Ahli Sebut daripada Tes Lebih Baik Cek Hal Konkret Capaian Pegawai KPK

JawaPos.com–KPK menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Puluhan pegawai tidak lulus dan mungkin diberhentikan. KPK sendiri menyerahkan masa depan 75 orang itu ke PANRB dan BKN.

Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel yang jadi persoalan adalah apakah nasionalisme bisa ditakar hanya dengan mengandalkan tes? ”Apakah layak nasib seseorang ditentukan sepenuhnya hanya berdasar tes?” ujar Reza.

Dia mengatakan, banyak peneliti yang mengingatkan bahwa nasionalisme sejatinya punya makna lebih luas dari sekadar urusan ideologi. Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh rasa cinta Tanah Air. Yakni tingkat kejahatan, perusakan fasilitas publik, pembajakan musik, dan korupsi.

”Nah, sayangnya, hal-hal semacam itu cenderung terlupakan, sehingga jiwa kebangsaan ditinjau sebagai masalah ideologi semata,” papar Reza.

Dengan penyempitan makna seperti itu, lanjut dia, tidak lulus tes bermakna tidak cukup berwawasan kebangsaan alias tidak nasionalis. Sebab tidak nasionalis, yang bersangkutan adalah cikal-bakal pengkhianat dan berpotensi makar karena itu harus dipecat.

”Ini penarikan simpulan sekaligus penyederhanaan langkah yang overdosis,” ucap Reza.

Dia menambahkan, tes itu memang penting. Apalagi bagi penegak hukum, sangat baik jika tes dilakukan secara berkala.

”Di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, saya merekomendasikan agar assessment dilakukan paling sedikit dua tahun sekali. Assessment rutin akan membuat personel merasa terawasi, sehingga terdorong untuk terus-menerus bekerja dengan baik,” terang Reza.

Menurut dia, assessment itu idealnya tidak hanya mengandalkan tes sebagai format satu-satunya. Banyak cara lain yang perlu juga diselenggarakan dan diintegrasikan dalam sebuah program assessment kinerja.

”Program assessment yang menerapkan pendekatan beragam (multiapproach) akan menghasilkan simpulan lebih utuh tentang personel penegakan hukum. Beda dengan tes, yang jika dijadikan sebagai pendekatan tunggal, rawan menghasilkan gambaran yang terlalu simplistis tentang diri personel,” kata Reza.

Dia menyatakan, kurang bijak apabila assessment langsung dijadikan sebagai penentu bagi kelanjutan maupun pemberhentian personel. Yang tepat, assessment diselenggarakan guna mengumpulkan data yang nantinya dipakai untuk memberikan feedback kepada personel, sekaligus sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi pengembangan diri dan karir personel bersangkutan.

”Jadi, alih-alih dimanfaatkan sebagai alat penebas leher personel, hasil assessment justru dipakai untuk pengembangan karier yang bersangkutan,” tutur Reza.

Reza mengatakan, tes merupakan pendekatan diambil dalam episode singkat. Beda dengan penilaian kerja sehari-hari. Misal, bagi masing-masing personel KPK, bisa dicek clearance rate-nya, response times-nya, dan enforcement productivity-nya.

Pengecekan hal-hal konkret semacam itu, menurut Reza, justru lebih jitu untuk menyimpulkan seberapa tinggi produktivitas personel. Semakin tinggi produktivitasnya, dimaknakan semakin tinggi pula profesionalismenya. Makin profesional, makin tinggi pula derajat nasionalismenya selaku pengemban amanat rakyat dalam memberantas korupsi.

”Dengan demikian, penilaian kontinu terhadap kerja sehari-hari personel KPK semestinya lebih menentukan nasib mereka, ketimbang tes yang diselenggarakan secara insidental dalam waktu singkat. Begitulah sepatutnya nasionalisme dimaknai dan diterjemahkan ke dalam program pembinaan personel KPK,” papar Reza.