
Kementerian Transmigrasi menyerahkan 27 bidang SHM kepada warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, lebih dari 20 ribu transmigran kini telah memiliki sertifikat tanah.
Dia menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola masyarakat selama bertahun-tahun.
”Sudah lebih dari 20.000 mereka sekarang punya sertifikat para transmigran ini, Alhamdulillah,” kata Iftitah dilansir dari Antara.
Dia menyebutkan terdapat transmigran yang sebelumnya harus menunggu hingga 25 tahun untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempatinya.
”Penyelesaian persoalan pertanahan merupakan bagian dari program Trans Tuntas yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran sekaligus mendukung pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi Masyarakat,” tutur dia.
Sementara itu, Program Trans Tuntas Kementrans serahkan 27 bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Penyerahan SHM ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigran.
Kegiatan ini melibatkan Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Widya Pratiwi. Penerbitan SHM tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Anggota Komisi V DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.
Bupati Maluku Tengah melalui Asisten I Umar Sopalatu menyampaikan, penyerahan SHM merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022