Prabowo Singgung Aparat yang Kerap Bekingi Pengusaha, Minta Rakyat Videokan!

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk menghapus praktik pengawalan ilegal atau backing yang dilakukan aparat terhadap para pengusaha nakal yang ingin usahanya tak ditertibkan. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5). 

"Tapi biasanya mereka-mereka (pengusaha) itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak ‘hijau’ ya ‘coklat’," kata Prabowo.

Masyarakat pun diminta untuk ikut mengawasi kinerja birokrat dan aparat. Jika ada aparat yang tidak beres, masyarakat bisa ikut melaporkan dan tak perlu takut.

"Saya minta rakyat (merekam) video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya," katanya.

Prabowo juga mengingatkan jajaran menteri untuk menertibkan para birokrat di bawahnya. Pengalaman puluhan tahun bekerja di pemerintahan membuat sejumlah oknum birokrat menyalahgunakan wewenang mereka untuk melakukan tindakan korupsi.

Prabowo mengaku tahu akal-akalan birokrat. Ketika presiden memberi perintah, kadang perintah tersebut masih bisa diakali. Entah itu melalui peraturan menteri, peraturan teknis, atau sekadar rekomendasi.

"Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah," kata Prabowo.

Presiden juga mengingatkan para menteri jika birokrat itu sudah memiliki banyak pengalaman karena lama di pemerintahan. Sedangkan jabatan menteri paling lama lima tahun, itu pun kalau di tengah jalan tidak terkena reshuffle.

Salah satu contoh akal-akal yang kerap dipakai birokrat nakal adalah meminta tanda tangan pimpinan saat sore hari, saat menteri sudah lelah.

"Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17:30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan," kata Prabowo.

Presiden menegaskan tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah atau birokrasinya lemah.

"Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua," tegas Prabowo.

Untuk itu, Prabowo mengingatkan jajarannya, termasuk pemerintah daerah, untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk menindak jika ada pelanggaran.

"Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan," kata Prabowo.