Hakim Perintahkan Sidang Pencucian Uang Don Ritto dan Nurman Herin Berlanjut ke Pembuktian

JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin. Persidangan kedua terdakwa selanjutnya memasuki tahap pembuktian.

Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah menyatakan, surat dakwaan jaksa telah memenuhi persyaratan formil. Majelis juga menilai uraian dakwaan telah memberikan gambaran yang cukup mengenai rangkaian perbuatan yang dituduhkan kepada kedua terdakwa.

"Mengadili, menyatakan perlawanan dari Terdakwa dan Advokat Terdakwa Don Ritto alias Idon, dan dari Advokat dan Terdakwa Nurman Herin akan diputus bersama putusan akhir," kata Hakim Akhmad Fijiarsyah saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10).

Majelis hakim berpendapat, keberatan yang berkaitan dengan kebenaran materiil uraian dakwaan maupun terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana belum dapat diputus pada tahap tersebut. Persoalan itu dinilai harus diuji melalui pemeriksaan pokok perkara dengan menilai alat bukti yang diajukan selama persidangan.

Baca Juga:Solidaritas Bencana Karhutla, Para Pelari Mesti Jadi Pengkampanye Udara Bersih

Hakim juga menegaskan, perlawanan terhadap surat dakwaan tidak dapat digunakan untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan. Mekanisme untuk mempersoalkan hal tersebut telah diatur melalui lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana.

Selain itu, Hakim menyatakan keberatan terhadap keputusan jaksa mengenai pihak yang dituntut bukan merupakan materi yang dapat diuji melalui perlawanan atas dakwaan. Penentuan pihak yang diajukan ke persidangan merupakan kewenangan penuntut umum sebagai pengendali perkara.

"Majelis juga perlu menegaskan bahwa perlawanan terhadap surat dakwaan bukanlah sarana untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan," tegas Hakim.

Hakim turut menanggapi keberatan yang menyebut surat dakwaan kabur karena menguraikan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi yang dianggap sebagai suap secara bersamaan sebagai tindak pidana asal. Menurut Hakim, perkara yang didakwakan kepada Don Ritto dan Nurman Herin adalah tindak pidana pencucian uang, sementara pemerasan dan gratifikasi ditempatkan sebagai tindak pidana asal.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut surat dakwaan telah menguraikan dugaan pemerasan yang berkaitan dengan penerimaan uang dari Tan Kian melalui Ferry Hongkiriwang. Uraian tersebut dinilai menjadi bagian dari penjelasan mengenai tindak pidana asal yang dikaitkan dengan harta dalam perkara pencucian uang.