Rocky Gerung: Intervensi Tak Berbahaya bagi Pasar, tapi Kapitalisme itu Kerakusan

Sementara itu, Tiongkok sendiri dinilai tidak hanya menjalankan state capitalism, tetapi juga konsep entrepreneurial state, ketika pemerintah turut mengambil peran dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Namun, penguatan peran negara bukan berarti pemerintah dapat melakukan intervensi tanpa batas. Peneliti Senior LPEM FEB UI Vid Adrison menilai intervensi yang terlalu besar justru dapat menimbulkan masalah bagi perekonomian.

Vid mengibaratkan keterlibatan pemerintah yang berlebihan seperti makanan yang terlalu asin. Menurutnya, terdapat dua alasan utama yang dapat menjadi dasar kehadiran pemerintah, yakni untuk menciptakan efisiensi dan memastikan keadilan.

Baca Juga:Seperti Sifat Tanah, 7 Weton Lakuning Bumi Diramal Panen Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

“Kalau mekanisme pasar tidak menghasilkan output yang baik maka pemerintah harus hadir. Misalnya pembangunan infrastruktur. Kalau disediakan melalui swasta, swasta tidak akan mau karena infrastruktur akan digunakan secara gratis, sehingga pemerintah harus hadir, untuk kebutuhan publik,” ungkap Vid.

Ia juga mencontohkan sektor asuransi kesehatan. Jika sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar, harga layanan dapat menjadi tinggi dan tidak semua masyarakat mampu memperoleh perlindungan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah mengambil peran melalui BPJS untuk memperluas akses sekaligus mengatasi persoalan ketidakadilan.

Menurut Vid, intervensi pemerintah juga dapat dilakukan melalui sisi pasokan maupun permintaan. Belanja infrastruktur dari APBN, misalnya, dapat membantu menurunkan biaya produksi serta memperlancar pergerakan barang dan orang sehingga aktivitas ekonomi meningkat.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat mendorong permintaan ketika kapasitas produksi telah tersedia tetapi daya serap masyarakat belum memadai. Namun, kebijakan tersebut membutuhkan dukungan penerimaan negara yang cukup.

“Pemerintah butuh uang. Kalau kita mau melaksanakan welfare state seperti negara-negara maju, apa implikasinya? Pajak harus naik!” tegas Vid.

Baca Juga:Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 5 September 2026: Tenangkan Pikiran Sebelum Bertindak

Karena itu, Vid menilai perjalanan menuju welfare state membutuhkan waktu. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan publik agar masyarakat melihat manfaat dari kontribusi pajak. Kualitas institusi juga menjadi persoalan penting, terutama karena ia menilai indikator tata kelola Indonesia masih buruk, dengan korupsi menjadi salah satu masalah yang paling serius.

Menurut Vid, tata kelola yang baik akan memengaruhi kepercayaan pelaku ekonomi. Investor akan lebih bersedia menanamkan modal, sementara konsumen juga lebih yakin untuk membelanjakan uangnya. Sebaliknya, institusi dan kepastian hukum yang buruk dapat membuat investor maupun konsumen memilih menunggu.