MA Kabulkan PK Soal Swastanisasi Air, Anies Tampak Lesu

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) terkait swastanisasi air yang diajukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun terlihat lesu menanggapi hal tersebut.

Anies menyatakan, sejak terbit putusan MA terkait swastanisasi air, Pemprov DKI Jakarta telah menerima ikhlas keputusan tersebut dan tidak mengajukan PK. "Iya nih, hmm," tutur Anies dengan lesu di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (28/1).

Dari situlah, Anies pun membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang diketuai Sekertaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah. Fungsi tim tersebut untuk mengkaji putusan MA dan menyiapkan langkah-langkah eksekusinya.

"Sekarang sudah memiliki rute rekomendasi untuk kebijakan penghentian privatisasi, tapi dari kemarin saya katakan selama melaksanakan itu harus mengikuti ketentuan yang ada agar warga Jakarta tidak dirugikan," jelasnya.

Tidak tinggal diam, Anies pun ke depannya akan melakukan komunikasi dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra selaku pihak swasta. "Kami akan terus jalan dan bicara dengan private sector, pembicaraan soal rencana kami (langkah menjalankan putusan MA)," tegasnya.

Untuk diketahui, menkeu mengajukan PK atas putusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi air pada 22 Maret 2018. Pada 30 November 2018, PK dikabulkan oleh MA, walau saat ini masih proses minutasi sehingga amar putusan belum diterbitkan.