<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT KPK di Jateng. Simak profil, karier, dan dugaan korupsi yang menyeret anak pedangdut senior ini

Bintang Pradewo

Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Anak Pedangdut Senior yang Terjaring OTT KPK

KPK lakukan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi. Simak perkembangan terbaru dan status penanganan kasus ini.

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-154128-3943059900.jpg" alt="BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pekerja yang di-PHK tetap mendapat jaminan kesehatan dalam jangka waktu tertentu. Itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 pengganti Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Meski begitu, aturan baru tersebut dinilai masih setengah-setengah dalam berpihak kepada masyarakat. Pada pasal 27 ayat 1, misalnya, dinyatakan bahwa peserta penerima upah (PPU) yang telah di-PHK tetap memperoleh jaminan kesehatan maksimal selama enam bulan. Ia juga tidak membayar iuran. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, aturan tersebut tidak terperinci dan bisa menyusahkan pekerja yang sudah di-PHK. Dia mengaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. &rdquo;Dalam aturan ini ada beberapa jenis PHK,&rdquo; ungkap Timboel kemarin (13/5). Menurut dia, aturan anyar tersebut belum menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebab, ada berbagai jenis pemutusan hubungan kerja. Contohnya, resign, pensiun, atau meninggal. Belum lagi mereka yang dirumahkan tanpa upah. &rdquo;Di aturan baru ini tidak disebutkan secara eksplisit. Misal ketika meninggal dunia, ahli warisnya ini apakah mendapat layanan kesehatan selama enam bulan?&rdquo; katanya. Lalu, pada pasal 27 ayat 3a dinyatakan bahwa pemberi kerja atau perusahaan wajib membiayai iuran dan tunggakan jika masih ada perselisihan PHK. Itu sesuai juga dengan PP 35/2021 karena pengusaha wajib membayar upah. &rdquo;Pasal ini bagus, tapi bagaimana BPJS Kesehatan mengawal? Khawatir tidak jalan,&rdquo; katanya. Timboel khawatir, ketika dalam proses perselisihan, lalu perusahaan tidak membayarkan iuran, pekerja otomatis tidak aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal itulah yang harus dipastikan BPJS Kesehatan. Apabila nanti sistem tersebut tidak jalan dan PPU tidak mendapatkan layanan kesehatan, akan timbul perselisihan baru. Padahal, bisa saja pekerja sedang fokus pada perselisihan hubungan industrial tentang PHK yang diterima. &rdquo;Artinya, pekerja berada di posisi yang tidak diuntungkan,&rdquo; ungkapnya. Selanjutnya, pada pasal 64 ayat 1 disebutkan bahwa BPJS Kesehatan akan memberikan kompensasi yang salah satunya adalah biaya kesehatan kepada peserta jika di daerahnya tidak terdapat fasilitas kesehatan. Timboel pesimistis dengan aturan itu. Menurut dia, aturan tersebut sudah lama tapi mandul. &rdquo;Selama ini tidak berjalan karena dianggap seluruh wilayah Republik Indonesia ini memiliki faskes yang kerja sama dan dianggap layak. Terutama puskesmas yang wajib kerja sama,&rdquo; bebernya. Sementara itu, berdasar keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, aturan baru itu tidak berlaku untuk semua jenis PHK sesuai dengan PP 35/2021. Dia menyatakan, pada Perpres 59/2024 Pasal 27 Ayat (3) dipertegas dalam hal perselisihan PHK masih dalam proses penyelesaian. &rdquo;Pemberi kerja dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai adanya putusan PHK yang berkekuatan hukum tetap,&rdquo; ujarnya. Begitu pula ketika pemberi kerja tidak membayar iuran dan akhirnya muncul denda, yang membayar denda itu adalah pemberi kerja. Dihubungi terpisah, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti tidak memberikan langkah konkret untuk memastikan pemberi kerja membayar iuran pekerjanya yang di-PHK. &rdquo;Akan kerja sama dengan pihak terkait,&rdquo; kata Ali ketika ditanya langkah untuk memastikan perusahaan tetap membayar iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Rizzky menyatakan bahwa BPJS Kesehatan telah berupaya meningkatkan kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan di pelosok. Salah satunya, saat ini BPJS Kesehatan sudah mengimplementasikan kompensasi bagi daerah belum terdapat fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS) dan diprioritaskan dalam bentuk kompensasi kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), kerja sama dengan fasilitas kesehatan bergerak seperti RS kapal, dan pengiriman tenaga kesehatan. &rdquo;Selanjutnya, bagi FKTP yang ditetapkan sebagai FKTP terpencil, BPJS Kesehatan membayar dengan kapitasi khusus yang bertujuan menjangkau peserta di wilayah terpencil yang tergolong sulit secara akses geografis,&rdquo; ujarnya. Dana diberikan kepada tenaga kesehatan agar semangat ditempatkan di wilayah terpencil. (lyn/c7/fal)

Peserta penerima upah (PPU) yang telah di-PHK tetap memperoleh jaminan kesehatan maksimal selama enam bulan. Ia juga tidak membayar iuran.

Aturan Baru dalam Perpres Jaminan Kesehatan, Pekerja Kena PHK Tetap Dijamin Selama Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Demo-Buruh-Tuntut-Permenaker-JHT-Dicabut-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gencarnya sorotan terhadap peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) tentang jaminan hari tua (JHT) akhirnya disikapi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta permenaker tersebut direvisi. Teknis revisi diserahkan kepada Kemenaker. Yang jelas, Jokowi ingin pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa langsung menarik dana tersebut.  Sikap Jokowi itu disampaikan Mensesneg Pratikno secara virtual tadi malam (21/2). Mantan rektor UGM Jogjakarta tersebut menyatakan, presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja. ”Beliau (Presiden Joko Widodo, Red) memahami keberatan para pekerja terhadap peraturan Menaker tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT,” kata Pratikno.  Dia mengatakan, kemarin (21/2) pagi presiden memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Dalam pertemuan itu, Jokowi memerintahkan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanakan serta dipermudah. ”Agar dana JHT itu bisa diambil individu pekerja yang sedang menghadapi masa sulit sekarang ini. Terutama yang menghadapi PHK,” jelas Pratikno. Teknisnya bakal diatur lebih lanjut. Bisa melalui revisi permenaker atau regulasi lainnya.  Pratikno menyampaikan, Jokowi mengajak para pekerja untuk mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. Hal itu bisa menarik investor serta membuka lapangan pekerjaan berkualitas secara lebih luas.  Sebelumnya, keluarnya Permenaker 2/2022 memicu polemik di masyarakat. Sebab, di dalam aturan baru itu, uang JHT baru bisa diambil saat pekerja berusia 56 tahun. Berbeda dengan aturan sebelumnya, dana JHT bisa diambil ketika pekerja berhenti bekerja. Aturan itu dinilai tidak berpihak kepada pekerja yang banyak terkena PHK di masa pandemi ini. Pemerintah sempat berkilah pekerja yang terkena PHK bakal mendapatkan uang dari program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).  Dalam kesempatan lain, Jokowi direncanakan meluncurkan program JKP hari ini (22/2). Keterangan itu disampaikan Masduki Baidlowi, juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia mengatakan, pada dasarnya, program JKP adalah penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. ”Iuran JKP disubsidi pemerintah,” terangnya.  Dengan begitu, pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK tidak dibebani iuran baru. Peserta BPJAMSOSTEK otomatis menjadi peserta program JKP. Masduki menyatakan, JKP itu menjadi solusi bagi pekerja yang terkena PHK dan belum bisa mencairkan JHT.

Aturan JHT Harus Mempermudah Pencairan untuk Pekerja yang Kena PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tkidepo650-1.jpg" alt="Ilustrasi pekerja migran Indonesia asal NTB dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja migran Indonesia asal NTB dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak Covid-19 kepada para pekerja semakin meluas. Tak jarang para akhirnya pekerja di rumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahkan jumlahnya mencapai 2 jutaan orang.  Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 2.084.593 pekerja. Baik dari sektor formal dan informal, yang berasal dari 116.370 perusahaan.  "Rinciannya jumlah perusahaan dan pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Sedangkan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 241.431 orang pekerja dari 41.236 perusahaan," tutur Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui siaran tertulis, Jumat (1/5).  "Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31. 444 perusahaan atau UMKM," sambungnya.  Ia pun memperingatkan kepada dunia usaha agar keputusan PHK menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Dalam arti, perusahaan harus bisa mengoptimalkan langkah lainnya sebelum mem-PHK.  "PHK itu langkah pamungkas, langkah terpaksa ketika langkah lain tak mungkin lagi. Tapi kalau masih mungkin meniadakan lembur, mengurangi shift dan jam kerja, merumahkan bergilir dengan separuh gaji, ya dicoba dululah langkah itu," tuturnya.  Tapi, kendati harus mem-PHK, Ida mengimbau agar para pengusaha mengajak kembali mereka bekerja pada saat pandemi Covid-19 berakhir. "Jangan lupa, kalau bisnis sudah jalan lagi, sudah ada rejeki, anak-anak yang di PHK harus jadi prioritas, dipanggil lagi. Kan sudah saling kenal. Tidak usah men-training lagi. Sudah seperti keluarga saja selama ini," jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

Kemenaker: 2 Jutaan Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Covid-19

pekerja kena phk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pekerja kena phk

Berita Terkini

Aturan Baru dalam Perpres Jaminan Kesehatan, Pekerja Kena PHK Tetap Dijamin Selama Enam Bulan

Aturan JHT Harus Mempermudah Pencairan untuk Pekerja yang Kena PHK

Kemenaker: 2 Jutaan Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com