Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan: Perspektif Ekonomi dan Keamanan Nasional

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

Dampaknya mencakup penurunan produktivitas tenaga kerja, gangguan rantai pasok perdagangan, peningkatan biaya kesehatan publik, hingga berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

Dosen dan Peneliti Kebijakan Ekonomi di Pusat Kajian Daya Saing ASEAN Polibatam, Billy Mambrasar, menilai persoalan karhutla perlu dilihat lebih luas melalui perspektif ekonomi politik, keamanan nasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Billy, karhutla selama ini kerap dianggap sebagai bencana ekologis yang berulang setiap tahun. Padahal, aktivitas tersebut juga memperlihatkan adanya eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan atau pembukaan lahan tanpa memperhatikan regulasi dapat berujung pada beban sosial yang harus ditanggung masyarakat luas.

Besarnya dampak tersebut terlihat dari riset CELIOS pada 2026. Kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia selama Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun.

Billy juga membandingkan kondisi tersebut dengan kebakaran hutan pada 2015. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, bencana karhutla saat itu menyebabkan kerugian hingga USD 16,1 miliar atau setara Rp 221 triliun.

Dia menjelaskan, kerusakan hutan dapat memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor. Selain mengurangi produktivitas pekerja, karhutla juga berpotensi melumpuhkan aktivitas perdagangan, meningkatkan beban pembiayaan kesehatan, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

“Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika kita membicarakan tanah Papua. Hutan hujan tropis di Papua memiliki dimensi ekonomi politik yang sangat khas dan unik. Kerugian akibat karhutla di bumi Cenderawasih melampaui kalkulasi komersial kayu atau nilai ekonomis lahan semata,” kata Billy dalam keterangannya, Senin (9/11).

Menurut sosok yang juga dikenal sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini Hutan Papua merupakan modal alam yang menopang keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta menyediakan sumber pangan dan air bersih. Keberadaannya juga berkaitan erat dengan identitas budaya dan sumber penghidupan Orang Asli Papua (OAP).