Dorong Pembangunan Tepat Sasaran, Pemkab dan DPRD Gresik Perkuat Tata Kelola Satu Data

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik memperkuat komitmen bersama melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten.

Forum strategis ini digelar untuk merumuskan langkah konkret dalam mengintegrasikan tata kelola data daerah agar seluruh perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan berjalan tepat sasaran dan terhindar dari bias asumsi.

Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Nur Sa’idah menegaskan Satu Data bukan sekadar wujud portal digital semata, melainkan instrumen penting untuk melakukan standardisasi data lintas perangkat daerah.

Menurutnya, perbedaan angka dan data antar-instansi berisiko fatal terhadap ketepatan kebijakan pemerintah di lapangan. "Sebab, jika satu persoalan memiliki data dan angka berbeda, pemerintah berisiko menetapkan sasaran dan anggaran yang tidak sejalan," tegas Nur Sa’idah.

Kabupaten Gresik sebenarnya telah memiliki fondasi data yang cukup kuat dengan catatan sebanyak 3.024 dataset dari 69 organisasi yang terhimpun dalam portal resmi, serta berpedoman pada Rencana Aksi SDI 2025–2027. Kendati demikian, sejumlah tantangan teknis masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Berdasarkan catatan, capaian pengumpulan data saat ini baru menyentuh angka 57,6 persen.

Selain itu, Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral (IPSS) tahun 2024 berada dalam kategori cukup dengan perolehan nilai 65,99. Merespons evaluasi tersebut, Pemkab Gresik memproyeksikan lonjakan signifikan pada Indeks SDI hingga menembus angka 87 pada 2026 ini.

"Kita bersama-sama menyiapkan satu data ini. Karena dengan satu data, pembangunan daerah lebih tepat sasaran," ucapnya.

Dalam forum diskusi tersebut, Pemkab bersama DPRD Gresik turut menyepakati sejumlah poin dan langkah taktis guna mengakselerasi tata kelola data sektor publik. Di antaranya menetapkan skala prioritas indikator data yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Kemudian, memperjelas pembagian tanggung jawab yang transparan mulai dari produsen data hingga pembina data. Lalu menyusun kalender pemutakhiran data secara berkala dan terstruktur. Kemudian memperkuat kapasitas teknis operator melalui pelatihan intensif terkait metadata dan geospasial, serta mengoptimalkan pemanfaatan data akurat dalam siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.