
Presiden terpilih AS, Donald Trump, mengancam kenaikan tarif 100 persen jika anggota BRICS menciptakan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS. (The Guardian)
JawaPos.com - Pasar keuangan negara berkembang sedang menghadapi banyak kendala. Terutama akibat fenomena strong dolar Amerika Serikat (AS) dan arah kebijakan The Federal Reserve (The Fed) yang cenderung hawkish. Termasuk Indonesia.
Senior Investment Strategist DBS Bank Joanne Goh melihat dampak sentimen Presiden AS terpilih Donald Trump terhadap Indonesia sudah terjadi sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini. Penguatan USD dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) membuat aset Indonesia menjadi kurang menarik.
Meski demikian, terdapat potensi yang bisa dimanfaatkan terutama setelah pelantikan Trump di paruh kedua tahun ini. Kenaikan tarif impor tinggi di AS memunculkan kebutuhan terhadap diversifikasi aset.
Indonesia sebagai pemain besar di Asia Tenggara dapat memanfaatkan strategi China Plus One. Selain itu juga merupakan salah satu sumber mineral dan logam di dunia.
"Ini merupakan salah satu segmen kunci untuk kendaraan listrik dan elektrifikasi yang sedang berkembang saat ini. Jadi, ada cukup banyak hal positif yang muncul dari Indonesia karena hal ini," ucap Joanne dalam DBS CIO Insights Kuartal I 2025, beberapa waktu lalu.
Selain itu, Indonesia didukung konsumsi domestik yang kuat sejalan dengan populasi penduduk yang besar. Kebijakan pemerintahan baru yang tepat akan memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional.
"Jadi untuk Indonesia, tidak semuanya buruk karena pelemahan mata uang dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi, kami melihat bahwa ekonomi dan saham domestik Indonesia, seperti sektor konsumen dan beberapa bank, sebenarnya dapat berkembang cukup baik," bebernya.
Untuk obligasi Indonesia, secara umum untuk pasar negara berkembang, cenderung kurang menarik bagi investor. Sehingga membuat arus dana asing keluar dari pasar emerging market. Cenderung bearish secara keseluruhan.
Hanya saja, bukan berarti investor tidak tertarik sama sekali. Meskipun imbal hasil obligasi Indonesia sedikit lebih tinggi, nilai tukar rupiah terhadap USD yang tertekan akan mengurangi apresiasi.
"Secara keseluruhan, kami memang berpikir pasar negara berkembang akan menghadapi sedikit tantangan saat ini. Terutama ketika prospek investasi agak tidak pasti. Sehingga banyak yang dalam mode wait and sd. Untuk alasan itu, saya rasa tidak akan ada dorongan agresif (investor) menuju pasar negara berkembang dalam waktu dekat," jelas Joanne.
Terpisah, Head of Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Freddy Tedja memandang, berbagai kebijakan Presiden AS Donald Trump tentu akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Salah satu kebijakan yang harus dicermati adalah implementasi tarif universal AS.
"Biar bagaimana pun juga, tentu saja pengenaan tarif akan berdampak pada neraca perdagangan. Tetapi jika ditelaah, secara relatif Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak minim atas potensi pengenaan tarif pemerintahan baru AS," ujar Freddy di Jakarta.
Dia menjealskan, pada 2023, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia hanya USD 15 miliar. Jumlah itu 1 persen dari total defisit perdagangan AS.
"Bandingkan – misalnya – dengan defisit perdagangan AS ke Tiongkok yang mencapai USD 260 miliar, 26 persen dari total defisit perdagangannya). Seharusnya Indonesia tidak terlalu masuk dalam radar target AS," katanya.
Freddy melanjutkan, sedikit banyak Indonesia juga dapat diuntungkan oleh potensi diversifikasi basis produksi. Itu terutama setelah beberapa negara masuk dalam perhatian AS karena posisi defisit perdagangan yang terus meningkat berada di belakang Tiongkok, yaitu Meksiko, Kanada, dan juga Vietnam.
