<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/WhatsApp-Image-2024-03-21-at-110136-3670544877.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya rutin melakukan pengawasan tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) selama Bulan Suci Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya rutin melakukan pengawasan tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) selama Bulan Suci Ramadhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Kota Surabaya rutin melakukan pengawasan terhadap tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di Kota Pahlawan selama Bulan Suci Ramadhan. Jika kedapatan RHU nekat beroperasi akan langsung dilakukan penindakan oleh Satpol PP Surabaya. Salah satunya adalah melakukan razia pada salah satu kegiatan usaha, yakni tempat biliar yang kedapatan masih beroperasi, pada Rabu (20/3). Pelaksanaan razia menindaklanjuti pengaduan kegiatan usaha yang melanggar aturan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.4/4839/436.8.6/2024 tentang Pelaksanaan Ibadah Selama Bulan Suci Ramadhan. Sub Koordinator Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, razia pada tempat biliar tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya aduan dari kecamatan setempat terkait RHU yang masih beroperasi.&nbsp; &rdquo;Sebelumnya kami mendapat aduan dari Kecamatan Wonocolo tentang adanya tempat biliar yang masih buka, kami konfirmasi ke Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) terkait hal tersebut,&rdquo; kata Agnis. Agnis menjelaskan, terkait izin beroperasi kegiatan tempat biliar, Satpol PP Surabaya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya terkait nama tempat biliar yang mendapatkan izin operasi selama Bulan Suci Ramadhan. &rdquo;Setelah kami cek, ternyata tempat biliar ini tidak termasuk dalam list tempat yang diperbolehkan beroperasi, sehingga kami berikan sanksi dengan tindak pidana ringan (tipiring) untuk diberhentikan beroperasi sementara selama Bulan Suci Ramadhan, dan bisa beroperasi kembali setelah hari Raya Idul Fitri,&rdquo; jelas Agnis Juistityas. Dia menambahkan, terdapat sembilan tempat biliar yang mendapatkan izin tetap beroperasi hanya untuk keperluan kegiatan latihan olahraga biliar. Hal itu atas rekomendasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan ketentuan tidak menjual minuman beralkohol. Oleh karena itu, Agnis mengimbau masyarakat jika mendapati adanya RHU yang masih beroperasi saat Ramadhan, seperti panti pijat, klub malam, tempat biliar, maupun tempat hiburan lain bisa melaporkan kepada Satpol PP Surabaya. &rdquo;Harapannya masyarakat juga dapat menginfokan kepada kami jika menemui tempat RHU yang masih buka, nanti segera kami tindak lanjuti, serta untuk pelaku usaha RHU yang lain diharapkan dapat menaati surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah kota untuk meminimalisir pelanggaran,&rdquo; tutur Agnis Juistityas.

Satpol PP Kota Surabaya rutin razia selama Ramadhan. Satpol PP tindak tegas tempat biliar yang kedapatan masih beroperasi

Ada Ultimatum bagi Pemilik Billiar dari Wali Kota Surabaya, Ini Isinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-175035-1013531703.jpg" alt="Ilustrasi razia tempat hiburan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi razia tempat hiburan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya terus melakukan operasi rutin ke tempat-tempat rekreasi hiburan umum (RHU) Kota Pahlawan. Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan RHU tetap bisa menjalankan roda perekonomian dengan mematuhi ketentuan. Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, operasi RHU di Surabaya terbagi menjadi dua. Pertama, operasi yang digelar dua kali dalam sepekan. Operasi itu menyasar ke tempat-tempat hiburan malam besar yang buka hingga dini hari. &rdquo;Kemudian yang kedua, operasi yang digelar setiap hari mulai pukul 10.00-21.00 WIB. Operasi ini menyasar RHU-RHU yang buka mulai siang sampai malam, seperti panti pijat, spa, dan karaoke,&rdquo; kata M. Fikser di kantornya, Jumat (17/11). Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP tidak berjalan sendiri. Giat tersebut diikuti beberapa perangkat daerah (PD) Pemkot Surabaya. Di antaranya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Fikser menyebut, dalam operasi skala besar yang digelar dua kali sepekan, Pemkot Surabaya juga melibatkan instansi lain. Di antaranya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya. &rdquo;Kami tidak mengganggu investasi, roda perekonomian. Tapi kami menjaga keseimbangan,&rdquo; ujar Fikser. Fikser menyatakan, setiap tempat hiburan malam di Surabaya, juga wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi empat poin. Yakni, bersedia tidak menerima tamu di bawah umur, tidak boleh ada praktik prostitusi, tidak digunakan sebagai tempat peredaran narkoba, dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. &rdquo;Pernyataan itu ditandatangani dan diketahui manajemen. Kalau sudah ada pernyataan, jika di dalamnya (RHU) terjadi pelanggaran kita akan tutup, mereka akan menerima,&rdquo; kata Fikser. Nah, jika ditemukan RHU seperti tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan, dinas terkait akan memberikan surat bantuan penertiban (bantib) ke Satpol PP. Selanjutnya, dari dasar surat tersebut, Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan. &rdquo;Misal kalau dia (RHU) ditemukan tidak punya IMB (izin mendirikan bangunan), dinas terkait memberikan bantib ke Satpol PP. Jadi penyegelan itu dasarnya bantib ke Satpol PP, kemudian kami segel,&rdquo; tegas Fikser. Menurut dia, sasaran operasi hiburan malam bukan sekadar dilakukan secara acak. Sebab, operasi itu juga dilakukan berdasar pengaduan dari warga. &rdquo;Jadi kita operasi tempat itu (hiburan malam) karena juga ada pengaduan dari warga. Nah, dasarnya apa, laporan melalui aplikasi WargaKu, itu yang kami datangi,&rdquo; papar Fikser. Fikser kembali mengimbau kepada seluruh pengelola RHU di Surabaya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas Satpol PP akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. &rdquo;Saat ini belum ada RHU yang izinnya sampai dicabut. Tapi ada peluang satu RHU kita segel karena ada perizinannya yang belum lengkap. Makanya kami minta bantib, sehingga dari kami bisa melakukan penyegelan,&rdquo; ucap Fikser.

Pemkot Surabaya terus lakukan operasi rutin ke tempat-tempat rekreasi hiburan umum (RHU) Kota Pahlawan memastikan RHU mematuhi ketentuan

Pemkot Surabaya Bakal Gelar Operasi Skala Besar Dua Kali Sepekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/WhatsApp-Image-2023-11-12-at-183229-749892517.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan terus menggelar operasi cipta kondisi ke seluruh rekreasi hiburan umum (RHU) di Kota Pahlawan. Hal itu bertujuan menjaga Kota Surabaya dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan agama dan hukum. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, seluruh RHU di Kota Pahlawan harus membuat surat pernyataan di atas meterai. Surat pernyataan tersebut berisi tentang komitmen mereka atau pelaku usaha untuk mematuhi peraturan. &rdquo;Seluruh RHU membuat surat pernyataan, untuk satu, tidak memasukkan anak di bawah umur. Kedua saya juga minta pijat kesehatan dioperasi juga. Di situ juga ada surat pernyataan untuk tidak akan melakukan tindakan prostitusi dan macam-macam yang tidak benar, dilarang agama, dan dilarang pemerintah,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (12/11). Wali Kota Eri menegaskan, jika surat pernyataan yang sudah ditandatangani itu tetap dilanggar, izin usaha RHU bisa dicabut. Bahkan, jika pelanggaran yang dilakukan RHU dalam kategori berat, izin usaha tidak akan dikeluarkan selamanya. &rdquo;Jika pelanggaran itu terjadi karena mereka tidak bisa menjaga diri sendiri, izin (usaha) saya cabut dan tidak akan saya keluarkan selamanya,&rdquo; tegas Eri. Dia juga menyatakan, pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan malam dengan memasukkan anak di bawah umur, masuk dalam kategori berat. Pihaknya tak segan mencabut izin tempat hiburan malam itu apabila nekat memasukkan anak di bawah umur. &rdquo;Izinnya kan pasti ada syarat-syaratnya, kalau dia (RHU) melanggar tak selesaikan. Ini soal nasib anak bangsa, tidak bisa main-main kalau sudah pelanggaran anak bangsa dirusak, ya maaf diselesaikan,&rdquo; ucap Eri. Meski demikian, Wali Kota Eri mempersilakan RHU seperti tempat hiburan malam atau pijat kesehatan yang ingin berinvestasi di Surabaya. Namun demikian, dia kembali menekankan bahwa RHU seperti hiburan malam juga harus mengikuti peraturan yang berlaku. &rdquo;Silakan investasi di Surabaya, RHU (hiburan malam/pijat) dalam aturan hukum diperbolehkan, tapi jaga Kota Surabaya. Kalau tidak bisa menjaga, saya tutup pastinya,&rdquo; tandas Eri. Selain itu, Wali Kota Eri juga menegaskan akan fokus terhadap remaja yang terjaring razia karena pesta minuman keras. Para remaja itu akan diberikan sanksi kerja sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Dinas Sosial Surabaya. Setelah menerima sanksi kerja sosial, seluruh remaja yang terjaring akan dikumpulkan serta diberikan pendidikan kebangsaan dan agama. Pendidikan kebangsaan diadakan Pemkot Surabaya dengan menggandeng TNI dan ulama. &rdquo;Jadi kita ingin mengubah, diperbaiki dulu akhlaknya. Kan saya sudah bilang, kalau akhlaknya bagus, tidak mungkin ada hal seperti itu. Kalau akhlaknya jelek pasti ketularan semua,&rdquo; tutur Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tegaskan, seluruh RHU di Kota Pahlawan harus membuat surat pernyataan di atas meterai untuk patuhi peraturan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Beri Ultimatum ke Pengusaha Hiburan Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Satpol-pp-saat-tes-kebisingan-RHU.jpg" alt="Petugas Satpol PP saat mengetes suara bising musik di salah satu tempat RHU di Kelurahan/Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Sabtu (25/2) dini hari. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP saat mengetes suara bising musik di salah satu tempat RHU di Kelurahan/Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Sabtu (25/2) dini hari. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga mengeluhkan suara bising musik di salah satu tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di kawasan Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis.  ”Kemarin (24/2) dicurhati tiga Ketua RT di RW 02, Kelurahan Dukuh Pakis, lantaran terganggu musik RHU yang tak jauh dari lingkungan rumah warga,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (25/2).  Tak hanya curhat, mereka mendatangi rumah dinas wali kota, sembari membawa stempel RT/RW untuk dikembalikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  ”Jadi RT, RW iki saking pegele (sangat capek) merasa terganggu ketika salat malam itu karena jedag jedug musik,” ujar Eri Cahyadi.  Wali Kota melanjutkan, para Ketua RT/RW itu sudah lelah menerima protes warga, sehingga ingin mengembalikan stempel kepada dirinya. Dengan adanya permasalahan itu, dia berusaha menengahi kemudian mengembalikan stempel RT/RW tersebut.  Sebenarnya, lanjut Eri, para RT/RW tidak ingin meminta investasi di Surabaya itu ditutup. Namun, hendaknya tidak mengganggu ketenangan warga sekitar.  ”Artinya harapan Pak RT/RW ketika ada tempat seperti itu, tidak sampai keluarlah suaranya. Saya sampaikan juga, saya minta maaf karena lurah dan camat tidak memberikan kepastian ketenangan untuk warga,” tutur Eri.  Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga menyampaikan, sudah menjembatani perkara itu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan turun langsung ke lokasi. Sebab, klub malam izinnya berada di Pemprov Jatim.  ”Insya Allah ketika ada yang mengganggu rakyat, pemprov bahkan pemerintah pusat akan memperbaiki itu,” terang Eri.  Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, ketika dilakukan survei bersama Camat Dukuh Pakis di lokasi pada pukul 23.17 WIB, warga setempat tidak mendengar ada suara bising yang disebabkan kelab malam di kawasan itu.  ”Dini hari ini (25/2), mulai tidak terdengar suara bising terdengar. Terpantau kondusif, warga pun juga kondusif,” papar Eddy.  Dia berharap, warga tidak melakukan tindakan anarkis dan masalah suara bising dari klub malam diselesaikan dengan musyawarah.  Ketua RT 01/RW 02, Kelurahan Dukuh Pakis, Aurul Rofik sebelumnya menyampaikan, pihaknya hanya ingin warga tenang, tidak terganggu suara bising musik RHU. Sebelum ada klub malam itu, warga hidup tenang tanpa suara bising musik.  ”Kami tidak minta apa-apa, tidak ada tendensi juga. Kami hanya minta tolong hilangkan kebisingan itu, tolong kembalikan seperti dulu,” ucap Rofik.

Sejumlah Warga Keluhkan Suara Bising Musik RHU di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/TES.png" alt="Ilustrasi petugas satpol PP mengecak suhu tubuh pengunjung Rumah Hiburan Umum (RHU) malam(dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas satpol PP mengecak suhu tubuh pengunjung Rumah Hiburan Umum (RHU) malam(dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prosedur perizinan rekreasi hiburan umum (RHU) mengalami perubahan. Pengurusan izin yang semula diterbitkan Pemkot Surabaya kini beralih ke Pemprov Jatim. Sebanyak 420 RHU se-Surabaya pun terdampak kebijakan anyar itu. Mereka harus memindahkan pengurusan izin ke provinsi. Padahal, awalnya perizinan diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. ”Karena ini kebijakan baru, kami belum tahu apakah semakin mudah atau semakin sulit urus izin,’’ kata Ketua Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Surabaya George Handiwiyanto Kamis (4/8). Dia menyampaikan, pelaku usaha hanya berharap agar proses perizinan menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan izin. ”Misalnya, sejumlah kegiatan hiburan yang ada dalam satu unit usaha cukup memakai satu izin RHU,’’ ujar George. Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan, perpindahan kewenangan izin dari pemkot ke provinsi sudah sesuai aturan. Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ”Jika itu perintah undang-undang, ya harus dijalankan,’’ kata Adi. Namun, peralihan kewenangan izin itu punya dampak dan konsekuensi tersendiri bagi Pemkot Surabaya. Yaitu, hilangnya potensi pendapatan daerah melalui pajak hiburan. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muchamad Machmud menyampaikan, sekitar Rp 102 miliar potensi pajak hiburan akan hilang. Kondisi itu tentu akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya sektor RHU.

Izin 420 Rekreasi Hiburan Umum Pindah ke Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/satpol-pp-Penyegelan-empire-palace.jpg" alt="Petugas Satpol PP Surabaya menyegel salah satu tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya, Minggu (6/2). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Surabaya menyegel salah satu tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya, Minggu (6/2). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel sejumlah tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penyegelan itu karena RHU kedapatan melanggar protokol kesehatan (prokes).  ”Kemarin (6/2), saya temukan pelanggaran, berdasar laporan warga di Empire Palace itu hanya ada tiga orang dari 3.000 peserta yang memakai aplikasi,” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (7/2).  Eddy menegaskan, kegiatan itu melanggar prokes dan terkena denda maksimal. Di ruangan pertemuan gedung tersebut, dia bersama jajaran camat dan polsek setempat langsung bergerak cepat melakukan penyegelan.  ”Kegiatan waktu itu tidak ada asesmennya. Yang kami segel bukan gedungnya, melainkan ruang pertemuannya,” ujarv Eddy.  Untuk itu, Eddy memandang perlu peran dari kelurahan dan kecamatan dalam penerapan prokes. Sejauh ini, masih banyak RHU yang melanggar, salah satunya melanggar jam operasional di kawasan Tenggilis. RHU tersebut saat ini sudah ditutup Camat Tenggilis.  ”Kalau sampai ada yang melanggar, pasti kami tutup. Kami denda dan diberhentikan operasionalnya selama 7 hari serta membuat surat pernyataan sesuai dengan perintah Pak Wali Kota,” tutur Eddy.  Eddy menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan berbagai langkah antisipasi sesuai instruksi Wali Kota Surabaya. Di antaranya melakukan swab hunter, pengoptimalan aplikasi PeduliLindungi di tempat rekreasi hiburan umum (RHU), pengaturan jam buka tutup warung kopi (warkop), swalayan, kafe, dan lainnya.  ”Kami telah mengirim surat ke kelurahan dan kecamatan se-Surabaya untuk melakukan giat rutin,” papar Eddy.

Satpol PP Surabaya Segel Sejumlah RHU Langgar Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-7-3.jpg" alt="Aktivitas salah satu kafe sebelum ditutup. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Aktivitas salah satu kafe sebelum ditutup. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seluruh diskotek atau tempat rekreasi dan hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya wajib tutup pada Jumat (24/12). Penutupan juga wajib dilakukan pada Jumat (31/12) atau pada malam tahun baru 2022.  Hal itu dibenarkan Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto. Menurut dia, penutupan itu dilakukan untuk mengantisiapsi kerumunan.  ”Penutupan wajib dilakukan pada Jumat (24/12 dan 31/12),” tutur Irvan ketika dikonfirmasi Minggu (19/12).  Alasan memilih dua tanggal itu arena pada 24 Desember merupakan H-1 Perayaan Natal. Sehingga diharapkan tidak ada kerumunan yang terjadi agar kondisi Covid-19 terus terkendali.  Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang melakukan sosialisasi aturan. Sebab, Surat Edaran (SE) Wali Kota belum disahkan.  ”Kami menunggu SE wali kota keluar. Sekarang sosialisasi,” ujar Irvan yang juga wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Surabaya itu.  Penutupan tersebut, lanjut Irvan, didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 66/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

Diskotek dan RHU di Surabaya Wajib Tutup Saat Natal dan Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/giat-satpol-pp-tertibkan-RHU.jpg" alt="Ilustrasi petugas Satpol PP menyegel salah satu RHU yang melanggar PPKM di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Satpol PP menyegel salah satu RHU yang melanggar PPKM di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komsisi B DPRD Kota Surabaya mengingatkan kepada pengelola tempat rekreasi hiburan umum (RHU) untuk mematuhui protokol kesehatan. Saat ini sudah ada kelonggaran operasional untuk pelaku usaha RHU.  Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan, salah satu indikasi ekonomi mulai bergerak adalah dibukanya RHU. ”Alhamdulillah kalau sudah dibuka. Pemerintah gerak cepat karena salah satu perputaran uang yang terbilang banyak di RHU dan pasti peningkatan pendapatan dari pajak,” kata Mahfudz seperti dilansir dari Antara.  Untuk itu, Mahfudz mengingatkan kepada pengusaha atau pengelola RHU untuk benar-benar komitmen dengan apa yang sudah disepakati. Yakni mereka wajib mematuhi protokol kesehatan (prokes).  ”Yang penting bagi kami, pengusaha RHU ini komitmen. Asesmen harus benar dilaksanakan dan prokes harus benar-benar diperketat, aplikasi PeduliLindungi juga harus ada,” ujar Mahfudz.  Meski demikian, Mahfudz kurang setuju adanya sanksi yang diberlakukan Pemkot Surabaya terhadap RHU yang melanggar prokes berupa penutupan selama empat bulan. ”Kalau ini saya kurang setuju karena pengusaha RHU ini sudah berhenti beroperasi sudah sangat lama. Ya peringatan dulu satu, dua, tiga baru penutupan,” tutur Mahfudz.  Diketahui ada 199 RHU di Kota Surabaya telah penandatangan pakta integritas terkait pembukaan RHU pada Jumat (22/10). Isi pakta integritas di antaranya pemilik, pengelola, dan penanggung jawab RHU wajib mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Selain itu, pemberian barcode untuk aplikasi PeduliLindungi. Setiap pengunjung RHU wajib sudah divaksin, serta pemilik RHU juga diwajibkan mencatat identitas yang tertera di KTP pengunjung. Untuk kapasitas RHU yang diizinkan, maksimal 75 persen dan harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sesuai yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya.  ”Yang perlu dicermati oleh pemilik RHU yaitu aturan dari Wali Kota Surabaya tentang pelanggaran prokes. Bila ketahuan RHU melanggar prokes, akan ditutup minimal selama 4 bulan,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Hendry Simanjuntak.

RHU di Surabaya Diingatkan Tetap Patuhi Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-5-2.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya memastikan bahwa rekreasi hiburan umum (RHU) akan segera dibuka. Hanya saja, sebelum dibuka, pemilik atau perwakilan harus menandatangani pakta integritas.  Prosesi penandatangan dibagi menjadi 3 sesi, sejak pukul 13.00–17.00 WIB. Total ada 119 RHU yang dijadwalkan hadir di Kantor BPB Linmas Surabaya.  ”Akan ada tahapnya, bagaimana pegawainya kudu di-swab, terus orang yang masuk gimana, wajib punya satgas mandiri, terus kalau terjadi klaster di sana harus ditutup,” ucap Eri.  Eri menyebut, dengan pakta integritas, pengendalian dan pengawasan penyebaran Covid-19 bisa berjalan berseiring dengan peningkatan ekonomi. Pakta integritas juga mengatur batas maksimal pengunjung.  Sebelum dibuka, Eri menunggu penandatanganan pakta integritas selesai dilakukan. Sehingga, tidak perlu menunggu Perwali (Peraturan Wali Kota).  ”Kalau perwali itu tinggal tanda tangan. Kalua pakta integritas gak diteken gak gelem (nggak ditandatangani, nggak mau) aku. Pakta integritas itu kan perjanjian antara dia dan kita,” papar Eri.  Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPB Linmas Hendrik Simanjuntak memastikan, beberapa jenis RHU yang bisa dibuka seperti karaoke dan panti pijat. ”Jadi seperti (panti) pijat, diskotek, bar, karaoke, sesuai perwali dan (dinas) pariwisita,” tutur Hendrik.  Hendrik menjelaskan, soal jam operasional nanti disesuaikan waktu buka masing-masing usaha. Misalnya, kafe yang buka sejak siang, wajib tutup pukul 22.00 WIB. ”Kalau yang buka 18.00 seperti diskotik, tutup 00.00,” ujar Hendrik.  Rika salah satu perwakilan RHU yang hadir memperkirakan tempat usahanya akan segera beroperasi. ”Besok sudah mulai buka,” ujar Rika.  Keputusan pembukaan RHU itu disambut dengan senang. Dia mengaku keputusan tersebut merupakan penantian Panjang. Sebab, tempat usahanya yang berjenis tempat pijat refleksi itu harus berhenti beroperasi. ”Tunggu setahun setengah belum buka, tutup total,” terang Rika.

Ratusan RHU di Surabaya Diperkirakan Buka Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Polpem-kapasitas-cafe-dan-resto-50-selama-ppkm-mikro-alfian-rizal_5-1.jpg" alt="Salah satu kafe menerima pesanan pelanggan. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah satu kafe menerima pesanan pelanggan. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengusaha rekreasi hiburan umum (RHU) meminta izin untuk dibuka. Sebab selama ini, baru bioskop yang dibuka. Sedangkan diskotek dan karaoke belum diperbolehkan buka.  Presiden Direktur PT Imperium Happy Puppy Santoso Setyadji merasa pemerintah tidak adil. Padahal RHU karaoke memiliki sistem sirkulasi yang sama dengan bioskop.  ”Bahkan durasi pengunjung karaoke dengan penonton bioskop juga sama. Kurang lebih 2 jam,” tutur Santoso, Senin (4/10).  Santoso mengatakan, sampai kemarin (3/10) belum ada titik terang mengenai pembukaan RHU. Terutama di Pulau Jawa. Dia mengaku a sudah menghadap beberapa pimpinan daerah.  Di antaranya Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria maupun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sayang mereka tetap tidak berani membuka RHU. Alasannya kedua daerah itu masih level 3.  Santoso Setyadji menjelaskan, kondisi itu berbeda ketika sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Saat itu, pemerintah daerah cenderung takut untuk membuka RHU. ”Sedangkan sekarang, pemerintah pusat yang takut bila RHU dibuka,” ujar Santoso Setyadji.  Secara aturan instruksi menteri dalam negeri (Inmendgri) Surabaya masih level 3. Sebab, vaksinasi daerah aglomerasi Sidoarjo dan Gresik belum meyentuh angka 50 persen. Padahal berdasar data kementerian kesehatan (kemkes) Surabaya sudah dikategorikan level 1.  Santoso berharap agar Surabaya dan Jakarta segera level 2. Sehingga karaoke bisa segera dibuka. Dia  juga tidak mempermasalahkan jika RHU harus menjalani asesmen lagi. ”Toh sebelum PPKM banyak RHU yang sudah melaksanakan asesmen,” terang Santoso Setyadji.  Hal yang sama diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Rekreasi Hiburan Umum (Hiperhu) George Handiwiyanto. Dia juga berharap RHU bisa dibuka lagi.  George mengatakan, pengusaha siap bila harus menerapkan aplikasi PeduliLindungi di RHU. ”Selama ini, pangsa pasar RHU berusia 17 tahun ke atas. Artinya kebanyakan dari pengunjung sudah melakukan vaksinasi,” jelas George.  Menurut George, pengunjung RHU rata-rata merupakan golongan masyarakat menengah ke atas. Sehingga mereka sudah vaksinasi. ”Kami juga meyakinkan pemerintah bahwa seluruh pegawai kami sudah vaksin juga,” ujar George.  Sebelumnya, RHU di Surabaya sempat terhenti selama setahun. Namun pada Juni–Juli pemkot membolehkan RHU beroperasi. Namun ketika Agustus, tempat hiburan itu terpaksa ditutup kembali.  George khawatir dengan nasib karyawannya. Apalagi sudah 3 bulan mereka dirumahkan. ”Kami kasihan dengan karyawan. Sudah 3 bulan dirumahkan. Dengan pembukaan ekonomi lagi, ada upaya peningkatan ekonomi,” ucap George.

Belajar dari Bioskop, RHU Minta Dibuka Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekreasi hiburan umum

Berita Terkini