Lewat Surat Terbuka, Aktor Didi Riyadi Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

JawaPos.com - Aktor Didi Riyadi mengirimkan surat terbuka ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait kabar yang beredar PPKM Darurat akan diperpanjang demi mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air. Dalam suratnya yang diposting di akun Instagram beberapa hari lalu, Didi Riyadi menyampaikan pendapat dan pandangannya.

Didi Riyadi menolak PPKM Darurat diperpanjang. Penolakan ini bukan tidak menghormati usaha serius pemerintah menjadikannya sebagai salah satu upaya menanggulangi Covid-19 dan beberapa varian baru yang juga hadir di Indonesia belakangan. Tapi, lebih disebabkan PPKM Darurat dinilai tidak mampu mengatasi pandemi.

“Ternyata PSBB, PPKM atau pun hal sejenis tidak juga mampu meredam penyebaran Covid-19. Perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa selesaikan wabah, pilihannya seperti buah simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan,” kata Didi Riyadi dalam surat terbukanya untuk Presiden Jokowi.

Dia menyarankan siasat menghadapi pandemi dapat dilakukan secara lebih soft dan ramah. Sebab pandemi Covid-19 benar-benar telah memukul perekonomian masyarakat. Jika PPKM diperpanjang lagi, hal itu akan membuat masyrakat tidak bisa bekerja dan otomatis banyak dari mereka tidak berpenghasilan. Sementara mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diri sendiri dan keluarga.

“Banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaanya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya. Mereka yang mendapatkan nafkah dari untung hasil dagangannya,” lanjut Didi Riyadi.

Dia pun menyarankan agar PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlaku sejak 3-20 Juli 2021 untuk dievaluasi. Jika terbukti tidak berdampak signifikan dengan penurunan kasus Covid-19, maka kebijakan ini memang tidak selayaknya diperpanjang.

Ketimbang memperpanjang PPKM Darurat, Didi Riyadi meminta pemerintah mengevaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antarlembaga yang telah berjalan. Jika memang terdapat kekurangan sebaiknya diperbaiki.

“Sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya tentang penanganan bagi yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk melawan Covid-19,” tuturnya.

Didi Riyadi juga merekomendasikan untuk mencarikan ide dan terobosan baru dalam menangani pandemi. Kebijakan ini bukan hanya memikirkan masalah aturannya saja, tapi juga memilikirkan solusi bagi masyarakat atas dampak yang timbul dari aturan tersebut.

“Mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar Covid-19 tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat,” tandas Didi Riyadi.