<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/SmartSelect_20250310_171229_TikTok-481972357.jpg" alt="Bu Guru Salsa saat melakukan live streaming di TikTok sambil bermain Mobile Legend. (Tangkapan layan akun TikTok @sissalsaa)." width="100%">
<figcaption>Bu Guru Salsa saat melakukan live streaming di TikTok sambil bermain Mobile Legend. (Tangkapan layan akun TikTok @sissalsaa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru honorer di Jember, Bu Salsa, akhirnya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian terkait penyebaran video asusila yang sempat menghebohkan publik. Kedatangannya ini menjadi sorotan setelah namanya viral di media sosial. Didampingi sang suami, Luqman Hakim, Bu Salsa hadir di Mapolres Jember pada Minggu, 2 Maret 2025. Kedatangannya tersebut hanya berselang dua hari setelah dirinya melangsungkan akad nikah. Mereka tiba sekitar pukul 12.00 WIB dan langsung menuju ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menjalani pemeriksaan. Bu Salsa, yang diketahui lahir pada tahun 2002, menjalani pemeriksaan selama empat jam sebelum akhirnya meninggalkan kantor polisi. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang telah memeriksa Bu Salsa dan mengapresiasi sikap kooperatif yang ia tunjukkan selama proses berlangsung. "Iya benar, Bu Salsa telah memberikan keterangan kepada kami dan bersikap kooperatif," ujar AKP Angga dilansir dari Radar Jember (Jawa Pos Group). Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa ada delapan video yang direkam sendiri oleh Bu Salsa menggunakan ponsel pribadinya. Video-video tersebut dikirimkan secara terpotong-potong kepada pacar online-nya karena adanya batasan durasi pengiriman di aplikasi yang mereka gunakan. Namun, tak disangka, video tersebut akhirnya tersebar dan bahkan diperjualbelikan di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral. Bu Salsa sendiri mengaku tidak mengetahui bagaimana video tersebut bisa menyebar luas. Ia pun merasa kaget ketika mengetahui konten pribadinya beredar dan menjadi konsumsi publik. Selain membahas soal kasus ini, terungkap pula latar belakang pendidikan dan profesi Bu Salsa. Sebelumnya, ia pernah diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), tetapi tidak melanjutkan pendidikannya. Setelah itu, ia memutuskan untuk mendaftar kembali di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Terbuka. Seiring menjalani kuliah, Bu Salsa juga magang sebagai guru di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Meski statusnya hanya sebagai guru honorer, ia tetap menjalankan tugas mengajar dengan menerima gaji sebesar Rp 300 ribu per bulan. Kehidupan pribadi Bu Salsa juga sempat menjadi perhatian publik. Meski berasal dari keluarga berkecukupan, ia memilih untuk tetap bekerja sebagai guru. Ayahnya diketahui memiliki usaha rental mobil dan bisnis jual beli sparepart motor bekas, sedangkan ibunya menjabat sebagai kepala sekolah. Setelah kasus ini mencuat, Bu Salsa sempat muncul di akun TikTok miliknya, @sissalsaa, untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Ia mengungkapkan penyesalannya atas insiden tersebut. Namun, perhatian publik kembali tertuju padanya ketika pada Minggu, 9 Maret 2025, Bu Salsa melakukan siaran langsung di TikTok sambil bermain Mobile Legends. Dalam siaran itu, ia terlihat bersama seorang pria berkaos kuning. Live tersebut menarik lebih dari 10.000 penonton dan dibagikan hingga 2.800 kali. Tak hanya viral di TikTok, siaran langsung Bu Salsa juga ramai diperbincangkan di berbagai grup WhatsApp. Banyak yang membagikan tautan siaran tersebut hingga akhirnya Bu Salsa memutuskan untuk mengakhiri siarannya lebih awal. Kasus penyebaran video ini masih terus menjadi perhatian publik. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan akan terus melakukan penyelidikan lebih mendalam guna mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran konten pribadi Bu Salsa.

Bu Salsa, guru honorer di Jember, memenuhi panggilan polisi terkait kasus video asusila viral. Simak kronologi dan fakta terbarunya.

Bu Guru Salsa Kembali Viral, Usai Penuhi Panggilan Polisi Muncul Live di TikTok, Disorot Warganet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/Screenshot_20230925_122258_Google-News-3506626115.jpg" alt="Akhirnya, Siskaeee penuhi panggilan polisi setelah dua kali mangkir." width="100%">
<figcaption>Akhirnya, Siskaeee penuhi panggilan polisi setelah dua kali mangkir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah dua kali mangkir dari panggilan polisi, Fransisca Candra Novitasari alias Siskaeee akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (25/9). Sebagai salah satu pemeran dari kasus film dewasa, Siskaeee akan dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Siskaeee ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya dua kali absen memenuhi panggilan penyidik. Dirinya hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dari kasus rumah produksi film dewasa. Saat tiba di Polda Metro Jaya, Siskaeee sempat memberikan keterangannya pada awak media. "Oh iya aku dari Kamboja kemarin. Banyak kerjaan live perform gitu sih sama karaokean,&rdquo; kata Siskaeee kepada pewarta di Polda Metro Jaya seperti dikutip JawaPos.com dari Antara. Siskaeee datang memenuhi panggilan polisi hanya ditemani saudara dan sahabatnya tanpa didampingi kuasa hukum. Perempuan yang sempat membintangi film Kramat Tunggak itu mengaku siap diperiksa oleh pihak kepolisian dengan membawa sejumlah barang bukti. Sementara perihal barang bukti yang ia bawa, Siskaeee enggan memberikan komentar. Namun dirinya hanya menjelaskan hanya terlibat dalam satu judul film. "Sorry belum bisa saya explain sekarang mungkin nanti setelah pemeriksaan baru aku bisa share ke teman-teman media semua,&rdquo; ujar Siskaeee. Siskaeee merupakan salah satu dari enam belas pemeran yang terseret kasus film dewasa garapan sutradara Irwansyah. Kasus ini terkuak setelah terjadi penangkapan dua orang yang diduga sebagai sutradara sekaligus pemilik website Kelas Bintang dan satu orang kameramen di rumah produksi Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (31/7). Hal ini bermula saat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) mendapati website bernama 'Kelas Bintang' yang berisi berbagai film dewasa. Hingga kini kasus produksi film dewasa itu terus bergulir dan sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan, termasuk Siskaee.

Siskaeee merupakan salah satu dari enam belas pemeran yang terseret kasus film dewasa garapan sutradara Irwansyah.

Dua Kali Mangkir Panggilan Polisi, Siskaeee Akhirnya Jalani Pemeriksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ketua-umum-ipw-sugeng-teguh-santoso-antara.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/Laily Rahmawaty." width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/Laily Rahmawaty.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengakui, kembali mendapatkan surat panggilan saksi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi bekas Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan, dalam kasus tindak pidana izin usaha pertambangan (IUP).  Sugeng menyebut, sudah merupakan tugasnya memberikan kritik terhadap kinerja Polri. Mengingat, IPW sangat konsen dengan tugas-tugas Polri.  "IPW sebagai organisasi yang memberikan masukan hingga kritik terhadap kinerja Polri agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya ketidakprofesionalan, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik oleh Dirkrimsus Polda Sulsel maka saya jelas tidak akan memenuhi panggilan kedua, meski surat panggilan tersebut ada," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (12/3).  Sugeng mengungkapkan, pemanggilan dirinya terkait kasus PT CLM merupakan tindakan penyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, merupakan hal wajar apabila Polri dikritik.  "Tindakan Dirkrimsus Polda Sulsel yang diduga mengkriminalisasi Helmut serta melakukan pemanggilan terhadap saya karena mengkritisi kinerja penyidikan yang tidak sesuai SOP," ungkap Sugeng.  Terlebih, kata Sugeng, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan agar para penegak hukum membuat suasa tenang, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang stabil.  "Para penegak hukum seperti kepolisian dalam menangani kasus secara baik tanpa menimbulkan kegaduhan," papar Sugeng.  Sebagaimana diketahui, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dipanggil oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan sebagai saksi dalam perkara mantan Dirut PT CLM Helmut Hermawan. Sebelumnya Sugeng menemani panggilan dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.  Helmut Hermawan sebelumnya diamankan Polda Sulsel, pada Rabu (22/2) lalu. Polisi khawatir, Helmut melarikan diri dalam perkara dugaan tindak pidana pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Ketua IPW Tegaskan Tak Akan Penuhi Panggilan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, <a href="https://www.jawapos.com/tag/anies-baswedan/">Anies Baswedan</a> memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya. Dia akan diperiksa terkait kerumuman massa dalam acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), <a href="https://www.jawapos.com/tag/rizieq-shihab/">Rizieq Shihab</a>.  "Saya menerima undangan klarifikasi tertanggal 15 November 2020 yang saya terima kemarin 16 November sampai di kantor pukul 14.00 WIB siang, mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 pukul 10.00 WIB," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/16/11/2020/imbas-kerumunan-di-rumah-rizieq-anies-baswedan-akan-diperiksa-polisi/">Imbas Kerumunan di Rumah Rizieq, Anies Baswedan Akan Diperiksa Polisi</a></li> </ul> Menghormati panggilan tersebut, Anies pun memutuskan hadir. "Jadi hari ini saya datang sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda. Itu saja," imbuhnya.  Selain Anies, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara juga hadir dalam panggilan ini. Saat ini keduanya sudah masuk ruang penyidik.  Sebelumnya, setelah pencopotan 2 Kapolda, Polri juga berencana memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan dalam acara Rizieq Shihab. Argo mengatakan, surat panggilan dilayangkan penyidik untuk seluruh komponen dari tingkat RT/RW hingga Gubernur.  "Tindak lanjut penyidik dalam perkara protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri HRS, jadi penyidik sudah mengirimlan surat klarifikasi," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11).  "(Surat klarifikasi) kepada anggota Binmas yang bertugas di protokol kesehatan kepada RT/RW, Linmas, lurah, camat, wali kota Jakpus, KUA, Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI, Gubernur DKI, dan kemudian beberapa tamu yang hadir," imbuhnya.  Pemeriksaan ini berdasarkan Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pasal itu berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rQrxqEwms0k

Anies Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Hadi-Pranoto.jpg" alt="Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)" width="100%">
<figcaption>Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hadi Pranoto dua kali gagal diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Polisi meminta agar Hadi kooperatif menjalani proses hukum.  "Kita mengharapkan yang bersangkutan ini bisa hadir, yang bersangkutan HP (Hadi Pranoto) ini mudah-mudahan sehat, segera sehat dan kita mengharapkan segera hadir pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Sabtu (29/8). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/08/2020/hadi-pranoto-ngaku-sakit-waktu-diperiksa-dokter-ternyata-sehat-tuh/">Hadi Pranoto Ngaku Sakit, Waktu Diperiksa Dokter Ternyata Sehat</a></li> </ul> Yusri mengatakan, Hadi akan dijemput paksa oleh penyidik apabila tidak menunjukan sikap kooperatif. Mengingat sebelumnya dia batal diperiksa setelah mengaku sakit, padahal hasil pemeriksaan Biddokes Polda Metro Jaya menunjukan hasil sebaliknya.  "Enggak ada pemanggilan ketiga. Ketiga itu menurut KUHP sudah langsung izin membawa," tegas Yusri.  Seperti diketahui, musisi Anji selaku pemilik akun Dunia Manji dan Hadi Pranoto resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/4358/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 3 Agustus 2020.  “Sudah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul 18.30 WIB. Ini terlapornya disebut di sini jelas ada nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian di interview sebagai narsum di acara itu. Kemudian yang kedua ada pemilik akun YouTube @Duniamanji,” terang Muannas Alaidid usai membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, Senin (3/8) lalu.  Keduanya dilaporkan dengan pasal menyebarkan berita bohong Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.  Muannas melaporkan kasus ini dengan membawa serta transkrip wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang sempat diunggah di YouTube dengan durasi kurang lebih setengah jam. Dia menilai pernyataan Hadi sangat berbahaya apabila pernyataannya yang mengklaim telah menemukan obat penangkal Covid-19 ternyata tidak benar. Namun apabila terbukti benar, dia berpandangan harus diapresiasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M5qjYuEwjWY

Jika Tak Mau Dijemput Paksa, Hadi Pranoto Diminta Kooperatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-saksi-kasus-ratna-sarumpaet-nanik-penuhi-panggilan-penyidik_m_.jpg" alt="Nanik S Desyang penuhi panggilan Polda Metro Jaya jadi saksi kasus Ratna Sarumpaet" width="100%">
<figcaption>Nanik S Desyang penuhi panggilan Polda Metro Jaya jadi saksi kasus Ratna Sarumpaet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang diperiksa oleh tim penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya, Senin (15/10). Nanik memenuhi panggilan penyidik sebagai salah satu saksi kasus penyebaran berita bohong penganiayaan dengan tersengka Ratna Sarumpaet. Kedatangan Nanik ke ruangan penyidik didampingi oleh empat orang pengacara dan sejumlah rekan ibu-ibu dari tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Kanit I Jatanras, AKP Nico Purba membenarkan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan. Nanik diberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kasus hukum Ratna Sarumpaet. "Ya, pemeriksaan (Nanik) sedang berlangsung. Dia datang ditemani beberapa orang," katanya saat dikonfirmasi, Senin (15/10). Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Nanik merupakan satu dari pimpinan tim pemenangan kubu Prabowo-Sandi. Diketahui, keterlibatan Nanik sebagai saksi kasus Ratna Sarumpaet karena berperan menyebarkan pesan foto penganiayaan fiktif wajah lebam Ratna Sarumpaet kepada Prabowo. "Ya, Bu Nanik ini perannya menyebarkan foto wajah lebam kepada Pak Prabowo. Dia diperiksa hari ini," kata&nbsp;Argo. Sementara itu Ratna Sarumpaet sudah ditahan sejak Jumat (5/10) malam lalu. Atas perbuatannya membuat dan menyebarkan drama kebohongan penganiayaan, Ratna dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (ITE). Selama Ratna mendekam di rumah tahanan Ditkrimum Polda Metro Jaya, tim penyidik memeriksa sejumlah nama tokoh menjadi saksi, yakni Presiden KSPI Said Iqbal, mantan Ketua MPR RI Amien Rais, dan Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro.

Jadi Saksi Kasus Ratna Sarumpaet, Nanik Penuhi Panggilan Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/lihat-nih-dandanan-nikita-mirzani-ketika-penuhi-panggilan-polisi_m_163768.jpeg" alt="Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya jalan menuju ruang penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Jumat (10/10)." width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya jalan menuju ruang penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Jumat (10/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Artis seksi Nikita Mirzani mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.45 WIB. Nikita bermaksud memenuhi panggilan polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial. <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/20/163732/kasus-cuitan-tentang-panglima-tni-ponsel-nikita-mirzani-diperiksa" target="_blank">Nikita Mirzani</a> datang didampingi dua pengacaranya, yakni Muannas Al Aidid dan Aulia Fahmi. Dia mengenakan celana berwarna putih dan baju biru keluar. Ketika keluar dari mobilnya, dia langsung bergegas memasuki ruang penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanpa banyak bicara. Nikita juga menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera awak media yang telah menunggu sebelumnya. Ketika wartawan menanyakan muka Nikita ditutupi seperti tersangka, Nikita menjawab "(bukan tsk tapi) PSK booo," kata Nikita Mirzani saat memasuki ruang penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (20/10). Diketahui, penyidik memanggil Nikita Mirzani untuk meminta keterangannya sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial. Sebelumnya pada Senin (9/10) lalu, Nikita Mirzani melaporkan akun Instagram @PKI_terkutuk65, pemilik akun Facebook Aria Dwiyatmo, Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Komunis (Gepak) Rahmat Himran, Aliansi Advokat Islam NKRI, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Muda Sam Aliano. Nikita Mirzani tidak terima dengan para terlapor karena dituding menghina Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melalui media sosial Twitter. Nikita mengaku tidak merasa berkicau di Twitter berbau hinaan kepada Panglima Gatot, yang kemudian mendadak ramai tersebut. Berkaitan dengan laporan Nikita Mirzani itu, para terlapor diduga melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1, Pasal 29 Jo Pasal 46 ayat 3, Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lihat Nih Dandanan Nikita Mirzani ketika Penuhi Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/manajer-allianz-indonesia-mangkir-lagi-dari-panggilan-polisi_m_162085.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yuliana Firmansyah, mantan Manajer Klaim Allianz Life Indonesia kembali mangkir dari pemeriksaan polisi. Kemangkiran itu saat dia dipanggil sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana perlindungan konsumen. "Memang agenda kan hari ini untuk memeriksa ibu Yuliana. Tetapi dari lawyernya tadi menyampaikan ke penyidik bahwa hari ini tidak bisa hadir," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/10). Menurut Argo, tersangka pidana perlindungan konsumen itu seharusnya diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada hari ini. Hanya saja ia berhalangan hadir. Melalui kuasa hukumnya, Yuliana meminta penyidik Ditreskrimsus untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan. Rencananya yang bersangkutan dijadwalkan untuk diperiksa Selasa (17/10) pekan depan. Argo menyebut, Yuliana tidak bisa hadir pemeriksaan penyidik karena dia memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga dia pun mangkir dari pemanggila. "Karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan," ucap Argo. Sebelumnya Yuliana sudah pernah mangkir dalam pemeriksaan pada Rabu (4/10) lalu. Ketika itu dia beralasan karena masih mempersiapkan diri dan bukti-bukti sebelum diperiksa penyidik terkait kasus yang merugikan itu. Diketahui, dalam kasus ini terdapat dua tersangka, yakni mantan petinggi PT Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan dr. Yuliana Firmansyah. Mereka diduga mempersulit nasabah yang ingin mengklaim asuransinya, meminta persyaratan yang tidak mungkin bisa dipenuhi nasabah saat akan mengklaim asuransinya. Persyaratan yang diminta perusahaan asuransi, yakni rekam medis lengkap dari rumah sakit. Padahal, biasanya untuk mengklaim asuransi hanya dibutuhkan resume medis dari rumah sakit tempat nasabah dirawat. Adapun korban yang telah melaporkan hal itu ke polisi adalah Irfanius Al Gadri dan Indah Goena Nanda. Laporan yang dibuat keduanya tertera dalam laporan polisi bernomor LP/1645/IV/2017/PMJ dan LP/1932/IV/2017/PMJ. Polisi menjerat kedua tersangka dengan Pasal 8 ayat 1 huruf (F), Pasal 10 huruf (C), dan Pasal 18 juncto Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 63 huruf (F) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Manajer Allianz Indonesia Mangkir Lagi Dari Panggilan Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panggilan polisi

Berita Terkini