Ratusan Guru di Pekanbaru Tuntut TPP Tak Dihapus

JawaPos.com - Ratusan guru Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggelar aksi di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau, Selasa (5/3). Mereka menuntut agar tunjangan penambah penghasilan (TPP) atau tunjangan profesi tidak dihapus.

Para guru datang ke Kantor Wali Kota Pekanbaru sekitar pukul 10.00 WIB. Peserta aksi unjuk rasa terlihat kompak mengenakan baju Korpri sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan.

Dalam aksinya, para guru bersertifikasi menuntut 6 hal kepada Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Pertama, menuntut agar Pasal 9 ayat 8 Perwali Nomor 7 Tahun 2019 direvisi. "Kami minta seluruh guru sertifikasi tetap diberikan TPP," kata Ketua PGRI Pekanbaru Devi Warman dalam orasinya.

Kedua, pemerintah dapat mengembalikan TPP guru bersertifikasi seperti semula. Yakni, sejumlah Rp1.650.000 untuk 12 bulan pembayaran pada2019. Ketiga, tidak ada kesenjangan atau diskriminasi guru sertifikasi dan pegawai Dinas Pendidikan (Dispendik) Pekanbaru dalam hal TPP.

Keempat, tidak ada intimasi, mutasi, maupun intervensi terhadap seluruh guru sertifikasi yang melaksanakan unjuk rasa. Kelima, tidak diberikan janji palsu dalam pencarian TPP. "Apabila tidak ada kesepakatan, kami akan siap mogok mengajar sampai tuntutan terpenuhi. Kami akan turun lagi ke jalan," ucapnya.

Aksi guru menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di jalan protokol. Mereka memblokir jalan hingga tak satupun kendaraan yang boleh lewat. Bahkan, busway juga tak diizinkan. Itu dilakukan sampai pengujuk rasa diperbolehkan masuk dan bertemu langsung dengan wali kota.