<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Zf3rVCwKgI8rloWOsq68B851cM8V51wkBJu7ddMu-4156424650.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. (PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. (PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Jadwal rangkaian pelaksanaan ibbadah haji 2026 sudah resmi dirilis. Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan jadwal rangkaian haji 2026 itu sejak beberapa hari lalu. Pemerintah Indonesia, khususnya penyelenggara haji, diingatkan untuk benar-benar memperhatikan jadwal yang sudah dirilis Saudi. Supaya tidak ada keterlambatan dalam hal apapun.&nbsp; Seperti diketahui, rangkaian persiapan haji 2026 sudah dimulai sejak 8 Juni lalu. Ditandai dengan tahapan penerimaan dokumen persiapan awal dan timeline haji 2026 serta contoh panduan menyeluruh bagi jemaah haji. Ada beberapa agenda penting yang dijalankan di 2025 ini. Seperti tahapan kontrak dan penetapan maskapai serta jadwal penerbangan pada 24 Agustus.&nbsp; Kemudian batas akhir pendaftaran jamaah haji di negara asal pengirim ditetapkan pada 12 Oktober. Pada tanggal yang sama, dilakukan pengunggahan data jamaah dan pembentukan grup pada platform Masar Nusuk milik Saudi. Lalu pada 21 Desember adalah batas akhir penyelesaian pembayaran tenda, hotel, dan transportasi.&nbsp; Banyaknya rangkaian persiapan haji 2026 di tahun ini menjadi sorotan jajaran Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Dalam salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) AMPHURI 2025 disebut, pemerintah Indonesia harus memperhatikan jadwal atau timeline persiapan haji 2026 yang sudah diumumkan Saudi.&nbsp; "Supaya jangan sampai ada keterlambatan," kata Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur dalam keterangannya, Senin (21/7). Dia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) atau Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar memperhatikan Timeline Haji 1447H/2026 yang sudah dirilis oleh Kementerian Haji Arab Saudi pada tanggal 12 Dzulhijjah lalu.&nbsp; "Ternyata tahapan-tahapannya maju lebih awal dari tahapan yang ada di timeline haji tahun sebelumnya (2025)," ungkapnya. Misalnya untuk haji 2026, batas akhir penerbitan visa haji adalah 1 Syawal atau bertepatan dengan Lebaran 2026. Padahal selama ini setelah lebaran masih bisa mengurus visa haji.&nbsp; Firman menegaskan, tahapan pelayanan haji oleh Pemerintah Indonesia tidak boleh terlambat dari Timeline yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Saat ini, di Indonesia masih berkutat pada revisi UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Revisi ini dilakukan di antaranya untuk memastikan migrasi penyelenggaraan haji dari Kemenag ke BPH.&nbsp; Terkait dengan revisi UU Haji dan Umrah itu, Firman mengatakan AMPHURI juga memiliki beberapa rekomendasi. Di antaranya Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VIII DPR didorong segera mengumumkan naskah resmi RUU Perubahan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sehingga dapat segera dipelajari oleh AMPHURI sebagai stakeholder serta dilibatkan dalam pembahasannya. "Kami juga meminta DPR dalam pembahasan RUU Perubahan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK dalam melayani jemaah Haji Khusus dan Umrah," katanya. Kemudian mereka juga berharap dalam revisi UU tersebut, ada pemisahan antara regulator dan operator sehingga pengawasan akan lebih efektif.&nbsp;

Arab Saudi mengumumkan jadwal haji 2026 lebih awal, pemerintah Indonesia diingatkan jangan terlambat dalam persiapan dan pendaftaran jamaah.

Saudi Sudah Umumkan Jadwal Haji 2026, Seluruh Rangkaian Dimajukan Termasuk Penerbitan Visa, Pemerintah Jangan Sampai Terlambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/haji-pulang-426549942.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan jadwal fase-fase penting haji 2026. Secara umum, seluruh fase dimajukan. Misalnya untuk penerbitan visa haji dibatasi sampai 1 Syawal 1447 Hijriyah. Secara keseluruhan persiapan haji tahun depan sudah dimulai 8 Juni lalu.&nbsp; Timeline haji 2026 itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur. Di antara yang dimajukan adalah batas akhir penerbitan visa haji. Saudi menetapkan batas akhir penerbitan visa haji adalah 1 Syawal 1447 Hijriyah. Artinya setelah Idul Fitri tidak ada lagi pengajuan visa haji.&nbsp; "Biasanya visa haji dibuka sampai bulan Dzulqaidah," kata Firman (28/6). Artinya selama ini pengajuan visa haji dibuka sampai menjelang puncak haji yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Dia mengatakan pemerintah harus siap merespon majunya seluruh rangkaian persiapan haji 2026. Apalagi di Indonesia terjadi pelimpahan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).&nbsp; Dia mengatakan di tengah migrasi pengelolaan haji itu, Indonesia harus sigap. Jangan sampai terlambat mengikuti ketentuan timeline yang sudah ditetapkan Saudi. "Jika sampai terlambat, maka isu pemangkasan kuota haji untuk Indonesia bisa saja terjadi," tuturnya.&nbsp; Setelah dibuka secara resmi per 8 Juni, persiapan haji 2026 dilanjutkan dengan data tenda jemaah di aplikasi Masar Nusuk pada 26 Juli. Pada tanggal ini juga, sudah bisa dilakukan pembayaran pemesanan tenda di e-wallet aplikasi IBAN milik Saudi. Kemudian pada 9-23 Agustus periode konfirmasi apakah tetap pakai tenda seperti musim haji 2025 atau ada perubahan.&nbsp; Berikutnya pada 24 Agustus dilakukan pertemuan-pertemuan persiapan haji antara Saudi dengan negara pengirim. Kemudian dimulainya tahapan kontrak-kontrak layanan haji. Termasuk juga dimulainya penentuan maskapai dan jadwal penerbangannya.&nbsp; Selanjutnya pada 12 Oktober dimulai memasukkan data jemaah haji ke platform Masar Nusuk. Serta pembentukan grup-grup jemaah, bisa jadi sejenis kloter. Lalu pada 9 November dilakukan kontrak pelayanan haji. Pada 21 Desember merupakan batas akhir pembayaran kontrak layanan dasar haji.&nbsp; Menginjak tahun 2026 fase haji dimulai pada 4 Januari untuk penyelesaian kontrak paket layanan dasar dan finalisasi urusan maskapai. Selanjutnya pada 20 Januari batas akhir pembayaran kontrak layanan hotel di Saudi. Kemudian pada 1 Syawal atau 20 Maret batas akhir penerbitan visa. Puncaknya pada 18 April jemaah haji mulai tiba di Arab Saudi. Untuk kepastian kuota haji 2026, akan diumumkan pada 10 Juli mendatang.&nbsp; Firman mengatakan jadwal tersebut harus jadi panduan bagi pemerintah dalam menyusun strategi persiapan haji 2026 nanti. Untuk itu, dia berharap pemerintah agar mulai melakukan sosialisasi terkait seluruh tahapan haji 2026. Sehingga calon jamaah haji baik yang reguler maupun haji khusus, dapat mempersiapkan dana pelunasan.&nbsp; "Pemerintah agar segera mengumumkan daftar nama calon jamaah berhak berangkat, baik haji reguler maupun haji khusus," kata dia. Termasuk menetapkan besaran biayanya. Sehingga jamaah lebih siap dalam melakukan pelunasan.&nbsp; Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief bertemu dengan Deputy Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Hasan Munakirah. Pertemuan itu di antaranya membahas persiapan haji 2026. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Hilman, Deputy Kementerian Haji dan Umrah Saudi berpesan agar seluruh stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji sedari awal. Menurut Hilman, Hasan Munakirah meminta agar proses persiapan dilakukan lebih dini, sesuai tahapan yang sudah ditetapkan Arab Saudi. &ldquo;Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya&rsquo;ir, persiapan kontrak, penentuan jemaah, pelunasan dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal,&rdquo; sebut Hilman. Dia menegaskan permintaan dari Saudi itu akan dia sampaikan kepada stakeholders terkait untuk penyelenggaraan haji 2026.&nbsp; &nbsp;

Arab Saudi majukan batas akhir penerbitan visa haji 2026 menjadi 1 Syawal, pemerintah Indonesia diminta siap mengikuti timeline yang ketat.

Batas Akhir Penerbitan Visa Dimajukan Jadi 1 Syawal, Arab Saudi Percepat Proses Haji 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/polisi-arab-saudi-2184660844.jpg" alt="Polisi Arab Saudi juga melakukan pemeriksaan terhadap visa jamaah haji." width="100%">
<figcaption>Polisi Arab Saudi juga melakukan pemeriksaan terhadap visa jamaah haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa penerbitan visa untuk seluruh jemaah haji reguler sudah selesai. Hanya, ada beberapa kasus jemaah yang membatalkan keberangkatan. Karena itu, perlu dilakukan penerbitan visa ulang untuk jemaah pengganti. Perkembangan penerbitan visa haji itu disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab. &rdquo;Sebanyak 554 kloter jemaah haji reguler sudah tervisa,&rdquo; katanya di Jakarta kemarin (9/5). Dengan demikian, Saiful mengatakan, pemberangkatan jemaah haji yang dimulai pada Minggu (12/5) dini hari sudah siap dikerjakan. Dia menjelaskan, total kuota haji tahun ini 241 ribu jemaah. Perinciannya, kuota haji reguler 213.320 orang. Kemudian, kuota haji khusus 27.680 orang. &rdquo;Sampai hari ini, visa 213.079 jemaah sudah terbit,&rdquo; ungkap Saiful. Dia menegaskan, sejatinya penerbitan visa jemaah haji reguler sudah selesai 100 persen. Namun, dalam perjalanannya, ada jemaah yang membatalkan keberangkatan karena sakit, wafat, maupun alasan mendesak lainnya. Sebagai gantinya, kursi akan diisi kuota cadangan yang sudah melunasi biaya haji. Mereka harus melakoni pemvisaan terlebih dahulu. Saiful mengatakan, saat ini Tim Dokumen Haji Kemenag sedang memproses 241 visa. Proses itu khusus untuk jemaah haji pengganti. Dia berharap dalam waktu dekat proses tersebut selesai. Menurut dia, penerbitan visa relatif lebih cepat. Dia berharap tidak ada lagi pembatalan sehingga tidak ada penggantian jemaah lagi. Dia menerangkan, untuk menyambut kedatangan jemaah, 437 panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi daerah kerja (daker) Madinah dan bandara sudah diterbangkan pada 8 Mei. Harapannya, di sisa waktu beberapa hari ini, petugas bisa mempersiapkan layanan untuk jemaah. Mulai penyiapan hotel, katering, transportasi, hingga layanan kesehatan. Sesuai jadwal, jemaah haji gelombang pertama akan mendarat di Madinah. Mereka berada di Madinah selama 8&ndash;9 hari untuk mengerjakan ibadah arbain. Yaitu, salat 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi. Setelah itu, jemaah diberangkatkan menuju Makkah menggunakan bus. Sebelum masuk Makkah, jemaah mengambil miqat di Bir Ali. Sementara itu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi tengah gencar mengampanyekan larangan pemakaian visa nonhaji dalam musim haji 2024. Selain mengeluarkan fatwa, pengawasan rombongan jemaah yang masuk juga dilakukan. Pantauan wartawan Jawa Pos di Makkah pada Selasa (7/5) malam waktu Arab Saudi (WAS), seluruh kendaraan pengangkut jemaah haji maupun umrah yang melintas di pintu masuk kota di jalur utama Makkah-Jeddah diperiksa. Yang dirazia adalah visa seluruh rombongan. Imbasnya, sempat terjadi antrean kendaraan. Tahun ini pemerintah Arab Saudi memang memperketat aturan visa haji. Juru Bicara Kemenag RI Anna Hasbie menjelaskan, pengetatan itu salah satunya dipicu makin maraknya penawaran berangkat haji selain dengan visa haji. Modusnya beragam. Mulai mengatasnamakan visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah, hingga multiple. Dia mengimbau masyarakat agar tidak tertipu beragam tawaran berangkat dengan beragam visa nonhaji. (wan/ris/c19/c7/oni)

Dia menjelaskan, total kuota haji tahun ini 241 ribu jemaah. Perinciannya, kuota haji reguler 213.320 orang.

Beberapa Jemaah Batalkan Keberangkatan, Kemenag Siapkan Penerbitan Visa Ulang Untuk CJH Pengganti

penerbitan visa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerbitan visa

Berita Terkini

Saudi Sudah Umumkan Jadwal Haji 2026, Seluruh Rangkaian Dimajukan Termasuk Penerbitan Visa, Pemerintah Jangan Sampai Terlambat

Batas Akhir Penerbitan Visa Dimajukan Jadi 1 Syawal, Arab Saudi Percepat Proses Haji 2026

Beberapa Jemaah Batalkan Keberangkatan, Kemenag Siapkan Penerbitan Visa Ulang Untuk CJH Pengganti

Download Aplikasi JawaPos.com