Uang Pelicin untuk Muktamirin

Sidang Pleno I Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Aula Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8). (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)
JawaPos.com - Mengenakan baju koko putih lengan panjang dipadu sarung bermotif batik dan songkok hitam, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid duduk santai diapit tiga calon calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031, seperti KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH. Zulfa Mustofa, dan KH. Abdussalam Shohib (Gus Salam), dalam Sidang Pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), di Jombang, Senin (31/08) dini hari.
Mengantongi 207 suara, nama Nusron Wahid sebenarnya masuk dalam 5 besar calon Ketua Umum organisasi masyarakat berbasis Islam yang bermarkas di Jl.Kramat Raya No.164 Rt 7/2, Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Namun, karena terganjal AD/ART NU Pasal 52 Ayat 5, yang melarang pejabat politik atau pejabat setingkat menteri mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU, maka mantan Ketua GP Ansor 2010-2015 itu akhirnya gugur secara administratif sebagai calon Ketua Tanfidziyah PBNU.
Nusron tak kecewa. Mantan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2000-2003 tersebut justru terlihat semringah. Padahal perolehan suaranya tak terpaut jauh dari KH. Zulfa Mustofa sebesar 262 suara, Gus Salam sebesar 261 suara, dan Gus Yahya sebesar 207 suara. Suara Mantan Waketum PBNU 2022-2024 ini hanya terpaut jauh dari Gus Kikin yang memperoleh 472 suara.
Sebagai tindak lanjut atas keputusan panitia, Nusron pun akhirnya berbicara kepada para peserta muktamar atau muktamirin, perihal gagalnya dirinya menjadi Caketum PBNU.
“Saya mengucapkan maturnuwon sanget (terima kasih banyak) kepada bapak-bapak cabang dan wilayah, yang mungkin dengan lucu-lucuan iseng berhadiah menulis nama saya. Saya mengucapkan terima kasih, semoga kelucuan ini tidak berlanjut,” kata Nusron disambut tawa hadirin.
Menurut Nusron, berkhidmat kepada NU bukan hanya dengan cara menjadi ketua umum saja. Namun, bisa dilakukan di mana saja dan menjadi apa saja.
“Khidmat kepada jamiyah NU tidak hanya dengan jabatan ketua umum, di tempat lain pun bisa khidmat untuk jamiyah NU,” tukas pria kelahiran Kudus, jateng, 53 silam tersebut.
Sehari sebelum pelaksanaan Muktamar ke-35 Nadlatul Ulama di Kota Jombang, Adzan subuh sudah berkumandang di Kota Malang, Jawa Timur. Tak lama kemudian, suara ayam jantan sebesar 90 desibel mulai berkokok bersahut-sahutan.
Tak ingin terlambat ke "Kota Santri" yang jaraknya sekitar 116 kilometer dari "Kota Apel", seorang pejabat struktural di Kantor Pertanahan Kota yang juga berjuluk "Paris Van East Java", dengan membawa segepok uang, bergegas memacu mobilnya dengan kencang agar tak terlambat sampai ke kota tujuan.
Sehari sebelum sang pejabat ini beranjangsana ke "Kota Beriman", di sebuah grup whatsaap internal kantor yang membidangi urusan pertanahan di daerah Jawa Timur, kepala kantornya dikabarkan mendapatkan perintah dari utusan "Pak Menteri Nusron' ihwal adanya kebutuhan dana untuk mendukung perhelatan Muktamar NU.
Menindaklanjuti arahan itu, kepala kantor pertanahan dari 'Kota Wisata" tersebut langsung memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha untuk menyiapkan duit sebesar Rp 30 juta.
"Pak Menteri ada giat di Jombang, butuh uang saku," demikian bunyi perintah sang utusan, dalam grup percakapan tersebut, seperti diucapkan sumber JawaPos.com.
Gayung pun bersambut. Sejurus kemudian, pihak bagian tata usaha itu secara kilat menyiapkan amunisi seperti yang diminta bosnya, tanpa mempersoalkan apakah kegiatan tersebut terkait kegiatan resmi kantor atau kegiatan pribadi Pak Menteri.
Sumber JawaPos.com bercerita, jika permintaan uang tersebut tak hanya kepada satu kantor pertanahaan saja. Permintaan saweran, katanya dilakukan kepada semua kantor pertanahan yang ada di Jawa Timur. Total ada 39 kantor pertanahan di Timur Pulau Jawa ini yang diduga dimintai upeti.
'Uangnya tidak boleh ditransfer, tapi harus diserahkan langsung secara cash di Jombang," cerita sumber tersebut.
Segendang sepenarian. Atas dugaan permintaan itu, sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jawa Timur pun telah diperiksa satu persatu.
Mereka antara lain: W selaku Kakantah Kabupaten Sumenep, RS Kakantah Kabupaten Gresik, WRA Kakantah Kota Surabaya I, AB Kakantah Surabaya II, N Kakantah Kabupaten Sidoarjo, NVS Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN Kakantah Kabupaten Malang, dan MSL Kakantah Kabupaten Jember.
Selain itu, ada juga HH Kakantah Kabupaten Pasuruan, WS Kakantah Kabupaten Jombang, SBH Kakantah Kabupaten Lamongan, S Kakantah Kabupaten Bojonegoro, S Kakantah Kabupaten Blitar, RH Kakantah Kabupaten Madiun, ASP selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi, dan MAS selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.
“Begini mas ya, saya pejabat publik, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apalagi ke luar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi kami tidak mengada-ada" kata Nusron usai menjalani pemeriksaan selama lima jam setengah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/11).
Beberapa hari sebelum muktamar bergulir, ihwal isu adanya dugaan politik uang dan pengondisian para muktamirin memang sangat santer di telinga kaum Nadliyin. Mereka disebut dikumpulkan di beberapa tempat, seperti di Hotel Royal Kuningan Jakarta, di Gedung Asrama Haji Surabaya, dan tempat lainnya. Para muktamirin, kemudian diberi persekot senilai Rp 40-50 juta per PCNU. Tujuannya, tak lain tak bukan diduga agar memilih pasangan calon Ketua Tanfidyah dan Rois Syuriah PBNU tertentu yang sudah dikondisikan.
Selain itu, di kalangan Nadliyin, juga tersebar informasi ihwal susunan paket lengkap pasangan yang akan menjadi pemenang Ketua Tanfidziyah (Ketua umum) dan Syuriah (Rais ‘Aam).
Khawatir uang yang diterima berasal dari korupsi dan takut tersangkut perkara yang kini disidik KPK, sejumlah pengurus NU satu persatu mengembalikan uang senilai total ratusan juta, yang diduga untuk mengamankan pemilihan Ketua Umum dan Rais 'Aam PBNU.
"Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang (PC) lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima," ucap Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Bagus Fitrianto saat mendatangi gedung lembaga antirasuah, pada Rabu (7/10).
Kepada para awak media, Bagus mengaku meminta lembaga yang bertugas memberantas korupsi ini untuk mengusut dugaan korupsi dalam perhelatan Muktanar NU.
Dalam laporan kepada lembaga antirasuah itu, Bagus turut menyerahkan dokumen perjalanan, kronologi penerimaan dana, serta uang tunai yang terdiri atas uang muka senilai Rp 40 juta di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, serta pembayaran pelunasan yang diterima di Hotel Fatma, Jombang, Jawa Timur.
Setali tiga uang, pengurus PCNU Nias, Sumatera Utara. Juga ikut mengembalikan uang senilai Rp 250 juta kepada KPK. Pengembalian uang itu telah dibenarkan oleh pihak KPK.
Ada juga pengembalian uang lain dari seorang Rois Syuriah PCNU senilai Rp 40 juta dari total Rp 66 juta yang diterimanya. Namun terkait hal ini juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik belum melakukan penyitaan terhadap uang yang diklaim dikembalikan melalui seorang pengacara Kyai tersebut.
Di lain pihak, ketika ditanya lebih lanjut apakah sumber uang yang diterima para perwakilan PCNU di Muktamar NU dan dikembalikan ke KPK berasal dari uang korupsi yang menyeret nama Nusron Wahid, mengingat empat orang kepercayaannya sudah ditetapkan tersangka, Budi belum mau membukanya.
“Terkait adanya laporan aduan yang masuk ke Dumas KPK, hal ini secara detil tidak dapat kami sampaikan, karena merupakan informasi publik yang tertutup atau dikecualikan untuk dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya, setiap progress tahapannya kami sampaikan perkembangannya kepada pelapor,” tandas Budi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Budi juga belum mau berkomentar banyak, ketika ditanya lebih lanjut perihal perkembangan status hukum Nusron, meskipun sebelumnya penyidik sudah mendalami perihal adanya setoran rutin dari tingkat Kantah, Kanwil, dan tingkat lain di BPN.
Penyidik kata Budi, masih fokus menyidik perkara yang menyeret empat orang kaki tangan Nusron dan para pihak pemberi suapnya.
“Penyidikan saat ini masih berfokus untuk memperkuat alat bukti, termasuk untuk melengkapi berkas penyidikan atas delapan orang yang sudah ditetapkan tersangka. Yakni bagaimana konstruksi utuh dugaan penyuapan dalam layanan pertanahan, serta dugaan gratifikasi di lingkungan ATR BPN tersebut dilakukan oleh para pihak,” terang Budi.
Terpisah, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, penyidik penyidik harus berani menyeret Nusron menjadi tersangka, jika sudah mengantongi alat bukti yang cukup.
“Minimal ada dua alat bukti yang menjelaskan Nusron Wahid menggunakan uang korupsi untuk Muktamar NU," tandasnya
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




