Cegah Sampah ke Laut, Sistem Pengumpulan dan Daur Ulang Perlu Diperkuat

JawaPos.com – Upaya mencegah sampah masuk ke laut tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat memilah sampah. Di tingkat lokal, keberlanjutan bank sampah dan kepastian pengumpulan setelah sampah dipilah masih menjadi sejumlah kendala.

Direktur Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) Kota Bekasi Mulyanto Diharjo mengatakan keberlanjutan menjadi salah satu tantangan karena banyak bank sampah bergantung pada inisiatif individu atau local hero.

“Kendala keberlanjutan, namanya local hero kalau ada kegiatan lain suka ditinggal,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga:Aksi Nyata di WCD 2026, Penyanyi Andien Pungut Sampah Bareng Ratusan Peserta di Jakarta

Menurutnya, persoalan lain adalah ekspektasi terhadap nilai ekonomi sampah yang tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. “Ada ekspektasi berlebihan dari bank sampah bahwa sampah bernilai uang. Ternyata tidak sebesar yang mereka ekspektasikan, itu masalah,” ujarnya.

Kendala juga muncul pada proses pengangkutan. Pemilahan yang sudah dilakukan masyarakat dapat kehilangan manfaat jika sampah tidak segera diangkut dan dikelola. “Effort luar biasa untuk angkutan dan sosialisasi yang benar, sehingga proses yang dikumpulkan tidak berdampak buruk pada dirinya,” pungkas Mulyanto.

Persoalan serupa muncul di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Muhammadiyah 3 Denpasar, Emma Rosada mengatakan edukasi pemilahan sampah telah dilakukan, tetapi masih membutuhkan sistem pengumpulan yang konsisten.

Baca Juga:Pepsico dan Bali Waste Cycle Bersinergi, Sulap Sampah Kemasan Jadi Fasilitas Publik di Bali

“Kami buat sistem dan kolaborasi. Untuk keadaan, kami sudah mengajarkan para pelajar kami memilah, karena sekolah kami menerapkan kurikulum, dan kami setiap hari sepakat untuk memilah,” kata Emma.

Menurut Emma, siswa telah diajarkan memisahkan sampah kering dan basah serta mengurangi penggunaan plastik. Namun, setelah dipilah, muncul pertanyaan mengenai ke mana sampah tersebut harus disalurkan.

“Ketika kami sudah memilah, pelajar kadang tidak tahu ke mana plastik akan pergi,” ujarnya.

Sekolah kemudian bekerja sama dengan bank sampah yang rutin mengumpulkan sampah plastik yang telah dipilah siswa. “Bank Sampah memberikan kesempatan untuk mengumpulkan. Jadi ketika pelajar belajar bahwa plastik harus dikumpulkan, Bank Sampah akan mengumpulkannya,” jelas Emma.

Ia menilai belum semua sekolah di Bali memiliki sistem pendukung serupa. Karena itu, menurutnya, diperlukan kesinambungan antara edukasi di sekolah dengan sistem pengumpulan di lapangan.

“Sistem pendukung harus konsisten, dari pemerintah pusat, pemerintah lokal, dan stakeholder untuk berkolaborasi dengan sekolah soal ini,” sebutnya.

Baca Juga:Industri AMDK Hadapi Wajib SNI dan Tuntutan Industri Hijau Terkait Sampah yang Dihasilkan

Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang perluasan program Recycle for Good – Prevent Marine Litter di Indonesia yang dijalankan SIG bersama sejumlah mitra. Program yang sebelumnya berfokus di Jakarta dan sekitarnya kini diperluas ke Jawa Barat, Surabaya dan Malang, Nusa Tenggara Barat, serta Bali.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem daur ulang dari pemilahan, pengumpulan, hingga pemrosesan sampah. Hingga kini, program telah berjalan di 389 lokasi yang melibatkan sekolah, komunitas, kafe, pelaku usaha, lembaga keagamaan, dan pengumpul sampah.

Commercial Director Asia Pacific South, Japan and Korea di SIG, Noer Wellington, mengatakan persoalan sampah laut membutuhkan sistem yang berjalan secara berkelanjutan.

Baca Juga:Jeli Lihat Peluang, Nasabah PNM Mekaar Sulap Sampah Pasar Jadi Usaha Beromzet Jutaan

“Recycle for Good bertujuan membuat daur ulang lebih mudah diakses, praktis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Masalah sampah laut tidak bisa diatasi hanya lewat kesadaran. Perlu pemilahan yang lebih baik, jaringan pengumpulan yang lebih kuat, infrastruktur daur ulang yang mumpuni, serta partisipasi berkelanjutan,” ujar Noer.

Program tersebut merupakan bagian dari proyek regional yang juga berlangsung di Thailand dan Filipina hingga Desember 2028, dengan target mencegah 10.000 ton limbah kemasan masuk ke laut dan melibatkan 100.000 rumah tangga di tiga negara.