Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 21 November 2026 | 19.24 WIB

Pertemuan Sjafrie Sjamsoeddin dan Yusril di Kemhan Tak Bahas Cawapres Prabowo

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berdialog dengan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait rencana revisi UU Pertahanan Negara yang sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas) - Image

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berdialog dengan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait rencana revisi UU Pertahanan Negara yang sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, memastikan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat (20/11) tidak membahas soal calon wakil presiden (cawapres).

Meski keduanya punya rekam jejak panjang dalam pengabdian di pemerintahan, Yusril menyatakan bahwa Sjafrie adalah sosok yang sangat disiplin dalam pelaksanaan tugas.

Mantan panglima Kodam Jaya/Jayakarta itu tidak pernah bicara di luar tugas dan kewenangan. Apalagi terkait dengan cawapres yang menjadi domain Presiden Prabowo Subianto.

”Nggak lah, saya juga nggak nanya. Pak menhan juga nggak ngomong apa-apa. Pak menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” ucap Yusril dikutip Sabtu (21/11).

Selain itu, Yusril juga memastikan tidak ada pembahasan soal kasus dugaan penyadapan dan makar yang kini tengah ditangani oleh Polri. 

Dia memastikan, Sjafrie sebagai Menhan sangat paham bahwa masalah penyadapan dan makar sudah menjadi kewenangan Polri dalam menegakkan hukum.

Yang sedikit banyak bersinggungan dengan kasus ini justru dirinya sebagai menko bidang hukum.

Dalam pertemuan itu, lanjut Yusril, dia bersama Sjafrie membahas rencana perubahan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebelum mengundang Yusril, Sjafrie sudah lebih dulu bertandang ke DPR.

”Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” jelasnya.

Yusril mengaku senang bisa membantu proses penyiapan revisi UU tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan menteri hukum (menkum) dan menhan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Editor: Bayu Putra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore