<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/ZkE5ZJZDWtivcAcFvS7L44T8M3QVI54ksFtsCq9q-746616424.jpg" alt="Aksi demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (29/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (29/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jawa Timur beserta jajarannya telah menangkap 997 orang, yang diduga melakukan kerusuhan dalam aksi demonstrasi berujung ricuh di Jatim pada akhir Agustus 2025 lalu. Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan gelombang demonstrasi di Jawa Timur terjadi di 10 daerah, termasuk di Surabaya, Sidoarjo, Malang Kota dan Kabupaten, Kediri Kota dan Kabupaten, hingga Jember. "Kami akan selalu sampaikan terkait pengembangan kasus demo anarkis yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim. Data ini (997 ditangkap), dihimpun dari 29 Agustus sampai 16 September," ujar Irjen Pol Nanang, Jumat (19/9). Dari hampir seribu orang yang diamankan, 582 orang dewasa dan 415 anak berhubungan dengan hukum (ABH). Polda Jatim dan jajarannya melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 997 orang tersebut. Hingga saat ini, total ada 682 orang yang dipulangkan. Mayoritas dari mereka adalah anak di bawah umur, sehingga diserahkan kembali ke orang tua masing-masing. Sementara 315 orang lainnya menjalani proses hukum lebih lanjut. "Dan inilah kewajiban kami, pada saat kami menangkap para pelaku ini, kemudian kami memilah-milah sehingga ada 682 orang yang kita pulangkan, mereka adalah anak dibawa umur, SMA ke bawah," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Eks Kapolda Kalimantan Timur ini mengungkapkan, gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 yang berujung ricuh di Jawa Timur, menimbulkan kerugian hingga Rp 256 miliar.&nbsp; &ldquo;Jadi untuk total kerugian yang dari pihak Pemerintah Daerah dan Polri ini lumayan, ya. Ada Rp 256 Miliar sekian, pemda sebesar Rp 214 Miliar sekian dan Polri sebesar Rp 42 Miliar sekian," papar Nanang.&nbsp; Kerugian tersebut mencakup ratusan fasilitas umum yang dirusak oleh oknum massa. Mereka melakukan tindakan pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan pos polisi, kantor polisi, hingga gedung pemerintah daerah. "Ini sangat disayangkan sekali, melihat anak-anak terlibat di peristiwa seperti ini. Saya sampaikan berbijaksanalah dalam bermedia sosial, mana yang baik dan buruk, mana yang harus diikuti, dan mana yang tidak," tegasnya. Ia memastikan Polda Jatim akan terus berupaya untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan di wilayah hukumnya. Salah satu fokusnya adalah mengungkap dalang dibalik gelombang demo ricuh di Jawa Timur. &ldquo;Kita akan mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih mengurucut kepada siapa nih, otak atau pelaku daripada peristiwa ini, supay bisa melakukan penergakkan hukum," pungkas Nanang.

Polda Jatim menangkap 997 orang terkait kerusuhan demo di Jatim dengan kerugian mencapai Rp 256 miliar.

Polda Jatim Tangkap 997 Pelaku Demo Ricuh, 682 Orang Sudah Dipulangkan

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r4:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/whT9BpIVGx4g8EbCG3eG8ni6NEr4zDG0v84fahU4-1838391145.jpg" alt="Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan, pemerintah akan memastikan seluruh proses hukum terhadap ratusan orang masih diamankan pasca kerusuhan demo di sejumlah daerah berlangsung transparan dan tetap menjamin hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Menurut Yusril, sebagian besar peserta demo yang sempat ditangkap telah dipulangkan ke rumah masing-masing. &ldquo;Sementara ini sebagian besar dari jumlah 5.444, sudah ada 4800-an sekian yang dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Tapi di antara semua mereka yang kemudian ditangkap dan ditahan itu sudah dihimpun bukti-bukti bahwa 583 orang di seluruh Indonesia itu akan diambil satu langkah hukum,&rdquo; ujarnya di Komplek Kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan usai rapat penanganan pasca demo bersama instansi lainnya, Senin (8/9).&nbsp; Yusril menambahkan, proses serupa juga akan berlaku untuk mereka yang ditahan di Jakarta. &ldquo;Begitu juga mereka yang ditahan di Jakarta itu juga akan diambil langkah-langkah hukum yang sudah cukup bukti-buktinya dan tinggal menunggu waktu kapan kasusnya itu akan dilimpahkan ke pengadilan,&rdquo; katanya.&nbsp; Dia juga membuka peluang, dari ratusan yang masih diamankan bisa dipulangkan, tergantung dari alat bukti yang dimiliki penyidik.&nbsp; Dia menekankan, pemerintah memastikan perlindungan penuh terhadap hak-hak tahanan. &ldquo;Kami sebagai kementerian koordinator yang menangani bidang hukum dan HAM juga akan memastikan bahwa hak-hak dari mereka yang dilanjutkan perkaranya itu akan dijamin dan dilindungi dan juga kami akan pastikan apakah mereka didampingi oleh advokat di depan penasihat hukum atau tidak. Kalau tidak maka negara wajib untuk menyediakan pendampingan gratis kepada mereka,&rdquo; jelas Yusril. Selain itu, Yusrli menegaskan, standar pemenuhan hak tahanan harus dijaga. Kementeriannya dan lainnya terus melakukan pemantauan terhadap proses tersebut. &ldquo;Begitu juga selama mereka ditahan apakah hak-hak mereka, HAM mereka dipenuhi atau tidak, apakah mereka cukup diberikan cukup makan 3 kali sehari, apakah mereka itu orang tahanan yang manusiawi dan sebagainya itu kami harus memastikan hal itu. Jadi seluruh hak-hak mereka itu akan dilindungi, dijamin dan proses hukum itu kami jamin akan berjalan fair,&rdquo; ucapnya. Yusril juga menekankan soal keterbukaan proses hukum agar masyarakat bisa mengawasi profesionalisme aparat. &ldquo;Tadi juga sudah diputuskan dalam rapat bahwa keterbukaan dalam transparansi dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka yang ditahan ini tidak hanya terhadap kasus Pedro ini saja yang sudah terbuka dan masyarakat sudah menyaksikan bahwa sangat transparan, tapi rapat ini telah memutuskan terhadap semua mereka yang ditahan dan kemudian dilakukan penyidikan itu akan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat akan melihat, " papar dia.&nbsp; Lebih jauh, Yusril menegaskan, langkah hukum yang diambil negara bukanlah bentuk kezaliman, melainkan penegakan hukum yang adil. &ldquo;Kami tidak ingin terjadi kezaliman kepada warga masyarakat, kepada rakyat kita sendiri. Tapi kalau rakyat itu diduga melakukan satu tindak pidana negara berhak mengambil langkah hukum terhadap mereka. Itu bukan kezaliman, tapi menegakkan hukum. Tapi hak-hak mereka, hak-hak asasi mereka, kemudian juga prosedur hukum yang harus dilakukan itu betul-betul dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain itu, dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dari pihak aparat Kepolisian dalam penanganan demo. Senada, terrkait dengan anggota brimob pelaku pelindasan driver ojol menggunakan mobil Rantis, tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana.&nbsp; Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, dari total 5.444 orang yang diamankan pasca kerusuhan demo di sejumlah daerah, sebagian besar telah dipulangkan. &ldquo;Perlu saya sampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, dari 5.444 yang diamankan, 4.800 di antaranya sudah dipulangkan, jadi tinggal 583 yang saat ini yang dalam proses baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya,&rdquo; ujar Dedi. Dedi menjelaskan, ratusan yang diamankam tersebut tengah dikaji secara mendalam oleh penyidik. &ldquo;Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik dan juga dari Polri, dari Bareskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut sedang dilakukan kajian dan analisa secara mendalam, siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya dan siapa yang menjadi operator lapangannya," kata Dedi. Dia juga menekankan pentingnya pembedaan penanganan antara orang dewasa dan anak-anak. &ldquo;Dari 583 itu dipilah-pilah mana dewasa mana anak. Yang anak itu menjadi hal yang penting, apakah itu harus segera dilakukan restoratif justice itu nanti assessment dari penyidik dan juga komunikasi dengan Komnas HAM, Komnas Anak, dan KPAI, itu terus kami komunikasikan,&rdquo; papar dia.&nbsp; Dia memastikan Polri membuka ruang komunikasi dengan berbagai lembaga independen untuk menjamin transparansi penanganan perkara ini.&nbsp; <h3> Desakan Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta</h3> Yusril juga merespon desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan demonstrasi di DPR RI dan beberapa daerah. Menurut Yusril, pemerintah sejauh ini menilai penanganan kasus sudah berjalan melalui mekanisme lembaga resmi yang ada. &ldquo;Sampai hari ini kita menyerahkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada. Artinya langkah-langkahnya itu kan sudah lebih konkret dilakukan,&rdquo; ujarnya. Dia menegaskan, pemerintah mendorong aparat penegak hukum dan lembaga terkait bekerja sesuai kewenangan masing-masing. &ldquo;Jadi sementara ini pemerintah mendorong supaya Polisi bekerja, kemudian Komnas HAM juga bekerja, lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban juga bekerja,&rdquo; kata Yusril. Yusril memastikan, proses hukum tetap berada dalam koridor aturan. &ldquo;Dan kita memastikan di lapangan bahwa langkah-langkah hukum telah dilakukan dan on the track. Sesuai dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan HAM,&rdquo; ucapnya. Terkait Komnas HAM, Yusril menilai lembaga independen itu berhak memberikan pandangan maupun melakukan penyelidikan. &ldquo;Bahwa Komnas mungkin punya pendapat, punya saran lain kepada pemerintah, ya kita tentu menghormati Komnas HAM sebagai satu lembaga negara independen untuk juga melakukan penyelidikan,&rdquo; jelasnya. Yusril mengungkapkan pihaknya mendapat laporan bahwa penyelidikan oleh Komnas HAM masih berlangsung. Karena itu, dirinya menilai, belum diperlukan pembentukan tim investigasi baru di luar mekanisme yang ada. &ldquo;Jadi kalau pemerintah kiranya cukup melihat bahwa dengan perangkat-perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang pun, kalau kasus ini bisa kita selesaikan,&rdquo; pungkas Yusril. </div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Yusril pastikan proses hukum pasca kerusuhan demo berlangsung transparan dan jamin hak-hak dasar warga negara.

Penanganan Demo Ricuh Dilakukan Transparan, 583 Orang Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62887_81949_15034_32930_Polisi-Jawapos.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus kericuhan saat demo 4 November lalu.&nbsp; Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Ismail Ibrahim pada Senin (7/11) malam ditangkap karena diduga melakukan aksi anarkis saat demonstrasi di depan Istana Merdeka.&nbsp; Dia ditangkap di sebuah rumah di Jalan Attahiriyah 2, Pejaten Barat, Jakarta Selatan oleh jajaran Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya. &quot;Dia kami tangkap tanpa perlawanan, ikut melakukan penyerangan melempari petugas bersama teman-temannya,&quot; kata Hendy saat dikonfirmasi, Selasa (8/11/2016). Hendy menambahkan, Ibrahim diamankan di sebuah rumah berlantai dua yang merupakan kediaman anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Basri Salama. &quot;Dia di rumah Basri lantaran masih satu kampung halaman,&quot; beber Hendy. Lebih jauh Hendy menjelaskan, mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi di Jakarta Selatan itu, bukan seorang diri yang diamankan. Sebab, &nbsp;masih ada tiga orang lain yang turut diamankan dalam kasus ricuh 4 November lalu. &quot;Kami masih mengejar pelaku perusuh lainnya,&quot; tukasnya.(elf/JPG)

Polda Tangkap Lagi Aktor Kericuhan Demo 4 November, Ini Identitasnya