Reza Khawatir Code of Silence, Mabes Polri Jamin Profesional soal Kasus Penggerebekan di Sukuharjo

JawaPos.com - Dosen Psikologi Forensik STIH Litigasi Reza Indragiri Amriel khawatir pemeriksaan internal Polri atas kasus penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo, menjadi ruang bagi sesama anggota kepolisian untuk saling melindungi.

Sebelumnya Mabes Polri memastikan proses penegakan hukum dan proses etik pasca penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo, Jateng, terus berjalan. Seluruh Kapolres juga diminta untuk belajar dari peristiwa tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah menegaskan hal itu. Dia menjamin instansinya akan bekerja secara profesional dan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku.

Baca Juga:Dituding Kasus Djarum Dicari-cari, KPK: Sprindik Sudah Terbit Sejak September

”Pada satu sisi, proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara profesional, prosedural, dan tentu menjunjung nilai-nilai etika terkait dengan perkara yang ditangani,” kata Isir kepada media pada Selasa (3/11).

Menurut Reza Indragiri Amriel, dari pernyataan Mabes Polri itu dapat dipahami bahwa Polri (maksudnya Mabes Polri) membangun pembedaan antara dirinya dan Polda Jawa Tengah.

”Polri memosisikan dirinya sebagai das sollen. Sehingga, apabila nanti didapati kenyataan (das sein) berupa pelanggaran etik profesi dan pidana, itu sepenuhnya merupakan perbuatan Polda Jateng dan dipertanggungjawabkan satuan wilayah tersebut,” papar Reza Indragiri Amriel.

Baca Juga:Herri Pras Digeruduk Petarung MMA: Berawal Cerca UAH-UAS hingga Ajak Duel 

Dia menjelaskan, Polri menggunakan pernyataan menaruh keprihatinan atas keresahan santri dan lain-lain yang merasa terdampak. Polri juga menggunakan diksi normatif berupa penggeledahan, penegakan hukum, dan tindakan kepolisian, terhadap apa yang Polda Jateng kerjakan di pesantren dimaksud.

Pada satu sisi, lanjut Reza, keinsafan Polri bahwa peristiwa yang terindikasi excessive serta abusive itu telah mengakibatkan keresehan berskala luas, patut dihargai.

”Dengan pengakuan tentang dampak luas tersebut, Polri meletakkan pijakan bahwa diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Profesi Polri berkategori berat berdasar pasal 17 ayat (3) butir c dan d,” terang Reza Indragiri Amriel.