<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/Sosialisasi-Pernikahan-1503083290.jpg" alt="Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini di hadapan siswa Madrasah Aliyah se-Kota Kendari yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag)." width="100%">
<figcaption>Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini di hadapan siswa Madrasah Aliyah se-Kota Kendari yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Secara nasional angka pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur mengalami penurunan. Meskipun begitu Kementerian Agama (Kemenag) terus sosialisasi menikah sesuai aturan, termasuk menghindari pernikahan di bawah umur. Upaya sosialisasi menghindari pernikahan di bawah umur itu diantaranya melibatkan anak-anak usia sekolah. Sekitar 1.500 murid madrasah Aliyah se-Kota Kendari mendapatkan pembekalan tentang pernikahan. Acara tersebut digelar di tengah ajang Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Nasional 2025. Data dari Kemenag menyebutkan Angka perkawinan anak di Indonesia terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Kemenag mencatat, pada 2022 terdapat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah. Jumlah ini turun menjadi 5.489 pasangan pada 2023. Lalu kembali menurun menjadi 4.150 pasangan pada 2024. Kepala Subdirektorat Keluarga Sakinah, Kemenag Zudi Rahmanto mengatakan upaya sosialisasi cegah nikah usia dini dilakukan lewat kampanye Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Selain itu juga untuk sosialisasi bahwa pernikahan harus dilakukan secara resmi. Yaitu dicatatakan di kantor urusan agama (KUA). Dia mengatakan upaya tersebut dilakukan Kemenag, sebagai merupakan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi keluarga Indonesia. Menurut dia pernikahan yang tercatat bukan hanya sah secara hukum negara. Tetapi juga menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak. "Kesiapan menikah bukan soal usia, tapi kematangan tanggung jawab,&rdquo; tuturnya. Zudi menambahkan, isu pencegahan pernikahan anak kini menjadi bagian penting dalam pembangunan beragama yang maslahat. Melalui kerja sama dengan madrasah, pesantren, dan komunitas pelajar, Kemenag terus memperkuat bimbingan perkawinan (Bimwin) dan literasi keluarga. &ldquo;Kalau keluarga kuat, masyarakat juga kuat. Dan kalau masyarakat kuat, negara akan kokoh,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Pencegahan pernikahan di bawah umur juga dilakukan lewat bimbingan remaja usia sekolah (BRUS). Program ini menyasar siswa sekolah menengah untuk membekali mereka dengan wawasan seputar pernikahan, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menjelaskan, program BRUS telah menjadi bagian penting dari upaya Kemenag dalam mencegah kawin anak. &ldquo;Melalui BRUS, kami menanamkan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan sosial sebelum memasuki usia pernikahan. Ini langkah strategis dalam membangun keluarga yang berkualitas sejak dari hulunya,&rdquo; ujar Abu.

Tiga Tahun Terakhir Angka Pernikahan Dini Turun, Kemenag Tekankan Menikah Butuh Kematangan Usia dan Tanggung Jawab

Kemenag Tekankan Menikah Butuh Kematangan Usia dan Tanggung Jawab

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/menteri-pppa-1108154473.jpg" alt="Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Dok. Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Dok. Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi menyoroti tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan (Sulsel), yang kini tercatat di atas rata-rata nasional. Menurut Arifah, angka perkawinan anak di Sulsel naik menjadi 8,09 persen pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Tak hanya itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulsel juga masih berada di bawah rata-rata nasional. &ldquo;Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya, Minggu (25/5). Arifah mengajak jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk lebih waspada dan aktif dalam menekan angka perkawinan anak agar tidak terus meningkat. Apalagi, pada 2025, Provinsi Sulsel menerima alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik PPA senilai lebih dari Rp 8 miliar untuk peningkatan kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak. &ldquo;Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan kepemimpinan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak yang terlindungi hari ini,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya. Ia juga mendukung penuh program-program prioritas Kementerian PPPA. &ldquo;Pemerintah provinsi terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pendekatan yang holistik dan kolaboratif,&rdquo; ujarnya. Fatmawati turut mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel untuk menggerakkan OPD serta melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, serta mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. &nbsp;

Angka perkawinan anak di Sulsel naik jadi 8,09 persen. Menteri PPPA ajak pemda bersinergi tekan angka demi lindungi anak.

Menteri PPPA Soroti Naiknya Angka Perkawinan Anak di Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/1000377154-1095313583.jpg" alt="Ilustrasi Balai Kota Surabaya. (Diskominfo Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Balai Kota Surabaya. (Diskominfo Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat jumlah perkawinan anak pada periode Januari sampai Juli turun 130 kasus dari angka pada tahun lalu. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Thussy Apriliyandari mengatakan, berdasar data dari pengadilan agama (PA) pada 2024, perkawinan anak sebanyak 68 kasus. &rdquo;Data versi pengadilan agama untuk perkawinan usia anak pada 2023 ada 198 kejadian, kemudian 2024 turun menjadi 68 anak,&rdquo; kata Thussy Apriliyandari seperti dilansir dari Antara. Thussy menjelaskan, faktor yang menyebabkan turunnya angka pernikahan pada anak adalah penguatan kerja sama antara pemkot dan Pengadilan Agama Kota Surabaya pada 2023. Lebih lanjut, di dalam MoU itu mencantumkan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Aturan itu tetap berlaku meskipun sudah bercerai. &rdquo;Komitmen kami bersama, yakni untuk terus menekan angka kejadian perkawinan anak,&rdquo; ucap Thussy Apriliyandari. DP3APPKB, kata dia, juga rutin melakukan sosialisasi ke kelurahan yang menghadirkan lima anak sebagai agen perubahan. Nanti anak-anak tersebut akan melakukan penyuluhan terkait dampak jangka panjang kenakalan remaja yang bisa memicu pernikahan pada anak. &rdquo;Kami juga menggandeng PKK,&rdquo; ujar Thussy Apriliyandari. DP3APPKB Surabaya juga kembali melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Sosialisasi itu merupakan keberlanjutan agenda serupa yang dikemas di dalam training of trainer (ToT), pada Jumat (12/7). Sosialisasi dalam rangkaian menyambut Puncak Hari Anak Nasional di Kota Surabaya itu diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait langkah pencegahan pernikahan yang terjadi pada anak. &rdquo;Dari sisi pencegahan, kami ingin menekan angka ini terus,&rdquo; tutur Thussy Apriliyandari.

Pemkot Surabaya mencatat jumlah perkawinan anak pada periode Januari sampai Juli turun 130 kasus dari angka pada tahun lalu

Pemkot Surabaya Catat Angka Perkawinan Anak Tahun Ini Turun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/Kasubdit-Bina-Keluarga-Sakinak-Kemenag-3426721081.png" alt="Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Agus Suryo Suripto / Sumber: ANTARA/HO-Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Agus Suryo Suripto / Sumber: ANTARA/HO-Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur kini menjadi masalah yang sangat serius, lantaran memiliki potensi merusak pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Kemenag, pemerintah menargetkan angka perkawinan anak turun hingga 8,74 persen pada 2024 dan 6,94 persen di 2030. Hal itu disampaikan Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Kemenag, Agus Suryo Suripto dalam Seminar Cegah Kawin Anak di Magelang, Jawa Tengah. "Kita targetkan angka kawin anak turun hingga 8,74 persen di 2024 dan 6,94 persen di 2030," ujar Agus Suryo Suripto di Magelang, Jumat (17/11). Suryo juga menjelaskan untuk mencapai target tersebut, Kemenag memiliki program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program tersebut digelar untuk memberikan pemahaman terkait pendidikan keluarga bagi kalangan remaja. "BRUS ini merupakan tindakan kecil, namun kita harapkan akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa. Tindakan kecil untuk dampak yang besar, kontribusi penting bagi kemajuan Indonesia," ungkapnya. Menurutnya, perkawinan anak merupakan salah satu persoalan serius. Perkawinan anak dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01432764/anak-yang-lahir-dari-pernikahan-dini-rawan-stunting">Anak Yang Lahir dari Pernikahan Dini Rawan Stunting</a> "Perkawinan anak dapat menyebabkan stunting, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga," jelasnya. Suryo berharap, program BRUS juga dapat memberi pemahaman kepada remaja tentang pentingnya menunda usia pernikahan dan menjaga kesehatan reproduksi. Sementara dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, berdasarkan data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, tercatat perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi mencapai 1,2 juta kasus. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum 18 tahun sebanyak 11,21 persen dari total jumlah anak. Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 laki-laki berumur 20 &ndash; 24 tahun menikah saat usia anak. Kemudian dikutip dari ANTARA, Minggu (19/11), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menepis&nbsp;anggapan bahwa menikah dini lebih baik daripada berbuat zina. Selama ini masih ada sebagian masyarakat yang menganggap daripada berzina maka lebih baik dinikahkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013021993/jomblo-yang-ngebet-nikah-wajib-tahu-syarat-usia-minimal-wali-kota-eri-cahyadi-pernikahan-dini-berisiko">Jomblo yang Ngebet Nikah Wajib Tahu Syarat Usia Minimal, Wali Kota Eri Cahyadi: Pernikahan Dini Berisiko</a> "Kami punya penyuluh KB dan kader KB di lapangan, kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB) maupun Bina Keluarga Remaja (BKR) akan menjadi ujung tombak untuk menyampaikan pesan - pesan pembinaan keluarga dan menanamkan delapan fungsi keluarga," kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian. Menurutnya, untuk menghindari pernikahan dini dan seks bebas lebih efektif dan strategis untuk dicegah dari hulu. Sehingga komponen masyarakat termasuk media juga memiliki peran penting untuk menyebarluaskan berbagai risiko yang akan ditimbulkan dari menikah dini. &nbsp;***

Pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur jadi masalah serius di Indonesia, Pemerintah targetkan angka penurunan 8,74 persen.

Atasi Pernikahan Dini di Indonesia, Kemenag Targetkan 2024 Angka Perkawinan Anak Turun 8,74 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/kamaruddin-amin-3287651807.jpeg" alt="Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perkawinan anak sering kali menimbulkan persoalan susulan seperti perceraian dan stunting. Melihat situasi ini, Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan upaya serius. "Pemerintah punya ambisi untuk menekan angka kawin anak menjadi 14 persen di tahun 2024," ujar Dirjen Bimas Islam, Kemenag, Kamaruddin Amin&nbsp;melalui keterangan tertulisnya. Menurut Kamaruddin, pernikahan dini akan berdampak pada ketahanan nasional. "Kita ingin membangun generasi yang berkualitas dalam menyongsong Indonesia Emas, karena keluarga sangat penting dan berkorelasi pada ketahanan nasional," tuturnya. Ia menjelaskan, persoalan tersebut perlu diatasi dengan kolaborasi berbagai pihak. "Butuh kolaborasi dan komitmen seluruh bangsa untuk menyelesaikan persoalan ini. Pernikahan anak ini bukan hanya menjadi concern di Indonesia, tapi juga dunia," ujarnya. Upaya pencegahan perkawinan anak, imbuhnya, merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak. Pemerintah, dikatakannya, telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah kawin anak, di antaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Terpisah, Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suripto mengatakan, perkawinan anak akan melahirkan sejumlah dampak negatif. "Perkawinan anak memiliki dampak negatif baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Secara fisik, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, serta kematian ibu dan anak," ungkapnya. Secara sosial, imbuh Suryo, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi. "Sementara secara psikologis, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, dan trauma," imbuhnya. "Dengan bekerja sama, kita dapat mewujudkan generasi yang berkualitas dan bebas dari perkawinan anak," pungkasnya.

"Pemerintah punya ambisi untuk menekan angka kawin anak menjadi 14 persen di tahun 2024," ujar Dirjen Bimas Islam, Kemenag, Kamaruddin Amin.

Kemenag Sebut Pencegahan Kawin Anak Jadi Concern Pemerintah di Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/B625A710-FCF7-40F5-90A1-36819F0544A4.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan sumber daya manusia terutama kategori anak menjadi catatan penting bagi pemerintah. Berbagai ancaman masih menghantui anak Indonesia. Seperti stunting, rendahnya akses PAUD, angka putus sekolah, dan perkawinan anak.  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan jajarannya terus berupaya mewujudkan hak anak. Sejumlah strategi diusung Ganjar seperti dalam upaya mencegah perkawinan usia anak dengan dibuat inovasi 'Jo Kawin Bocah'. Inovasi ini diiringi dengan penguatan peran Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan optimalisasi peran pentahelix.  Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng mendirikan Care Center Jo Kawin Bocah. Hasilnya, angka dispensasi perkawinan anak di Jateng yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama, menurun dari 14.072 anak di tahun 2021 menjadi 11.392 pada tahun 2022.  Sebagai upaya pencegahan perundungan, eksploitasi, dan membantu anak mengembangkan potensi diri, Ganjar menggulirkan inovasi 'Jogo Konco'. Inovasi ini adalah aplikasi berbasis website yang berisi ruang sharing alias tempat curhat anak ketika mereka menghadapi problematika keseharian, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya ataupun bullying.  Ganjar mengatakan, semua pihak harus bergandengan tangan menjadikan seluruh kabupaten/ kota di Jateng layak anak sehingga Jateng menjadi Provinsi Pelopor Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak sendiri meliputi tingkat persentase perkawinan anak, tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak dan keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandardisasi, dan tersedianya infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak.  “Gerakan Jo Kawin Bocah butuh peran serta stakeholder yang melibatkan unsur pentahelix. Ada pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan komunitas,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (15/2).  Program Jo Kawin Bocah sendiri merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencantumkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan alasan aplikasi Jogo Konco terus digencarkan , menurut Ganjar, karena menjadi sarana efektif anak Jateng agar punya kemandirian. Selain itu aplikasi ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi perundungan.  “Seandainya terjadi (perundungan) ya dilaporkan (lewat aplikasi) maka tugas kita sebagai pemerintah menindaklanjuti. Forum anak yang bikin aplikasi Jogo Konco itu bagus,” ucapnya.  Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Semarang, Dandi Resando menyambut positif inovasi Jo Kawin Bocah yang digagas Pemprov Jateng. Inovasi tersebut, tak hanya memberikan manfaat para anggota Forum Anak, namun juga anak-anak di Jateng.  Dandi menjelaskan, melalui agenda Forum Anak Goes to School, pihaknya telah membantu menyuarakan gerakan Jo Kawin Bocah. Setidaknya 112 sekolah dan 38.000 siswa di Jateng telah terlibat mengkampanyekan tagline penolakan terhadap pernikahan usia dini.  ''Jika ada kegiatan positif, kami semua adalah pelopor penyebarluasan. Sebaliknya, ketika ngadepin peristiwa negatif, tak ragu untuk melaporkan. Lewat Kreasi Konco, teman-teman juga bisa berbagi cerita tentang bakat yang dipunyai seperti menulis, menyanyi, dan lain-lain,'' tutup Dandi.

Gubernur Jateng Cegah Perkawinan Anak dan Perundungan Pakai Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/forum-anak-surabaya.png" alt="IKRAR BERSAMA: Wali Kota Eri Cahyadi (lima dari kiri) bersama Ketua TP PKK Rini Indriyani (enam dari kiri) serta jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) Kota Surabaya dan ratusan murid SMP-SMA mengucapkan ikrar stop kekerasan kepada anak dan pernikahan" width="100%">
<figcaption>IKRAR BERSAMA: Wali Kota Eri Cahyadi (lima dari kiri) bersama Ketua TP PKK Rini Indriyani (enam dari kiri) serta jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) Kota Surabaya dan ratusan murid SMP-SMA mengucapkan ikrar stop kekerasan kepada anak dan pernikahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan siswa SMP dan SMA memadati gedung Balai Pemuda Surabaya Senin (30/1) pagi. Mereka adalah perwakilan dari sekolah di Surabaya. Forum Anak Surabaya itu mendeklarasikan stop kekerasan dan perkawinan anak.  Kasus perkawinan anak yang masih tinggi membuat masyarakat tercengang. Apalagi Surabaya yang tingkat pendidikannya bagus masih memiliki catatan hitam itu. Misalnya, pada 2022 perkawinan anak tercatat 264, didasarkan pada dispensasi nikah (diska) yang terbit.  Hal itu membuat siswa sekolah di Surabaya tergerak. Mereka pun sepakat mendeklarasikan stop kekerasan dan perkawinan anak. Delapan poin deklarasi mereka ucapkan di hadapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta pejabat Pemkot Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.  ’’Mengakui perkawinan anak adalah diskriminasi terhadap anak.  Mengakui kekerasan dan perkawinan anak akan mengurangi hak anak. Menjamin hak hidup anak untuk hidup aman dan mendapat perlindungan hukum,’’ begitu bunyi beberapa poin deklarasi yang dibacakan Ketua Forum Anak Surabaya (FAS) Neerzara Syarifah Alfarizi.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menaruh perhatian pada kasus yang melibatkan anak remaja. Mulai perkawinan anak, balap liar, geng motor, hingga narkoba. Dia mengimbau agar para siswa remaja itu bisa saling menjaga.  ’’Kalau ada anak laki-laki punya teman perempuan, ya harus dijaga. Anak perempuan juga harus hati-hati, jangan mau kalau diajak aneh-aneh,’’ katanya.  Dia mengatakan, ruang khusus untuk anak pun sudah dihadirkan. Yakni, sekretariat FAS yang berada di museum pendidikan. Di sana anak-anak memiliki ruang untuk curhat hingga mencari bakat mereka.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Tomi Ardiyanto mengatakan, FAS juga bakal dibentuk di setiap kecamatan. Tujuannya, anak memiliki ruang untuk berkeluh kesah. Menyampaikan unek-unek dan usulan mereka ke Pemkot Surabaya.

Arek Suroboyo Deklarasikan Stop Kekerasan dan Perkawinan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lindungi-hak-anak-kpai-dukung-usulan-naikkan-batasan-usia-boleh-nikah_m_205382.jpeg" alt="ilustrasi perkawinan. Kemen-PPPA mendorong revisi UU Perkawinan, khususnya pasal batasan usia boleh nikah, guna menekan angka pernikahan anak." width="100%">
<figcaption>ilustrasi perkawinan. Kemen-PPPA mendorong revisi UU Perkawinan, khususnya pasal batasan usia boleh nikah, guna menekan angka pernikahan anak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkawinan anak masih cukup tinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadi masalah yang besar, terutama bagi anak muda. Perkawinan anak ini merupakan pelanggaran hak anak, karena anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 persen kasus nasional.  “Jika mereka (anak muda) tidak diberikan edukasi dan sosialisasi yang baik tentang pendidikan perkawinan anak akan menimbulkan kemiskinan ekstrem,” ujar Femmy.  Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang angka perkawinan anak terbesar di Indonesia hingga menyebabkan dispensai perkawinan. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.  Faktor utama terjadinya dispensasi kawin yaitu seperti kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan perkawinan anak kepada anak, orang tua, dan masyarakat setempat. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor ekonomi juga menjadi faktor penyebab tingginya dispensasi kawin.  “Fenomena dispensasi kawin ini tentu saja cukup mengkhawatirkan. Tak hanya dari segi sosial, kondisi itu juga rawan menimbulkan efek negatif lanjutan. Salah satunya potensi meningkatnya kasus stunting," imbuhnya.  Dispensasi kawin ini, dapat diputuskan jika dalam keadaan mendesak. Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang kuat seperti surat-surat pendukung. Tidak hanya angka dispensasi kawin saja yang tinggi, namun angka perkawinan anak yang tidak tercatat pun di wilayah lain tergolong tinggi. Pernikahan tidak tercatat ini secara terpaksa harus diberikan dispensisasi kawin agar status dari anak tersebut tercatat dan mendapatkan bimbingan mengenai perkawinan.  Untuk itu, Pengawasan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah juga diperlukan agar anak muda saat ini tetap dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Femmy mengharapkan agar anak-anak muda dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengasah minat dan bakat mereka. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan muda di Indonesia, sehingga para orang tua juga dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah dan tidak putus sekolah.

Angka Perkawinan Anak Jatim Tertinggi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-ingatkan-revisi-uu-perkawinan-hanya-soal-umur-pengantin_c_267424.jpg" alt="ILUSTRASI PERKAWINAN Pixabay" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKAWINAN Pixabay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) masih menyoroti tingginya angka perkawinan anak. Bahkan pada masa pandemi Covid-19 angkanya melonjak drastis.  Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Agustina Erni mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan pengajuan dispensasi kawin di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa alasannya yakni menghindari zina, akibat belum meratanya pemahaman kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan faktor ekonomi.  “Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) pada 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Pada 2020 angka ini melonjak hingga 65.301 kasus dan pada 2021 masih tinggi dengan jumlah 63.350 kasus. Artinya terdapat peningkatan sekitar 300 persen," kata Agustina.  "Berdasarkan data yang kami terima, dispensasi kawin tertinggi berada di daerah Jawa, yaitu di Pengadilan Agama Kota Surabaya, Pengadilan Agama Kota Semarang, dan Pengadilan Agama Kota Bandung,” imbuhnya.  Menurut Erni, hal ini juga didorong oleh adanya peningkatan batas usia kawin 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  “Perkawinan anak bukan hal yang bisa kita anggap remeh karena berdasarkan informasi yang kami terima dari Badilag, pada umumnya usia perkawinannya hanya bertahan 1-2 tahun. Jika terdapat sekitar 65 ribu pasangan yang mengajukan dispensasi kawin dan misalnya satu keluarga tersebut memiliki satu atau dua anak, artinya maka bisa mencapai 130 ribu anak yang terancam mendapatkan pengasuhan tidak layak,” jelasnya.  Erni mengatakan, perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kematian ibu karena melahirkan di usia muda, stunting, meningkatnya angka kemiskinan, dan masih banyak lagi.  “Kondisi ini sudah pasti akan memengaruhi pencapaian target yang ada dalam Sustainable Development Goals (SDGs), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Strategi Nasional Pengurangan Perkawinan Usia Anak,” ungkap Erni.  Adanya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu menjadi sebuah langkah progresif dalam mencegah meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia.  “Dalam Pasal 10 telah diatur ketentuan perihal jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan yang dapat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak,” pungkas Erni.

Pengajuan Dispensasi Kawin Naik 300 Persen, Surabaya Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lindungi-hak-anak-kpai-dukung-usulan-naikkan-batasan-usia-boleh-nikah_m_205382.jpeg" alt="ilustrasi perkawinan. Kemen-PPPA mendorong revisi UU Perkawinan, khususnya pasal batasan usia boleh nikah, guna menekan angka pernikahan anak." width="100%">
<figcaption>ilustrasi perkawinan. Kemen-PPPA mendorong revisi UU Perkawinan, khususnya pasal batasan usia boleh nikah, guna menekan angka pernikahan anak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ruu-tpks/">RUU TPKS</a>) telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang digelar <a href="https://www.jawapos.com/tag/dpr-ri/">DPR RI</a>, Selasa (12/4) kemarin. UU itu di dalamnya mengatur kekerasan seksual di antaranya terkait perkawinan anak.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) apabila seseorang memaksa orang lain melakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dapat dipenjara paling lama 9 tahun dan denda Rp 200 juta.  "Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000," bunyi Pasal Pasal 10 Ayat (1).  Selanjutnya, dalam Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan pemaksaan perkawinan itu di antaranya <a href="https://www.jawapos.com/tag/perkawinan/">perkawinan</a> anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.  "Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya perkawinan anak; pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan," tulis Pasal 10 Ayat (2).  Terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-tpks/">UU TPKS</a> yang baru disahkan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati memastikan Pemerintah akan bergerak cepat agar UU TPKS aplikatif.  “Semangat antara DPR RI dan Pemerintah dan masyarakat sipil yang harus terus kita ingat agar UU ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan khususnya bagi korban kekerasan seksual,” ujar Bintang saat menyampaikan pendapat akhir Presiden dalam Sidang Paripurna, Selasa (12/4) kemarin.  Bintang memaparkan terobosan dalam UU TPKS, yaitu pengualifikasian jenis tindak pidana seksual beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas menjadi tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan hukum acara yang komprehensif, hingga pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, pelindungan dan pemulihan yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.  Selain itu, UU ini juga mengatur tentang pemberian restitusi. Restitusi akan diberikan oleh pelaku tindak pidana <a href="https://www.jawapos.com/tag/kekerasan-seksual/">kekerasan seksual</a> sebagai ganti kerugian bagi korban.  “Kami ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada pimpinan, anggota DPR RI, atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini,” pungkas Bintang.

Pemaksaan Perkawinan Terhadap Anak Kini Dihukum 9 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perkawinan anak

Berita Terkini