Kepala BKKBN: Puncak Bonus Demografi Sudah Terlewati

JawaPos.com  - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan, angka Index Dependency Ratio Indonesia tahun 2020 sebesar 44,33 persen, Ini berarti,  periode puncak bonus demografi di negara ini bukan terjadi pada 2030, tetapi di tahun 2020.

“Angka Index Dependency Ratio setelah itu naik terus. Dihitung dengan cara apapun hasilnya sama. Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi di 2020,” ujar Hasto dalam arahannya di kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung,  Selasa malam (20/02).

Dalam rakor yang mengangkat tema “Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045”, Hasto mengingatkan, “Jangan sampai ‘middle income trap’ jadi kenyataan. Kalau pendapatan per kapita tidak naik, di tahun 2040 jadi apa kita. Harus ada perubahan yang signifikan dan ‘settle for excellence’.”

Melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, diketahui proyeksi penambahan jumlah penduduk produktif hampir 10 juta orang pada 2025, dengan jumlahnya mencapai 196,13 juta orang. 

"Rasio ketergantungannya justru diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02 persen. Penambahan jumlah penduduk usia produktif  diproyeksikan  berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali," ujarnya. 

Namun pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk  tidak meningkat signifikan, dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050. Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungannya yang menunjukkan kenaikan, sekira 1-2 persen tiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik cukup tinggi pada 2050, mencapai 54,13 persen. 

Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami  kenaikan karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat.

"Data kependudukan harus dihidupkan. Sehingga kita cemas dan bergerak, seperti pesan Pak Presiden, hidupkan data, Gubernur Bupati takut lihat data, atau gembira lihat data. Ini artinya datanya hidup," ujar Hasto. 

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Katanya, BKKBN punya Kampung KB di setiap desa. Semua kampung diarahkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas sesuai  Inpres No.3 Tahun 2022  tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.  

“Saya titip Kampung Keluarga Berkualitas menjadi pusat kegiatan. Tidak hanya Rumah Dataku,  tapi  untuk data lain. Dipakai juga untuk stunting, demo masak, Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting). Ada juga Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Dan sekarang kita harus betul memikirkan kesiapan remaja untuk menjadi keluarga, masalah seksualitas remaja, kesehatan reproduksi,” urainya, 

Dalam kesempatan yang sama dilaksanakan peluncuran Population Clock, sistem yang dapat melihat pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia secara real time, berapa jumlah yang lahir dan yang meninggal.