<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/02/WhatsApp-Image-2026-02-02-at-100008-1091850477.jpg" alt="Universitas Budi Luhur kini mengusung nama Budi Luhur University yang disingkat BLU. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Universitas Budi Luhur kini mengusung nama Budi Luhur University yang disingkat BLU. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Memasuki usia ke-47 tahun, Universitas Budi Luhur (Budi Luhur University) menegaskan perannya dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang andal dengan menjunjung nilai-nilai kebudiluhuran. Sebagai langkah strategis pada 2026, Budi Luhur mulai mengarahkan seluruh program menuju internasionalisasi. Upaya ini ditandai dengan peningkatan penjajakan kemitraan di tingkat global, khususnya di kawasan Asia. Dalam konteks internasional, Universitas Budi Luhur kini mengusung nama Budi Luhur University yang disingkat BLU. BLU digunakan sebagai label internasional dalam berbagai aktivitas dan kerja sama dengan mitra luar negeri. Namun demikian, dalam penulisan resmi dan formal, institusi tetap menggunakan nama Universitas Budi Luhur. Di sela peresmian logo 47 tahun Universitas Budi Luhur, Rektor Universitas Budi Luhur Prof. Agus Setyo Budi menyatakan, seluruh program kampus akan diarahkan pada internasionalisasi guna meningkatkan mutu pendidikan. &rdquo;Ke depan, semua program muaranya adalah internasionalisasi. Kegiatan seperti seminar dan konferensi akan mengarah ke sana,&rdquo; ujar Prof. Agus. Dia menambahkan, mitra-mitra Universitas Budi Luhur di luar negeri akan terlibat aktif dalam berbagai kolaborasi Pendidikan. Di antaranya dengan Jepang, Korea, Taiwan, dan Malaysia. &rdquo;Mitra luar negeri akan memanfaatkan kerja sama ini untuk berkolaborasi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun kegiatan akademik lainnya,&rdquo; jelas Agus Setyo Budi. Terkait strategi branding, Prof. Agus menjelaskan, penggunaan nama BLU bertujuan untuk memudahkan mitra internasional memahami identitas Universitas Budi Luhur. &rdquo;Saat campaign di luar negeri, kami menggunakan nama BLU karena penamaan UBL sering membingungkan secara tata bahasa internasional. Namun untuk MoU dan dokumen resmi tetap menggunakan Universitas Budi Luhur,&rdquo; terang Agus Setyo Budi. Dalam kolaborasi penelitian internasional, Universitas Budi Luhur mendorong kerja sama sejak tahap awal, mulai dari penyusunan proposal hingga presentasi bersama. Kolaborasi ini juga melibatkan pertukaran mahasiswa dan dosen. &rdquo;Mahasiswa dan dosen kami akan masuk dalam tim mitra luar negeri, begitu pula sebaliknya. Nantinya diramu menjadi konferensi internasional dengan pendanaan bersama,&rdquo; ungkap Prof. Agus. Prof. Agus menegaskan, kualitas Universitas Budi Luhur tidak diukur dari besarnya gedung atau luas kampus, melainkan dari kualitas (qualified) program yang dijalankan. &rdquo;Orientasi kami adalah kegiatan. Saat mahasiswa lulus, yang ditanya bukan kampusnya sebesar apa, tapi kamu bisa apa. Dari situlah magang dan dunia kerja didekatkan,&rdquo; papar Agus Setyo Budi. Dia menekankan, setiap program harus berdampak langsung, baik melalui publikasi, penelitian, keterlibatan mahasiswa, hingga kontribusi bagi masyarakat. &rdquo;Setiap event harus multievent dan memberi dampak. Inilah fokus kami membangun pendidikan berbasis pengetahuan dan kualitas,&rdquo; tandas Agus Setyo Budi.

Universitas Budi Luhur menegaskan perannya dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang andal dengan menjunjung nilai-nilai kebudiluhuran

Budi Luhur University Siap Lahirkan Generasi Andal, Melangkah ke Tingkat Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/fb675daa-0499-475d-b1fc-46d5cf12dc91.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Quipper memberikan sosialisasi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan pemanfaatan teknologi kepada ratusan kepala sekolah di forum kepala sekolah kabupaten/kota dan sesi webinar nasional bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Kegiatan sosialisasi ini ditandai dengan penyelenggaraan webinar bertajuk “Peranan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kemampuan Guru Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka” dan forum kepala sekolah PKKS Kota Semarang, Jawa Tengah.  Quipper School Premium Manager, Riza Purnama mengatakan sosialisasi tersebut merupakan salah satu dukungan Quipper bagi kepala sekolah dalam menghadapi tantangan perubahan pendidikan saat ini.  “Kami sangat memahami bahwa menjadi kepala sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi di tengah dinamisnya dunia pendidikan. Melalui sosialisasi ini, Quipper ingin membekali kepala sekolah dengan pengetahuan praktik baik agar kepala sekolah dapat membangun kemandirian guru menghadapi perubahan,” ungkap Riza.  Kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong sejumlah inovasi dan transformasi pendidikan dilangsungkan dalam waktu yang relatif cepat. Sebut saja penggunaan teknologi yang intens dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan kebijakan kurikulum merdeka. Dalam situasi ini, guru, sebagai garda terdepan pendidikan dituntut adaptif dalam menyikapi setiap perubahan. Namun, tak jarang juga didapati sejumlah guru di Indonesia yang masih belum memiliki kecakapan ini.  Dalam webinar sosialisasi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek, Kepala Sekolah SMAN 109 Jakarta, Dra. Rusmala Nainggolan, S.Pd. memandang bahwa fixed mindset serta rendahnya penilaian terhadap kemampuan diri sendiri menjadi penghambat utama guru beradaptasi dengan perubahan.  “Dari pengalaman pribadi, saya masih menemui guru yang merasa dirinya tidak butuh dan tidak mampu lagi berubah. Akibatnya, guru berhenti belajar dan berhenti menciptakan inovasi pembelajaran dalam ruang kelas,” ujar Rusmala.  Peran sekolah memiliki peran penting di sini. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pokja Pembelajaran, Ditjen GTK, Kemdikbudristek, Dr. Medira Ferayanti, M.A. menerangkan bahwa kecakapan memimpin (leadership) menjadi esensial bagi seorang kepala sekolah dalam membantu guru menghadapi setiap perubahan, contohnya dalam implementasi kurikulum merdeka.  “Sebagai pemimpin, kepala sekolah tidak bisa hanya menyuruh dan mengimbau, tapi harus memberi contoh (menjadi role model) yang baik. Apabila kepala sekolahnya semangat belajar, guru-guru yang lain pasti juga termotivasi untuk belajar dan mau mengikuti perubahan,” ujar Medira.  Medira juga menambahkan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi guru dengan memperkuat komunitas belajar, baik di dalam sekolah, antarsekolah, maupun di Platform Merdeka Mengajar (PMM), sebuah platform teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya.  “Kepala sekolah bisa menjadwalkan kegiatan komunitas belajar yang di dalam sekolah dulu secara rutin. Untuk komunitas belajar antarsekolah dan PMM bisa menjadi dukungan tambahan,” tambah Medira.  Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua PKSS Semarang sekaligus kepala sekolah SMA Kesatrian 2 Semarang, Drs. Sunarno, M.Si. menyampaikan pemanfaatan teknologi oleh guru di kotanya masih cukup terbatas. Adapun pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai perangkat pengelolaan pendidikan menjadi topik bahasan pada forum PKKS ini.  “Di Semarang masih banyak sekolah yang melaksanakan KBM menggunakan teknologi digital secara terbatas dan belum mengeksplorasi aplikasi-aplikasi yang tersedia saat ini secara maksimal. Sebagian besar guru menggunakan aplikasi offline misalnya PowerPoint dan hanya sebagian kecil guru memanfaatkan aplikasi online. Inilah yang sedang kita dorong terus,” ungkap Sunarno.  Dengan adanya sosialisasi terkait pemanfaatan teknologi oleh Quipper, Sunarno mengungkapkan dirinya semakin paham keuntungan-keuntungan dari penggunaan teknologi pendidikan untuk mempermudah penyelenggaraan KBM dan mengelola sekolah..  “Menurut saya, aplikasi seperti Quipper School Premium ini sangat dapat membantu penyelenggaraan KBM lebih efektif, menarik, dan berkualitas. Lebih dari itu, kepala sekolah juga dapat mengontrol KBM secara real time, ujar Sunarno.”  Hingga Februari 2023, Quipper telah memberikan sosialisasi ini di sembilan forum kepala sekolah yang tersebar di provinsi Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta dan telah menjangkau lebih dari 230 sekolah di wilayah tersebut. Sementara itu, rangkaian sosialisasi dilanjutkan dengan penyelenggaraan webinar nasional pada 23 Februari 2023 yang merupakan hasil kolaborasi dengan Kemendikbud Ristek dalam rangka sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dengan tajuk #BulanSerentakBergerak. Webinar ini dihadiri oleh ratusan kepala sekolah dari seluruh Indonesia.  Melalui kegiatan dan kerja sama ini, Quipper berharap dapat terus berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman guru maupun sekolah terkait Implementasi Kurikulum Merdeka dan menyediakan teknologi yang komprehensif untuk mempermudah KBM sehingga dapat membantu sekolah mewujudkan Merdeka Belajar.

Quipper Dukung Kepsek Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Kurikulum Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220611-WA0000_2.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) memberikan bantuan program TJSL BUMN kepada perwakilan pondok pesantren di Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/6/2022). (ANTARA/HO-Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) memberikan bantuan program TJSL BUMN kepada perwakilan pondok pesantren di Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/6/2022). (ANTARA/HO-Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BUMN didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren. Hal itu untuk guna mewujudkan kemajuan peradaban dan perekonomian Indonesia.  "Kita tidak mau umat (Islam) yang mayoritas hanya menjadi buih dalam ekonomi Indonesia, tapi kita harus menjadi ombak yang menjaga fondasi negara kita," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (13/6).  Erick menyebut bahwa pondok pesantren (ponpes) sangat penting bagi perekonomian nasional. Untuk itu, BUMN terus mendorong agar pendidikan di pondok pesantren terus dikembangkan. "Hasilnya tidak hanya membangkitkan ekonomi umat tetapi juga ekonomi kerakyatan," ujar Erick Thohir.  Pemerintah mencanangkan program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN di Jawa Timur. Kegiatan itu berpusat di Pondok Pesantren Qomaruddin, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jumat (10/6). Kegiatannya berupa program bisnis terapan atau vokasi PesantrenPreneur bagi 26 pondok pesantren di Jawa Timur dan bantuan untuk masyarakat Madura, dengan melibatkan 42 perusahaan pelat merah.  Program yang diinisiasi Kementerian BUMN itu diawali dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) PesantrenPreneur 2022 yang diikuti sebanyak 78 guru pengasuh.  TOT merupakan kegiatan pelatihan bagi para guru pengasuh untuk meningkatkan kualitas hard skill sebagai bekal ilmu dan pengalaman untuk diajarkan kepada para santri di pondok pesantren. Materi yang diajarkan meliputi teknologi dan rekayasa, teknologi dan informasi, kesehatan, agrobisnis, perikanan, agroteknologi, bisnis dan manajemen serta tata rias, dan tata boga.  "Saya ingin membangun kemandirian pesantren dan meningkatkan keterampilan santri agar memiliki jiwa kewirausahaan, dapat melihat peluang usaha, memanfaatkan jaringan untuk berkolaborasi, dan menerapkan teknologi berbasis digital," ucap Erick Thohir.  Lebih lanjut ia berharap program itu menjadi salah satu jalan agar industri halal di dalam negeri kian berkibar mengingat Indonesia merupakan muslim di dunia.  Selain pelatihan, tiga perusahaan pelat merah yaitu Semen Indonesia, PLN, dan Pelindo, yang mewakili 31 BUMN melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.  MoU itu meliputi pendampingan implementasi pendidikan bisnis terapan dari BUMN dan Universitas Airlangga bagi pondok pesantren di Jawa Timur selama satu tahun.  Sedangkan, 21 BUMN lainnya memberikan bantuan TJSL bagi masyarakat di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Bantuan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat itu diberikan dalam bentuk sarana air bersih, renovasi dermaga rakyat, rehabilitasi mangrove, dan pengembangan 15 UMKM serta BUMDesa.

BUMN Didorong Bantu Tingkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/FGD-DISPENDIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mutu pendidikan di Kabupaten Gresik terus dikembangkan secara bertahap. Salah satunya melalui program sekolah penggerak. Sejauh ini, sudah ada 40 sekolah penggerak di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Gresik. Empat tahun ke depan, sekolah penggerak ditargetkan terus bermunculan.  Kemarin (11/11), untuk membahas target tersebut, anggota Komisi IV DPRD Gresik melakukan focus group discussion (FGD) dengan Dispendik Pemkab Gresik. Selain mengupas tentang sekolah-sekolah penggerak, juga tentang digitalisasi sekolah.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendik Pemkab Gresik S. Hariyanto menyatakan, di Gresik sejauh ini sudah ada sekolah yang melaksanakan hybrid learning. Namun, itu sekolah swasta. Pihaknya pun terus mendorong sekolah negeri agar berlomba-lomba mencapai digitalisasi sekolah sebagaimana tujuan akhir dari sekolah penggerak itu.  ’’Dunia pendidikan begitu statis. Karenanya, pendidikan ini perlu kolaborasi semua stakeholder untuk terus mengembangkan mutunya,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Pemkab Gresik Nur Maslichah menyampaikan, di Jawa Timur, sejauh ini baru ada delapan kabupaten/kota yang memiliki sekolah penggerak. Salah satunya adalah Kabupaten Gresik. Total ada 40 sekolah penggerak di Gresik. Dengan perincian, 9 taman kanak-kanak (TK), 22 sekolah dasar (SD), dan 9 sekolah menengah pertama (SMP).  ’’Program ini merupakan katalisator percepatan hasil belajar. Hasilnya tetap meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat belajar siswa secara holistik,’’ ucapnya.  Ica, sapaan Nur Maslichah, melanjutkan, saat ini pihaknya juga tengah mendorong 59 TK, 34 SD, dan 9 SMP untuk menjadi sekolah penggerak selanjutnya. Namun, proses seleksi masih berjalan. ’’Prosesnya panjang dan ada sejumlah persyaratan. Terutama SDM,’’ imbuhnya.  Secara garis besar, sekolah penggerak nantinya memiliki lima intervensi. Yakni, didampingi terus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; penguatan SDM sekolah di mana bukan hanya kepala sekolah, melainkan juga guru dan pengawas; diajarkan pembelajaran paradigma baru, yakni memiliki karakter sesuai tuntutan zaman sekarang; diajarkan perencanaan berbasis data; dan tujuan akhirnya mengarah pada digitalisasi sekolah.  ’’Memang, targetnya empat tahun, arahnya digitalisasi sekolah di mana mutu pendidikan akan meningkat diimbangi karakter siswa yang kuat,’’ pungkasnya.

Di Jatim Baru 8 Daerah, Gresik Sudah Miliki 40 Sekolah Penggerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/0cae1580-52ca-4a0e-8fcd-5578c9eadb9c.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya mengajak pemerintah daerah (pemda) di kabupaten kota bergerak bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri.  “Harus ada sinergi antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun pendidikan yang berkualitas,” pinta gubernur.  Dia mengungkapkan, pemprov sangat berkomitmen setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang sama, layak, dan akses yang mudah. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak agar bisa terwujud meski harus dilaksanakan secara bertahap.  “Akses pelayanan pendidikan harus terus ditingkatkan, tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” terang suami Yulistra Ivo ini.  Selain itu, Sugianto ingin peserta didik baru tidak dibebani biaya yang memberatkan ketika masuk sekolah. Dengan tegas dia menyatakan pihak sekolah tidak boleh memungut biaya apa pun.  “Saya telah menginstruksikan sekolah tidak boleh memungut biaya apa pun kepada peserta didik baru. Bagi orang tua yang tidak mampu bisa diatasi dengan Kartu Indonesia Pintar Kalteng,” pungkas pria kelahiran Sampit 5 Juli 1973 itu.

Tingkatkan Pendidikan, Pemda di Kalteng Jangan Jalan Sendiri-Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tingkatkan-mutu-pts-ajukan-merger_m_157931.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi terus dilakukan. Salah satunya melalui merger. Di wilayah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) 7 Jawa Timur, ada tiga kampus yang mengajukan merger tahun ini. Koordinator Kopertis 7 Jawa Timur Prof Suprapto menyatakan, proses merger tidak melihat akreditasi. Perguruan tinggi dengan akreditasi A, B, atau C bisa ikut melakukan merger. Umumnya, perguruan tinggi yang mengajukan merger berasal dari satu yayasan. &rdquo;Di Pasuruan, ada institut yang mengajukan merger,&rdquo; ujarnya. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) juga mengimbau perguruan tinggi agar meningkatkan kualitas. Termasuk melalui merger. Perguruan tinggi yang kurang kuat dan berada dalam satu yayasan bisa bergabung. Suprapto mencontohkan, di Madiun, terdapat IKIP dan Stikes yang bisa bergabung menjadi universitas. Menurut dia, pengajuan untuk merger terus bertambah. Pekan ini, jelas Suprapto, setidaknya ada pertemuan dengan perguruan tinggi yang akan melakukan merger. Suprapto menyebutkan, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari melakukan merger. Salah satunya efisiensi. Dari segi kepemimpinan, misalnya. Dari semula dua pemimpin, setelah merger akan menjadi satu pimpinan. Terutama lembaga yang berasal dari satu yayasan. Praktis, manajemen juga akan menjadi lebih efisien. &rdquo;Karena satu komandan, satu manajer,&rdquo; tuturnya. Adapun lembaga yang berbeda yayasan juga bisa bergabung. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan visi yang sama. Selain itu, merger bisa dilakukan ketika jumlah mahasiswa minim. Biasanya, kata Suprapto, satu prodi setidaknya ada 20 mahasiswa. Jumlah tersebut ideal bagi sebuah prodi untuk break event point (BEP) alias tidak untung dan tidak rugi. &rdquo;Tapi kan BEP, belum dapat untung,&rdquo; ujarnya. Karena itu, dengan merger, jumlah mahasiswa bisa bertambah dan memberikan keuntungan lebih kepada lembaga. Saat ini, di Jawa Timur, ada 330 perguruan tinggi swasta. Sebanyak 330 lembaga itu bisa berkurang sedikit demi sedikit karena merger. Namun, kualitasnya tentu akan meningkat. &rdquo;Mudah-mudahan bisa lebih berguna. Karena kemajuan wilayah bergantung pada perguruan tinggi,&rdquo; terangnya. Sebelumnya, Menteri Ristek Dikti M. Nasir menuturkan, jumlah perguruan tinggi mengalami pertumbuhan setiap hari. Karena itu, PTS yang akreditasi C harus didorong untuk meningkatkan kualitas. Perguruan tinggi yang kecil dalam satu yayasan bisa saling bergabung. Demikian pula yang berbeda yayasan. &rdquo;Supaya lebih kuat, akreditasi juga naik,&rdquo; jelasnya.

Tingkatkan Mutu, PTS Ajukan Merger

mutu pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mutu pendidikan