JawaPos.com - Pengadaan Aplikasi Information Respond System oleh Mabes TNI AL sempat menuai sorotan. Dalam laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), uraian dan spesifikasi pekerjaan dengan anggaran Rp 100 miliar itu diasosiasikan dengan buzzer atau pendengung di jagat maya. Alhasil poin pengadaan itu memantik perhatian. 

Pada bagian spesifikasi pekerjaan dituliskan bahwa penggiringan opini-opini ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan akun sosial media, dengan menciptakan fenomena word of mouth atau dari mulut ke mulut di media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara berulang, dengan tujuan untuk menjangkau dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Metode seperti ini juga dikenal dengan sebutan Buzzer.

Menangapi hal ini, TNI AL menjawab informasi pengadaan buzzer tersebut. Mereka menyampaikan bahwa ada kesalahan informasi pada laman tersebut. ”Kami ingin mengklarifikasi bahwa terdapat kesalahan pada deskripsi pekerjaan yang menyebutkan bahwa aplikasi tersebut adalah buzzer,” ungkap TNI AL. Mereka menyatakan, aplikasi yang dibangun dengan nilai miliaran rupiah itu merupakan aplikasi pengamanan informasi. 

Baca Juga: KSAL Ungkap Presiden Prabowo Ingin Kembangkan Kekuatan Armada TNI AL Jadi Lima Koarmada

”Aplikasi yang kami bangun adalah sebuah aplikasi pengamanan Informasi, sangat dibutuhkan dalam menjaga integritas Informasi yang akan dipublikasi. Dengan aplikasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan data sensitif dengan menjaga integritas informasi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang,” terang TNI AL. 

Tidak hanya itu, pada aplikasi tersebut juga terdapat pendeteksian penyalahgunaan informasi terkait TNI AL di media sosial. Matra Laut mengungkapkan bahwa pembangunan aplikasi tersebut butuh infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan data pendukung lainnya. Penjelasan itu, lanjut mereka, disampaikan untuk memastikan tidak muncul kesalahpahaman atas informasi yang beredar sebelumnya. 

”Agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang diakibatkan kesalahan deskripsi pembangunan aplikasi tersebut,” tutup TNI AL.