<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/webpc-passthru.jpeg" alt="Ilustrasi THR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu hal yang sangat dinanti oleh para pekerja menjelang Idul Fitri. Pada hari raya itu, kebutuhan umat muslim meningkat. Mereka membeli pakaian baru, makanan untuk jamuan, biaya pulang kampung atau alias mudik, dan keperluan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, THR dianggap sebagai solusi. Selain diatur dalam regulasi negara, THR juga dikaji dalam prespektif fiqih. Hal itu dibahas dalam laman NU Online. <h3>Ketentuan THR dalam Hukum Positif</h3> Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Pembayaran harus dilakukan maksimal tujuh hari sebelum hari raya. Pemerintah juga menegaskan dalam SE Menaker No. M/2/HK.04/III/2024 bahwa THR harus dibayar penuh tanpa dicicil. Jika terjadi keterlambatan, perusahaan dikenakan denda 5% dari total THR dan sanksi administratif, seperti teguran tertulis hingga pembekuan usaha. <h3>THR dalam Kajian Fiqih Islam</h3> Dalam perspektif fiqih Islam, THR dikategorikan sebagai hibah, hadiah, atau sedekah. Sayyid Bakri dalam I&rsquo;anatut Thalibin menjelaskan bahwa suatu pemberian dapat berupa hibah, sedekah, atau hadiah tergantung pada niat pemberiannya: وَالحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ مُلِّكَ لِأَجْلِ الِاحْتِيَاجِ أَوْ لِقَصْدِ الثَّوَابِ مَعَ صِيغَةٍ، كَانَ هِبَةً وَصَدَقَةً، وَإِنْ مُلِّكَ بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ مَعَ صِيغَةٍ، كَانَ هِبَةً وَهَدِيَّةً، وَإِنْ مُلِّكَ لَا لِأَجْلِ الثَّوَابِ وَلَا الْإِكْرَامِ بِصِيغَةٍ، كَانَ هِبَةً فَقَطْ. Artinya: "Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan membantu atau mengharap pahala dengan disertai shighat, maka itu dinamakan hibah dan sedekah. Jika diberikan dengan tujuan memuliakan disertai shighat, maka disebut hibah dan hadiah. Jika diberikan tanpa tujuan pahala atau memuliakan tetapi disertai shighat, maka itu hanya hibah." (I&rsquo;anatut Thalibin, Juz III, hal. 171) Namun, dalam konteks THR, meskipun awalnya bersifat sunnah. Ketika ada peraturan pemerintah yang mewajibkan, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam Hasyiyah 'alal Khatib: وَحَاصِلُهُ، أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوبُهُ، وَإِنْ أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ. Artinya: "Jika seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang wajib, maka kewajiban itu semakin kuat. Jika memerintahkan sesuatu yang sunah, maka menjadi wajib. Jika memerintahkan sesuatu yang mubah tetapi memiliki maslahat umum, maka menjadi wajib." (Hasyiyah Al-Bujairimi 'alal Khatib, Juz II, hal. 238) <h3>Ketentuan Haram Menunda Pembayaran THR</h3> Dalam Islam menunda pembayaran hak pekerja sangat dilarang. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ Artinya: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah) Al-Hafizh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir menegaskan bahwa menunda pembayaran gaji atau hak pekerja tanpa alasan yang jelas adalah haram: فَيَحْرُمُ مَطْلُهُ وَالتَّسْوِيفُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَالْأَمْرُ بِإِعْطَائِهِ قَبْلَ جَفَافِ عَرَقِهِ إِنَّمَا هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ عَقِبَ فَرَاغِ الْعَمَلِ إِذَا طَلَبَ وَإِنْ لَمْ يَعْرَقْ أَوْ عَرَقَ وَجَفَّ. Artinya: "Diharamkan menunda atau menangguhkan pemberian gaji padahal mampu membayarkannya sebelum keringatnya kering. Perintah ini adalah bentuk kiasan dari kewajiban menyegerakan pemberian gaji setelah pekerjaan selesai, ketika pekerja meminta meskipun keringatnya telah kering." (Faidhul Qadir, Juz I, hal. 562) Jika perusahaan mampu membayar tetapi menunda atau bahkan tidak memberikan THR, maka ini merupakan tindakan zalim. Dalam Islam, menahan hak orang lain tanpa alasan yang sah adalah bentuk kezaliman yang akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan kajian hukum positif dan fiqih Islam, menunda atau tidak memberikan THR adalah haram, karena telah menjadi kewajiban yang diatur dalam regulasi negara. Selain itu, tindakan ini tergolong zalim karena menahan hak pekerja yang seharusnya diberikan tepat waktu.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu hal yang sangat dinanti oleh para pekerja menjelang Idul Fitri.

Hukum Menunda Pembayaran THR Idul Fitri Menurut Kajian Fiqih Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/KEMNAKER-18-A-294003175.jpg" alt="Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Pos Komando (Posko) THR Lebaran 2024 pada Selasa (18/4). Dari data yang disampaikan, total aduan THR yang masuk sebanyak 1.539 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 965 perusahaan.&nbsp; Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan, jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah laporan aduan sebanyak 2.369 aduan dan perusahaan yang diadukan sebanyak 1.558 perusahaan. &ldquo;Jumlah aduan dan perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti aduan-aduan tersebut,&rdquo; kata Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis. Anwar menjelaskan, 1.539 aduan yang masuk tersebut terdiri dari aduan THR tidak dibayarkan sebanyak 929 aduan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebanyak 383 aduan, dan THR telat dibayarkan sebanyak 227 aduan. Dari sisi persebaran aduan, Provinsi DKI Jakarta paling banyak mendapatkan aduan dengan jumlah 483 aduan pada 292 perusahaan, diikuti Provinsi Jawa Barat sejumlah 285 aduan pada 168 perusahaan, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 130 aduan pada 95 perusahaan.&nbsp; "Sedangkan aduan terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada aduan sama sekali," ucapnya. Lebih lanjut, Anwar mengatakan, Posko THR 2024 juga mencatat sejumlah penurunan aduan THR pada sektor-sektor industri dibandingkan tahun 2023, di antaranya industri pengolahan yang turun dari 28,4% menjadi 15%, aktivitas keuangan dan asuransi yang turun dari 8% menjadi 4,2%, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang turun dari 7,8% menjadi 3,3%. &ldquo;Adanya penurunan aduan THR ini diharapkan menjadi indikator membaiknya kondisi bangsa ini, serta kita harapkan dapat terus terjaga trennya pada tahun-tahun berikutnya,&rdquo; katanya. Saat ini pihaknya bersama pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah juga sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR. Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 133 perusahaan. &ldquo;Saat ini sudah terdapat 133 Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP). Nantinya setelah ada LHP maka secara bertahap akan dikeluarkan Nota Pemeriksanaan I, Nota Pemeriksaan II, hingga Rekomendasi Pemberian Sanksi terhadap perusahaan,&rdquo; pungkasnya.

Jumlah aduan dan perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu.

Kemnaker Terima 1.539 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024, Turun Dibanding 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/THR-PNS-89252107.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah mengucurkan sebesar Rp 41,87 triliun untuk membayar THR PNS hingga pensiunan dari total alokasi sebesar Rp 41,87 triliun. Angka tersebut bersumber dari APBN dan APBD terhitung hingga 1-17 April 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan angka tersebut terdiri dari pembayaran THR untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat dan anggota TNI/Polri sebesar Rp 15,90 triliun atau 99,97 persen dari alokasi APBN yang disiapkan sebesar Rp 18 triliun. "Pembayaran THR Per 17 April 2024 pukul 15.00 WIB, ASN Pusat - TNI - Polri jumlah penyaluran THR Rp 15,90 triliun atau 99,97 persen untuk 2.130.870 pegawai/personil," kata Deni saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (17/4). Sementara itu, untuk realisasi pembayaran THR pensiunan sebesar Rp 11,33 triliun untuk 3.546.555 pensiunan. Angka tersebut tercatat sebesar 99,76 persen dari alokasi dana pensiunan yang disiapkan sebesar Rp 11,7 triliun. Khusus untuk ASN daerah jumlah THR yang sudah disalurkan Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 14,64 triliun untuk 2.688.208 pegawai. Adapun alokasi APBD yang disiapkan sebesar Rp 19 triliun untuk diberikan kepada ASN daerah, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN daerah. Deni memastikan, realisasi pembayaran THR yang belum mencapai 100 persen hingga H+7 lebaran ini disebabkan karena beberapa wilayah tertentu melakukan pengajuan THR tidak di Hari Raya Idul Fitri, namun untuk hari keagaaman lainnya. "Selisih prosentase belum/tidak mencapai 100 persen diantaranya karena terdapat wilayah tertentu yang pengajuan THR nya tidak di hari Raya /di hari keagamaan lain," ujarnya. Sehingga, kata Deni, dapat dipastikan realisasi pembayaran THR untuk PNS hingga Pensiunan pada momen Hari Raya Idul Fitri 2024 sudah selesai. "More and less (sedikit banyak) bisa dikatakan demikian (realisasi THR tersebut sudah selesai)," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan cair sebesar 100 persen. THR akan diberikan paling cepat H-10 jelang Lebaran Idul Fitri. "Pembayaran THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (15/3). Tak hanya PNS, Sri Mulyani membeberkan, THR juga akan diberikan kepada sejumlah pejabat negara, TNI/Polri hingga para staf khusus di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun daftar penerima THR 2024, meliputi PNS dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Wakil Menteri, Staf Khusus di lingkungan K/L, Dewan Pengawas KPK, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hakim Ad hoc. Lalu, Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Lembaga Nonstruktural (LNS), Pimpinan dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada BLU, Pimpinan dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Penyiaran Publik. Kemudian, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Serta, Aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan," ujarnya.

Kemenkeu melaporkan telah mengucurkan dana Rp 41,87 triliun untuk membayar THR PNS dan pensiunan menyabut hari raya Idul Fitri 1445H.

Realisasi Pembayaran THR Lebaran PNS hingga Pensiunan Tembus Rp 41,87 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/KEMNAKER-26-B-1393882609.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (26/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (26/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang idul fitri 1445 Hijriah, sejumlah langkah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengoptimalkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Meagamaan 2024 bagi pekerja/buruh. Menaker Ida Fauziah menjelaskan, upaya tersebut meliputi membuat press release/press conference terkait pembayaran THR, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Disnaker Provinsi dan Kabupaten/kota. Selanjutnya, menugaskan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi pekerja/buruh dan pembinaan bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR. Terakhir, melakukan pendekatan informal kepada para pengusaha melalui KADIN dan APINDO agar mendorong anggotanya melaksanakan pembayaran THR sesuai regulasi. "Selain mengoptimalkan pembayaran THR kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan Mudik Gratis Tahun 2024 bagi para pekerja," kata Ida saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (26/3/2024). Saat ini, pihaknya telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara fisik atau tatap muka, dan juga secara online. Adapun secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151. Pihaknya juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id. "Teman-teman pekerja/buruh bisa melaporkan atau mengadukan apapun terkait pembayaran THR ini kepada posko yang telah kami buat," jelasnya. Posko THR tersebut juga tersedia bagi penguasaha sehingga mereka dapat melakukan konsultasi terkait pembayaran THR tahun ini. Ia pun meminta masyarakat, pengusaha, dan pekerja/buruh untuk melaporkan ke Posko THR manakala ditemukan ada pelanggaran terkait pembayaran THR. "Dilaporkan saja, karena kalau dilaporkan itu menjadi jelas siapa yang tidak membayar THR, pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR, itu kami harapkan teman-teman pekerja memanfaatkan layanan posko THR yang sudah kami bangun," ujarnya. Hingga 26 Maret 2024 siang, Posko THR Kemnaker telah menerima 320 akses layanan berupa konsultasi terkait tata cara pembayaran THR. Posko THR Kemnaker belum menerima laporan/aduan terkait ketidakpatuhan terhadap pembayaran THR.

Selain mengoptimalkan pembayaran THR, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan menyelenggarakan Mudik Gratis 2024 bagi para pekerjanya.

Optimalisasi Pembayaran THR 2024, Menaker Lalukan Sejumlah Langkah ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/FotoJet-2-2056966666.jpg" alt="Ilustrasi uang THR./Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR./Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan saat ini mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi anggota PNS, CPNS, PPPK, dan anggota DPRD Bersama sekretariat dewan. Hal itu disampaikan oleh Imam Amrozi selaku Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lamongan. Ia mengatakan bahwa pembayaran THR sudah dialokasikan APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian ditransfer kepada daerah. Ia juga menyatakan bahwa pembayaran THR tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengganggu belanja daerah. Seperti yang tercantum dalam edaran Kementerian Keuangan, besaran pembayaran THR tahun ini sesuai dengan gaji terakhir. Sehingga untuk hitungan nilai gaji itu sudah termasuk tambahan delapan persen bagi PNS. Berbeda dengan pembayaran THR tahun 2023 lalu yang dibayarkan 50 persen, pada tahun 2024 ini pembayaran dilakukan 100 persen. Sehingga, pembayaran THR tahun ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja. Dilansir dari Radar Bojonegoro (JawaPos Group), Imam juga menjelaskan bahwa pembayaran THR disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Pembayaran juga dilakukan sesuai dengan pangkat, jabatan, dan peringkat jabatan. &ldquo;Untuk besarannya sudah diatur berdasarkan komponen yang melekat, sehingga alokasinya juga telah disiapkan dan bisa dibayarkan setelah juknis dari pusat turun,&rdquo; ujarnya. Ia berharap dengan adanya pembayaran THR secara penuh ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta menaikkan daya beli masyarakat. Sementara terkait kapan pembayaran THR ini dilakukan, ia mengatakan akan dibayarkan pada awal bulan April nanti. Pembayaran THR itu bertujuan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) terbantu dalam memenuhi kebutuhan lebaran nantinya. &ldquo;Harapannya agar para ASN nanti bisa mendukung program pemerintah dalam melakukan gerakan ayo ditumbasi produk lokal, sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh secara bersamaan,&rdquo; jelas Imam. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa momen bulan suci Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri adalah kesempatan untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Pemkab Lamongan saat ini mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 miliar untuk pembayaran THR.

Siapkan Anggaran Rp 75 M untuk Pembayaran THR, Pemkab Lamongan Sebut Tak Akan Pengaruhi Belanja Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/ida-1081858204.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Dimas Choirul/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Dimas Choirul/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">&nbsp;</div> <div class=""> <div id=":2pz" class="ii gt"> <div id=":2q0" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024 harus dilakukan paling lambat pada H-7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut juga telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kegamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014455656/sosok-mak-comblang-di-balik-hubungan-ryu-jun-yeol-dengan-han-so-hee-ternyata-rekan-dekat-keduanya">Sosok Mak Comblang di Balik Hubungan Ryu Jun Yeol dengan Han So Hee, Ternyata Rekan Dekat Keduanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida, lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Ida mengimbau setiap perusahaan untuk taat terhadap edaran tersebut. Selain itu, SE ini juga ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia agar disampaikan kepada Bupati/Walikota di wilayah atau provinsi. Hal itu untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR di wilayah masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan dikeluarkannya SE ini maka posko THR keagamaan kementerian ketenagakerjaan telah dibuka kembali teman-teman bisa kunjungi&nbsp;<a href="http://poskothr.kemenaker.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://poskothr.kemenaker.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1710846735104000&amp;usg=AOvVaw1ceUcb0SgYreWWRfNHAq7s">poskothr.kemenaker.go.id</a>," tambahnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pembagian THR Lebaran 2024 harus dilakukan paling lambat pada H-7.

THR Wajib Cair Paling Lambat H-7 Lebaran 2024, Menaker: Harus Dibayar Penuh, Tidak Boleh Dicicil

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/sandiaga-uno-THR-599730066.jpg" alt="Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan dari pemerintah dalam pembelian THR." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan dari pemerintah dalam pembelian THR.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno meminta para pengusaha hotel dan restoran untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) lebih awal kepada para pekerjanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan dari pemerintah. Dalam hal ini, akan mengikuti sebagaimana disarankan oleh Menparekraf Sandiaga Uno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas kita mengikuti pemerintah aja, pemerintah nanti mau memutuskannya seperti apa. Karena mas menteri mintanya lebih awal nanti kita mengikuti sarannya mas menteri," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hariyadi juga memastikan bahwa pembayaran THR lebih awal juga tidak akan menjadi masalah bagi para pengusaha hotel dan restoran. Pasalnya, saat ini dua sektor tersebut dinilai telah pulih dari pandemi Covid-19</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah enggak ada masalah karena teman-teman di sektor hotel dan restoran kelihatannya dari waktu ke waktu pemulihannya berjalan baik. Insya Allah kita lebih bisa mengatur cash flow-nya," jelas Hariyadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan kita pokonya lebih awal lah akan kita berikan, insya Allah bisa," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno meminta para pengusaha hotel dan restoran untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) lebih awal kepada para pekerjanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan saat menghadiri acara buka bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (14/3) yang mayoritas merupakan para pemilik hotel dan restoran di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Sandiaga juga mengaku, permintaan ini disampaikan karena dirinya mendapat titipan pesan dari para pekerja hotel terkait THR lebaran yang diharapkan cair lebih awal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ada titipan tadi dari para pekerja (hotel), Bapak Ibu sekalian, bahwa jika memungkinkan maka para pemilik hotel di sini bisa mempertimbangkan untuk membayar THR nya diawal," kata Sandiaga Uno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menambahkan, permintaan itu disampaikan dengan dasar pergerakan ekonomi RI. Utamanya pada sektor konsumsi yang mana pada momen Ramadhan seperti sekarang ini banyak kegiatan silaturahmi yang secara langsung turut menggerakan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini penting buat bergeraknya ekonomi. Ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi dan saat bulan suci Ramadhan itu, konsumsi sangat meningkat," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno meminta para pengusaha hotel dan restoran untuk membayarkan tunjangan Hari Raya (THR).

Menparekraf Sandiaga Uno Minta THR Diberikan Lebih Awal ke Pekerja, Ketua PHRI Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/webpc-passthru.jpeg" alt="Ilustrasi THR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR</figcaption>
</figure> Jelang Idul Fitri, Posko Layanan Mudik Menjamur JawaPos.com &ndash; Gegap gempita mudik tidak hanya dirasakan perantau yang akan kembali ke kampung halaman. Di daerah tujuan mudik atau yang dilewati pemudik, posko-posko untuk membantu kelancaran mudik didirikan. Salah satunya di Gombel, Semarang, yang menyediakan tenda untuk &rsquo;&rsquo;kamar&rdquo; pemudik. Wilayah Gombel yang berada di Jalan Setia Budi, Semarang, terletak di dataran tinggi. Sebagian wilayah Kota Semarang terlihat dari daerah itu. Di sana, ada satu posko yang didirikan relawan untuk membantu pemudik. Jika kebanyakan posko mudik menyediakan tenda besar untuk istirahat secara bersama-sama, di Gombel ada 10 tenda kecil untuk maksimal tiga orang dewasa. &rsquo;&rsquo;Pemudik bisa beristirahat di sini. Tendanya dibuat berhadapan agar bisa ngobrol, siapa tahu ketemu saudara baru,&rdquo; kata Koordinator Lapangan Posko Relawan Gombel Joko Purwanto kemarin (17/4). Selain tenda untuk istirahat, ada dapur umum dan bengkel. Untuk pemudik yang membutuhkan, kata Joko, relawan akan membantu. Bahkan, ada tim kesehatan dan ambulans. &rsquo;&rsquo;Di sini semua gratis,&rdquo; bebernya. Pada bagian lain, jumlah aduan macetnya pembayaran tunjangan hari raya (THR) kian bertambah. Hingga 17 April 2023, Posko THR Keagamaan 2023 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerima 2.576 konsultasi dan aduan THR. Jumlah tersebut terdiri atas 1.182 layanan konsultasi dan 1.394 layanan aduan. Untuk aduan THR, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi memerinci, jumlah tersebut terdiri atas 688 aduan THR tidak dibayarkan, 496 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 210 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 1.394 aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan. Dari sisi sebaran, DKI Jakarta masih jadi provinsi paling banyak dilaporkan soal pembayaran THR yang macet. Hingga kemarin siang, sudah 455 laporan yang masuk. Disusul Jawa Barat 322 aduan dan Jawa Tengah 147 aduan. Kemudian, Banten 120 laporan dan Jawa Timur 84 aduan. &rsquo;&rsquo;Saat ini terdapat 36 aduan yang ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan Kemenaker maupun pengawas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebelumnya, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar ragu seluruh aduan bisa ditindaklanjuti sebelum Lebaran. Mengingat, sejak awal pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk membayar THR maksimal H-7. Hal itu tentu menyulitkan pekerja yang mengalami permasalahan terkait THR-nya. Mereka hanya memiliki waktu sekejap untuk bisa melapor dan berharap bisa segera ditindaklanjuti sebelum Lebaran. (wan/idr/mia/gih/lyn/c7/oni)

Pada bagian lain, jumlah aduan macetnya pembayaran tunjangan hari raya (THR) kian bertambah. Hingga 17 April 2023, Posko THR terima aduan.

Pembayaran THR Macet, Kemenaker Terima 1.394 Aduan, Jakarta Peringkat Pertama

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/thr-15-3626830675.jpg" alt="Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke PT Dawee Printing Indonesia di Bekasi, serta Mitra 10 Percetakan Negara dan PT Dunkindo Lestari di Jakarta Pusat pada Sabtu (15/4/2023). Sidak dilakukan untuk memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2023 sesuai dengan regulasi, yaitu THR dibayarkan kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. "Tim dari pengawas ketenagakerjaan Kemnaker bersama dengan Disnaker Bekasi dan Disnaker Jakarta melakukan sidak untuk memastikan bahwa semua perusahaan compliance (patuh) terhadap regulasi THR," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang. Dirjen Haiyani mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan pada hari ini, Tim Pengawas Ketenagakerjaan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah membayarkan THR kepada para pekerjanya. "Ada yang dibayar hari ini, ada yang dibayar kemarin, bahkan sudah ada yang dibayar pada tanggal 10 (April) yang lalu. Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan THR," ucap Dirjen Haiyani. Ia mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerjanya. Sebab berdasarkan penanggalan kalender nasional, hari raya Idulfitri 2023 jatuh pada 22 April. Oleh karena itu, ia mengimbau perusahaan yang belum membayar THR agar segera membayarnya. "Hari inilah hari terakhir perusahaan wajib membayar THR pekerja/buruh," ucapnya.

Pembayaran THR Keagamaan 2023 sesuai dengan regulasi, dibayarkan kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

Kemnaker Sidak ke Perusahaan, Pastikan THR Dibayarkan ke Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/posko-THR-1710814499.jpeg" alt="Posko pengaduan THR di kantor Disperinaker di Jalan Penjaringan Asri Nomor 36 Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Posko pengaduan THR di kantor Disperinaker di Jalan Penjaringan Asri Nomor 36 Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi B Bidang Sosial DPRD Kota Surabaya siap mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang wajib diberikan pengusaha kepada para pekerja, karyawan, atau buruh, di Kota Pahlawan, Jawa Timur, menjelang Lebaran 2023. &ldquo;Kami berharap para pengusaha di Surabaya jangan sampai mengabaikan, melalaikan tugasnya dalam memberikan THR,&rdquo; kata Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono di Surabaya, Kamis (6/4). Ia mengapresiasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya yang telah membuka Posko Pengaduan Pembayaran THR sebagai itikad baik Disperinaker untuk melindungi pekerja agar mendapatkan hak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. &ldquo;Jangan sampai orang yang bekerja di Surabaya tidak mendapatkan THR karena sudah diamanatkan UU, dimana setiap pengusaha wajib memberikan hak karyawannya berupa THR,&rdquo; ujarnya. Jika memang ada pekerja, karyawan, atau buruh, yang belum menerima THR, maka segera lapor ke Disperinaker Surabaya agar bisa segera ditindaklanjuti. &ldquo;Ini menunjukkan bentuk kepedulian terhadap wong cilik yaitu pekerja. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang didambakan oleh para pekerja setelah satu tahun bekerja. Maka mereka berhak mendapatkan gaji tambahan berupa THR,&rdquo; ucapnya. Untuk itu, kata dia, Komisi D juga siap mengawal jika terjadi penyimpangan terhadap pembayaran THR. Menurutnya, THR karyawan maksimal sudah diberikan semua pada H-7 Lebaran guna memenuhi kebutuhan Lebaran seperti halnya membeli kue-kue kering, baju Lebaran, dan lainnya. &ldquo;Saya berharap langkah Disperinaker Surabaya diikuti oleh teman-teman serikat pekerja untuk mengawal THR para pekerja,&rdquo; katanya. Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini sebelumnya mengatakan pihaknya telah membuka Posko Pengaduan THR mulai Senin (3/4) dan pihaknya menyiapkan nomor hotline dan juga nomor WhatsApp. &ldquo;Jadi, kami siapkan tiga kanal aduan THR. Untuk Posko Pengaduan THR kami buka di dua tempat yaitu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dan kantor Disperinaker di Jalan Penjaringan Asri Nomor 36. Sedangkan nomor hotline dan nomor WA-nya 0882000667287,&rdquo; kata Zaini.

Untuk itu, kata dia, Komisi D juga siap mengawal jika terjadi penyimpangan terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembayaran thr

Berita Terkini