<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/sugeng-winarno-2013881783.png" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> MASA&nbsp;kampanye pemilu diwarnai munculnya beragam gimik (gimmick) politik. Gimik politik sering kali bersifat spektakuler, lucu, atau dramatis. Gimik bertujuan untuk menciptakan citra positif, menarik atensi, atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang esensial. Kampanye dengan permainan gimik hanya akan menenggelamkan pertarungan gagasan yang konstruktif. Penggunaan gimik politik biasanya sebagai upaya manipulatif untuk menarik perhatian tanpa memberikan substansi yang nyata atau solusi konkret terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Sebenarnya gimik politik yang terlalu mencolok atau palsu juga dapat merugikan citra seorang politikus. Karena bisa dianggap tidak serius dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kampanye dengan tebar gimik politik yang bersifat kontroversial juga dapat meningkatkan polarisasi politik. Strategi kampanye semacam ini cenderung membagi masyarakat menjadi kubu-kubu yang berseberangan, mengorbankan kesatuan dan kerja sama yang diperlukan untuk mencapai solusi yang efektif. Alih-alih mengandalkan gimik politik, akan lebih baik jika kampanye diisi dengan menampilkan gagasan yang substantif dan mendidik. Perang ide, gagasan, dan tawaran solutif atas beragam permasalahan bangsa sangat dinanti oleh masyarakat. Gimik Pemikat Massa Dalam dunia hiburan, seperti di televisi, gimik sering digunakan para kreator program untuk merebut perhatian pemirsa. Gimik itu setingan, trik, dan rekayasa untuk menampilkan citra tertentu yang diharapkan. Melalui adegan khusus, dandanan yang khas, musik, yel-yel, nyanyian, tarian, tata panggung, tata suara, lighting, dan beragam visual pendukung bisa jadi gimik yang mendukung kesuksesan sebuah acara. Dalam kampanye politik ternyata konsep penggunaan gimik layaknya dalam television show juga dilakukan. Sejumlah politikus yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) menggunakan gimik sebagai strategi memikat massa. Aneka gimik tersebut selanjutnya mendapat liputan media massa dan viral di beragam platform media sosial. Situasi itu menjadikan gimik politik justru dinilai sebagai model kampanye yang tepat dan memikat. Lewat beragam permainan gimik, bisa jadi sang politisi sedang memainkan agenda tersembunyi (hidden agenda) tertentu yang coba mau disuntikkan ke masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus tetap kritis. Kemampuan untuk menyadari bahwa gimik sejatinya hanyalah tipuan belaka menjadi penting dipunya. Gimik politik memang dapat digunakan untuk menjadikan komunikasi bisa mencair. Kesan menakutkan pada diri sang politisi dan pesan politik itu sendiri bisa ditepis. Pesan-pesan komunikasi yang disampaikan akan lebih muda diterima. Hambatan komunikasi berupa situasi kaku bisa jadi melunak. Namun, penggunaan gimik dapat menimbulkan kesan tak serius dan hanya main-main belaka. Setiap kontestan politik memang mempunyai gaya komunikasi politik yang berbeda. Gaya komunikasi beberapa politikus ada yang menggunakan komunikasi politik konteks tinggi (high context) dan komunikasi politik konteks rendah (low context). Komunikasi politik konteks rendah bisa terlihat dari gaya penyampaian pesan komunikasi yang lugas, mudah dimengerti, dan maknanya tak bersayap. Sementara komunikasi konteks tinggi bisa tampak dari penggunaan kata-kata bersayap, menggunakan bahasa tubuh yang tak jelas, dan bahasa verbal yang tak langsung ke inti permasalahan. Budaya Wadah Mengutip pernyataan seorang penulis dan jurnalis Uruguay Eduardo Galeano yang menyatakan tentang munculnya budaya wadah. Menurut Galeano, kita hidup di dunia ketika pemakaman lebih penting daripada kematian, pernikahan lebih penting ketimbang cinta, dan fisik lebih penting daripada kecerdasan. Kita hidup dalam budaya wadah yang meremehkan isi. Dunia maya dan dunia nyata ditaburi jargon-jargon penuh gimik. Lahirnya budaya wadah sebenarnya dapat memicu sang politisi berpikir dangkal. Tak jarang mereka hanya menonjolkan unsur kesenangan dan hiburan. Situasinya klop karena ternyata tak sedikit masyarakat yang menyukai penggunaan aneka gimik ini. Jika masyarakat merasa bahwa sang politisi lebih fokus pada citra atau gimik daripada substansi ide, gagasan, dan kebijakan, hal itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pemilih terhadap sang politisi. Politisi yang terlalu mengandalkan gimik tanpa memberikan solusi konkret bisa kehilangan kredibilitas di mata pemilih yang sedang mencari pemimpin yang serius dan dapat diandalkan. Gimik politik lewat beragam narasi dan konten kampanye yang hanya memburu viralitas seperti pembuatan meme atau video singkat untuk mendapatkan perhatian tanpa memberikan informasi mendalam hanya akan menjadikan masyarakat keliru dalam memilih pemimpin. Kampanye dengan mengedepankan permainan gimik politik sejatinya justru dapat merendahkan sosok sang politisi di mata rakyat. Untuk itu, format kampanye model debat publik yang terbuka dan demokratis perlu diselenggarakan dalam porsi yang cukup. Semakin masyarakat dapat &rdquo;menguliti&rdquo; calon pemimpin yang akan dipilihnya, mereka akan punya referensi yang akurat tentang sosok pemimpin yang bakal dititipi amanahnya. Kampanye lewat permainan gimik lucu-lucuan yang miskin substansi hanya akan menjerumuskan masyarakat merasakan penyesalan kelak. Era politik yang serupa panggung sandiwara saat ini menuntut semua orang agar pandai bermain peran. Lewat permainan gimik politik, bisa jadi sang politisi yang selama ini serius dan kaku bisa terkesan lebih lentur dan mencair. Aneka gimik politik terkadang memang diperlukan guna mencairkan suasana. Namun, untuk urusan mengelola negara besar dan menyejahterakan rakyat, tentu tak bisa hanya dengan mengandalkan permainan gimik semata.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUGENG WINARNO,&nbsp;Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumnus Jurusan Media and Information Curtin University of Technology Australia

Masa kampanye pemilu diwarnai munculnya beragam gimik (gimmick) politik. Gimik politik sering kali bersifat spektakuler, lucu, atau dramatis

Akhiri Gimik Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/sugeng-winarno-2013881783.png" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> FILM&nbsp;dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso jadi polemik. Kemunculan film tersebut memicu viralnya kembali kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso dan I Wayan Mirna Salihin. Publik ramai membicarakan film itu dan sejumlah kejadian yang dianggap janggal dalam kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 silam tersebut. Di media sosial (medsos) para netizen melakukan pemaknaan (resepsi) terhadap film itu dengan beragam opini. Pengacara, praktisi hukum, dan mahasiswa tak ketinggalan turut ramai berkomentar. Film besutan sutradara kenamaan Netflix Rob Sixsmith yang tayang perdana pada Kamis (28/9) lalu ini mencoba menyusun sejumlah fakta dan cerita dalam proses persidangan yang kontroversial. Disajikan dalam gaya mirip sinetron, film yang berdurasi 86 menit ini mempertontonkan dua kubu yang saling bantah argumen. Film ini menceritakan bagaimana konflik persidangan berkepanjangan yang dijahit dengan wawancara dengan ayah dan saudara kembar Mirna, pengacara Jessica, manajer dan barista Kafe Olivier, jurnalis, serta sejumlah tokoh lain. Melalui film ini penonton juga diajak mengetahui bagaimana rasa kesal pihak Jessica terhadap media massa yang memberitakan peristiwa ini yang terlalu mendramatisasi dan tak berimbang. Bahkan, terkesan media telah melakukan penghakiman (trial by the press) bahwa Jessica yang bersalah. Proses persidangan yang panjang dan melelahkan juga ditampilkan sejumlah stasiun televisi secara &rdquo;telanjang&rdquo; dengan berdurasi panjang waktu itu. Pemberitaan media ini dinilai banyak pihak sudah berlebihan dan bisa menggiring opini tertentu. Jessica sudah diputus bersalah 10 bulan setelah kematian Mirna dan divonis 20 tahun penjara. Namun, semenjak keluarnya film ini, di masyarakat timbul keterbelahan. Ada yang terpengaruh dan ada yang tak menanggapi serius. Namun, film ini mampu memberikan kesempatan kepada penonton untuk berpikir dari sudut pandang yang lain. Hingga muncullah banyak argumen, terutama dari warganet, yang menilai Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Realitas yang Dikonstruksikan Realitas yang ada dalam sebuah film sejatinya adalah realitas yang dikonstruksikan oleh sang kreator film. Di sinilah patut kita pahami bahwa realitas yang tersaji dalam film Ice Cold adalah realitas yang diinginkan oleh sang produser, sutradara, penulis cerita, dan tim produksi film. Realitas yang ada sudah dipilih, dipilah, dan disajikan sesuai keinginan dan tujuan dari pembuatan film ini. Jadi, realitas dalam film tentu tak bisa dipahami sama dengan realitas yang terjadi sesungguhnya, termasuk dalam persidangan. Dalam film sangat mungkin dilakukan pembingkaian (framing) atas realitas sebenarnya yang sesuai kehendak sang pembuat film. Maka, realitas dalam film tentu tak sama dengan realitas hukum. Sehingga munculnya film ini mungkin mampu mengubah pikiran seseorang, tapi tak lantas bisa mengubah putusan hukum. Kasus Jessica juga sudah pernah mengalami peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Sehingga putusan dari kasus ini sudah final dan tak bisa berubah. Apalagi, dalam film ini juga tak ada fakta-fakta baru. Semua fakta yang diungkapkan dalam film ini sudah dibahas dalam persidangan. Resepsi Ice Cold Studi pemaknaan (resepsi) yang dikemukakan Stuart Hall (2011) menjelaskan bagaimana pemaknaan penonton saat melihat sebuah tayangan film. Sebuah simbol, pesan, dan tanda dimaknai sebagai pemaknaan utama (preferred reading) dari sebuah adegan atau tayangan. Dalam studi resepsi, khalayak berperan aktif dalam memaknai sebuah pesan yang sedang ditayangkan. Resepsi film Ice Cold berbeda-beda di antara para penonton merupakan hal yang wajar. Riuhnya komentar netizen di medsos menunjukkan bahwa mereka meresepsi film ini sesuai kemampuan, pengalaman pribadi, dan beragam pembeda latar belakang mereka masing-masing. Jadi, sah-sah saja kalau para penonton film ini menafsirkan aneka pesan yang diterimanya di layar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Film ini memang dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari versi resmi yang disampaikan kepolisian dan pengadilan. Film ini menggugah penonton untuk berpikir kritis dan skeptis tentang kasus ini. Serta menyadari adanya kemungkinan kesalahan hukum dan manipulasi media saat memberitakan peristiwa ini. Film ini juga mengajak penonton untuk lebih memahami latar belakang dan kepribadian Jessica yang selama ini dicitrakan sebagai sosok jahat dan psikopat. Ice Cold merupakan film dokumenter yang menarik dan mendebarkan serta berhasil menghidupkan kembali salah satu kasus pembunuhan paling fenomenal di Indonesia. Film ini juga memberikan wawasan baru tentang dunia persidangan dan kriminalitas di Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaku hukum dan media. Sebagai sebuah tontonan, menyaksikan film ini tak perlu dibawa terlalu serius dengan menanggapi munculnya beragam resepsi penonton yang beraneka ragam. Justru semakin banyak yang menghebohkan film ini, tentu sang produser, sutradara, dan Netflix akan semakin mengeruk keuntungan. Bukankah film ini adalah bagian dari industri yang menjadikan kasus Jessica dan Mirna sebagai sebuah komoditas yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang? Sadarlah.&nbsp;(*) <hr /> *) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, alumnus Jurusan Media and Information Curtin University of Technology Australia &nbsp;

Film dokumenter Netflix Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso jadi polemik. Film tersebut memicu viralnya kembali kasus sianida

Meresepsi Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/sugeng-winarno-2013881783.png" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> TIKTOK&nbsp;dipakai untuk konten politik, gak bahaya tah? Menurut penulis, ini bahaya. Sebab, pesan komunikasi yang muncul lewat TikTok sejatinya semu. Realitas yang dihadirkan para pengunggah pesan di TikTok kebanyakan juga realitas yang berlebihan (hyperreality). Hal inilah yang menjadikan konten TikTok bisa menipu dan tak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Di sinilah bahaya TikTok, terutama TikTok politik di tahun politik saat ini. TikTok diluncurkan pada 2016 di Tiongkok dan dapat diakses secara internasional sejak 2017. Melansir data dari We Are Social, jumlah pengguna TikTok di dunia diperkirakan mencapai angka 1,09 miliar per&nbsp;April 2023 dengan mayoritas pengguna atau 38,5 persen berusia 18&ndash;24 tahun. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada April 2023.&nbsp;Setidaknya ada 113 juta pengguna medsos ini di dalam negeri. Sementara, Amerika Serikat di posisi pertama dengan 116,5 juta pengguna. Kehadiran medsos kini telah menyita waktu banyak penggunanya. Data terkini menunjukkan bahwa pengguna medsos menghabiskan waktu 23 jam 28 menit dalam sebulan untuk mengakses TikTok. Saat ini TikTok menempati urutan pertama diakses orang, menyusul YouTube yang diakses 23 jam dan 9 menit, Facebook selama 19 jam 43 menit, WhatsApp selama 17 jam 3 menit, dan Instagram selama 12 jam. TikTok Politik Dalam kontestasi politik, penggunaan TikTok telah banyak dimanfaatkan tim sukses partai politik dan simpatisan kontestan politik. Kini TikTok semakin ramai digunakan menuju kontestasi Pemilu 2024. Saat ini saja perang narasi antar pendukung kandidat yang berkontestasi politik sudah mulai gaduh. Aneka unggahan dalam wujud teks, infografis, meme, foto, dan video dari para simpatisan terus bermunculan. TikTok bakal menjadi media yang perkasa dalam memengaruhi massa politik. Dalam Pemilu 2024, jumlah pemilih muda dengan usia 17&ndash;39 tahun dipercaya mendominasi daftar pemilih dengan proporsi mendekati 60 persen. Kondisi ini menjadikan semua kandidat berperang merebut hati para pemilih yang mayoritas generasi muda. TikTok adalah media yang tepat untuk mendekati kaum muda. TikTok bakal menjadi salah satu panggung yang paling banyak diperebutkan sekaligus patut diwaspadai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara di acara TikTok Southeast Asia Impact Forum di Jakarta pada Kamis (15/6/2023). Luhut menyatakan, penggunaan TikTok untuk kampanye politik perlu dilakukan tanpa politik identitas. Munculnya kekhawatiran terjadi banalitas kampanye di medsos dari sejumlah pihak cukup beralasan mengingat pengendalian kampanye di medsos memang sangat sulit. Tanpa pengawasan yang tepat, TikTok berpotensi menjadi tempat berkembang biak bagi para aktor politik dan&nbsp;tentara siber (cyber armies). Cyber armies&nbsp;adalah kelompok individu yang terorganisasi dan terlibat dalam aktivitas siber dengan tujuan memengaruhi opini publik dan melakukan perang siber. Karena itu, TikTok perlu meningkatkan sistem moderasi kontennya untuk membatasi propaganda di platformnya. TikTok juga harus meningkatkan algoritma AI dan&nbsp;machine learning&nbsp;dengan set data yang beragam untuk meningkatkan deteksi propaganda. Melalui pendekatan yang komprehensif dan proaktif, diharapkan TikTok dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif selama pemilu. Realitas Hiper Sejatinya penggunaan platform TikTok dalam politik bukan tanpa masalah. TikTok muncul memfasilitasi eksistensi seseorang melebihi esensinya. Realitas yang ditampilkan lewat TikTok sejatinya merupakan realitas hiper dan semu. Hiperrealitas merupakan sebuah ungkapan yang dikonsepkan Jean Baudrillard dalam bukunya&nbsp;yang berjudul Simulacra and Simulation. Secara harfiah, hiperrealitas bisa dimaknai sebagai sebuah kondisi yang melampaui realitas. Menurut Yasraf Amir Piliang dalam bukunya Hipersemiotika, dalam hiperrealitas kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dan dusta bersenyawa dengan kebenaran. Dunia hiperrealitas sebagai sebuah dunia perekayasaan realitas lewat permainan tanda yang melampaui kenyataan sehingga tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan realitas yang ditampilkan ulang. Penggunaan aplikasi TikTok juga mengaburkan realitas itu sendiri. Kenyataan bisa direkayasa sedemikian rupa di TikTok sehingga hanya menjadi citra dan kehilangan kontak dengan realitas. Yang justru muncul adalah realitas yang seperti diangankan, bukan realitas yang nyata. Kesadaran memahami realitas semu dengan kenyataan yang sesungguhnya inilah yang sering menimbulkan persoalan serius. Orang akan hidup dalam situasi kepura-puraan. Kondisi inilah yang sebenarnya berbahaya, terutama penggunaan TikTok dalam urusan politik. TikTok telah mendangkalkan cara berpikir manusia. Melalui media maya ini, manusia selalu dijejali dengan citra-citra semu dan palsu. Tak jarang, orang tampil justru bertolak belakang dari kenyataan dirinya. Orang bisa menjadi orang lain dan bukan dirinya sendiri. Kenyataan inilah yang menjadikan TikTok politik sangat berbahaya. Kesadaran bahwa realitas yang diusung TikTok adalah realitas yang berlebihan dan semu perlu ditanamkan kepada masyarakat agar para calon pemilih dalam kontestasi politik tak lantas tertipu, salah memilih orang, dan ujung-ujungnya kontestasi politik menjadi tak ubahnya membeli kucing dalam karung.&nbsp;(*) <hr /> *) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

TikTok dipakai untuk konten politik, gak bahaya tah? Menurut penulis, bahaya. Sebab, pesan komunikasi yang muncul di TikTok sejatinya semu.

Bahaya TikTok Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sugeng-winarno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>FAREL Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi, viral setelah menyanyikan lagu bertajuk Ojo Dibandingke dalam upacara 17 Agustus 2022 di Istana Merdeka. Penyanyi yang masih dudu di bangku sekolah dasar (SD) itu memang memiliki suara yang bagus. Ada puluhan lagu yang telah di-cover Farel dan tersebar di kanal YouTube. Namun sayang, hampir semua lagu yang dinyanyikan siswa SDN Kepundungan 2 Banyuwangi tersebut tak sesuai dengan usianya.  Lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan Farel di hadapan Presiden Jokowi, sejumlah menteri, dan pejabat tinggi itu diciptakan Agus Purwanto alias Abah Lala. Kalau disimak dari liriknya, Ojo Dibandingke adalah lagu percintaan, soal patah hati. Untuk itu, kurang pas kiranya kalau lagu bertema seperti ini dinyanyikan anak yang baru berusia 12 tahun. Tema lagu yang dinyanyikan anak-anak idealnya sesuai dengan umurnya.  Lagu Ojo Dibandingke sekarang pun jadi booming. Banyak orang melantunkan lagu tersebut, tak terkecuali anak-anak. Lagu yang dinyanyikan Farel itu telah trending di Twitter dan viral di TikTok. Kekuatan viralitas media sosial telah membawa Farel dan lagu Abah Lala ini digandrungi banyak orang. Beberapa stasiun televisi juga menggelar konser yang menghadirkan penyanyi cilik yang awalnya pengamen itu. Farel menjadi idola baru bagi penyuka musik, terutama penggemar dangdut.  Penampilan Farel banyak dicari di YouTube. Puluhan video aksi Farel bareng sejumlah musisi Banyuwangi dan grup lain dibanjiri penonton. Ada jutaan viewer, subscriber, pemberi like, dan yang berkomentar di beberapa kanal YouTube yang ada penampilan Farel. Dan lagu yang di-cover Farel adalah lagu-lagu dewasa yang berkisah tentang cinta, patah hati, disakiti, dan ditinggal pergi kekasih. <h3>Krisis Lagu Anak</h3> Saat ini Indonesia memang lagi krisis lagu dan film anak-anak. Situasi tersebut tak seperti di era 1990-an. Saat itu pencipta lagu seperti Papa T. Bob sangat produktif mencipta lagu anak-anak. Sejumlah penyanyi cilik pun bermunculan. Beberapa lagu anak-anak sangat populer saat itu yang dinyanyikan Bondan Prakoso, Agnes Monica, Tasya Kamila, Enno Lerian, Dea Ananda, Chikita Meidy, Joshua Suherman, Sherina Munaf, Tina Toon, Trio Kwek-Kwek, dan masih banyak lagi.  Tak sedikit anak-anak waktu itu yang dengan riang gembira melantunkan lagu yang sesuai usianya. Lagu anak-anak sangat populer kala itu, misalnya Anak Gembala dan Libur Telah Tiba yang dinyanyikan Tasya Kamila, Lumba-Lumba (Bondan Prakoso), Tralala-Trilili (Agnes Monica), Diobok-obok (Joshua Suherman), Du Di Dam dan Semua Ada di Sini (Enno Lerian), Andai Aku Besar (Sherina Munaf), serta Bolo-Bolo (Tina Toon).  Sekarang tak banyak pencipta lagu yang tertarik menulis lagu untuk anak-anak. Negeri ini krisis penulis lagu untuk anak-anak. Tak ada lagi pencipta lagu hebat seperti Ibu Soed yang telah menulis lebih dari 340 judul lagu anak-anak dan lagu bertema kemerdekaan. Waktu itu anak-anak Indonesia lebih kenal dan bangga dengan lagu tanah air ketimbang lagu-lagu berbahasa asing seperti yang banyak dinyanyikan anak-anak dan remaja sekarang.  Selain jumlahnya yang minim, lagu anak-anak yang bertema kedaerahan juga jarang. Tak sedikit anak-anak sekarang yang lebih fasih menyanyikan lagu yang berbahasa Inggris atau Korea. Padahal, dengan mengenal lagu daerah, sangat penting mengenalkan anak-anak pada budaya Indonesia yang kaya raya. Lagu sebenarnya dapat menjadi sarana pembelajaran tentang keragaman budaya Indonesia sejak usia dini.  Saat ini yang terjadi banyak anak yang dicekoki dengan lagu-lagu orang dewasa. Telah terjadi kelangkaan dalam menciptakan dan mengembangkan lagu anak. Hal itu bisa terjadi karena kalangan industri musik melihat lagu anak-anak saat ini tak menguntungkan secara bisnis. Lagu anak-anak tak laku, tak seperti lagu-lagu untuk remaja dan dewasa yang bisa laris manis laku di pasaran. <h3>Tren yang Berubah</h3> Tren industri musik memang selalu berubah dari waktu ke waktu. Saat ini industri musik melihat sedang tidak menguntungkan memproduksi lagu anak-anak. Sebab, industri lebih berpihak pada logika bahwa apa yang sedang laku dan jadi tren itu yang akan diproduksi secara massal. Sementara yang laku saat ini adalah lagu-lagu dewasa yang dinyanyikan anak-anak, maka industri musik pun mengikuti arus tersebut.  Lagu-lagu dangdut koplo dan campursari sekarang memang lagi tren. Penyanyi seperti Denny Caknan dan Happy Asmara merajai untuk urusan menyanyi lagu bergenre itu. Penyanyi seperti Nella Kharisma dan Via Vallen juga pernah jadi idola di aliran musik ini sebelumnya. Sejumlah artis penyanyi cover pun bermunculan. Mereka tak punya single atau album sendiri, tapi cukup menyanyikan lagu milik orang lain.  Cara bernyanyi dengan meng-cover lagu orang lain dan mengunggahnya di YouTube memang lagi tren juga. Banyak kreator konten musik yang sukses menyanyikan ulang lagu orang lain di YouTube. Tak sedikit kanal di beragam platform media sosial yang menampilkan lagu-lagu dengan beragam aransemen. Di antara banyaknya konten musik itu saling berlomba guna memikat penonton.  Tak jarang pembuat konten YouTube menempuh beragam cara agar kanalnya punya banyak pengikut. Salah satu caranya adalah menampilkan sosok anak-anak sebagai pemikat agar jumlah penonton kanalnya membeludak. Bagi kebanyakan pembuat konten YouTube, yang penting adalah kontennya memikat, disaksikan banyak orang, hingga ending-nya mereka mendapat uang dari proses monetisasi YouTube.  Peran musik sebagai salah satu media komunikasi tak bisa dianggap kecil. Lewat alunan nada dan syair-syair lagu, pesan-pesan komunikasi tersebut disampaikan. Untuk itu, pesan-pesan dalam syair lagu yang dibawakan anak-anak idealnya terkait dengan pesan-pesan sesuai umurnya. Kalau tidak, bisa jadi anak-anak akan menjadi lebih dewasa daripada usianya. Hal tersebut tentu berbahaya karena tumbuh kembang dan cara berpikir anak tak bisa melompat tiba-tiba menjadi dewasa sebelum waktunya. (*)  <hr />  *) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Farel dan Lagu di Usianya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sugeng-winarno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH telah final memutuskan tahun ini melarang mudik Lebaran. Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 meniadakan mudik Hari Raya Idul Fitri dan upaya pengendalian persebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadan 1442 H. Walaupun mobilitas mudik 6 hingga 17 Mei 2021 dilarang, banyak pemudik nakal yang curi start pulang sebelum awal pelarangan mudik dimulai.  Tak mudah menjegal para pemudik nakal. Aturan memang telah dibuat superketat. Namun, seperti halnya aturan-aturan sebelumnya, selalu muncul upaya masyarakat menyiasati aturan. Misalnya, saat ini telah terjadi arus mudik di sejumlah stasiun, terminal bus, dan bandara. Secara regulasi memang tak diharamkan mudik sebelum tanggal dimulainya pelarangan. Namun, esensi dari pelarangan mudik untuk mencegah transmisi virus dari kota besar ke daerah menjadi tak terhadang.  Pelarangan mudik dalam rentang waktu 12 hari sepertinya hanya akan efektif untuk pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi, cuti bersama Lebaran dipangkas menjadi sehari saja. Di sejumlah daerah, mekanisme pemantauan para PNS sangat ketat. Mereka diwajibkan melaporkan keberadaan terkini (share location). Sanksi berat atas pelanggaran aturan pelarangan mudik juga tak main-main.  Bagi mereka yang non-PNS, pegawai swasta, dan pekerja sektor nonformal lainnya, mudik sangat mungkin dilakukan. Apalagi, pelarangan mudik Lebaran kali ini merupakan pelarangan kali kedua. Kalau tahun lalu sudah tak mudik, tahun ini sepertinya sulit ditahan. Mudik Lebaran sudah menjadi tradisi yang punya dimensi sosial, kultural, dan spiritual bagi masyarakat Indonesia.  Dalam upaya menghadang mudik, pemerintah tampaknya mengedepankan pesan yang sifatnya paksaan (koersif). Pilihan kata yang digunakan adalah pelarangan. Pesan lain yang ditonjolkan adalah sanksi berat atas pelanggaran. Tak banyak yang berwujud pesan-pesan edukasi dan penyadaran tentang potensi melonjaknya persebaran virus. Padahal, pesan koersif hanya akan menjadikan masyarakat bersikap tak simpatik.  Beragam pesan komunikasi yang dikeluarkan sejumlah pejabat publik di daerah juga dapat memperburuk keadaan. Penerapan aturan yang terkesan tak konsisten, seperti diperbolehkannya tempat wisata tetap beroperasi sementara mudik dilarang, juga bisa memengaruhi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Lemahnya wibawa pemerintah bisa berujung pada sikap pembangkangan masyarakat dan tak menggubris sejumlah aturan yang dikeluarkan pemerintah.  Saat ini memang ada yang berpikir bahwa pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan. Disiplin penerapan protokol kesehatan juga terlihat mulai kendur. Bahkan, di sejumlah daerah, banyak orang yang sudah tak percaya bahwa Covid-19 masih ada. Situasi inilah yang menjadikan tak sedikit masyarakat yang lengah dan abai pada disiplin menjalankan protokol kesehatan.  Vaksinasi yang sedang berjalan juga menjadi faktor yang dapat memicu kendurnya penegakan disiplin. Sejumlah orang yang telah divaksin merasa lebih pede dan cenderung bebas beraktivitas di luar rumah. Efek vaksinasi telah menimbulkan euforia di kalangan masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang menganggap vaksinasi menjadi garansi orang tak akan tersentuh virus lagi.  Melihat kenyataan ini, semestinya pesan-pesan komunikasi tentang pandemi yang belum berakhir harus terus dimasifkan. Munculnya tiga varian virus baru, yakni B117, D164G, dan N439K, juga belum banyak diketahui masyarakat. Ancaman munculnya gelombang ketiga (third wave) Covid-19 perlu dinarasikan terus-menerus. Semua kanal dan media komunikasi perlu digunakan untuk menggemakan pesan agar masyarakat tetap waspada. Jangan sampai ada yang lengah hingga angka Covid-19 melonjak. Kita semua tentu tak mau kerja keras penanganan pandemi selama ini sia-sia.  Pemerintah harus belajar dari kasus India dan Eropa yang telah mengalami lonjakan kasus positif dari klaster perayaan hari besar keagamaan dan liburan. India yang awalnya dipuji banyak negara karena berhasil dengan drastis menurunkan angka kasus kini justru mengalami tsunami Covid-19. Pengalaman buruk lonjakan kasus positif Indonesia pada libur Idul Fitri 2020, libur panjang 20–23 Agustus 2020, libur 28 Oktober–1 November 2020, serta libur Natal dan tahun baru 24 Desember 2020–3 Januari 2021 jangan sampai terulang.  Pekan lalu Presiden Joko Widodo, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, telah menyampaikan pelarangan mudik. Pemerintah juga berencana menutup jalan-jalan perbatasan antarkota antarprovinsi. Petugas Polri mulai memelototi arus kendaraan pemudik di sejumlah kota. Di pintu-pintu tol, bandara, stasiun, dan terminal bus disiagakan sejumlah petugas pemantau. Jalan-jalan tikus juga dipastikan dijaga ketat. Di sejumlah titik sudah dipersiapkan skema penyekatan dan skrining pemudik.  Masalahnya, banyak pemudik nakal yang saat ini sudah berada di kampung halaman masing-masing. Mereka sudah bertemu sanak saudara, handai tolan, dan keluarga besarnya. Para pemudik yang on the way (OTW) saat ini juga terus bertambah. Bisa jadi saat pelarangan mudik nanti diberlakukan, banyak pemudik yang sudah benar-benar sampai di kampung halaman masing-masing.  Membuat regulasi mudik memang urusan yang rumit. Antara pemerintah dan masyarakat perlu satu frekuensi. Kalau pemerintah menganggap situasi saat ini belum aman, sementara masyarakat justru memahami sebaliknya, regulasi pelarangan mudik pasti bertepuk sebelah tangan. Tak tertutup kemungkinan justru banyak orang nekat dengan tetap mudik walaupun dilarang.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/19/04/2021/gugatan-eric-yang-tabungannya-ludes-setelah-ganti-nomor-hp-ditolak/">Gugatan Eric yang Tabungannya Ludes Setelah Ganti Nomor HP Ditolak</a>  Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menjegal para pemudik nakal adalah pengaturan yang keras terhadap para pemudik yang balik ke kota setelah 17 Mei. Tak ada alasan. Para pemudik yang telah balik dari daerah harus dikarantina ketat dengan sanksi yang tegas bila ada yang melanggar. Cara ini juga perlu untuk membuat para pemudik yang coba-coba curi start agar mengurungkan niat. (*)  <hr />  *) Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ryN9gwOB2YQ

Menjegal Pemudik Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sugeng-winarno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PRESIDEN Joko Widodo menjadi orang pertama di negeri ini yang telah divaksin. Pada Rabu (13/1), dia menerima suntikan vaksin bersama sejumlah tokoh lintas agama, pengusaha, dokter, perawat, bidan, pedagang pasar, buruh, guru, artis, dan perwakilan beberapa profesi yang lain.  Ada pesan yang cukup kuat dari proses vaksinasi perdana yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi, kanal YouTube, dan beragam platform media sosial (medsos) itu. Melalui vaksinasi perdana, presiden seperti mau meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac aman dan halal.  Sejak vaksin Sinovac datang, presiden, sejumlah menteri, gubernur, wali kota, bupati, serta beberapa pejabat dan figur publik telah menyatakan siap menjadi orang pertama yang divaksin di lingkungannya. Aksi ramai-ramai siap divaksin ini untuk melawan munculnya kelompok yang menolak vaksinasi. Tak sedikit masyarakat, dokter, petugas medis, dan anggota dewan yang terang-terangan menolak divaksin.  Sejak awal rencana pemesanan, vaksin Sinovac asal Tiongkok memang telah mengundang polemik. Persoalan seputar halal-haram, ketakutan akan efek samping, dan kecurigaan menjadikan Indonesia sebagai pasar bisnis vaksin menjadi perbincangan gaduh, terutama di lini maya. Tak jarang orang menggunakan ilmu othak-athik gathuk dengan menghubung-hubungkan sesuatu tanpa didasari sains. Kini, situasinya menjadi rumit karena beragam narasi miring semakin masif dan terus menggelinding via medsos.  Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terkait vaksinasi berpotensi menimbulkan penafsiran keliru. Saat vaksin Sinovac belum dapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), vaksin sudah didistribusikan ke beberapa daerah. Demikian halnya ketika Presiden Jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama yang divaksin, saat itu belum ada kejelasan soal legalitas vaksin produksi Tiongkok tersebut.  Belum juga masyarakat diedukasi dan mendapat sosialisasi yang cukup tentang vaksin, tiba-tiba keluar aturan yang bernada mengancam. Beredar informasi bahwa yang menolak vaksin akan didenda hingga dipenjarakan. Keluarnya aturan yang cenderung koersif ini justru dapat membuat masyarakat tak simpati. Masyarakat tak diketuk kesadaran dan pemahamannya terlebih dulu, namun ancaman yang dikedepankan. Situasi ini justru memicu perlawanan dari sejumlah orang.  Kalau kita simak di dunia maya, pro-kontra vaksinasi masih cukup kuat. Arus yang menguatkan rencana vaksinasi dengan yang melemahkannya masih berimbang. Di YouTube, banyak beredar konten berupa analisis yang intinya dapat melemahkan keputusan masyarakat untuk siap divaksin. Polemik soal vaksinasi ini terjadi salah satunya karena informasi terkait vaksinasi tak lengkap, tak terbuka, dan sepotong-sepotong sehingga memicu keraguan masyarakat.  Kekosongan informasi yang lengkap dan kredibel melahirkan sikap bimbang masyarakat. Situasi ini justru dimanfaatkan oleh para kreator narasi di medsos yang mengunggah beragam pesan yang sulit diuji kebenarannya. Sementara itu, tak banyak masyarakat yang mampu memilih dan memilah informasi yang benar dan yang abal-abal di medsos. Kenyataan inilah yang semakin memperkeruh suasana dan mengarah pada penggembosan program vaksinasi.  Pemerintah selama ini juga tak mengedepankan cara berpikir sains kepada masyarakat. Budaya berpikir ilmiah pada masyarakat kita memang belum cukup kuat. Tak jarang masyarakat sulit diajak memahami sesuatu yang ilmiah. Tak sedikit pula orang berpendapat tentang vaksin tanpa sandaran pengetahuan ilmiah. Alhasil, muncullah analisis serampangan dan kesimpulan yang keliru.  Menyampaikan pesan tentang vaksinasi memang bukan pekerjaan gampang. Berbagai narasi pesan tentang vaksin yang ilmiah dan rumit tak mudah disampaikan kepada masyarakat yang heterogen. Kemampuan para penyampai pesan (komunikator) vaksin dalam membangun narasi yang mudah dipahami masyarakat menjadi hal penting. Para ahli kesehatan dan vaksin dituntut mampu memahamkan sesuatu yang ilmiah dengan bahasa populer kepada masyarakat awam.  Cara berpikir sains (mindset scientific) masih merupakan cara berpikir yang tak natural. Pada masyarakat kebanyakan, belum semua mampu mengedepankan berpikir sains. Perlu dibangun ruang diskusi yang intens antara ilmuwan, media massa, dan masyarakat. Sains yang selama ini terkesan di awang-awang sedapat mungkin dibumikan, sehingga masyarakat merasa dekat. Ini memang perlu proses karena mengubah kebiasaan berpikir ilmiah tentu butuh waktu dan proses yang tak singkat.  Merujuk apa yang disampaikan Carl Sagan (2018) dalam bukunya, The Demon Haunted World: Sains Penerang Kegelapan, ditegaskan bahwa di mana pun dan kapan pun ilmu pengetahuan berkembang selalu diikuti permasalahan berita bohong, takhayul, dan mistisme yang berkedok sains. Untuk itu, upaya kontra narasi antisains harus dimasifkan agar pertimbangan sains tak terkalahkan oleh aneka analisis yang tak perpijak pada ilmu pengetahuan.  Kenyataan inilah yang perlu menjadi pemikiran serius pemerintah dan sejumlah pihak terkait program vaksinasi. Tak bisa keraguan masyarakat hanya dijawab dengan aksi menunjukkan diri menjadi orang pertama dan merasa paling berani divaksin lebih awal. Soal vaksinasi ini soal keyakinan dan rasa aman. Untuk itu, hal penting yang perlu terus diupayakan pemerintah adalah memperbaiki komunikasi publiknya, sehingga mampu meningkatkan dukungan.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Vaksinasi Wajib dan Hak Individu" href="https://www.jawapos.com/opini/14/01/2021/vaksinasi-wajib-dan-hak-individu/">Vaksinasi Wajib dan Hak Individu</a>  Program vaksinasi dengan target 70 persen populasi atau 182 juta jiwa untuk mencapai syarat kekebalan komunal (herd immunity) merupakan ikhtiar mulia. Namun, jangan sampai niat baik ini tak berjalan mulus gegara keliru cara mengomunikasikannya. Masih ada waktu untuk berbenah dan menyusun aksi yang lebih terukur dan tepat sasaran. Perlu digencarkan dialog antara ilmuwan dan publik. Kecakapan komunikasi yang baik para komunikator pemerintah dan ilmuwan kesehatan perlu terus ditingkatkan.  Kompleksitas sains harus mampu dikomunikasikan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti dan menarik bagi masyarakat luas. Harapannya, masyarakat mudah memahami sains dan tak mudah termakan isu-isu hoaks terkait vaksin yang banyak dibumbui teori konspirasi. (*)  <hr />  *) Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/B4VXBHk9Pig

Mencerna Pesan Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sugeng-winarno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONTEN video yang diunggah pesohor (influencer) di media sosial (medsos) kembali bikin gaduh. Erdian Aji Prihartanto, yang lebih dikenal dengan nama Anji, belakangan ini aktif sebagai influencer medsos. Melalui akunnya di Dunia Manji, Anji mengunggah konten video percakapan bersama Hadi Pranoto yang mengaku seorang profesor yang menemukan obat penyembuh Covid-19. Video di laman YouTube Anji ini dinilai oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengandung informasi sesat.  Dalam video berdurasi sekitar 30 menit itu, Hadi Pranoto yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi dan dipanggil Anji dengan sebutan ’’profesor’’ dan beberapa kali ’’dokter’’ itu mengklaim sejumlah obat herbal temuannya mampu menyembuhkan pasien Covid-19 dalam hitungan hari. Sementara Ketua IDI dr Daeng Faqih, seperti dikutip banyak media, mengatakan bahwa informasi yang disampaikan Hadi Pranoto sebagai informasi bohong (hoax) yang dapat memberi harapan palsu dan menyesatkan masyarakat.  Medsos sejumlah pesohor memang punya banyak pengikut. Jumlah pengikut (subscriber) medsos penyanyi Anji mencapai 3,6 juta di YouTube dan 2,1 juta di Instagram. Pesohor lain seperti Atta Halilintar memiliki pengikut setia puluhan juta orang. Begitu perkasanya pesohor medsos, sampai pada Juli lalu Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah figur publik dan pesohor medsos ke istana. Presiden meminta para influencer turut menyosialisasikan protokol Covid-19 ke masyarakat.  Tersingkirnya Kepakaran  Para ahli yang secara akademik dan kapasitasnya sudah teruji justru kalah dengan para pakar gadungan yang bermunculan di medsos. Hal ini bisa terjadi karena melalui kemajuan teknologi komunikasi saat ini siapa saja bisa menjadi apa saja dalam waktu yang instan. Orang awam bisa jadi dalam sekejap menjadi layaknya profesor berilmu tinggi. Lewat beragam mesin pencari (search engine) seperti Google, orang bisa mencari dan menemukan berbagai informasi yang benar maupun yang palsu.  Fenomena ini oleh Tom Nichols, seorang profesor di US Naval War College, disebut sebagai era matinya kepakaran. Nichols (2017) dalam bukunya, The Death of Expertise, menjelaskan bahwa matinya kepakaran merupakan sebuah kondisi ketika semua orang bisa merasa mengetahui semua hal walaupun sejatinya mereka tak memiliki keahlian dan kompetensi. Munculnya pakar-pakar karbitan ini turut menjadikan informasi terkait Covid-19 semakin keruh. Kekeruhan ini cukup mengganggu masyarakat dalam menemukan kejernihan informasi Covid-19.  Lebih jauh Nichols mengatakan bahwa matinya kepakaran menjadi sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi, terutama smartphone dan medsos, telah membuat setiap orang bisa menjadi atau merasa dirinya pakar. Ilmu pengetahuan dan teknologi tak lagi didominasi hanya oleh orang-orang pintar sekelas doktor dan profesor. Para pakar yang dulu menjadi rujukan banyak orang karena ilmu dan keahliannya kini tak berdaya. Siapa saja sekarang bisa menjadi pakar.  Kondisi ini sangat berbahaya, terutama terkait penanganan Covid-19. Tak jarang para ahli yang kredibel justru kalah cepat dengan profesor gadungan yang viral di medsos. Apalagi ketika informasi resmi dari pemerintah terkesan lamban dan tak jelas. Celah kekosongan informasi justru diisi oleh para pembuat konten medsos. Alih-alih mau mendidik masyarakat, tak jarang konten medsos justru melakukan pembodohan dan penyesatan masyarakat.  Di medsos memang memungkinkan siapa saja bisa membuat konten. Konten buatan pengguna (user generated content) merupakan keunggulan medsos. Di medsos terjadi posisi yang kabur antara komunikator dan komunikan, antara pakar dan awam, antara yang benar dan yang keliru. Melalui medsos, kepalsuan dan kebohongan bercampur hingga sulit dipilah dan ditemukan yang benar. Yang jamak terjadi, tak sedikit orang memercayai yang abal-abal hanya gara-gara telanjur viral. Kekuatan medsos menggemakan (echo chamber effect) informasi yang sangat kuat.  Melawan Duodemi  Ketika pandemi masih belum teratasi, bersama itu pula muncul infodemi. Infodemi adalah munculnya informasi yang tak jelas kebenarannya dalam jumlah yang masif dan beredar terus-menerus. Munculnya duodemi ini sesungguhnya sangat berbahaya. Sepintas sepertinya pandemi yang lebih mematikan. Sebenarnya infodemi juga tak kalah berbahaya bagi masyarakat. Melalui beragam informasi tak benar dapat menyesatkan orang. Infodemi telah membuat masyarakat mengalami ketakutan berlebihan dan ada juga yang justru meremehkan pandemi.  Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat 544 hoax terkait Covid-19 sepanjang Januari hingga awal Agustus 2020 ini. Di antaranya, hoax terkait klaim obat yang sudah menyembuhkan ribuan orang dengan dua atau tiga hari pemakaian. Ada juga klaim bahwa vaksin justru merusak organ tubuh. Hoax dan teori konspirasi di seputar vaksin juga berpotensi membuat masyarakat menolak program vaksinasi. Maraknya infodemi berperan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan.  Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut fenomena infodemi telah menjadi masalah global. Infodemi bisa memengaruhi perilaku masyarakat di tengah kondisi obat dan vaksin yang belum ditemukan. Hasil riset Julii Bainard dan Paul Hunter dari University of East Anglia Inggris menyimpulkan bahwa misinformasi kesehatan dapat membuat wabah suatu penyakit menjadi lebih parah. Orang yang memercayai informasi bohong cenderung tak mau melindungi diri mereka sehingga mempersulit penanganan wabah.  Sejumlah pihak sebenarnya mampu berperan turut memperbaiki keadaan buruk ini. Salah satunya adalah lewat para pesohor medsos. Kesadaran para pesohor bahwa pengaruh dirinya sangat kuat di masyarakat sangat penting agar tumbuh sikap hati-hati sebelum mereka memposting sesuatu. Para pesohor hendaknya tak hanya berfikir yang penting viral, namun juga harus mengedepankan etika dan kemanfaatan dari konten yang akan disebar ke masyarakat.  Para influencer medsos hendaknya mampu menahan diri untuk tak berkomentar di luar kompetensinya. Para pesohor tak elok hanya menguber hits, jumlah viewer, follower, dan subscriber semata, namun juga sangat penting memikirkan implikasi dari konten yang diproduksi dan diviralkan. Tanggungjawab para pesohor sangat besar dalam turut membantu penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Para pesohor medsos mestinya bisa memberikan keteladanan bagaimana seharusnya menyajikan informasi yang baik dan benar. (*)  <hr />  *) Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Menegur Para Pesohor Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sugeng-winarno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>INFORMASI seputar virus Covid-19 membanjiri beragam laman media sosial (medsos). Di media pertemanan seperti WhatsApp (WA), narasi terkait virus berbahaya ini juga bermunculan tak terhitung jumlahnya. Beragam informasi dan berita Covid-19 membombardir masyarakat dengan cepat dan dalam jumlah yang masif. Tak semua banjir informasi Covid-19 ini berdampak positif. Justru banyak informasi menyesatkan yang semakin memicu kepanikan.  Marshall Mc Luhan, seorang pakar komunikasi, pernah mengatakan bahwa ditemukannya media baru (new media) berwujud internet akan mengubah cara orang berkomunikasi. Kelahiran internet juga telah memicu munculnya beragam platform medsos dan sarana pertemanan daring seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WA, dan beberapa bentuk media lain. Sejak munculnya internet dan medsos, lalu lintas informasi menjadi supergaduh.  Kegaduhan yang diciptakan oleh beragam bentuk media baru ini tak terlepas dari banyaknya masyarakat yang mengakses internet dan medsos. Melalui internet dan medsos, tak sedikit orang yang telah menjadikannya sebagai sumber informasi utama. Penetrasi internet dan medsos sangat tinggi, bahkan telah memalingkan banyak orang bermigrasi dari media konvensional seperti surat kabar cetak, radio, dan televisi ke bentuk media daring.  Tak semua informasi dan berita terkait virus Covid-19 benar. Tak sedikit yang palsu dan abal-abal. Antara informasi yang benar dan terkonfirmasi bercampur dengan informasi hoax. Informasi yang benar justru terdistorsi oleh beragam informasi keliru. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dalam memilih dan memilah informasi guna menemukan informasi yang layak dipercaya.  Berita dan informasi salah tak ubahnya seperti sampah. Sampah informasi terkait Covid-19 bisa menjadi racun. Informasi keliru tak jarang justru yang digugu dan ditiru. Beragam narasi menyesatkan sangat mirip dengan yang asli. Tak banyak orang yang punya kemampuan membedakan yang asli dan yang sampah. Situasi inilah yang dapat memicu kepanikan. Informasi simpang siur tak keruan menyerbu masyarakat.  Keadaan banjir informasi ini menuntut setiap konsumen informasi punya keberdayaan. Masyarakat yang berdaya ketika menggunakan media akan mampu menganalisis pesan yang diterima. Orang jadi tak gampang menerima informasi secara mentah-mentah. Kemampuan kritis bermedia akan menghindarkan diri dari serangan para kreator informasi bohong. Situasinya menjadi sangat sulit karena derasnya arus informasi tak sebanding dengan kemampuan masyarakat dalam membendungnya.  Keberlimpahan informasi virus Covid-19 terjadi juga didukung oleh banyaknya orang yang membuat narasi terkait hal ini. Tak semua komunikator pesan kesehatan ini kredibel. Pejabat atau siapa saja yang tak punya kapasitas dan kemampuan di bidang kesehatan ikut membuat beragam pernyataan. Setelah beredar viral, statemen sejumlah pejabat tersebut justru menciptakan kebingungan. Belum lagi ada pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah pejabat di daerah yang berseberangan dengan penyataan pejabat di tingkat yang lebih tinggi.  Saat informasi beredar dan berkembang liar seperti saat ini, masyarakat dituntut untuk cerdas dan bijak bermedia. Pemerintah dan pihak terkait juga dituntut mampu menjalankan komunikasi krisis kesehatan yang tepat. Komunikasi yang keliru dan tak direncanakan dengan baik justru akan menciptakan kepanikan dan menjadikan wabah Covid-19 ini semakin sulit ditangani.  Dalam penanganan Covid-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan pedoman atau protokol penanganan kesehatan. Protokol ini merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO). Namun, pada pelaksanaannya, masih terjadi kesimpangsiuran informasi dan penerapan protokol tersebut. Informasi tak seragam dan tak satu suara. Masing-masing pihak menerjemahkan sendiri-sendiri.  Keputusan untuk kondisi kuncian (lockdown), misalnya. Ada daerah tingkat kota yang menyatakan bahwa kotanya lockdown. Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh gubernur dan presiden karena keputusan lockdown tak boleh diambil oleh kepala daerah tanpa berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa protokol penanganan yang sudah ditetapkan tak dipatuhi.  Ada juga prosedur penanganan kesehatan yang tak standar. Ada sejumlah penanganan kesehatan yang informasi dan prosedurnya tak disampaikan dengan transparan kepada masyarakat. Ada pasien yang meninggal di rumah sakit, namun tak terjelaskan meninggalnya disebabkan apa. Akhirnya berkembang informasi liar bahwa pasien yang meninggal tersebut terkena Covid-19.  Tak semua masyarakat juga punya pendidikan yang baik (well educated) terkait virus Covid-19 ini. Beragam informasi tentang virus yang mematikan ini justru didapat masyarakat dari medsos dan saluran-saluran informasi yang kredibilitasnya rendah. Akhirnya banyak pemahaman masyarakat yang keliru tentang virus ini. Misalnya, virus ini tak mungkin menyerang daerah tropis seperti Indonesia, secara genetik orang Indonesia tak mungkin terjangkiti virus jenis ini, dan sejumlah pemahaman keliru lainnya.  Mengedukasi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat perlu selain tetap melakukan penanganan medis. Kampanye untuk hidup sehat, rajin berolahraga, dan sering mencuci tangan cukup berhasil sebagai benteng pertahanan secara personal. Model kampanye pendidikan seperti ini harus terus ditingkatkan agar pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan meningkat.  Selain itu, masyarakat perlu diedukasi terkait dengan bagaimana mereka menggunakan medsos yang bijak dan sehat. Tak jarang perilaku bermedsos salah dan menjadi persoalan di masyarakat. Virus Covid-19 memang sangat mematikan, namun virus kebohongan dan penyebaran informasi yang menyesatkan sesungguhnya juga tak kalah berbahaya.  Coronavirus disease 2019 (Covid-19) oleh WHO sudah dinyatakan sebagai pandemi. Artinya, virus ini sudah menjadi wabah dunia. Untuk itu, upaya perang melawan keganasan virus ini tak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga tanggung jawab kolektif semua warga Indonesia dan warga dunia. Masyarakat pengguna medsos harus mampu bijak dan sehat bermedia agar tak mudah termakan provokasi jahat yang sengaja ingin menciptakan kepanikan. Mari bijak bermedia, jaga kesehatan, rajin olahraga, cuci tangan, dan mematuhi beragam protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Semoga pagebluk Covid-19 ini segera sirna. (*)  <hr />  *) Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Banjir Informasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sugeng-winarno.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DEMONSTRASI mahasiswa menolak RUU kontroversial makin luas. Demo tak hanya diikuti mahasiswa. Sejumlah pelajar juga ikut berdemonstrasi. Salah satu yang membuat demonstrasi makin masif karena ajakan demo tersebut menyebar lewat media sosial (medsos). Melalui beragam platform medsos dan WhatsApp (WA), pesan-pesan ajakan demo diviralkan. Beragam pesan demonstrasi itu menggema sangat kuat. Inilah efek echo chamber demonstrasi via medsos.  Echo chamber dalam penjelasan singkat bisa diartikan sebagai ruang di dunia maya, tempat orang berteriak tanpa mau tahu kondisi nyatanya. Echo chamber, efek gema atau gaung, merupakan deskripsi metafora (metaphorical description) dari situasi yang membuat orang percaya kepada sesuatu karena adanya pengulangan yang terus-menerus. Informasi yang terus direpetisi berpeluang dipercaya sebagai kebenaran walau sejatinya keliru.  Dalam kasus demonstrasi mahasiswa, beragam pesan repetitif tentang ajakan demo, keriuhan saat demo terjadi, ketika sejumlah mahasiswa berorasi, bentangan poster-poster tuntutan, hingga gambar-gambar aksi bentrok dengan aparat terus disebarluaskan lewat medsos. Bahkan, tak jarang ada tulisan-tulisan lucu yang dibawa pendemo yang menjadi bahan perbincangan para netizen. Semua keriuhan demo itu menggaung di ranah online.  Kabar bohong (hoax) seputar demo juga bermunculan lewat medsos. Melalui pesan berantai yang dikirim lewat WA, sejumlah foto dan narasi kebohongan diviralkan. Di medsos santer beredar hoax berupa berita, foto, dan video editan. Sejumlah narasi kebohongan tersebut sengaja diproduksi oleh pihak-pihak yang anonim demi memperkeruh suasana. Kabar bohong yang tak jelas asal-usulnya itu tak sedikit yang dipercaya sebagai kebenaran.  Gambar-gambar aksi anarkistis banyak disebar lewat akun Facebook, Twitter, Instagram, dan WA. Bukan hanya foto, sejumlah video juga bermunculan di medsos. Bahkan, beberapa video editan juga ramai di laman Youtube. Gambar bergerak aksi perlawanan mahasiswa kepada aparat keamanan yang menyemprotkan water cannon dan gas air mata itu menjadi adegan yang cukup heroik. Beragam materi visual dan audio visual aksi demonstrasi mampu memicu simpati.  Sejumlah kampus juga menjadi korban serangan hoax seolah-seolah beberapa rektor sengaja meliburkan kuliah dan menyarankan mahasiswanya berangkat demo. Beredar sejumlah narasi di medsos yang mengesankan bahwa demo di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia sengaja digerakkan oleh kampus. Apalagi, ada sejumlah berita online yang viral di medsos menampilkan beberapa sosok dosen yang mendukung dan terlibat demo di sejumlah tempat.  Semua informasi terkait dengan demonstrasi yang beredar lewat medsos menjadi gema yang semakin kuat. Tak sedikit orang tak mampu memilah mana informasi yang rasional dan logis untuk dipercaya. Semua informasi bercampur menjadi satu, pembeda yang benar dan yang salah menjadi kabur. Situasinya menjadi sangat sulit karena suatu rekayasa itu mampu ditampilkan sangat meyakinkan layaknya bersumber fakta.  Bisa jadi informasi yang beredar di medsos itu sebenarnya peristiwa biasa-biasa saja. Namun, karena terus bergema, pesan tersebut menjadi luar biasa. Kemampuan menggemakan informasi yang dimiliki medsos tak jarang menjerumuskan orang pada penilaian dan pemaknaan pesan yang keliru. Gema pesan di medsos itu bisa membuat orang tak mampu berpikir jernih dan alpa dalam melakukan verifikasi informasi.  Gema hoax seputar demonstrasi tak mudah dibendung. Misalnya, berita hoax yang viral di medsos terkait dengan meninggalnya Faizal Amir, mahasiswa Universitas Al-Azhar, juga terus menggema. Direktorat Tindak Pidana Siber Polri memang telah melakukan patroli siber bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, berita bohong tersebut sudah telanjur menyebar dan menggema, bahkan dipercaya sebagai hal yang benar.  Informasi demonstrasi terus menggema dan menggelembung karena sistem algoritma di medsos akan terus menyajikan berita dan informasi yang paling sering diklik. Ketika para pengguna medsos pernah mengakses informasi tentang demo mahasiswa misalnya, informasi terkait dengan hal itu akan secara otomatis terus menjejali konten pesan di ruang maya mereka. Hal itu persis dengan pola penayangan iklan online yang terus mencekoki iklan sejenis pada mereka yang pernah mencari produk iklan tertentu.  Kebiasaan orang mengakses materi tertentu di linimasa akan menentukan algoritma dalam membagi-bagikan materi serupa kepada pengguna tersebut. Ketika segala berita dan informasi tentang demonstrasi mahasiswa itu viral dan banyak diakses orang, secara otomatis algoritma akan menyuplai informasi sejenis secara rutin kepada mereka yang awalnya mengakses tema tersebut.  Sayangnya, sistem algoritma tak mampu memilah berita yang terkirim itu valid atau tidak, berdasar fakta atau hanya abal-abal semata. Semua disajikan berdasarkan kata kunci (keyword) tertentu yang sering dicari pengguna internet. Kondisi itulah yang mampu menciptakan ruang gaung dalam interaksi di dunia maya. Seperti halnya suara di dunia nyata, efek gaung tentu dapat mendistorsi suara aslinya. Demikian halnya gaung informasi di dunia maya, efeknya bahkan bisa langsung ke dunia nyata.  Masifnya ajakan demo yang terus menggema lewat medsos dan banyaknya hoax yang beredar mampu membangun solidaritas yang cukup kuat. Tak sedikit pihak yang turut terpanggil dan ikut turun ke jalan. Rasa solidaritas muncul karena efek gaung yang didengungkan lewat medsos. Efek echo chamber pesan-pesan demo telah memicu tak hanya bagi para mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat, namun juga bagi anak-anak dan pelajar SMP, SMA, dan STM (SMK).  Demonstrasi mahasiswa yang juga diikuti sejumlah pelajar bisa jadi akan sulit terbendung karena kuatnya efek echo chamber pesan demonstrasi di medsos. Penetrasi medsos yang sangat kuat di masyarakat perlu terus dipantau. Bukan hanya itu, kesadaran dan kewaspadaan para pengguna media linimasa harus terus dibangun. Melalui literasi media, masyarakat akan bisa menjadi kekuatan penting dalam memecah gelembung informasi yang tercipta karena efek echo chamber. (*)  <hr />  *) Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Efek Echo Chamber Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/efek-medsos_m_137036.jpeg" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> MUNCULNYA kasus persekusi di medsos ini sebenarnya sudah cukup lama. Bermula sejak persidangan kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan terus bergulir hingga sekarang. Tindakan persekusi memperoleh momentum sejak vonis penistaan agama dijatuhkan kepada Ahok. Sejumlah ormas yang mendorong kasus itu pun merasa tindakannya turun ke jalan mendapat dukungan. Sejak itu, persekusi masif bermunculan di beberapa daerah di Indonesia.  Seperti sudah ramai diberitakan media, korban persekusi ini sudah banyak berjatuhan. Selama Januari hingga Mei 2017, setidaknya ada 59 orang yang diburu beberapa ormas. Masifnya pemburuan liar ini dipicu tidak saja karena lambannya aparat menangani persoalan ini, tetapi juga aparat telah melakukan pembiaran terhadap kasus ini. Para pelaku persekusi memperoleh ruang yang leluasa dalam menjalankan aksinya.  Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safe Net) 2017, pada Januari terjadi persekusi di empat lokasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pada Maret, kasus persekusi di tiga pulau itu meningkat menjadi enam kasus. Memasuki April, persekusi meluas dari Sumatera hingga Sulawesi dengan delapan kasus. Mei, kasus melonjak jadi 36 kasus dan tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi.  Persekusi juga menyasar anak-anak dan remaja. Di Jakarta Timur, seorang anak berusia 15 tahun juga diintimidasi. Video intimidasi itu telah tersebar luas di medsos hingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban kasus ini sepertinya akan terus bermunculan di beberapa daerah. Upaya penanganan persoalan ini harus dilakukan dengan cepat sebelum korban semakin banyak.  Dalam penanganan kasus ini, seperti ada kerancuan melihat persoalan ini. Di satu pihak, ada yang menganggap bahwa persekusi sebagai sebuah tindakan yang cukup beralasan. Di sisi lain, cara-cara main hakim sendiri dengan melakukan sweeping dan perburuan terhadap pengguna medsos jelas melanggar hukum. Idealnya, semua harus merujuk pada mekanisme hukum terkait penyelesaian persoalan ini.  Seperti dalam penanganan korban yang menimpa Dokter Fiera Lovita asal Solok, Sumatera Utara. Ibu ini diburu sekelompok orang karena dinilai menyinggung pimpinan ormas tertentu gara-gara status di medsosnya. Setelah melapor ke Polsek Kota Solok, justru Fiera tidak mendapat solusi. Fiera malah didorong untuk meminta maaf kepada umat muslim dan diminta tidak mengulangi perbuatan yang sama.  Kalau memang si penulis status yang dinilai keliru, mekanismenya tentu harus diproses sebagai pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bukan main hakim sendiri. Tindakan mendatangi rumah korban, mengambil kemerdekaannya, mengintimidasi, sampai penganiayaan tentu tidak dibenarkan secara hukum. Untuk itu, persoalan ini harus dipilah dan diselesaikan dengan adil.    Pengaruh Medsos  Medsos yang idealnya hadir sebagai sarana memperbaiki hubungan sosial justru menjadi asosial. Medsos justru menjadi sarana perpecahan sosial. Fitnah dan adu domba bermula di medsos dan tidak jarang menimbulkan konflik sosial. Ujaran kebencian antara kelompok satu dengan yang lain tumbuh subur difasilitasi medsos. Kata sosial di belakang kata media tidak lagi menyatu menjadi sebuah arti yang sebangun. Banyak fakta justru menguatkan pernyataan bahwa medsos justru menjadi media asosial.  Hubungan sosial di antara orang yang berinteraksi melalui medsos tidak lagi berjalan dalam prinsip-prinsip relasi sosial yang saling menguntungkan. Interaksi sosial justru dibangun dengan prasangka, saling curiga, hingga memecah belah. Hubungan sosial yang dimediasi medsos justru menjadikan relasi yang jauh dari sosial (asosial). Relasi sosial yang dibangun medsos justru tidak mendukung terjadinya ikatan sosial yang kuat, tetapi justru sebaliknya.  Degradasi hubungan sosial tumbuh subur lewat media yang idealnya menjadi kohesi sosial. Medsos telah menjadi sarana penyebaran berita bohong hingga timbul kegaduhan dan bikin runyam suasana. Sebenarnya medsos hanyalah sebuah alat. Penggunaannya sangat bergantung pada siapa yang memakai media ini (people behind the media). Untuk itu, pengguna harus memahami media (media literate), pemerintah juga harus melakukan pengaturan dan penegakan hukum atas segala pelanggaran melalui media ini.  Jaringan sosial yang terbentuk di medsos melalui perangkat internet. Internet hadir tidak sekadar sebagai alat (tools), tetapi internet juga memberikan kontribusi terhadap munculnya ikatan sosial, nilai-nilai, dan struktur sosial secara online. Manuel Castells (2002) mengatakan bahwa &rsquo;&rsquo;The network is the message, and the internet is the messenger.&rdquo;  Namun, dalam perjalanan hubungan antarmanusia tersebut, medsos juga menyebarkan pengaruh yang luar biasa. Kalau konten positif, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan. Namun, bagaimana dengan munculnya kebohongan, ujaran kebencian, fitnah, tipu-tipu, upaya pecah belah, dan disintegrasi bangsa. Semua ini tentu tidak bisa dibenarkan. Kalau ini yang terjadi, medsos benar-benar harus dilawan, bukan berdamai dan menjadikannya kawan. (*)     *) Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Efek Medsos

sugeng winarno

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sugeng winarno

Berita Terkini