alexametrics
Sidang Sengketa Pilpres MK

Kesaksian Said Didu Bikin Yusril Enggan Berikan Pertanyaan

19 Juni 2019, 23:55:24 WIB

JawaPos.com – Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menjadi saksi fakta dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Dalam kesaksiannya, dia berpendapat bahwa Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin adalah pejabat BUMN.

Hal ini Said katakan setelah ramai soal jabatan Ma’ruf Amin di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS).

‎”Siapa sebenarnya pejabat BUMN? Maka tafsiran kami komisaris, direksi, dan dewan pengawas termasuk pejabat BUMN,” ujar Said Didu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (19/6).

Said pun menjelaskan alasan perusahaan anak usaha BUMN juga bisa disebut sebagai perusahaan BUMN itu sendiri. Pada 2005 silam, dirinya menggelar rapat dengan ahli-ahli hukum untuk membahas jabatan-jabatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pejabat BUMN.

Dari rapat tersebut didapatkan keputusan bahwa komisaris, direksi, dewan pengawas, dan anak perusahaan merupakan bagian dari pejabat BUMN. ‎”Jadi, memang rapat itu menyepakati hasil-hasil itu,” katanya.

Lebih lanjut Said mengatakan, ada dua komisaris anak perusahaan BUMN yakni Andi Arief dan Raden Pardede Mundir menjadi bagian tim sukses di pilpres 2009. Kedua orang itupun mundur dari jabatan komisaris.

“Kami dan Bawaslu mengevaluasi siapa yang jadi tim sukses. Ada dua, Andi Arief dan Raden Pardede Mundir sebagai komisaris dan menjadi tim sukses,” ungkapnya.

Sementara terpisah, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mehendra menuturkan enggan mengajukan pertanyaan ke Said Didu. Pasalnya, menurut Yusril jawaban Said Didu adalah jawaban saksi ahli.

Sementara dalam sidang ini, Said Didu dihadirkan sebagai saksi fakta. “Jika saya mengajukan pertanyaan nanti ini malah jadi saksi ahli. Jadi, kami tidak ajukan pertanyaan,” kata Yusril.‎

‎Sekadar informasi, dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpre, Ketua tim hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Bambang menilai terdapat cacat formil persyaratan Ma’ruf Amin saat mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden. Ia menyebut Ma’ruf Amin belum mengundurkan diri dari jabatannya BSM dan BNI Syariah.

Bambang mengatakan, profil Ma’ruf Amin saat ini masih tercantum di dalam website resmi sebagai Ketua DPS di kedua perusahaan anak usaha BUMN tersebut. Menurut Bambang, baik BSM maupun BNI Syariah adalah termasuk perusahaan BUMN.

Sementara, Pasal 227 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bakal calon peserta pemilu harus menunjukkan surat pernyataaan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads