<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kendaraan-sitaan-ASABRI-Antara.jpg" alt="Petugas memasang penutup di dekat kendaraan sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di Kantor Pusat Asabri, Cawang, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang penutup di dekat kendaraan sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di Kantor Pusat Asabri, Cawang, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero), Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, akan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara dugaan korupsi PT Asabri ke Mahkamah Agung (MA) melalui&nbsp;Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Kamis (15/10). Rencananya, Deolipa bakal mendatangi PN Jakpus sekitar pukul 11.00 WIB. Upaya hukum PK itu ditempuh untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan tidak pernah memperkaya diri sendiri terkait kasus korupsi PT Asabri. &ldquo;Besok kami akan resmi mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali ke PN Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB,&rdquo; kata Deolipa kepada wartawan, Rabu (15/10). Dalam penyusunan berkas PK, tim hukum membawa empat novum yang akan membuktikan tidak adanya keterlibatan Adam Damiri dalam tindak pidana korupsi PT Asabri. Adapun, keempat novum tersebut di antaranya berupa laporan keuangan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mutasi rekening bank, serta dokumen pembagian dividen yang menunjukkan kondisi keuangan Asabri meningkat pada masa kepemimpinan Adam (2012&ndash;2016). Deolipa memaparkan, laporan keuangan Asabri yang diaudit Kantor Akuntan Publik dan disahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan pendapatan Asabri naik dari Rp 1,56 triliun pada 2011 menjadi Rp 4,16 triliun pada 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, tidak ada temuan penyalahgunaan dana pada periode tersebut. Kuasa hukum juga mengklaim, kerugian negara yang menjadi dasar penuntutan baru muncul setelah masa jabatan Adam Damiri berakhir pada 2016, sehingga tidak relevan dibebankan kepada kliennya.&nbsp; Selain itu, dokumen mutasi rekening yang diajukan menegaskan tidak ada aliran dana dari Asabri ke rekening pribadi Adam maupun keluarganya. Serta, transaksi yang disebut memberi keuntungan pribadi diklaim terjadi setelah Adam Damiri pensiun dan merupakan pengembalian utang pribadi dari pihak lain. Tim hukum meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang akan memeriksa PK untuk menelaah secara cermat seluruh novum, serta kemungkinan kehilafan hakim pada putusan sebelumnya.&nbsp; "Benar-benar membaca dan menilai dengan hati nurani semua temuan baru ini, demi keadilan bagi Pak Adam Damiri yang sudah berusia 76 tahun dan telah mengabdi puluhan tahun untuk negara," pungkasnya. Dalam kasusnya, Adam Damiri divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asabri. Adam Damiri terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Damiri, ajukan PK ke Mahkamah Agung dengan membawa 4 novum untuk buktikan ketidakbersalahan.

Eks Dirut Asabri Adam Damiri Segera Ajukan PK ke MA, Bawa 4 Novum untuk Kuatkan Permohonan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG_1754-1523328034.jpeg" alt="Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua tanpa adanya novum atau bukti baru dinilai kurang tepat. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa langkah ini berpotensi ditolak oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga menjadi sia-sia. CCBI berencana mengajukan PK kedua untuk melawan putusan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang sebelumnya telah dimenangkan oleh Fireworks Ventures Limited. Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa jika tidak memiliki novum, seharusnya CCBI tidak mengajukan PK kedua karena hasilnya kemungkinan besar akan tetap sama, yakni ditolak. &ldquo;Seharusnya PK kedua ini tetap ditolak jika tidak ada bukti baru. Kecuali memang benar-benar ada bukti yang dapat dianggap sebagai novum,&rdquo; ujar Fickar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2). Ia juga mengingatkan agar hakim Mahkamah Agung tetap profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Menurutnya, putusan MA terkait perkara ini akan menjadi perhatian masyarakat. &ldquo;Upaya hukum apa pun&mdash;baik itu banding, kasasi, maupun PK&mdash;selalu berpotensi ditolak jika tidak ada bukti baru,&rdquo; tambahnya. PK Hanya Bisa Diajukan Dua Kali Sejalan dengan pernyataan Fickar, Pakar Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, M. Taufik, menegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009, PK hanya dapat diajukan maksimal dua kali dalam perkara perdata maupun pidana. &ldquo;Secara norma memang diperbolehkan, meskipun terlihat sia-sia, karena pada akhirnya tetap akan ditolak jika tidak ada novum,&rdquo; tegasnya. Kronologi Sengketa Hukum CCBI vs Fireworks Sebelumnya, Bank CCBI mengajukan PK kedua terkait putusan Nomor: /Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, yang pada intinya mengabulkan gugatan PMH yang diajukan oleh Fireworks Ventures Limited. Namun, PK kedua ini awalnya tidak diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 15 Desember 2023. Belakangan, permohonan PK II tersebut dinyatakan diterima melalui penetapan Ketua PN Jakut tertanggal 9 Agustus 2024. Pada 15 Oktober 2019, PN Jakarta Utara telah membacakan putusan, dengan majelis hakim yang diketuai oleh Riyanto Adam Pontoh, yang menyatakan bahwa: 1. Tergugat I (Bank CCBI) dan Tergugat II (TW) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat (Fireworks Ventures Limited). 2. Tergugat tidak memiliki hak atas piutang PT GWP yang berasal dari Perjanjian Kredit No. 8, tertanggal 28 November 1995. 3. Memerintahkan Bank CCBI untuk menyerahkan: &bull; Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 atas nama PT GWP. &bull; Sertifikat Hak Tanggungan No. 286 dan 962 yang diterbitkan atas aset terkait. 4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat. Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, pengajuan PK kedua tanpa adanya novum berpotensi besar tidak akan mengubah hasil sebelumnya. Para pakar hukum menilai bahwa langkah Bank CCBI dalam mengajukan PK kedua tanpa bukti baru sangat berisiko ditolak. Oleh karena itu, jika tidak ada novum yang kuat, CCBI sebaiknya mempertimbangkan kembali upaya hukumnya. Polemik ini pun menjadi sorotan publik, terutama dalam hal transparansi dan profesionalisme Mahkamah Agung dalam menangani perkara PK kedua yang diajukan Bank CCBI. &nbsp;

Bank CCBI ajukan PK kedua terhadap Fireworks Ventures Limited tanpa bukti baru. Pakar hukum menilai langkah ini berpotensi ditolak.

Bank CCBI Ajukan PK Kedua Lawan Fireworks, Pakar: Tanpa Bukti Baru, Hasilnya Tetap Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Jessica-Wongso-Ajukan-PK-Kasus-Kopi-Sianida-Dery-Ridwansah-3JPG-3450812011.jpg" alt="Jessica Kumala Wongso didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jessica Kumala Wongso didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jessica Kumala Wongso resmi mengajukan peninjauan kembali (PK). Bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, Jessica membawa novum atau bukti baru yang membantah bahwa dirinya melakukan pembunuhan terhadap sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Pendaftaran PK tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kemarin (9/10). Otto menyatakan, pihaknya mewakili Jessica menyerahkan novum yang tersimpan dalam flash disk. Isinya adalah rekaman CCTV ketika terjadinya pembunuhan terhadap Mirna di Olivier Cafe, Jakarta, 6 Januari 2016. "Alasan kami mendaftarkan PK ada dua," terang Otto. Pertama terkait dengan mengapa rekaman itu dijadikan bukti. Otto memaparkan, saat Jessica diadili, sebenarnya tidak ada satu pun saksi yang melihat bahwa dia telah memasukkan racun sianida ke dalam kopi Mirna. Bukti di pengadilan memang berupa rekaman CCTV. Namun, setelah dianalisis oleh timnya, ternyata terpotong-potong alias tidak utuh. Lalu, ada perbedaan kualitas tampilan CCTV yang ditayangkan di pengadilan saat itu. Dari bukti yang telah mereka kumpulkan, kualitas tampilannya high definition. Tapi, saat tayang di persidangan menjadi standard definition. &rsquo;&rsquo;Ini yang kami duga ada rekayasa,&rsquo;&rsquo; celetuknya. Kekaburan bukti itu menjadi penting karena lewat rekaman CCTV, hakim memutuskan Jessica bersalah. Sementara dalam novum kali ini, Otto mengatakan bahwa timnya memiliki rekaman CCTV asli itu. Tanpa Proses Otopsi Alasan kedua, soal putusan hakim yang membuat Jessica divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara itu, hakim menuduh Jessica melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya diotopsi. &rsquo;&rsquo;Padahal, semua pembunuhan di republik ini pasti diotopsi,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia pun mencontohkan kasus Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo. Lalu, juga kasus Vina Cirebon yang viral. Keduanya dilakukan proses otopsi. Di sisi lain, Jessica diadili tanpa mempertimbangkan proses otopsi sebagai pembuktian. &rsquo;&rsquo;Padahal, hasil otopsi itu penting untuk memastikan apakah korban meninggal akibat pembunuhan atau tidak,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sementara itu, Jessica sempat ditanya mengenai keputusannya mengajukan PK. Pada 18 Agustus lalu, Jessica sempat menyatakan menerima keadaan seusai dibebaskan bersyarat. &rsquo;&rsquo;Sebenarnya, saya bukan berubah pikiran. Cuma, satu-satu aja hal yang harus diselesaikan. Sekarang waktu tepat bagi saya mengajukan PK,&rsquo;&rsquo; katanya. (elo/c6/bay)

Jessica Kumala Wongso resmi mengajukan peninjauan kembali (PK). Bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, Jessica membawa novum atau bukti baru

Bawa Novum untuk Ajukan PK Kasus Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso Serahkan Rekaman CCTV Utuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Maming-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H. Maming. Permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru besar ilmu hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Prof. Suparji Ahmad mengingatkan, hakim MA untuk mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus PK yang diajukan terpidana kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mardani H. Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hakim itu harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi hakim itu berpatokan pada aturan hukum dan kebenaran dan kebermanfaatan bagi masyarakat,&rdquo; kata Suparji kepada wartawan, Jumat (20/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015103809/7-weton-ini-semakin-tua-semakin-sugih-bakal-menikmati-puncak-kejayaan-finansial-di-usia-tua-menurut-primbon-jawa">7 Weton Ini Semakin Tua Semakin Sugih, Bakal Menikmati Puncak Kejayaan Finansial di Usia Tua, Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015110550/berikut-cara-klaim-swdkllj-jika-kecelakaan-di-jalan-raya-iuran-asuransi-wajib-yang-dibayar-tiap-tahun-di-stnk">Berikut Cara Klaim SWDKLLJ Jika Kecelakaan di Jalan Raya, Iuran Asuransi Wajib yang Dibayar Tiap Tahun di STNK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015110534/cara-vadel-badjideh-buktikan-tak-pernah-hamili-lolly-dan-melakukan-aborsi">Cara Vadel Badjideh Buktikan Tak Pernah Hamili Lolly dan Melakukan Aborsi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, permohonan upaya hukum PK harus memenuhi novum atau bukti baru.</div> <div dir="auto">Serta harus berpatokan pada kebenaran dalam setiap memutus perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam PK harus memenuhi novum, keputusan yang bertentangan, harus berpihak pada alat bukti yang diajukan, yang jadi patokan adalah alat bukti dan pemenuhan unsur PK,&rdquo; tegas Suparji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suparji juga mengingatkan, rekam jejak hakim yang pernah memberikan vonis bebas kepada koruptor harus menjadi perhatian dalam penanganan PK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penanganan kasus itu kan berdasarkan pada kasus sebelumnya. Memang kalau rekam jejak (Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori bebaskan koruptor) bisa jadi perhatian. Tapi harapannya, dalam perkara ini yang diperiksa tetap harus berdasarkan fakta, pada unsur-unsurnya,&rdquo; ujar Suparji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam ikhtisar proses perkara disebutkan Majelis Hakim yang memimpin PK Mardani Maming yakni ketua majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, dengan anggota majelis H. Ansori, SH, MH dan Dr. PRIM Haryadi, S, M.H.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752, jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Mamimg menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim.</div>

Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili permohonan upaya hukum PK yang diajukan terpidana kasus korupsi IUP Mardani H. Maming.

MA Proses PK Mardani Maming, Pakar Ingatkan Hakim Harus Mengacu Kebenaran dan Novum Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/1000325931-3796147575.jpg" alt="Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus Vina Cirebon ajukan PK di PN Cirebon, Rabu (14/8). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus Vina Cirebon ajukan PK di PN Cirebon, Rabu (14/8). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon (2016) mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. Tim menyertakan sejumlah bukti baru atau novum. &rdquo;Kami ke PN Cirebon dalam rangka mendaftarkan dan menyerahkan memori PK. Dengan novum yang dihadirkan sudah sesuai,&rdquo; kata Jutek Bongso, perwakilan tim kuasa hukum enam terpidana seperti dilansir dari Antara di PN Cirebon, Rabu (14/8). Jutek menjelaskan, novum yang diajukan sangat kuat dan relevan dengan perkara itu. Dia mengklaim bukti itu dapat membatalkan putusan atau vonis yang sebelumnya dijatuhkan kepada enam terpidana tersebut. Enam terpidana yang mengajukan upaya PK itu yakni Eka Sandi, Rivaldi, Supriyanto, Eko Ramdani, Hadi Saputra, dan Jaya. &rdquo;Untuk Sudirman, kami tidak sertakan dalam PK ini karena yang bersangkutan tidak memberi kuasa kepada kami,&rdquo; ujar Jutek Bongso. Menurut dia, salah satu novum yang menjadi sorotan adalah perubahan keterangan saksi kunci yakni Dede serta pencabutan kesaksian Liga Akbar dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eky pada 2016. Selain itu, pihaknya pun sudah mendapatkan hasil ekstraksi ponsel korban yang menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan temannya hingga pukul 22.14 WIB pada malam kejadian. &rdquo;Novum yang kami hadirkan, seperti yang rekan-rekan (media) sudah tahu. Bahwa novum yang kami sampaikan tentu yang sudah berkembang dan masyarakat sudah tahu,&rdquo; ujar Jutek. Lebih lanjut, Jutek mengungkapkan, pihaknya telah menghimpun keterangan dari dua saksi baru yang melihat secara langsung kronologis kasus tersebut. Berdasar keterangan tersebut, kematian Vina Cirebon dan Eky diduga kuat disebabkan karena peristiwa kecelakaan, bukan pembunuhan. Tim kuasa hukum berencana menghadirkan sekitar 50 saksi ahli dan fakta untuk memperkuat permohonan PK. Namun, mereka akan menyaring kembali saksi-saksi yang dianggap paling relevan dengan kasus itu. Jutek menambahkan, pihaknya juga mengajukan permohonan agar keenam terpidana dapat dihadirkan langsung dalam sidang PK. Dia juga berharap Iptu Rudiana dan saksi kunci lainnya yakni Aep bisa hadir untuk memberikan keterangan. &rdquo;Kami akan memohon terkait dihadirkan keenam terpidana karena itu kewenangan dari majelis,&rdquo; ucap Jutek Bongso. Dengan adanya novum tersebut, tim kuasa hukum berharap PN Cirebon dapat menyerahkan berkas penting itu ke Mahkamah Agung (MA) agar permohonan PK bisa dikabulkan.

Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon (2016) mengajukan upaya PK ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon

Kuasa Hukum Enam Terpidana Kasus Vina Mengajukan PK ke PN Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siapkan-bukti-baru-anas-urbaningrum-ajukan-pk_m_215362.jpeg" alt="Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum menjalani sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/5)." width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum menjalani sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi Hambalang yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) dan menjalani sidang pertama PK di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/5). Dalam persidangan, Anas menyatakan, upaya PK dilakukan karena dirinya merasa dirugikan dalam proses peradilan. Mulai di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga pengadilan kasasi di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/06/142469/terbukti-korupsi-hambalang-choel-mallarangeng-divonis-35-tahun" target="_blank">Mahkamah Agung</a>. Bahkan, dalam sidang kasasi, dia menilai majelis hakim mengesampingkan fakta hukum. "Hanya mengejar waktu dan popularitas sehingga memutuskan lebih kepada ingin memuaskan segelintir orang," kata&shy;nya. PK yang diajukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Yakni, disyaratkan adanya bukti hukum baru atau <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/16/151249/mantan-gubernur-bi-ungkap-pembicaraan-prabowo-di-hambalang" target="_blank">novum</a>. Terkait apa novum yang disampaikan, pria kelahiran Blitar itu menyebutkan, ada testimoni dari tiga orang yang akan menjadi bukti. Yaitu, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus M. Noer, mantan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang, dan staf M. Nazaruddin, Yulianis. Seperti diberitakan, awalnya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/31/147782/usai-pertemuan-cikeas-gerindra-mau-undang-sby-ke-hambalang" target="_blank">Anas</a> divonis 8 tahun penjara pada 24 September 2014. Tak terima, Anas mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Hukumannya pun dikurangi menjadi tujuh tahun. Masih belum puas, dia mengajukan kasasi ke MA. Bukannya berkurang, oleh hakim Artidjo Alkotsar, masa hukuman Anas malah ditambah menjadi 14 tahun.&nbsp;

Siapkan Bukti Baru, Anas Urbaningrum Ajukan PK

novum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#novum