Pinangki Sirna Malasari.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal permintaan untuk memberhentikan ST Burhanudin

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari.

Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari, Adres Napitupulu menyesalkan, JPU masih belum juga menjelaskan hal-hal yang disampaikan dalam nota keberatan.

Terdakwa (Pinangki Sirna Malasari) juga bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk memberi hadiah atau janji kepada PNS

Pinangki yang memasuki ruang persidangan mengenakan baju gamis biru dongker dan kerudung syar’i berwarna senada.

Penghentian penyidikan dilakukan lantaran berkas perkara tersangka Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya sudah dinyatakan lengkap.

Ketiga penyidik yang berinisial SA, WT dan IP itu dilaporkan ke Komjak lantaran diduga melanggar kode etik saat menangani kasus tersebut.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyampaikan permintaan maaf kepada ST Burhanuddin dan Hatta Ali. Permintaan maaf itu disampaikan melalui sepucuk surat.

Jefri mengklaim, kekayaan Pinangki tidak hanya berasal dari penghasilan sebagai jaksa. Namun juga dari mantan suaminya tersebut.

Ketika masuk ruang sidang, terdakwa tidak diborgol dan membuka borgol di luar ruang persidangan,” kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor

“Tentang bagaimana teknis dan caranya serta maksud dan tujuan pemberian uang sebanyak USD 500.000 tersebut,”

Satu per satu aksi Pinangki Sirna Malasari meloloskan buron kakap Djoko Tjandra dibeber di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (23/9).

Dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pinangki melakukan pencucian uang dengan berbagai cara.

Uang ratusan miliar itu disiapkan untuk mengurus permohonan fatwa di Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.