Logo JawaPos
Author avatar - Image
01 September 2025, 14.35 WIB

Produksi Padi Nasional Menurun, Pakar Nilai Perlu Pemanfaatan Teknologi dan Perbaikan Budidaya

Petani merawat tanaman padi di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Poss) - Image

Petani merawat tanaman padi di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Poss)

 
JawaPos.com – Pengamat pertanian Bustanul Arifin menilai perlunya pemanfaatan teknologi untuk produksi padi nasional. Hal ini menyusul temuan BPS tentang penurunan produktivitas padi menjadi 5,25 ton per hektare pada 2025 dari 5,29 ton per hektare pada 2024.
 
Bustanul mengatakan, terdapat permasalahan serius di sektor hulu. Perlu ada perbaikan pola budidaya, pemanfaatan teknologi, hingga praktik superintensif yang memaksa lahan terus-menerus berproduksi.
 
“Jadi poinnya adalah, memang sentuhan teknologi belum kelihatan dari Gambaran delapan bulan produksi padi tahun 2025 ini.” kata Bustanul dalam diskusi yang digelar melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera dikutip, Senin (1/9).
 
Menurutnya, sistem produksi pertanian Indonesia rentan gangguan ketersediaan air. Praktik pertanian pangan saat ini menurunkan kapasitas produksi akibat degradasi lahan, dan erosi tanah. 
 
 
“Jadi memang di hulu bermasalah. Dan bahkan ada kecenderungan budidaya super intensif, kira-kira dipaksa produksi terus dan menyebabkan land fatigue. Dan karena itu sudah pasti produktivitas turun. Nah kita wajib mengubah ini, dimulai manajemen di hulu, dan sekarang nyaris tidak dikerjakan," ucap Bustanul.
 
"Jadi kita wajib melakukan pelestarian darah di hulu, tangkapan air, namanya catchment area. Kemudian kita kelola manajemen irigasinya” tegasnya.
 
Selain itu, fenomena guremisasi atau penyempitan kepemilikan lahan juga memperparah kondisi petani. Data menunjukkan jumlah rumah tangga usaha tani gurem —petani dengan lahan setengah hektare atau kurang— naik 18,6 persen atau bertambah 2,65 juta. 
 
“Dengan konteks ini, kalau kita berbicara, apakah petani beras bisa kaya walaupun harganya tinggi? Mungkin tidak. Karena yang mereka hasilkan tidak cukup untuk dimakan setahun," jelasnya.
 
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg. Hal ini justru memicu kenaikan harga gabah di lapangan. “Awalnya Rp 5.500, naik jadi Rp 6.500, lalu Rp 6.800, Rp 7.000, sekarang sudah Rp 8.000. Di lapangan, pada faktanya harga gabah mulai naik. Kalau harga gabah mulai naik, harga beras pasti naik, nggak harus jadi ahli ekonomi,” pungkasnya.
Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore