<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/JKT_AKSI-PALESTINA_MIFTAHUL-HAYAT-12-1884428980.jpeg" alt="Massa bela Palestina saat menuju kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Massa bela Palestina saat menuju kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Krisis kemanusiaan di Palestina membawa efek domino ke berbagai bidang usaha. Buntut dari serangan Israel telah membuat sebagian masyarakat Indonesia menolak membeli atau mengonsumsi berbagai produk, termasuk kosmetik, fashion dan makanan, dari merek-merek yang dituduh terafiliasi dengan Israel. Sayangnya, aksi yang dianggap akan melemahkan Israel itu ternyata malah memberikan dampak langsung kepada perekonomian Indonesia. Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan, aksi penolakan produk pro Israel merupakan langkah politik dan bukan langkah ekonomi. Sehingga, memerlukan arahan yang jelas dari pemerintah. &rdquo;Dalam hal ini, kita butuh kehadiran negara. Negara harus mengatakan mana yang diboikot, mengapa mereka diboikot. Kita harus punya gambaran jelas dan tidak menghakimi seenaknya. Apalagi ada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Amerika yang sebenarnya produk lokal dan diciptakan orang lokal,&rdquo; jelas Piter dalam sebuah podcast belum lama ini. Dia menegaskan, penting bagi masyarakat untuk memahami secara jelas kebenaran dan sumber fakta dari daftar produk yang diboikot dan mengingatkan banyak gerai-gerai multinasional di Indonesia yang dimiliki orang Indonesia asli dan menjalankan seluruh kegiatan operasional di dalam negeri. Termasuk menggunakan pemasok bahan baku (supplier) lokal. &rdquo;Dalam pengertian ekonomi, boikot itu lebih banyak mudharat-nya untuk Indonesia dibanding Israel. Dampak kepada Indonesia itu langsung dirasakan terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan yang diboikot dan para supplier,&rdquo; tambah Piter. Piter menjelaskan, aksi boikot yang tidak terarah dapat memicu risiko PHK (pemutusan hubungan kerja). Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk melakukan tindakan mitigasi dan melindungi para pekerja Indonesia. Terlepas dari efek domino penolakan produk yang dituduh terafiliasi dengan Israel, menurut Piter Abdullah Redjalam, beberapa pihak beranggapan bahwa UMKM dapat menyerap mereka yang terdampak PHK dan potensi PHK yang mungkin akan terjadi di depan dapat diatasi dengan penyerapan tenaga kerja ke sektor UMKM. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, UMKM juga merupakan pihak yang terdampak karena merupakan bagian dari supply chain yang terbentuk dalam ekosistem bisnis perusahaan multinasional. Sebab itu, Piter meminta pemerintah hadir dan memberikan solusi. Caranya dengan memberikan kejelasan informasi mengenai perusahaan apa saja yang terbukti dan tidak terbukti terafiliasi dengan Israel. Co-Founder Kasisolusi Reinat Fuad dalam podcast yang sama mengatakan, sebagian besar (perusahaan multinasional) menghidupi ekosistem di Indonesia. &rdquo;Kita ini pro loh sama pengusaha-pengusaha kecil yang menyuplai mereka, nasinya, dagingnya, ayamnya, misalnya atau packaging-nya, konsultan pajaknya. Dari ekosistem semua dari advertising-nya agency-nya itu pakai ekosistem lokal juga akan terdampak dan mereka juga UMKM,&rdquo; ucap Reinat Fuad. Terkait dengan shifting pekerja yang terkena PHK, Reinat mengungkapkan bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Dari 97 persen pekerja yang diserap UMKM, 99 persen berasal dari sektor mikro seperti toko kelontong atau tukang bakso yang bayarannya di bawah UMR. &rdquo;Apabila perusahaan atau gerai-gerai multinasional ini collapse, para pekerja yang terdampak tidak bisa shifting karena mereka sangat mikro dengan (hanya memiliki) 1-2 karyawan. Jika para pekerja yang biasa mendapat gaji UMR bahkan di atas UMR pendapatannya menurun, daya beli juga ikut turun, semua jadi terkena imbasnya, baik gerai lokal maupun multinasional,&rdquo; lanjut Reinat. &nbsp; &nbsp;

ksi penolakan produk pro Israel merupakan langkah politik dan bukan langkah ekonomi, perlu arahan yang jelas dari pemerintah

Soal Boikot, Pemerintah Diminta Segera Hadir dan Berikan Arahan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pelatihan-Kerja-Korban-PHK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara sudah berupaya melindungi para tenaga kerja untuk mendapatkan haknya jika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hanya saja, tidak sedikit pengusaha yang membayarkan pesangon itu.  Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia <a href="https://www.jawapos.com/tag/piter-abdullah-redjalam/">Piter Abdullah Redjalam</a> menyebut, berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada 2019 hanya 27 persen pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  Dia berharap kasus seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Pasalnya, kini instrumen hukum untuk melindung hak pekerja itu sudah dijamin di dalam UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. “Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja," ujar Piter Abdullah Redjalam kepada JawaPos.com, Sabtu 26/12).  Piter Abdullah Redjalam mengakui bahwa dalam UU Cipta Kerja nilai pesangon yang terima pekerja berkurang dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji. Tetapi, di balik itu ada kepastian pesangon dibayarkan pengusaha. Karena sudah dijamin pemerintah melalui UU Cipta Kerja.  "Mana yang lebih menguntungkan, dikasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/pesangon/">pesangon</a> 25 kali gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji,” kata Piter Abdullah Redjalam.  Berdasar laporan World Bank yang mengutip data Survei angkatan kerja nasional, pada 2018 BPS menyatakan bahwa 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat <a href="https://www.jawapos.com/tag/pesangon-phk/">pesangon</a> sesuai aturan. Kemudian 27 persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima. Sisanya, 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.  Piter memastikan, UU Cipta Kerja mampu menjadi solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. UU tersebut diyakini memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apa pun yang terdampak PHK.  “Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana," ujarnya.  Jika perusahaan tidak bersedia membayar hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, maka perusahaan itu bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan.  Menurut Piter, kelemahan dari UU 13/2003 yakni perusahaan yang tidak membayarkan pesangon pekerja hanya bisa dituntut secara perdata. Jika perdata, prosesnya panjang dan beban yang timbul dari persoalan tersebut ada di pekerja. Ironisnya, jika perusahaan tetap tidak membayar, maka akan dilakukan penuntutan secara perdata. Parahnya lagi biaya dibebankan ke pihak penuntut atau pekerja.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/30/11/2020/sembilan-tahun-ojk-modal-pemulihan-ekonomi-nasional-2021/">Sembilan Tahun OJK: Modal Pemulihan Ekonomi Nasional 2021</a>  Tidak hanya menyoal pesangon, UU Cipta Kerja juga melindungi pekerja dalam konteks PHK. Pasal 151 UU Cipta Kerja menyebut bahwa perusahaan pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan tidak terjadi PHK. Jika pun terjadi PHK dan pekerja menolak, maka harus dilakukan perundingan bipartit. Bila belum mencapai kesepakatan, maka harus dilakukan dengan menyelesaikan perselisihan hubungan industri.  “Ini jelas sekali tidak ada ruang pengusaha untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pekerja,” terangnya.  Lalu pasal 153 menyebut bahwa perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja sakit selama tidak lebih 12 bulan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan, dan beberapa hal lainnya.  “Ini merupakan bukti jika pemerintah melindungi pekerja. UU Ciptaker adalah UU yang sangat baik. UU ini memang belum sempurna tapi pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Masih ada proses yang masih berjalan, pembahasan turunan UU,” ujarnya.  Sejatinya, UU Cipta Kerja menciptakan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang akan mengakomodasi kebutuhan calon pekerja, bukan pekerja. Sebagai upaya mengatasi calon pekerja yang muncul setiap tahun. “Bicara UU Cipta Kerja tidak bisa terlepas dari perspektif pekerja dan calon pekerja. Artinya, UU Cipta Kerja jelas ada perspektif yang ditujukan untuk melindungi pekerja dan calon pekerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” tandas Piter.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FNZ_J5YhCJg

CORE Optimistis Tidak Ada Lagi Korban PHK Tak Terima Pesangon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pembangunan-Tol-Layang-Kelapa-Gading-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pekerja melakukan proses pengerjaan pembangunan 6 ruas jalan tol Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang 9,3 kilometer di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/10/2020). Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp20,7 triliun memil" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan proses pengerjaan pembangunan 6 ruas jalan tol Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang 9,3 kilometer di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/10/2020). Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp20,7 triliun memil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menyebut Indonesia saat ini berada di puncak bonus demografi. Situasi itu harus dimanfaatkan oleh bangsa ini semaksimal mungkin agar kehadiran generasi produktif dan milenial itu menjadi kekuatan besar bagi bangsa.  Syaratnya, kata Piter Abdullah, Indonesia harus tumbuh rata-rata 8 persen setiap tahun. Sebab, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh dengan sedemikian tinggi, maka tidak bisa disebut <a href="https://www.jawapos.com/tag/bonus-demografi/">bonus demografi</a>, melainkan bencana demografi.  “Masyarakat kita didominasi oleh kelompok muda. Angkatannya masih milenial. Masih kuliah dan baru lulus. Kalau ekonomi kita tidak mampu tumbuh 8 persen setiap tahun maka setiap tahun akan menumpuk permasalahan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengangguran/">Penganggur</a> baru menumpuk. Persoalan ini harus diselesaikan. Itu alasannya kita sangat memerlukan UU Cipta kerja,” terang Piter dalam Webinar UU Cipta Kerja, Selasa (15/12/2020).  Apalagi menurut data yang dimilikinya <a href="https://www.jawapos.com/tag/angkatan-kerja/">angkatan kerja</a> Indonesia terus bertambah sebanyak 3 juta per tahun. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, hanya bisa menyerap sekitar 1.250.000 angkatan kerja baru. Sebab, dari setiap 1 persen ekonomi hanya bisa menyerap pertumbuhan 250.000 angkatan kerja baru. Artinya ada 1.750.000 masyarakat Indonesia yang baru lulus kuliah dan lulus SMK tidak terserap.  Di sisi lain, kata Piter, Indonesia untuk bisa tumbuh rata-rata 6 persen atau 6,8 persen setiap tahun, Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar. Sementara, angka investasi yang masuk saat ini tidak cukup untuk mendongkrak mencapai tingkatan yang diharapkan. Baru rata-rata 6 sampai 7 persen per tahun.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/11/2020/smk-sumbang-pengangguran-terbesar-paling-banyak-jurusan-pemasaran/">SMK Sumbang Pengangguran Terbesar, Paling Banyak Jurusan Pemasaran</a>  Untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan negara menengah, Indonesia harus tumbuh rata-rata 6,8 persen selama 10 tahun ke depan. Sementara dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah bisa sampai pada 6 persen.  Solusi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melejit seperti Tiongkok yang bisa menembus angka rata-rata 10 persen setiap tahun, pemerintah harus membuat terobosan yang luar biasa. Salah satunya menciptakan UU sapu jagat. Dengan cara itu pemerintah bisa menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/10/2020/dirjen-dikti-bonus-demografi-menjanjikan-sekaligus-mengkhawatirkan/">Dirjen Dikti: Bonus Demografi Menjanjikan Sekaligus Mengkhawatirkan</a>  Ekonom dari Universitas Indonesia itu menyoroti, pemicu investasi di Indonesia tumbuh lambat. Menurut dia, ada banyak masalah. Di antaranya perizinan usaha atau investasi, pembebasan lahan, ketenagakerjaan, isu lingkungan, koordinasi pusat-daerah, inkonsistensi pejabat pemerintah, dan banyak hal lainnya.  “Ini tampak sekali permasalahannya investasi kita tumbuhnya begitu-begitu saja. Investasi di Indonesia sangat menarik, tapi hambatannya sangat banyak," terang dia. Persoalan yang begitu banyaknya itu dimasukkan ke dalam UU Omnibus Law.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/08/2020/core-manfaatkan-bonus-demografi-lewat-industri-manufaktur/">CORE: Manfaatkan Bonus Demografi Lewat Industri Manufaktur</a>  Dari kajiannya, kata Piter, UU Cipta Kerja memberikan perlindungan terhadap pekerja. Pesangon pekerja yang kena PHK memang dikurangi, tapi tidak merugikan bagi pekerja. Sebab, kepastian pesangon terbayarkan. Kalau pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan, maka perusahaan itu bisa dipidana.  “Pengusaha berhadapan dengan negara. Negara ada di depan para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha. Bagaimana mungkin kita mengatakan pemerintah tidak berpihak pada pekerja, ini kan jelas-jelas negara berpihak kepada pekerja," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dllEOylhFsA

Ekonom Ini Ingatkan Jangan Sampai Bonus Demografi Jadi Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PITER-ABDULLAH.jpg" alt="PITER ABDULLAH" width="100%">
<figcaption>PITER ABDULLAH</figcaption>
</figure>SEMBILAN tahun sudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkiprah menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski jauh dari sempurna OJK sudah menunjukkan peran besarnya. Terutama pada tahun ini, ketika pandemi meluluh-lantakkan perekonomian nasional.  Tidak pernah terbayangkan bila tahun ini tantangan perekonomian ternyata jauh lebih sulit. Perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan mulai tahun lalu, dan tahun ini diharapkan bisa menjadi awal kebangkitan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Perekonomian nasional lebih terpuruk dan mengalami pertumbuhan negatif.  Semuanya karena pandemi Covid-19. Terbatasnya aktivitas sosial ekonomi mengakibatkan kegiatan dunia usaha seperti terhenti. Pendapatan masyarakat terpangkas dan menyebabkan penurunan konsumsi. Pada gilirannya investasi juga menurun. Sementara ekspor dan impor juga terkontraksi karena pandemi menghancurkan permintaan global. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang negatif menjadi sebuah keniscayaan.  KETAHANAN EKONOMI Meski terpuruk, tapi perekonomian nasional menunjukkan daya tahannya. Setelah tumbuh minus 5,32 persen pada triwulan 2, perekonomian nasional kembali terkontraksi 3,49 persen pada triwulan 3. Memang masih mengalami pertumbuhan negatif, tetapi arahnya menunjukkan perbaikan.  Pelonggaran PSBB dan berjalannya program PEN selama beberapa bulan terakhir sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan realisasi anggaran to some extent telah menggerakkan kembali perekonomian. Indikator makro ekonomi seperti indeks penjualan riil sudah bergerak naik diikuti oleh membaiknya angka konsumsi.  Hal ini diperkuat oleh mulai meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen. Sementara di sisi supply, geliat dunia usaha ditunjukkan oleh kenaikan Purchasing Manager Index (PMI). Pada Agustus 2020 indeks PMI bahkan sudah melewati angka 50 yang berarti sudah ada indikasi perusahaan mulai kembali melakukan ekspansi usaha.  Meskipun indikator makro ekonomi diatas masih sangat fragile tetapi setidaknya memberikan sinyal bahwa perekonomian kita masih bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Sudah adanya perbaikan di beberapa indikator ekonomi juga sekaligus mengindikasikan bahwa arah kebijakan pemulihan ekonomi nasional sudah pada jalur yang tepat.  OJK memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan sekaligus mempersiapkan kebangkitan perekonomian nasional. Kecepatan OJK meresponse dampak pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan pelonggaran restrukturisasi kredit pada masa awal berjangkitnya pandemi sangat membantu ketahanan dunia usaha dan sektor keuangan.  Di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas sosial ekonomi banyak perusahaan yang mengalami tekanan cashflows yang luar biasa. Penerimaan menurun sangat drastis sementara pengeluaran tetap tinggi. Termasuk pengeluaran untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang kepada perbankan.  Kebijakan OJK melonggarkan ketentuan restrukturisasi kredit memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan bank, mengatur kembali besarnya pembayaran cicilan pokok dan bunga kepada bank yang sesuai kemampuan keuangan perusahaan sehingga cashflows tidak lagi negatif. Di satu sisi restrukturisasi kredit ini membantu menyelamatkan perusahaan dari tekanan cashflows, di sisi lain ia juga membantu perbankan menghindarkan terjadinya kredit macet.  Respons cepat OJK mengantisipasi pandemi dengan mengeluarkan POJK 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, yang diantaranya memberikan pelonggaran restrukturisasi kredit, berdampak positif terhadap ketahanan dunia usaha sekaligus juga menjaga stabilitas sistem perbankan.  Sampai dengan September 2020 kualitas kredit perbankan terjaga cukup baik sebagaimana ditunjukkan oleh rasio nonperforming loan (NPL) yang tidak mengalami lonjakan drastis di kisaran 3,1 persen. Dengan NPL yang masih terkelola baik, permodalan perbankan dapat dijaga jauh di atas batas minimal yang diatur oleh ketentuan Basel. Rasio permodalan perbankan nasional sampai dengan September 2020 masih berada di kisaran 23 persen.  Indikator lainnya yang menunjukkan ketahanan sIstem perbankan di tengah pandemi adalah likuiditas. Loan to deposit ratio (LDR) perbankan nasional pada September 2020 berada di kisaran 87 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa likuiditas perbankan cukup longgar. Kondisi likuiditas perbankan ini tidak lepas dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus meningkat sementara pertumbuhan kredit sangat terbatas. Ketahanan ekonomi dan masih sehatnya sistem perbankan merupakan modal besar untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi pada 2021.  OUTLOOK EKONOMI 2021 Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia memproyeksikan perekonomian nasional akan berangsur pulih pada 2021. Dengan asumsi vaksin sudah bisa diproduksi dan didistribusikan secara cepat pada awal tahun, serta pemerintah bisa memanfaatkan momentum untuk membangkitkan kembali konsumsi kelompok menengah atas sekaligus melakukan transformasi reindustrialisasi. Perekonomian Indonesia akan mampu tumbuh hingga enam persen atau bahkan lebih.  OJK akan memiliki posisi yang sangat strategis dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi enam persen di atas. Harus diakui Pemerintah berperan penting menggerakan dan mengawali pemulihan ekonomi. Tetapi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi enam persen tidak bisa hanya bersandar pada pemerintah. Dibutuhkan swasta untuk mendorong konsumsi, investasi dan juga ekspor.  Dalam hal ini kita perlu berterima-kasih kepada OJK yang telah menjaga sistem keuangan tetap stabil dan sehat selama masa pandemi sehingga memungkinkan swasta memainkan peran pentingnya tersebut. Kita berharap OJK bisa terus meningkatkan kinerjanya mengawal proses pemulihan ekonomi nasional di tahun depan. Dirgahayu OJK!  <hr />  *) Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset CORE Indonesia dan Dosen Perbanas Institut  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nRG8UOXzfQ4

Sembilan Tahun OJK: Modal Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Air-Mata-Api-wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Dinamika kehidupan sosial di jalanan, memang bisa membentuk karakter orang menjadi pribadi yang keras. Namun, dari penderitaan dan air mata yang kerap dialami, seseorang bisa menjadi pribadi yang kuat saat badai ujian kehidupan datang menerpa. Kemudian, datanglah kebahagiaan yang akhirnya mereka rasakan, seperti halnya masyarakat lain pada umumnya. Itulah yang dirasakan Saguna, Gayatri, Gara dan Garnis. Tokoh utama dalam novel ‘Air Mata Api’ karya P.A. Redjalam.  &nbsp;  MEMBACA novel ini membuat pikiran saya melayang ke era 90-an. Saat itu, usia saya belum genap 10 tahun. Untuk pertama kalinya saat berada di bangku sekolah dasar, mendengarkan lagu berjudul 'Terminal' yang dinyanyikan Iwan Fals bersama Franky Sahilatua. Meski enak didengar, namun kala itu, saya tak mengetahui makna dibalik lirik judul lagu tersebut. Baru setelah beranjak dewasa, saya mengetahui sedikit tentang makna lirik lagu itu. Demikian juga dengan lirik setiap judul lagu, pria bernama asli Virgiawan Listanto tersebut. Saat kongko bersama teman-teman kecil dulu, kami pun kerap menyanyikan berbagai lagu ciptaan legenda musik Indonesia bertema kritik sosial tersebut.  Bagi penggemar Iwan Fals, baik yang tergabung dalam OI (Orang Indonesia) atau pun penggemar yang tak terikat dengan OI seperti saya, novel ini ibarat oase yang mampu mengobati kerinduan akan lagu-lagu lawas karya Iwan Fals. Sebab saat membaca, emosi kita diaduk-aduk oleh P.A Redjalam. Kita seperti ikut mengalami penderitaan dan kebahagiaan yang dialami tokoh-tokoh dalam novel ini.  Meskipun plot dalam novel ini ditulis berdasarkan judul lagu yang kerap dinyanyikan dan diciptakan Iwan Fals, namun jika membacanya sampai habis, maka akan menjadi satu kesatuan yang cerita yang utuh. Selain itu, kita juga dapat memahami isi dari cerita yang digambarkan oleh penulis. Inilah salah satu keunggulan dalam novel ini, sehingga membuat sang empunya lagu, Iwan Fals, menyukainya.  Pembaca akan memahami bagaimana jalan kehidupan Saguna, seorang preman budiman yang bahagia karena telah mempersunting Gayatri, seorang pelacur yang mangkal di sebuah lokalisasi di pinggiran Kota Solo, Jawa Tengah. Kebahagian pun bertambah lengkap sejak Gayatri melahirkan buah cinta mereka, Gara. Pada dasarnya Saguna merupakan pemuda kampung biasa, hingga lingkungan yang acuh dan tak peduli dengan kemelaratannya, membuat jalan hidupnya berubah menjadi preman di Jakarta. Ini akibat dia diusir oleh ayahnya sendiri, karena mencuri seekor kambing bandot milik tetangganya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/minggu/buku/06/09/2020/waria-juga-manusia/">Waria Juga Manusia</a>    Kendati menjadi preman, namun ada sisi kebaikan yang masih dimiliki Saguna. Dia melindungi pedagang-pedagang kecil yang kerap diperas preman Ibu Kota. Berbeda dengan tokoh Sugali, preman pesaingnya yang kerap bertindak kontradiktif dengan Saguna.  Sayang, kebahagiaan Saguna tak berlangsung lama. Dia tewas tertembus timah panas oleh orang tak dikenal. Pada awalnya, Juki, sahabat Saguna mengira bahwa suami Gayatri tersebut menjadi korban Petrus, kelompok penembak misterius yang menyasar orang-orang yang dianggap preman dan meresahkan masyarakat di era Orde Baru. Namun, setelah Juki menyelidikinya, ternyata sahabatnya tersebut tewas ditembak oleh preman pesuruh Sugali. Sugali menghabisi nyawa orang yang pernah menyelamatkannya, karena ingin merebut kekuasaan Saguna menjadi pimpinan preman. Sebuah pengkhianatan dari seorang sahabat yang pernah diselamatkan nyawanya oleh Saguna.  Sementara Juki justru tetap setia bersama Saguna. Setelah membalas dendam atas kematian Saguna selesai, dia merawat dan membesarkan Gara, anak satu-satunya dari buah hati Saguna dan Gayatri. Ini karena Gayatri tewas mengenaskan akibat jatuh dari lantai kamar atas, saat berkelahi dengan Tince Sukarti, Mucikari yang memaksa Gayatri menjadi pelacur lagi. Gayatri tewas karena mempertahankan kesucian dan kesetiaannya terhadap Saguna.  Kesetiaan Juki juga kembali teruji. Ini terbukti ketika Juki membantu Gara melawan Boy dan puluhan pengawalnya. Saat itu, Gara balas dendam karena Garnis, orang yang dicintainya, dianiaya, diperkosa dan dijual oleh Boy kepada sahabatnya.  Singkat cerita, meski hidup miskin karena menjadi pengamen, kini, Gara bisa hidup tenang dan bahagia. Ini karena dia bisa bertemu lagi dengan Garnis, pujaan hatinya. Dia tengah merajut masa depannya dengan pujaan hatinya tersebut.  Alur cerita ini memang menarik, namun menurut hemat saya, ada penamaan tokoh yang kurang pas, seperti nama Tince Sukarti yang disematkan terhadap mucikari yang menjual Gayatri ke pria hidung belang. Agar sesuai dengan lagu Iwan Fals yang berjudul ‘Tince Sukarti Binti Mahmud’ mungkin penamaan Tince Sukarti lebih tepat kepada tokoh Gayatri atau Garnis.  Selain itu, penamaan tokoh yang kurang tepat juga pada nama Sugali. Jika merujuk pada lagu Iwan Fals yang berjudul ‘Sugali’, maka menurut hemat saya, nama ini cocok dijadikan sebagai tokoh utama pengganti nama Saguna.  Selanjutnya, selain nama tokoh, jika disambungkan dengan inti cerita, 12 lagu juga dirasa kurang untuk menceritakan Kisah Saguna dan Gayatri tersebut. Seharusnya mungkin bisa memasukkan plot cerita lanjutan dari lagu-lagu lain seperti; Terminal, Tince Sukarti Binti Mahmud, Lonteku, Mata Indah Bola Pingpong, Libur Kecil Kaum Kusam, Ibu, sesuai dengan alur cerita.  Semoga kedepannya bisa terbit kembali Novel seperti ini dengan tema cerita yang berbeda. Seperti lagu-lagu Iwan Fals bertema kritik sosial di antaranya Oemar Bakrie, Tikus-Tikus Kantor, Manusia ½ Dewa, Wakil Rakyat, Bongkar, Sarjana Muda, Si Budi Kecil, Siang Seberang Istana, Bento, serta berbagai lagu bertema kritik sosial lainnya.  &nbsp;  Judul: Air Mati Api Penulis: Piter Abdullah Redjalam Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Depok Terbit: Juni 2020 Tebal: 212 halaman                                                                                                                                         ISBN: 978-602-1288-28-3

Saguna, Kisah Preman Budiman yang Tewas Akibat Pengkhianatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perlawanan-iwan-fals-dan-sid-di-pengujung-konser_m_.jpg" alt="Iwan Fals saat konser di Ancol, Jakarta, Sabtu (30/3)." width="100%">
<figcaption>Iwan Fals saat konser di Ancol, Jakarta, Sabtu (30/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iwan Fals dibuat kagum oleh novelis Piter Abdullah Redjalam. Piter membuat sebuah novel bertajuk Air Mata Api yang terinspirasi dari 12 lagu Iwan.  Novel ini memiliki 12 bab yang dirangkai menjadi satu cerita menarik di balik 12 lagu Iwan Fals.  Iwan tidak menyangka bahwa ternyata bisa menginspirasi hadirnya sebuah novel. Namun, pelantun 'Bento' itu memiliki keyakinan bahwa sebuah karya seni bisa memiliki dimensi luas yang tak pernah terpikirkan sebelumnya.  "Kalau dalam berkesenian seperti melempar gelas ke lantai pecahannya kita nggak pernah tahu," ujar Iwan Fals dalam peluncuran novel Air Mata Apil pada hari ini Kamis (3/9).  Iwan Fals mengakui bahwa dirinya sudah lama sekali tidak membaca buku secara serius. Namun karena novel Air Mata Api dikembangkan dari lagu-lagunya, dia pun tertarik membacanya. Membaca novel tersebut, Iwan Fals mengatakan ia diajak berimajinasi dan merenungkan kembali makna hidup.  "Mengajak kembali berpikir ulang tentang hidup. Di sini (salah satu cerita, Red) ada preman baik, anaknya juga jadi preman baik. Kayak Robin Hood gitu ya," ucapnya.  Sementara itu, Piter Abdullah Redjalam mengatakan bahwa proses penulisan novel ini dikerjakannya selama 10 tahun lamanya.  Menulis novel Air Mata Api, Piter tidak memikirkan pendapat Iwan Fals tentang karyanya. Ia hanya bekerja sebaik mungkin untuk melahirkan karya yang apik.  Bak gayung bersambut, pihak Iwan Fals dan penerbit buku setuju bekerjasama dengan dirinya setelah dua tahun lalu Piter memperlihatkan hasil tulisannya. "Dua tahun proses kerja samanya tapi penulisannya sudah 10 tahun. Saya besar bersama lagu-lagunya Bang Iwan," tutur Piter.  Piter mengungkapkan bahwa dirinya sejak kecil sudah menyukai lagu-lagu Iwan Fals. Beberapa lagu bahkan disebut seperti sudah menyatu dengan dirinya karena mewakili situasi yang pernah dialaminya.  "Lagu-lagu Bang Iwan bertutur dan ceritanya sangat kuat," aku Piter.  Dalam kesempatan itu dia juga mengungkapkan buku ini akan diangkat ke layar lebar. Setidaknya ada dua film yang akan dibuat dari buku ini. Salah satunya dari lagu berjudul Air Mata Api.  Iwan pun menyambut baik rencana novel Air Mata Api dijadikan film. Dia berharap setiap lagu yang dikembangkan di dalam dalam novel ini bisa diangkat menjadi film layar lebar. "Pak Piter ini kan ada 12 lagu, bisa jadi 12 film nih. Itu maunya saya," kata Iwan Fals sambil tersenyum.

Sebuah Novel yang Terinspirasi 12 Lagu Iwan Fals akan Difilmkan