun, hanya terelisasi sekitar Rp 1.518,1 triliun atau lebih rendah Rp 276,6 triliun.

Shortfall penerimaan pajak diprediksi terulang pada tahun ini. Perlambatan ekonomi global akibat akibat perang dagang, harga komoditas ekspor yang terus turun, dan sejumlah faktor lain membayangi penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan.

"Dalam waktu dekat dilakukan pemilihan Dirjen Pajak, harapannya sosok ke depan bisa mendorong penerimaan, mendorong trust masyarakat membayar pajak," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10).

Peraturan perpajakan ke depan, harap Yustinus, lebih jelas untuk mendorong kepercayaan masyarakat membayar pajak. Sementara itu, praktik-praktik pajak di lapangan harus lebih bersahabat kepada wajib pajak.

"Kepatuhan pajak masih rendah, sehingga penerimaan pajak tidak tercapai di dalam lima tahun terakhir ini," kata Yustinus.

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, rasio penerimaan pajak (tax ratio) yang masih rendah menjadi tantangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan. Uang dari pajak sangat dibutuhkan guna membiayai infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Pak Jokowi sangat perhatian terhadap sektor pajak. Terlihat dari program yang diterbitkan, seperti amnesti pajak, berbagai insentif pajak, reformasi perpajakan dan lainnya," pungkas Darussalam.