Kebijakan Energi Indonesia: AIGCC Ungkap Lima Prioritas untuk Tarik Modal Swasta

JawaPos.com - Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), menilai tantangan transisi ketenagalistrikan di Indonesia bukan lagi karena tidak adanya perencanaan yang matang dari pemerintah.

Dalam laporan terbaru AIGCC bertajuk Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia menunjukan bahwa Indonesia memerlukan adanya penyelarasan dan pelaksanaan kerangka kebijakan yang sudah ada.

Adapun, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas 69,5 gigawatt (GW), tiga perempatnya berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi dengan proyeksi biaya USD 188 miliar.

Sekitar 73 persen dari kebutuhan itu diharapkan berasal dari modal swasta atau independent power producer (IPP).

Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) juga menawarkan jalur yang lebih ambisius dan berorientasi investor, meskipun tidak bersifat mengikat.

CEO AIGCC, Rebecca Mikula-Wright, mengatakan laporan terbaru AIGCC menyimpulkan bahwa kelayakan investasi bergantung pada kelayakan pembiayaan proyek (investability), keberlanjutan keuangan PLN, realisasi pembangunan jaringan, serta penanganan batu bara, termasuk pembangkit captive yang melayani kawasan industri.

Ia menyebut bahwa investor tidak meminta Indonesia untuk menjadi lebih ambisius. Mereka meminta kejelasan mengenai jalur untuk mobilisasi modal pembiayaan. 

“Posisi Indonesia amatlah penting bagi transisi ketenagalistrikan di kawasan Asia Tenggara, dan para investor sudah mulai melirik Indonesia. Roadmap yang terpadu dan layak investasi akan memungkinkan mereka untuk berkomitmen dalam skala yang sepadan dengan potensi pertumbuhan negara tersebut,” ujar Rebecca dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/10).

Untuk menarik investasi swasta, AIGCC merekomendasikan lima area prioritas bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

Pertama, menyelaraskan peta jalan transisi energi nasional, sektor ketenagalistrikan, dan JETP, termasuk terkait pembangkit listrik captive dan target penurunan emisi.