Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dibuka, Kemenhaj Ingatkan Bipih Ditanggung APBD

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi membuka pendaftaran seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/ 2027 Masehi.

Karena berasal dari daerah, maka seluruh biaya terkait PHD akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Proses pendaftaran calon petugas haji dibuka secara serentak mulai 5 hingga 10 November 2026.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo memastikan bahwa seluruh rangkaian seleksi wajib berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:MUI Respons Wacana Petugas Haji Libatkan Umat Lintas Agama: Toleransi Ada Batasnya

Tujuannya untuk menjamin petugas haji daerah yang terpilih memiliki kualifikasi, integritas, dan kompetensi tinggi dalam melayani jamaah haji.

"Kami ingin memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga petugas yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk mendukung pelayanan kepada jamaah haji," tegas Puji melalui siaran tertulisnya, dikutip Jumat (5/11).

Puji memaparkan, seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang pelayanan utama, yakni Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, Kemenhaj bersinergi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.

Pihaknya juga menekankan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan anggaran pendukung bagi para petugas yang lolos seleksi melalui APBD.

Baca Juga:Wamenhaj Ingin Kalangan Umat Kristen hingga Hindu jadi Petugas Haji, Sulut Sudah Diminta Terapkan

"Selain persyaratan bagi calon petugas, pemerintah daerah juga harus menganggarkan biaya pelatihan dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi Petugas Haji Daerah melalui APBD. Dukungan anggaran ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petugas," terangnya.