Pinangki Sirna Malasari

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, seharusnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat dari Korps Adhyaksa

Terpidana korupsi, pencucian uang, dan permufakatan jahat Pinangki Sirna Malasari akhirnya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II-A.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai hukuman 10 tahun penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan oleh PN Tipikor Jakarta terlalu berat.

Hingga kini, terpidana suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra itu belum dieksekusi ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Pinangki Sirna Malasari diduga mendapat perlakuan khusus. Pinangki hingga kini belum dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Menurut Bonyamin, king maker yang dimaksud berasal dari oknum penegak hukum ataupun politisi. Data tersebut juga telah diserahkannya kepada KPK.

Pegiat antikorupsi ini memandang, banyak celah yang tak mau dibongkar oleh Kejaksaan Agung dalam menangani perkara Pinangki Sirna Malasari.

Padahal, hukuman Pinangki dari 10 tahun dipangkas menjadi 4 tahun penjara pada tingkat banding.

“Jaksa mesti segera mengajukan kasasi untuk membuka kesempatan Pinangki dihukum lebih berat,”

Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu mengapresiasi pemotongan hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun pidana penjara.

“Kami apresiasi apapun hasil putusan dan pertimbangan Hakim PT DKI Jakarta,”

Pinangki Sirna Malasari mendapat pengurangan hukuman lebih dari separo dari vonis yang dia terima di pengadilan tingkat pertama.

PT DKI memotong hukuman Pinangki Sirna Malasari, menjadi 4 tahun penjara.

Divonis 10 Tahun Penjara, Pinangki Sirna Malasarai Ajukan Banding

Dia belum memutuskan apakah ingin mengajukan banding atau tidak dari vonis 10 tahun penjara terhadap kliennya.