
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara dalam sebuah pernyataan video yang dirilis pada 5 November 2026. Hegseth telah menolak dorongan untuk memakzulkannya. (X/@PeteHegseth via Reuters).
JawaPos.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota DPR AS (House of Representatives) mengajukan delapan pasal dakwaan yang mencakup keputusan melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.
Jika lolos, Hegseth berpotensi menjadi pejabat sipil pertama yang memimpin militer AS dan dimakzulkan oleh Kongres dalam 150 tahun terakhir.
Anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth pada Senin. Pengajuan tersebut membuka peluang pemungutan suara di DPR dalam waktu dekat.
Massie menilai Hegseth telah melakukan pelanggaran serius, termasuk menggunakan kewenangan militer untuk membawa AS berperang dengan Iran tanpa persetujuan legislatif.
Sejumlah dugaan penyalahgunaan kekuasaan lainnya juga masuk dalam daftar dakwaan.
Namun, Massie mengingatkan bahwa pimpinan DPR kemungkinan berusaha menghindari pemungutan suara langsung melalui mekanisme prosedural.
"Mereka mungkin mencoba menghindari pemungutan suara yang sebenarnya mengenai substansi persoalan ini. Kita harus mengadakan pemungutan suara dan debat yang ketat mengenai delapan pasal pemakzulan ini," kata Massie dikutip Reuters.
Sumber-sumber di Kongres menyebut resolusi tersebut berpeluang mendapatkan dukungan mayoritas di DPR, meskipun Partai Republik masih menguasai lembaga tersebut.
Sementara itu, peluang Hegseth benar-benar dicopot dari jabatannya melalui proses pemakzulan dinilai kecil.
Pasalnya, keputusan untuk menyatakan seorang pejabat bersalah dalam proses pemakzulan di Senat membutuhkan dukungan dua pertiga anggota. Saat ini, Partai Republik masih menguasai 53 dari 100 kursi Senat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022