Basaria Panjaitan: Masyarakat Wajib Cegah Korupsi

JawaPos.com - Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember selalu diperingati oleh banyak kalangan. Utamanya oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, refleksi Hari Anti Korupsi Internasional seyogyanya tidak hanya dimaknai dengan kegiatan seremonial belaka. Namun lebih dari itu, harus dijadikan sebagai evaluasi diri terkait kinerja yang sudah dilakukan lembaganya.

“Bagaimana merefleksikannya? Ya, seperti halnya kita ulang tahun. Apa yang telah dilakukan selama ini? KPK juga begitu. Apa yang dilakukan selama 14 tahun (berdiri)?” ujar Basaria, dalam wawancara khusus dengan JawaPos.com, Kamis (7/12).

Dalam memasuki usianya yang ke-14, KPK pun menurutnya mencoba memaknai segala kekurangan maupun kelebihannya dalam memberantas korupsi di Indonesia.   

“Jadi selalu ada evaluasi. Bukan bulanan tapi tahunan juga. Ya itu refleksi. Yang perlu dilakukan di depan. Apa langkah yang harus dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki di depan?” imbuh mantan jenderal bintang dua tersebut.

Terkait hal yang sudah dilakukan pihaknya, Basaria menjelaskan jika dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi), KPK telah melakukan berbagai cara, baik di bidang pencegahan maupun penindakan.

“(Untuk) penindakan, di tingkat internasional sudah melakukan kerja sama internasional. Kerja sama pemeriksaan misalnya, penyidikan atau asset recovery (pemulihan aset), aset-aset (negara) yang berada di luar (negeri),” jelasnya.

Sementara dari segi pencegahan, pihaknya banyak mengirim pegawainya untuk mengikuti atau menjadi pembicara dalam seminar-seminar bertaraf internasional.

Dalam melakukan pencegahan korupsi, menurut Basaria tidak ada kendala yang berarti. Namun biasanya, orang yang menjadi sasaran program pencegahan tidak mau melakukan apa yang disarankan oleh KPK.

“Dulu saya nggak punya pikiran kepala desa bakal korupsi. Kalau dulu, pikiran saya korupsi pasti dilakukan pejabat tinggi seperti gubernur atau bupati. Tapi sekarang diberi kewenangan dan ada dana (kepala desa ikut korupsi). Ini bukan kata saya, tapi fakta. Jadi, upaya pencegahan itu, kendalanya di sini (orangnya). Harusnya bukan KPK saja, tapi masyarakat itu sendiri juga (cegah korupsi),” harapnya.

Terkait situasi perkembangan pemberantasan korupsi sekarang, menurutnya, sekarang sudah banyak perubahan dibandingkan zaman dulu. “Dulu urus KTP harus kasih uang. Saya perpanjangan KTP sudah enggak kayak gitu (kasih uang). Mereka nggak tahu siapa saya,” katanya.

Adapun, ketika masih ditemukan banyak tindakan koruptif, maka menurutnya ada dua kemungkinan, apakah benar-benar kejahatan itu bertambah atau penegak hukumnya benar-benar aktif untuk temukan kejahatan. “Kalau kata saya kedua. Bukan dulu tidak banyak. Ini karena keaktifan para penegak hukum,” tandasnya.

Disinggung perihal angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih berada di urutan bawah berdasarkan survei yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) tahun 2016 lalu. Basaria tak setuju jika hanya aparat penegak hukum saja yang disorot terkait masih rendahnya angka IPK Indonesia.

Menurut dia, jika ada yang bertanya mengenai hal ini, maka harus ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab mengenai naik dan tidaknya angka persepsi korupsi Indonesia.

“Indeks persepsi tidak murni dilakukan penegak hukum. Banyak faktor. (ini) berhubungan dengan para pelaku, pelayanan publik. Jika Ombudsman kerja baik, pelayanan baik, otomatis bisa naik (angka IPK),” jelasnya.