<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/Pengungsi-konflik-India-Pakistan-1009740849.jpg" alt="Para pengungsi yang dievakuasi dari rumah mereka yang ada di dekat Garis Kontrol (Line of Control) antara India dan Pakistan. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Para pengungsi yang dievakuasi dari rumah mereka yang ada di dekat Garis Kontrol (Line of Control) antara India dan Pakistan. (Reuters)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Gencatan senjata yang disepakati oleh India dan Pakistan telah resmi diumumkan pada Sabtu (10/5) lalu. Namun,&nbsp;warga dari kedua sisi perbatasan&nbsp;tampaknya&nbsp;masih enggan untuk kembali ke desa mereka. Banyak dari mereka masih trauma dan memilih untuk tinggal di tempat penampungan sementara atau bersama kerabat, karena situasi yang dinilai belum aman sepenuhnya. Suasana di kota-kota seperti Jammu dan Amritsar&nbsp;yang sempat diguncang oleh ledakan meski gencatan senjata telah diumumkan&nbsp;pun masih&nbsp;sepi. Banyak toko tutup dan warga yang memilih tetap berada di dalam rumah. Pemerintah kedua negara tersebut juga telah mengimbau agar warga tidak terburu-buru&nbsp;untuk&nbsp;kembali ke daerah perbatasan karena masih berpotensi membahayakan para warga. Gencatan senjata yang disepakati pada hari Sabtu (10/5) itu, setelah empat hari pertempuran&nbsp;dan dengan tekanan dari Amerika Serikat, rupanya belum sepenuhnya menjamin ketenangan. Dilansir dari laman&nbsp;Reuters,&nbsp;beberapa jam setelah pengumuman, ledakan masih terdengar di&nbsp;sejumlah&nbsp;wilayah perbatasan. Atas ledakan yang terjadi tersebut India menuding Pakistan telah melanggar kesepakatan. Konflik ini menjadi yang terburuk dalam hampir 30 tahun terakhir, dengan kedua negara&nbsp;yang&nbsp;saling meluncurkan rudal dan&nbsp;drone&nbsp;ke&nbsp;markas militer&nbsp;sata sama lain, dan menyebabkan sekitar 70 korban jiwa. Pihak kepolisian di Kashmir,&nbsp;India juga memperingatkan para warga agar tidak kembali ke desa-desa di garis depan karena adanya sisa amunisi yang belum meledak dan risiko keselamatan yang tinggi. Ratusan warga telah dievakuasi, sementara sebagian lainnya memilih tinggal bersama keluarga yang jauh dari perbatasan. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di dekat perbatasan, yakni wilayah Akhnoor, Asha Devi, mengaku jika ia lebih memilih pulang ke kampung halamannya, yakni di Desa Bihar daripada harus kembali ke daerah konflik. &ldquo;Saya ingin kembali ke desa saya di Bihar. Tidak ingin kembali ke sana (ke perbatasan) dan mati,&rdquo;&nbsp;kata Asha Devi, seorang buruh tani berusia 22 tahun di wilayah Akhnoor, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak penembakan dalam beberapa hari terakhir. Akhnoor sendiri merupakan wilayah di dekat perbatasan yang menjadi salah satu wilayah paling parah terkena dampak penembakan dalam beberapa hari terakhir. Kepala desa di wilayah perbatasan, Kabal Singh, juga menyebutkan bahwa peristiwa ledakan&nbsp;yang terjadi sesaat&nbsp;setelah pengumuman gencatan senjata diumumkan itu membuat warga semakin takut untuk kembali&nbsp;ke rumah mereka. Sedangkan di sisi Pakistan, warga yang mengungsi juga dianjurkan untuk menunggu hingga setidaknya Senin&nbsp;(12/5)&nbsp;siang sebelum kembali&nbsp;ke rumah masing-masing, sambil terus memantau perkembangan situasi. Menurut pejabat lokal di Lembah Neelum Pakistan, sebagian besar warga telah memilih untuk menunggu dan melihat situasi lebih lanjut&nbsp;terlebih dahulu,&nbsp;sebelum mereka mengambil keputusan untuk kembali ke rumah mereka. &nbsp;***

Warga perbatasan India-Pakistan enggan kembali ke rumah meski ada gencatan senjata, karena situasi belum aman.

Warga Perbatasan India-Pakistan Skeptis Terhadap Gencatan Senjata, Masih Enggan Kembali ke Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/image-11-837688550.png" alt="Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (08/12/2023). Sumber foto: (Instagram Presiden (@jokowi),)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (08/12/2023). Sumber foto: (Instagram Presiden (@jokowi),)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menampung sementara pengungsi Rohingya&nbsp;yang masuk ke wilayah Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013466251/bikin-adiba-khanza-menangis-di-acara-pernikahan-ini-lirik-lagu-bidadari-surga">Bikin Adiba Khanza Menangis di Acara Pernikahan, Ini Lirik Lagu 'Bidadari Surga'</a> "Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung," katanya menjawab pertanyaan perihal persoalan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia usai meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong di Jakarta Utara, Senin. Menurut Presiden, Pemerintah Indonesia masih membahas solusi masalah penanganan pengungsi Rohingya dengan organisasi-organisasi internasional terkait, termasuk Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR). Pembahasan mengenai penanganan pengungsi Rohingya&nbsp;mencakup masalah sosial yang muncul dalam masyarakat di daerah yang disinggahi oleh pengungsi Rohingya&nbsp;seperti Aceh, Riau, dan Medan. "Kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional,&nbsp;UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya," kata Presiden. Dalam pernyataannya, UNHCR menyampaikan bahwa selama tahun 2022 ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan melalui laut, jumlah paling banyak sejak tahun 2015. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI melaporkan bahwa hingga pekan lalu ada 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar berada di wilayah Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013464602/rm-dan-v-bts-berangkat-wamil-tulis-pesan-perpisahan-hingga-army-gencar-ingatkan-tak-datang-ke-lokasi-militer">RM dan V BTS Berangkat Wamil, Tulis Pesan Perpisahan hingga ARMY Gencar Ingatkan Tak Datang ke Lokasi Militer</a> ​​​​​​​Presiden sebelumnya menyampaikan laporan mengenai adanya peningkatan jumlah pengungsi Rohingya&nbsp;yang masuk ke wilayah Indonesia dan dugaan keterlibatan&nbsp;jaringan tindak pidana perdagangan orang di dalamnya. (*)

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menampung sementara pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.

Presiden Sebut Pemerintah akan Tampung Pengungsi Rohingya, Tapi Hanya Sementara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Mahfud-MD-3168761654.png" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (6/12)./ Sumber: Antara/Walda" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (6/12)./ Sumber: Antara/Walda</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sedang mencari tempat baru untuk pengungsi Rohingya karena penampungan saat ini dinilai sudah tidak muat. "Kami sedang mencari jalan untuk dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat," kata Mahfud&nbsp;usai rapat membahas&nbsp;pengungsi&nbsp;Rohingya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (6/12), dilansir dari Antara. Mahfud telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013442419/soal-pengungsi-rohingnya-mahfud-md-bakal-pimpin-rapat-pengembalian-pengungsi-rohingya-ke-negara-asalnya">Soal Pengungsi Rohingnya, Mahfud MD Bakal Pimpin Rapat Pengembalian Pengungsi Rohingya ke Negara Asalnya</a> Dalam rapat tersebut, beberapa pihak mengusulkan nama -&nbsp;nama&nbsp;lokasi sebagai tempat pengungsian sementara.&nbsp;Namun, lokasi itu belum bisa diputuskan di dalam rapat tersebut. Mahfud memastikan dalam waktu dekat akan&nbsp;menempatkan&nbsp;pengungsi Rohingya di lokasi baru demi menghindari penumpukan warga. Dia juga menekankan upaya tersebut dilakukan semata - mata atas dasar rasa kemanusiaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013302669/dini-hari-musala-di-aceh-kedatangan-220-orang-pengungsi-rohingnya">Dini Hari, Musala di Aceh Kedatangan 220 Orang Pengungsi Rohingnya</a> "Jadi, Rohingya itu prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan karena sifatnyakemanusiaan maka kami sedang mencari jalan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebelumnya, Senin (4/12) Presiden Joko Widodo memerintahkan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR. Sementara itu, Pemerintah Aceh telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait penanganan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Kota Sabang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013009626/makin-kompleks-menlu-retno-marsudi-dorong-masyarakat-internasional-soroti-kasus-kemanusiaanrohingnya">Makin Kompleks, Menlu Retno Marsudi Dorong Masyarakat Internasional Soroti Kasus Kemanusiaan&nbsp;Rohingnya</a> Pemprov Aceh bersama Kemenkopolhukam dan Kemenkumham juga saling berkoordinasi untuk mencari solusi penanganan terhadap imigran Rohingya yang ditampung di beberapa tempat di Aceh.

Mahfud MD sedang mencari tempat baru untuk pengungsi Rohingya karena penampungan saat ini dinilai sudah tidak muat.

 Hindari Penumpukan Warga, Mahfud MD Cari Tempat Baru untuk Pengungsi Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69968_89193_puing-GEMPA_ENO-SUNARNO_Rakyat-Aceh.jpg" alt="Evakuasi reruntuhan pasca-gempa di Aceh" width="100%">
<figcaption>Evakuasi reruntuhan pasca-gempa di Aceh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses evakuasi terhadap masyarakat terdampak akibat dari gempa Aceh yang terjadi Rabu dini hari (7/12) terus berlanjut. Salah satunya menampung para pengungsi di lokasi penampungan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, jumlah warga Aceh yang mengungsi sudah mencapai 45.329 jiwa. &quot;Jadi data sementara total pengungsi 45.329 jiwa,&quot; ujar Sutopo di Kantor BNPB, Jalan Raya Pramuka, Jakarta, Sabtu (10/12). Pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah itu menambahkan, 45.329 jiwa pengungsi itu tersebar 43.613 di Kabupaten Pidie Jaya, dan 1.716 di Kabupaten Bireuen. Menurut Sutopo jumlah pengungsi itu selalu berubah-ubah karena masyarakat selalu datang dang pergi untuk melakukan pengecekan tempat tinggalnya. Tutur dia biasanya pada malam hari jumlah pengungsi bertambah namun pada pagi sampai dengan sore sering kali terjadi penurunan. &quot;Karena masyarakat pengungsi kembali kerumah untuk melihat kondisi rumah,&quot; katanya. Sekadar informasi, lokasi gempa di Provinsi Aceh berada 18 km Timur Laut Kabupaten Pidie Jaya, 34 km Barat Laut Kabupaten Bireun, 48 km Timur Laut Kabupaten Pidie, 121 km Tenggara Banda Aceh dan 1716 km Barat Laut Jakarta. Kedalaman gempa 10 km, dengan lokasi gempa berada pada 5,19 LU - 93,36 BT. Gempa tersebut juga tidak berpotensi tsunami.(cr2/JPG)

Pengungsi Datang dan Pergi, Kini 45.329 Jiwa Di Penampungan

penampungan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penampungan

Berita Terkini

Warga Perbatasan India-Pakistan Skeptis Terhadap Gencatan Senjata, Masih Enggan Kembali ke Rumah

Presiden Sebut Pemerintah akan Tampung Pengungsi Rohingya, Tapi Hanya Sementara

Hindari Penumpukan Warga, Mahfud MD Cari Tempat Baru untuk Pengungsi Rohingya

Pengungsi Datang dan Pergi, Kini 45.329 Jiwa Di Penampungan

Download Aplikasi JawaPos.com