<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/ilustrasi-mobil-penyuluhan-binmas-polisi-drw-3189185438.jpg" alt="Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan dukungannya atas langkah DPR mempertahankan Polri tetap di bawah kendali Presiden. Penjabat Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, Andi Firdaus, menegaskan posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari amanat reformasi. &ldquo;Polri di bawah Presiden itu sesuai dengan amanat reformasi,&rdquo; kata Andi dalam keterangannya, Senin (16/2). Penempatan institusi Polri langsung di bawah Presiden dinilai sebagai salah satu tonggak utama Reformasi 1998 dalam mengoreksi tatanan pemerintahan era Orde Baru. Langkah ini sejalan dengan amanat reformasi yang menginginkan Polri menjadi institusi yang humanis, profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemisahan Polri dari militer memungkinkan institusi tersebut membangun identitas sebagai Polisi Sipil (civilian police), yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan warga negara. Dengan demikian, Polri tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan negara (state security) yang bersifat represif seperti pada masa lalu. &nbsp; Andi menilai dukungan terhadap posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden bukan sekadar persoalan administratif, melainkan upaya menjaga ruh Reformasi 1998. Struktur tersebut dirancang untuk memastikan kepolisian bekerja secara profesional dan sipil, serta terlepas dari bayang-bayang militerisme masa lalu. Dengan struktur ini, Polri diharapkan dapat fokus sepenuhnya pada tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan hukum tanpa berada dalam komando militer. Andi juga mengingatkan bahwa amanat reformasi bertujuan mengubah wajah Polri dari institusi yang berperan sebagai &ldquo;penguasa&rdquo; menjadi &ldquo;pelayan&rdquo; masyarakat. Menurut dia, struktur kelembagaan di bawah Presiden juga mempermudah mekanisme kontrol publik melalui kepala negara. &ldquo;Kami dari BEM universitas sangat mendukung hal tersebut,&rdquo; imbuhnya. Penegasan Polri tetap di bawah Presiden sebelumnya diputuskan dalam Paripurna DPR RI, pada Selasa (27/1). Penegasan ini memastikan bahwa Polri tidak berada di bawah kementerian mana pun. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan terdapat delapan poin kesimpulan hasil rapat kerja Komisi III DPR terkait percepatan reformasi Polri. Delapan poin tersebut akan menjadi acuan kinerja bagi institusi Polri ke depan. &nbsp;

Penempatan Polri langsung di bawah Presiden dinilai kalangan BEM sesuai dengan supremasi sipil dan amanat reformasi.

Kalangan BEM Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Dinilai Sesuai Supremasi Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629361092484.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nahdlatur Ulama (NU) tegas mendukung posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Posisi Polri di bawah Presiden sudah sangat tepat seperti sekarang ini. Wakil Rais Aam PBNU, KH. Muhammad Anwar Iskandar, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), dan Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah, menyatakan sikap dukungan ini dalam kesempatan terpisah. KH. Muhammad Anwar Iskandar yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini melihat selama ini masyarakat sudah merasakan kemaslahatan dan kemanfaatan yang baik keberadaan Polri, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Saya mendukung sepenuhnya Polri di bawah Presiden dan bukan yang lain. Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal," kata Kiai Iskandar melalui video yang beredar pada Kamis, (29/1). "Mari kita bersama-sama mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan bimbingan dan ridho Allah SWT, untuk membersamai Presiden dan kita semuanya, menjaga negara dan bangsa ini menuju satu masyarakat yang maju, modern, dan diridhoi oleh Allah SWT," imbuhnya. Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Ia menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana pembentukan Menteri Kepolisian merupakan sikap yang tepat untuk menjaga independensi dan marwah Polri. Menurut dia, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar soal struktur, melainkan soal garis kendali yang berpotensi membuka ruang tarik-menarik politik. &ldquo;Kalau rantai komando dibuat berlapis dan diseret ke ruang politik, yang pertama terpukul adalah netralitas. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan,&rdquo; kata Gus Fahrur. Dia menilai alasan Kapolri soal &ldquo;matahari kembar&rdquo; adalah peringatan serius. Jika ada dua pusat kendali, maka penegakan hukum rawan bias, keputusan lambat, dan akuntabilitas kabur. &ldquo;Kita jangan membangun model yang justru memperpanjang birokrasi dan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam urusan keamanan, negara butuh satu komando yang tegas dan profesional,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Gus Fahrur menyebut wacana jabatan politik baru di atas Polri berisiko menjadi pintu masuk politisasi institusi penegak hukum. Lebih lanjut, ia menegaskan jika mau melakukan reformasi Polri harusnya diperkuat pengawasannya. &ldquo;Kalau mau evaluasi Polri, perkuat pengawasan, perbaiki kualitas pelayanan, benahi integritas. Bukan menambah jabatan politik yang bisa menggeser orientasi pengabdian menjadi orientasi kekuasaan,&rdquo; lanjutnya. Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR merespons gagasan reposisi kelembagaan Polri, termasuk opsi menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Kapolri mengungkap pernah ada tawaran personal agar ia bersedia menjadi &ldquo;menteri kepolisian&rdquo;, namun ia menolak. Alasannya langkah itu berisiko memunculkan &ldquo;matahari kembar&rdquo; dalam rantai komando. Kapolri bahkan menyatakan lebih memilih &ldquo;menjadi petani&rdquo; ketimbang mengorbankan integritas institusi. &nbsp;

Nahdlatur Ulama (NU) tegas mendukung posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Alasan NU Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/87888cf4-2a4c-4c6f-95fb-ef2a452a0416-3814001982.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan rilis akhir tahun. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan rilis akhir tahun. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Paripurna DPR RI telah menegaskan bahwa institusi Polri tetap berada di bawah Presiden RI, bukan Kementerian. Penegasan itu menindaklanjuti permintaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Analis Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens, menilai pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian, mencerminkan kenegarawanan dalam menjaga arsitektur demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. &ldquo;Penolakan Kapolri bukan sekadar sikap defensif institusional, melainkan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap prinsip dasar negara hukum demokratis,&rdquo; kata Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (29/1). Boni menilai, kemandirian lembaga penegak hukum merupakan prasyarat penting untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan. Karena itu, perdebatan mengenai posisi Polri dinilainya bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut filosofi penyelenggaraan negara. Menurut Boni, independensi Polri dari intervensi politik praktis menjadi jaminan agar hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi kepentingan kekuasaan. Ia juga mengingatkan kembali prinsip trias politika sebagai fondasi demokrasi Indonesia, di mana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif harus berjalan setara dan saling mengawasi. Dalam konteks tersebut, Polri memiliki karakter khusus sebagai institusi penegak hukum yang tidak dapat disamakan dengan lembaga eksekutif biasa. &ldquo;Menempatkan Polri sebagai bagian dari struktur eksekutif akan menciptakan konflik kepentingan mendasar. Institusi yang seharusnya menegakkan hukum justru berpotensi berada dalam tekanan kekuasaan politik,&rdquo; jelasnya. Boni menegaskan, UUD 1945 serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. &ldquo;Presiden sebagai kepala negara merepresentasikan kedaulatan rakyat, sementara sebagai kepala eksekutif menjalankan fungsi politik pemerintahan. Polri harus bertanggung jawab kepada negara dan rakyat, bukan kepada kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa,&rdquo; tegas Boni. Ia juga mengingatkan, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang politisasi penegakan hukum. Dalam sistem birokratis-politis, risiko penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan dinilai semakin besar. &ldquo;Sejarah menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan penegakan hukum di tangan eksekutif kerap berujung pada rule by law, bukan rule of law,&rdquo; ujarnya. Dalam kondisi tersebut, Boni menilai praktik penegakan hukum yang selektif, kriminalisasi lawan politik, hingga perlindungan terhadap kelompok tertentu menjadi sulit dihindari. Lebih lanjut, Boni menekankan reformasi Polri yang sejati bukan soal perubahan struktur kelembagaan, melainkan transformasi budaya organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mendorong perubahan dari kultur militeristik menuju profesionalisme pelayanan publik yang menjunjung tinggi integritas dan hak asasi manusia. &ldquo;Polri harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan instrumen kekuasaan,&rdquo; tegasnya. Boni pun mengingatkan, agar agenda reformasi Polri tidak dijadikan komoditas politik jangka pendek. Menurutnya, reformasi sejati membutuhkan konsistensi, komitmen jangka panjang, dan keberanian untuk berubah tanpa kepentingan politis. &ldquo;Sikap Kapolri dalam menjaga independensi Polri merupakan cerminan komitmen terhadap supremasi hukum sebagai fondasi negara hukum yang demokratis,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

aripurna DPR RI telah menegaskan bahwa institusi Polri tetap berada di bawah Presiden RI, bukan Kementerian.

Boni Hargens Sebut Penempatan Polri di Bawah Langsung Presiden Dinilai Hadirkan Kemandirian dari Kesan Politik Praktis