Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 21 November 2026 | 19.00 WIB

Usai Temui Dasco, Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara Bareng Yusril

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berdialog dengan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait rencana revisi UU Pertahanan Negara yang sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas) - Image

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berdialog dengan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait rencana revisi UU Pertahanan Negara yang sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas)

JawaPos.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara dipastikan tidak berhenti sampai DPR. 

Usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (19/11), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana itu bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Sjafrie berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, pada Jumat (20/11).

Dalam pertemuan itu keduanya membahas rencana perubahan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yusril mengaku, pertemuan itu terjadi atas inisiatif Sjafrie. Dia datang karena diundang.

”Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/11).

Yusril mengaku senang bisa membantu proses penyiapan revisi UU tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan menteri hukum (menkum) dan menhan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam pandangannya, Yusril menyampaikan bahwa perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis, yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak UU tersebut diundangkan.

”Secara umum beliau (Sjafrie) mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” terang dia.

Menurut Yusril, kebutuhan perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan.

UU TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.

Editor: Bayu Putra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore