PSBB

Pemkot Bogor memperpanjang pemberlakuan sosial berskala besar (PSBB) selama dua pekan mulai 4–17 Januari seiring perubahan level PPKM dari level 1 ke level 2

Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut PPKM darurat mirip seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 2020

“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat akan abai,”

“Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19,”

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay bahkan mendorong pemerintah untuk tidak ragu menerapkan karantina wilayah atau lockdown.

“Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan,” kata Puan.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) merekomendasikan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terutama untuk daerah merah dan oranye.

Tak harus menunggu lama-lama, pemerintah didesak untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi seperti awal April 2020.

Indonesia memerlukan penerapan langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial yang lebih ketat, termasuk pembatasan sosial skala besar (PSBB).

“Sekarang korbannya mau jiwa atau rupiah? Begitu saja,” tukasnya. “Tawarannya jiwa atau Rupiah,” ia menegaskan lagi.

Konsep lockdown yang seperti apa? Menurutnya hal itu disesuaikan dengan distribusi persebaran kasusnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengaku prihatin dengan semakin tingginya angka penularan Covid-19 di dalam negeri.

Epidemiolog UGM menilai, target Covid-19 terkendali pada 17 Agustus, memungkinkan terealisasi dengan syarat disertai perubahan intervensi penanganan

Namun meski ada kebijakan pembatasan, Airlangga memastikan, kegiatan penanganan Covid-19 juga memperhatikan keseimbangan agar membuat ekonomi Indonesia tumbuh.