<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/MBG-21-3217777613.jpg" alt="Kegiatan pemorsian MBG di SPPG/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Kegiatan pemorsian MBG di SPPG/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kadernya agar tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026.&nbsp;Surat itu ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun. Dalam edaran tersebut, DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dari realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat. PDIP menegaskan memiliki kewajiban untuk mengawal agar setiap program yang bersumber dari uang rakyat benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tidak merugikan masyarakat. Secara kelembagaan, penanggung jawab teknis pelaksanaan MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, partai menginstruksikan kepada seluruh kader, baik di struktur partai, legislatif, maupun eksekutif, agar tidak memanfaatkan program MBG dalam bentuk apa pun. Para kader juga diingatkan untuk menjaga integritas. &ldquo;Dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya,&rdquo; tegas isi surat tersebut, dikutip Jumat (27/2). Terpisah, politikus PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa surat edaran tersebut merupakan pengingat internal agar para kader partai berlambang banteng tidak terlibat dalam bisnis dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). &ldquo;Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,&rdquo; ujar Guntur. Menurut dia, sikap PDIP tegas menolak komersialisasi program MBG. Menurut&nbsp;dia, MBG merupakan program pemerintah yang tidak boleh menguntungkan pihak-pihak tertentu. &ldquo;Adanya larangan tersebut menunjukkan sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,&rdquo; tegasnya. Guntur menambahkan, penegasan tersebut sekaligus membantah pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG. &ldquo;Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan dalam bisnis MBG,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Surat edaran PDIP larang kader manfaatkan program MBG untuk bisnis. Partai tegas jaga integritas dan pastikan program MBG tepat sasaran.

PDIP Larang Kadernya Manfaatkan Program MBG untuk Bisnis Pribadi dan Kelompok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/03ac3722-bc1a-4571-b6db-83f75cf63a64-2457550024.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Rapim Polri 2026. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Rapim Polri 2026. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan dukungan terhadap program pemerintah pada 2026. Hal itu ditegaskan kembali dalam agenda Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang berlangsung di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur (Jaktim), pada Selasa (10/2). Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit menyampaikan bahwa instansinya menindaklanjuti direktif yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri 2026 di Istana kemarin (9/2). Khususnya arahan yang berkaitan dengan rencana kerja dan program pemerintah tahun ini. &rdquo;Di mana Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah,&rdquo; kata dia. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyampaikan bahwa pihaknya sadar betul program yang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kendali Presiden Prabowo harus terlaksana dengan baik. Mengingat program-program itu dimaksudkan untuk menumbuhkan ekonomi nasional. &rdquo;Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,&rdquo; terang Sigit. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap beberapa hal yang disampaikan oleh kepala negara kepada jajaran TNI dan Polri. Menurut Prasetyo, presiden mengumpulkan para jenderal TNI dan Polri dalam Rapim TNI-Polri 2026. Selain dihadiri oleh para jenderal dari kedua institusi tersebut, turut hadir unsur pimpinan mulai dari level dandim dan kapolres. Dia menyebut, agenda tersebut memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. &rdquo;Jadi, setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah bapak presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana,&rdquo; ungkap dia kepada awak media. Sebagai panglima tertinggi TNI dan Polri, Presiden Prabowo meminta agar kedua institusi tersebut terus diperkuat. Prabowo ingin TNI dan Polri semakin profesional. Khususnya dalam menjalankan peran sebagai tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat. Kepala negara menyampaikan terima kasih karena selama lebih dari satu tahun belakangan, TNI-Polri sudah mengupayakan kinerja terbaik. &rdquo;Dalam satu tahun lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara,&rdquo; ujarnya. Tidak lupa, presiden menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu-padu. Khususnya TNI dengan Polri. Mereka diminta merapatkan barisan untuk memperbaiki diri demi bangsa dan negara. Prabowo ingin, pengabdian yang dilakukan oleh seluruh jajaran TNI-Polri dilakukan semata-mata untuk bangsa dan negara. Tentu saja, Rapim TNI-Polri 2026 juga menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kerja-kerja TNI-Polri selama satu tahun belakangan. Prasetyo menyebut, dari evaluasi itu diharapkan TNI dan Polri ke depan menjadi lembaga negara yang semakin baik. Menurut dia, presiden sudah melihat kinerja TNI-Polri yang tidak pernah luput dalam berbagai penugasan. &rdquo;Jadi, untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya. Untuk terus bersatu, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Kapolri Jenderal Listyo Sigit dukung program pemerintah 2026. Dukungan ini disampaikan dalam Rapim Polri di Jakarta.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Tegaskan Dukungan Program Pemerintah dan Jaga Stabilitas Kamtibmas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/iqbjbLxNB1Id0KIsgjumIyu1uaqgh8s5DLYI39OQ-51517986.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Polri)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Polri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polri menegaskan kembali dukungan mereka terhadap progam pemerintah. Utamanya dalam bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan SSDM dan Staf Logistik (Slog) Polri di Aula Bareskrim, Jakarta Selatan pada Jumat (9/5). Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit menekankan bahwa Polri terus berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah. Karena itu, Korps Bhayangkara menuangkannya dalam beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh SDM dan Slog Polri.&nbsp; &rdquo;Beberapa program SSDM dan Slog Polri (dilaksanakan) dalam mendukung program pemerintah,&rdquo; kata dia.&nbsp; Orang nomor satu di tubuh Polri itu pun menyampaikan beberapa program SSDM dan Slog Polri tersebut. Yakni pembentukan Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Pembangunan Gudang Pangan, Operasional SPPG, Pembangunan Sekolah Unggulan, dan Pembangunan Rumah Subsidi Polri. Lebih jauh, Jenderal Sigit menegaskan bahwa rakernis gabungan SSDM dan Slog Polri diharapkan bisa melahirkan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi kepolisian. Kapolri memandang hal itu sangat penting. &rdquo;Kegiatan ini diharapkan mampu merumuskan langkah strategis untuk peningkatan kualitas SDM dan Polri,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Mantan kepala Bareskrim Polri itu pun menegaskan bahwa SSDM dan Slog Polri adalah fungsi utama untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian di masa depan. Dia melihat SDM Polri sebagai kekuatan yang harus terus dijaga dan dikembangkan. &rdquo;No People No Power, No Tools, No Action. Tanpa SDM kita tidak memiliki kekuatan, tanpa peralatan kita tidak dapat bertindak. SDM dan Slog Polri merupakan faktor fundamental demi mengoptimalkan pelaksanaan tugas Polri kedepan,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan pemerintah dalam Rakernis SSDM.

Di Rakernis SSDM dan Slog Polri, Kapolri Tegaskan Dukungan Terhadap Program Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Edi-Santoso-319442882.jpg" alt="Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed Dr. Edi Santoso. (Unsoed/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed Dr. Edi Santoso. (Unsoed/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso mengatakan, singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan. &rdquo;Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas,&rdquo; kata Edi seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (8/7). Dia pun mencontohkan beberapa singkatan nama program yang dibuat sejumlah instansi pemerintah. Salah satunya SiPepek yang merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Yakni platform yang digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu. Dalam bahasa Jawa termasuk Cirebon, kata pepek berarti lengkap. Namun di daerah lain termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pepek berarti kemaluan perempuan. Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya bisa merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut pantas atau tidak pantas sebelum program tersebut diluncurkan. &rdquo;Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan,&rdquo; ujar Edi Santoso. Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan, instansi pemerintah sebenarnya tidak perlu malu untuk melakukan perbaikan jika memang ada sesuatu yang keliru atau tidak pantas. Oleh karena itu, penyingkatan nama-nama program tersebut harus dirumuskan kembali untuk mencari singkatan yang wajar dan selanjutnya diluncurkan ulang. &rdquo;Jadi kalau mau membuat singkatan, apalagi untuk program pemerintah, sebaiknya yang wajar-wajar saja, jangan sekadar disingkat agar mudah diingat,&rdquo; papar Edi. Singkatan nama-nama program pemerintah dalam beberapa waktu terakhir viral di media sosial dan menjadi sorotan warganet karena nyeleneh dan menjurus pada pornografi atau seksualitas. Selain SiPepek milik Pemkab Cirebon, singkatan nama-nama program pemerintah lain yang viral di media sosial. Antara lain Simontok yang merupakan kependekan dari sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Surakarta atau Solo. Selanjutnya, Siska Ku Intip atau sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.

Ketua Jurusan FISIP Unsoed Edi Santoso mengatakan, singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan

SiPepek, Simontok, Siska Ku Intip, Akademisi Minta Singkatan Nama Program Pemerintah Jangan Dibuat Asal-asalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/TBC-Shutterstock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen mendukung program pemerintah pusat melakukan Eliminasi TBC 2030.  Hal itu dia sampaikan pada Jumat (24/3), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tuberkulosis (TBC) sedunia. Komitmen tersebut disampaikan lantaran sampai sejauh ini Jatim masih menduduki posisi kedua paling atas untuk daerah dengan kasus TBC tertinggi di Indonesia.  ”Dari data rilis Kementerian Kesehatan RI, Jatim saat ini di posisi tertinggi kedua untuk jumlah kasus TBC di Indonesia. Jatim nomor dua setelah Jawa Barat. Total kasus TBC di Jatim yaitu 81.753 kasus,” tegas Khofifah.  ”Ini sebuah angka yang  harus kita sampaikan sebagai cambukan semangat serta kewaspadaan untuk bersama sama kita atasi. Pemprov Jatim berkomitmen serius untuk program Eliminasi TBC 2030 dengan target penurunan mencapai 65/100.000 penduduk,” tambah Khofifah.  Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, jika merujuk data nasional, secara umum jumlah penderita TBC di Indonesia memang mengalami kenaikan pada 2022. Terdeteksi ada 717.941 kasus TBC di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut melonjak 61,98 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 443.235 kasus.  Untuk itu, secara khusus Khofifah melanjutkan, setelah pandemi Covid-19 dan saat ini mulai melandai, program eliminasi TBC 2030 sangat perlu dikuatkan kembali.  ”Pemprov Jatim, tidak bisa bergerak sendiri. Untuk mendukung penuh program pemerintah pusat, kita perlu kerja sama dari seluruh elemen,” ucap Khofifah.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astha Triyono mengatakan, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Jawa Timur berhasil meraih beberapa capaian. Antara lain penemuan terduga TBC di Jawa Timur pada 2022 telah melebihi target 100 persen yang ditentukan.  ”Yaitu mencapai 117 persen. Sebelumnya pada 2021, penemuan terduga TBC di Jawa Timur hanya mencapai 57 persen,” terang Erwin Astha Triyono.  Selanjutnya, menurut dia, penemuan kasus TBC sebanyak 81.753 jiwa atau 76,02 persen dari target kasus yang diestimasikan yaitu 107.547 jiwa. Capaian itu meningkat dibandingkan pada 2021 yaitu 53.289 jiwa.

Gubernur Khofifah Nyatakan Komitmen Dukung Program Eliminasi TBC 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_64834412-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Janji demi janji perbaikan yang diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selama kampanye mulai diwujudkan pada tahun kedua masa jabatannya. Selama 2022, wali kota meneken dua program besar pada awal dan akhir tahun. Yang baru saja dilakukannya menjelang akhir 2022 adakah merangkul warga 1001 Malam.  Pertama-tama, dia meminta dinas sosial untuk memindahkan seluruh warga ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Sumur Welut. Kemudian, pemkot mengosongkan bangunan liar di bawah jembatan tol dan Kampung 1001 Malam, Jalan Lasem Barat, Dupak, Kecamatan Krembangann.  Setelah dikosongkan, lahan tersebut akan dibangun rumah pompa untuk mengatasi genangan di kawasan Kecamatan Krembangan dan sekitarnya.  ”Saya harapkan, kemiskinan yang masuk desil 1 di Surabaya berkurang dan pendapatannya bisa Rp 5 juta per bulan. Mengingat sebelumnya pada 2021 kan saya konsen dengan Covid-19, sedangkan sekarang di 2022 baru bisa konsen ke penanganan sumber daya manusianya,” jelas Eri.  Kebijakan itu sesuai dengan janjinya untuk menyejahterakan rakyat dan mengurangi warga miskin. Apalagi warga Kampung 1001 Malam tak tersentuh pemerintah sejak bertahun-tahun lalu.  Kebijakan keduanya adalah membuat sistem kontrak kerja bagi para PNS dan kepala dinas. Itu sesuai dengan janjinya untuk reformasi birokrasi di sistem pemkot. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menjelaskan, semua kepala dinas, camat, dan lurah, wajib menandatangani kontrak kerja selama menjabat pada 2022.  ”Saya minta E-Project Planning-nya harus selesai di minggu kedua Januari dan semua proyek, serta kegiatan yang fisik dan non fisik yang sifatnya tidak per bulan pertanggungjawabannya, itu harus 100 persen berhenti pada November. Kecuali untuk kegiatan PAK (perubahan anggaran keuangan) dan kegiatan revisi,” kata Eri.  Penilaian itu bakal dilakukan oleh staf ahli wali kota. Apabila tidak berjalan, Eri berjanji langsung mencopot kepala dinas, camat, lurah dan lainnya.  ”Ketika saya mencopot njenengan (anda), itu berdasar tidak sesuainya output, outcome-nya njenengan (anda) di kontrak kinerja. Ketika tidak sesuai, njenengan (anda) harus mundur, saya meminta tim anggaran membuat output, outcome-nya sampai detail dan berbeda dari sebelumnya,” papar Eri.  Eri meminta adanya regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ketika ada pejabat yang hendak purna tugas (pensiun), harus melepas jabatannya dan memberikan kesempatan, serta dorongan kepada generasi muda.  Dari program yang ditekan sejak Januari itu, Eri juga membuat tagline baru yang menjadi pedoman untuk melayani seluruh masyarakat di Kota Pahlawan. ”Tagline kita adalah Keluar Membawa Solusi dan setiap permasalahan yang masuk, keluar harus membawa solusi. Saya titip ini kepada njenengan (anda), karena itu akan menjadi catatan kinerja njenengan (anda),” ujar Eri.  Dari pantauan JawaPos.com, tagline itu tetap dilaksanakan hingga akhir 2022. Padahal sempat muncul kasus seorang petugas kecamatan memarahi warga. Dalam pengakuan yang viral di Twitter itu, pemilik akun @zizisantoso atau Novianda Dian, warga Medokan Ayu, dimarahi staf karena terlambat mengurus akta kelahiran.  Dalam unggahan itu, dia bercerita mendapat respons buruk dari petugas kelurahan. Padahal, dia hanya meminta akta kelahiran putranya.  ”Kalo gamau repot ngurus warga ya gausa jadi ASN pak! Salah satu staf Kelurahan Medokan Ayu balas chat saya seperti ini, Jangan membebani Kelurahan. Padahal saat itu akta anak saya hilang di kantor kelurahan ini!” tulis Zizi.  Kronologi viralnya amukan staf kelurahan itu pun dijelaskan Kasi Pemerintahan Kelurahan Medokan Ayu, Danu Budi Prayogo, sosok yang dituding memarahi Zizi.  ”Pada 13 Juni 2022, suami Zizi mendatangi kantor kelurahan untuk mengambil akta kelahiran,” kata Danu saat ditemui di kantor Kelurahan Medokan Ayu pada Agustus.  Kemudian, dia menjelaskan, akta kelahiran putra Zizi hilang. Akta kelahiran itu hilang di kantor kelurahan.  ”Kami bilang, mohon berbesar hati untuk mengurus surat hilang di kepolisian. Jadi seolah warga yang menghilangkan dan kami yang mengurus. Proses itu lebih cepat,” papar dia.  Alasannya menawarkan metode itu adalah karena menurut pengakuan suami Zizi, pihaknya membutuhkan akta kelahiran putranya untuk segera diproses di imigrasi.  ”Kemudian besoknya kembali ke kantor dengan membawa surat kehilangan. Lalu kami proses,” kata dia.  Akta kelahiran itu pun selesai diproses di Dispendukcapil sejak Juli. Sehingga pada 8 Juli, akta kelahiran putra Zizi sudah bisa dibawa pulang.  ”Saat itulah saya kirim pesan, saya minta untuk segera diambil. Maksud saya dari kata-kata jangan membebani kelurahan adalah supaya jangan sampai hal serupa terulang kembali,” tutur dia.  Hal serupa itu, kata Danu, adalah karena pada saat 2020, Zizi dan suami tak segera mengambil akta kelahiran di kantor Dispendukcapil. Alhasil, akta itu hilang. ”Maksudnya hanya itu. Supaya tidak terulang lagi,” tandas Danu.  Kasus itu berakhir secara kekeluargaan. Suami Zizi, Agung Putu Iskandar membenarkan sudah memaafkan pernyataan Kasi Pemerintahan Kelurahan Medokan Ayu, Danu Budi Prayogo.  Terkait pembuatan akta kelahiran, pada 2020, sudah melakukan pengecekan secara berkala melalui website akan tetapi tidak tahu kalau fisiknya telah tercetak dan diambil di kantor kelurahan. ”Agar tidak berkelanjutan dan saling berargumen, kami sudah menyelesaikan persoalan ini di kantor kelurahan. Kami pun turut memaafkan persoalan ini,” ucap Agung.

Kaleidoskop 2022: Terobosan Eri Cahyadi untuk Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/urus-akta-kelahiran-cukup-di-kelurahan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bayi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bayi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan pentingnya akta kelahiran untuk anak. Sehingga para orang tua diminta membuat akta kelahiran untuk setiap buah hatinya yang lahir.  “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Agustina Erni kepada wartawan, Senin (28/3).  "Apabila anak tidak tercatat dan tidak dihitung sebagai penduduk Indonesia, maka dia tidak bisa mengakses semua program-program yang ada di Pemerintah,” imbuhnya.  Erni mengatakan, Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi seluruh hak dasar anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. “Kalau kita lihat, jumlah anak mencapai sepertiga dari jumlah penduduk, sehingga masa depan mereka sangat mempengaruhi kemajuan bangsa ini di masa depan," jelasnya.  Dalam memenuhi hak anak, pemerintah mengacu pada 5 klaster Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.  Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, Partisipasi Anak KemenPPPA, Endah Sri Rejeki mengatakan, capaian kepemilikan akta kelahiran di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Namun, masih ada sejumlah anak yang belum mendapatkannya.  “Jika pencatatan kelahiran tersebut tidak dilakukan bagi anak-anak terutama anak yang kurang beruntung, misalnya tidak memiliki orangtua, mereka sangat berisiko untuk dimanipulasi identitasnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.  Tanpa akta kelahiran, anak juga rentan rentan terjebak dalam kasus-kasus anak diperdagangkan, dipekerjakan, dikawinkan pada usia anak. Ada pula risiko kesulitan untuk mendapatkan layanan publik.

Tanpa Akta Kelahiran, Anak Tidak Bisa Akses Semua Program Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mitsubishi-Xpander-Cross-Rockford-Fosgate-Black-Edition.jpg" alt="Mitsubishi Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition" width="100%">
<figcaption>Mitsubishi Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyambut dengan baik keputusan Pemerintah dalam memperpanjang program insentif PPnBM 100%.  Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, MMKSI akan memberikan insentif kepada konsumen untuk produk Xpander dan Xpander Cross.  Program ini sudah di mulai dari bulan Juni lalu hingga bulan Agustus mendatang. Naoya Nakamura, President Director of PT MMKSI dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa upaya yang yang terus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memulihkan perekonomian akibat pandemi ini pihaknya memberikan apresiasi.  "Hal ini terbukti telah mempertahankan daya beli masyarakat dan juga penjualan di industri otomotif. Dimasa perpanjangan insentif PPnBM 100% ini kami menghimbau konsumen kami yang telah mendapatkan Xpander dan Xpander Cross di bulan Juni lalu dapat menghubungi dealer resmi kami untuk mengetahui info serta detail prosedur dalam mendapatkan keuntungan ini,” tangkas Naoya Nakamura, President Director of PT MMKSI.  Nakamura menambahkan, pihaknya juga merekomendasikan bagi masyarakat yang tertarik kepada dua produk tersebut dapat segera memanfaatkan momen serta kesempatan ini untuk mendapatkan benefit dan kemudahan yang lebih maksimal.  Perpanjangan insentif PPnBM 100% ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme pasar dan menstimulasi daya beli masyarakat. Terutama untuk produk Mitsubishi Motors yang masuk kriteria mendapatkan insentif.  Nakamura berharap penjualan model Xpander dan Xpander Cross dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di industri otomotif.  Berikut besaran insentif yang dapat dirasakan oleh konsumen selam kebijakan PPnBM 0%: <table width="560"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="148">Varian</td> <td colspan="4" width="412">Angka insentif PPnBM 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="191">Non-White Color</td> <td colspan="2" width="221">White Color</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Cross Premium</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">18,140,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">18,300,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Cross AT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">17,680,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">17,840,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Cross MT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">16,960,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">17,120,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Ultimate</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">16,770,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">16,930,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Sport AT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">16,700,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">16,860,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Sport MT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">16,180,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">16,340,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Exceed AT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">15,570,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">15,730,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Exceed MT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">14,900,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">15,060,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander GLS AT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">15,000,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">15,160,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander GLS MT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">14,220,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">14,380,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Rockford Fosgate Black Edition AT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">16,850,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">17,010,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Rockford Fosgate Black Edition MT</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">16,330,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">16,490,000</td> </tr> <tr> <td width="148">Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition</td> <td width="40">Rp</td> <td width="151">18,140,000</td> <td width="40">Rp</td> <td width="181">18,300,000</td> </tr> </tbody> </table>

Ini Daftar Harga Mobil Xpander yang Dapat Diskon PPnBM 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cyrus Network menggelar survei nasional terkait program kartu Prakerja. Hasilnya, sebagian besar masyarakat mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah menunaikan janji kampanye Presiden Jokowi pada pilpres 2019 lalu.  Pengamat Kebijakan Publik, Riswanda yang dilibatkan sebagai tim ahli dalam penelitian ini menjelaskan, keputusan pemerintah melucurkan Kartu Prakerja juga mendapat sambutan positif dari sebagaian masyarakat.  "Sekitar 69 persen menganggap keberadaan kartu pra kerja pada masa pandemi ini sudah tepat," ujar Riswanda dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin, (27/7).  Menurutnya, satu dari tiga penduduk Indonesia atau tepatnya 37,6 persen mengaku pernah, mendengar atau mengetahui tentang program kartu Prakerja. Sebagian besar masyarakat mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah menunaikan janji kampanye Presiden Jokowi ini. Dari jumlah itu, 72 persen yakin terhadap manfaat kartu Prakerja.  Sebab masyarakat mulai sadar bahwa peningkatan skill dan keterampilan tenaga kerja untuk menyongsong lapangan kerja baru yang mungkin tercipta pada masa pasca-pandemi sangat penting. Sebanyak 83 persen responden menganggap peningkatan skill selama masa wabah ini perlu dilakukan.  Menurutnya, pelatihan-pelatihan skill yang paling diminati oleh responden adalah yang menunjuang kemandirian agar bisa membuka usaha sendiri. Jika Responden diberi kesempatan memilih lebih dari satu pelatihan yang ingin diambil, tampak bahwa pelatihan yang menjadi favorit responden adalah soal kewirausahaan (42,2 persen), pelatihan keuangan (37,6 persen), pelatihan pertanian dan perikanan (25,1 persen), dan pelatihan memasak dan membuat kue (14,6 persen).  "Pelatihan-pelatihan skill yang berujung pada memandirian berusaha ini jauh lebih diminati dibandingkan keterampilan-keterampilan yang lebih canggih seperti programmer computer (5,4 persen) atau IT dan analytic (3,7 persen)," ujarnya.  Sementara itu, meskipun sempat menuai polemik soal kementerian mana yang harusnya ditunjuk Presiden, namun masyarakat sebenarnya menganggap penunjukan Kemenko Perekonomian menjalankan program kartu Prakerja sudah tepat, 63 persen responden menyatakan hal itu.  Menurut Riswanda, ada beberapa catatan yang menjadi temuan survei ini untuk perbaikan pelaksanaan Kartu-Prakerja ke depan. Pertama, dari sisi kemudahan akses pendaftaran terhadap Kartu Prakerja sepertinya masih harus ditingkatkan lagi.  "Sejauh ini 51 persen responden menganggap proses pendaftaran kartu Prakerja itu tidak mudah. Selain itu, separuh responden yang mengetahui program ini 49 persen juga menganggap informasi soal siapa saja penerima kartu prakerja tidak terbuka, " ujar Riswanda.  Diketahui, Survei ini dilaksanakan oleh Cyrus Network pada tanggal 16-20 Juli 2020, secara tatap muka. Survei ini mencuplik responden sebanyak 1230 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Margin of error survei ini adalah sebesar +/- 2,85 persen.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Cyrus Gelar Survei Kartu Prakerja, Pelatihan Wirausaha Banyak Diminati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Bendera-Merah-Putih-Sepanjang-74-Meter-di-Aliran-Sungai-Ciliwung-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Aktivis peduli lingkungan membentangkan bendera Merah Putih di aliran Sungai Ciliwung, Bojong Gede, Depok , Jawa Barat, Sabtu (17/8/2019). Membentangkan Bendera Merah Putih Indonesia sepanjang 74 Meter bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia" width="100%">
<figcaption>Aktivis peduli lingkungan membentangkan bendera Merah Putih di aliran Sungai Ciliwung, Bojong Gede, Depok , Jawa Barat, Sabtu (17/8/2019). Membentangkan Bendera Merah Putih Indonesia sepanjang 74 Meter bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilakukan secara menyeluruh. Mulai pemberian gizi cukup bagi bayi sejak dalam kandungan hingga peningkatan kualitas SDM manusia dewasa.  Di bidang kesehatan, misalnya, salah satu yang menjadi fokus penggunaan anggaran 2020 adalah menurunkan jumlah stunting. Sebagaimana diketahui, penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir.  Sekretaris Jenderal Kemenkes drg Oscar Primad menuturkan, sesuai dengan pidato presiden saat penyampaian pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya di gedung DPR (16/8), percepatan penanganan stunting tahun depan diperluas ke 260 kabupaten/kota dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada 2019. Dalam RPJMN 2020-2024, kata dia, penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19 persen pada 2024.  Saat ini angka stunting masih tinggi. Menurut riset dasar kesehatan (riskesdas), angkanya mencapai 30,8 persen. "Upaya ini harus dilakukan dengan maksimal dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif," kata dia seusai upacara Hari Kemerdekaan RI di gedung Kemenkes kemarin (17/8).  Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan, antara lain, pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Kemudian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan.  Strategi penurunan stunting itu, menurut Oscar, harus dilakukan dengan bersinergi yang melibatkan beberapa kementerian lembaga serta koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Kemenkes akan melakukan pemerataan tenaga kesehatan. Program Nusantara sehat (NS) yang sudah berjalan dipertahankan. Selain itu, ada gerakan masyarakat hidup sehat (germas) yang dilakukan berbasis keluarga. "Kegiatan promotif preventif digiatkan," kata Oscar. Dalam RAPBN 2020, anggaran kesehatan mencapai Rp 132,2 triliun.  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan, perbaikan layanan kesehatan juga dilakukan dengan pembenahan BPJS. "Dalam waktu dekat tentu saja akan kami cari solusi yang terbaik sesuai dengan defisitnya," ujar dia di istana kepresidenan Jakarta kemarin.  Beberapa opsi disiapkan. Salah satunya, menaikkan besaran iuran. Termasuk bagi peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar APBN. Ada juga rencana untuk memanfaatkan dana kapitasi yang banyak mengendap di puskesmas. "Itu juga jadi salah satu opsi yang sudah kami pertimbangan," jelasnya.  Di luar dua opsi tersebut, politikus PDIP itu memastikan bahwa upaya pembenahan manajemen di internal BPJS akan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari hasil audit BPKP belum lama ini. "Komitmen dari semua pihak harus dijalankan dan dilakukan sehingga gotong royong dalam masalah kesehatan ini," jelasnya. <h3>Dukungan Industri</h3> Sektor industri siap mendukung program peningkatan kualitas SDM. Pemerintah akan lebih intensif menggandeng pihak swasta dalam meningkatkan skill SDM melalui program vokasi dan link and match.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, para pelaku usaha menyatakan minat yang tinggi terkait pembangunan vokasi training and education. "Kami sudah melakukan assessment yang sangat menarik. Ini akan berjalan, terutama vokasi akan berjalan secara masif dan banyak perusahaan terlibat langsung vokasi," katanya.  Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, Kemenperin telah menyiapkan program pelatihan industri berbasis kompetensi. Misalnya, pelaksanaan diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang akan membidik 35 ribu peserta. Selain itu, Kemenperin bakal memfa­silitasi sertifikasi bagi 20 ribu tenaga kerja industri.  Airlangga menambahkan, pihaknya akan terus memfasilitasi pembangunan politeknik atau akademi komunitas. Baik di kawasan industri maupun wilayah pusat pertumbuhan industri. Contohnya yang kini sedang dibangun adalah Politeknik Petrokimia Cilegon, Banten.  "Politeknik tersebut akan mendukung dua industri petrokimia baru di sana," kata Airlangga di kantor Kemenperin kemarin. Di antaranya, Lotte Chemical yang investasinya mendekati USD 4 miliar dan ekspansi Chandra Asri dengan nilai sekitar USD 4 miliar. "Jadi, ketika nanti mereka beroperasi, SDM kompeten sudah tersedia," sambungnya.  Airlangga menegaskan, Kemenperin bakal lebih rajin mengajak pelaku industri agar berpartisipasi dalam mendorong pendirian politeknik. Upaya itu akan didukung melalui penerapan super tax deduction, yakni pemberian insentif bagi industri yang melakukan dan terlibat dalam program pendidikan vokasi. "Insentif fiskal ini akan memberikan pengurangan penghasilan kena pajak bisa sampai 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap pelaksanaan program vokasinya," terangnya. <h3>Infrastruktur Jadi Penopang</h3> Selain peningkatan SDM, pemerintah masih memfokuskan pembangunan infrastruktur pada 2020. Itu terbukti dari alokasi anggaran infrastruktur yang naik. Dalam RAPBN 2020, besaran anggaran infrastruktur mencapai Rp 419,2 triliun.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan memberikan prioritas pada pembangunan SDM, mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, serta menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.  Beberapa hal akan menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur. Di antaranya, meneruskan pembangunan infrastruktur dan menyambungkannya ke pusat-pusat produksi. "Yang namanya peningkatan konektivitas tidak hanya jalan tol dan jalan nasional. Tetapi, bendungan juga harus diteruskan sampai terkoneksi dengan jaringan irigasi persawahannya," jelas Basuki.  Infrastruktur PUPR menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Juga, akan mempercepat pembangunan SDM. Karena itu, diperlukan terobosan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas hasilnya. "Saat ini masyarakat yang menjadi objek pajak sangat berharap manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu kementerian (dengan anggaran) terbesar yang diamanahkan, PUPR harus dapat menjalankannya dengan baik, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

Program Pemerintah: Peningkatan Kualitas SDM di Semua Sektor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program pemerintah

Berita Terkini