06 Januari 2026, 18.15 WIB
Pemerintah Sebut KUHP Baru Tak Kekang Kritik, Penghinaan Presiden Harus Berdasar Delik Aduan
Beri penjelasan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan tentang KUHP dan KUHAP baru yang banyak dikritisi masyarakat. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)
Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Nasional
Pengguna Jasa Prostitusi yang Tak Bayar sesuai Perjanjian Tak Bisa Dipidana, ini Penjelasannya
25 Januari 2026, 23.28 WIB
Nasional
Penerapan KUHP Baru Diharapkan Mampu Jaga Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
22 Januari 2026, 02.09 WIB
Nasional
Yang Hobi Sweeping Baca Nih KUHP Baru! Membubarkan Pertemuan Keagamaan Bisa Dipidana 5 Tahun
16 Januari 2026, 16.49 WIB
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
- Nasional
- Kabinet Merah Putih
- Hijrah Ramadan
- Surabaya Raya
- Sepak Bola Indonesia
- Entertainment
- Berita Daerah
- Lifestyle
- Ekonomi
- Sports
- Internasional
- Jabodetabek
- Oto Dan Tekno
- Features
- Kesehatan
- Hobi & Kesenangan
- Opini
- Sisi Lain
- Ternyata Hoax
- Humaniora
- Sepak Bola Dunia
- Art Space
- Minggu
- Wisata Dan Kuliner
- Arsitektur Dan Desain
- Ibu Kota Baru
- Infrastruktur
- Zodiak
- Kepribadian
- Islami
- Parenting
- Kuliner
- Jawa Pos 75 Tahun
- Photo
- Hello Campus
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
