<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/Darwin-fatir-10-635857003.jpg" alt="Juru Bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) Asri Tadda (tengah). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) Asri Tadda (tengah). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) segera mengajukan gugatan sengketa pilkada. Hal tersebut dilakukan melalui upaya gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. &rdquo;Akan begitu arahnya, gugatan di MK. Satu bagian dari banyak hal yang diduga mempengaruhi hasil pemilu,&rdquo; kata Asri Tadda, Juru Bicara Paslon DiA, seusai melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu di Mapolrestabes Makassar. Menurut dia, ada dugaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat tahap hingga proses pemungutan suara di TPS pada Rabu (27/12). Sedangkan untuk materi yang nanti dibawa MK, masih disusun tim hukum. &rdquo;Sementara difinalisasi (bahan gugatan). Memang ada beberapa hal yang kita anggap sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif, melibatkan banyak pihak. Saya kira besok setelah pelaporan kita akan jelaskan,&rdquo; papar Asri Tadda. Selain gugatan untuk Pilgub, Asri Tadda menyatakan, akan mengajukan gugatan sengketa untuk Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Makassar atas nama paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) ke MK. &rdquo;Pilwali dan Pilgub (akan digugat ke MK). Pilgub menyusul karena baru kemarin selesai rekap. Kan aturannya tiga hari setelah rekap waktu yang diberikan untuk menggugat ke MK. (Pilgub) mungkin Rabu (10/12), besok (11/12), kota (Pilwali),&rdquo; terang Asri Tadda. Saat ditanya bukti-bukti kuat sampai kemudian mengajukan keberatan dengan menggugat hasil Pilkada, Asri Tadda menegaskan, sejumlah bukti ada seperti salinan dugaan pemalsuan daftar hadir di seluruh TPS se-Sulsel. &rdquo;Itu sudah sangat valid melihat yang hadir itu bertanda tangan atau tidak, apakah tanda tangannya benar, sesuai dengan tanda tangan asli pemilik atau tidak. Itu menjelaskan banyak fakta. Ternyata, ada yang tidak hadir ada tangannya, ada parafnya. Ada yang hadir bukan tanda tangannya,&rdquo; beber Asri Tadda Selain itu, ada bukti-bukti visual seperti video, foto, bahkan ada pengakuan pemilih termasuk bukti tertulis, bahwa ada dugaan pelanggaran secara TSM diduga dilakukan pihak lawan. &rdquo;Ada juga yang mengakui ada instruksi, kita menyayangkan kejadian seperti ini terjadi dalam demokrasi kita. Ini membajak suara rakyat, ini kejahatan Pemilu yang harus kita lawan bersama," ucapAsri Tadda. Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyatakan kesiapan menghadapi gugatan sengketa hasil tingkat provinsi dalam hal ini untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur bila ada paslon mengajukan ke MK. Pihaknya menyatakan siap. &rdquo;Begitu juga provinsi, kalau ada gugatan nanti, kami pada prinsipnya siap. Karena itu kan jalur konstitusional yang diberikan masing-masing paslon kalau tidak puas dengan hasil keputusan,&rdquo; papar Hasbullah.

Tim hukum Paslon Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta

Paslon Gubernur Sulsel Danny-Azhar Ajukan Gugatan ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/Pdip-4224483364.jpg" alt="Bakal Calon Gubernur Sulsel Moh Ramdhan Pomanto (tengah) menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP. (Dokumentasi PDIP Sulsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Gubernur Sulsel Moh Ramdhan Pomanto (tengah) menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP. (Dokumentasi PDIP Sulsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan 13 nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Termasuk nama Moh Ramdhan Pomanto yang akan maju pada Pilkada serentak Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi Sulawesi Selatan. &rdquo;Tugas kami sebagai kader partai sudah jelas mengantarkan Pak Danny Pomanto menjadi calon gubernur Sulsel,&rdquo; kata Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel Iqbal Arifin seperti dilansir dari Antara di kantor DPP PDIP Jakarta. Menurut dia, dengan diserahkan rekomendasi partai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Moh Ramdhan Pomanto, kader siap berjuang memenangkan pada Pilgub Sulsel 2024. &rdquo;Sebagai kader PDIP kami teguh terhadap komitmen dan konsisten. Seperti pepatah orang Makassar, sekali layar terkembang, pantang surut biduk ke pantai, kami siap berjuang,&rdquo; tutur Iqbal Arifin. Sejauh ini, Moh Ramdhan Pomanto telah melakukan komunikasi politik dengan dua partai politik. Yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Danny Pommanto siap berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua DPW PKB Sulsel dengan akronim DIA dan tagline Save Sulsel. Sebelumnya, penyerahan rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). Pembacaan nama-nama calon kepala daerah untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur diusung PDIP tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP. Berikut nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pilkada 2024 masing-masing. Dari Provinsi Aceh Muzakir Manaf, Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Rahmayadi, Provinsi Riau Abdul Wahid-SF Herianto. Selanjutnya, Provinsi Bengkulu Helmi Hasan-Mian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin, Provinsi Sulawesi Utara Steven Kandouw, Provinsi Kalimantan Tengah Nadalsyah Koyem-Sigit Yunianto. Dari Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor-Hadi Mulyadi, Provinsi Sulawesi Selatan Moh Ramadhan Pomanto-Azhar Arsyad, Provinsi Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas-Laude Ida, Provinsi Papua Barat/Bapua Barat Daya Letjen TNI Purnawirawan Yopi Ones-Ibrahim Ugaje. Disusul, Provinsi Sulawesi Tengah Rusdi Mastura-Mayjen TNI Purnawirawan Agusto dan Provinsi Maluku Letjen TNI Purnawirawan Jeffrey A Rahawarin-Abdul Mukti Keliobas. Selain penyerahan rekomendasi untuk bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur, diserahkan pula rekomendasi untuk bakal calon kepada daerah bupati wali kota tingkat kabupaten/kota sebanyak 292 orang.

DPP PDIP mengumumkan Moh Ramdhan Pomanto maju pada Pilkada serentak Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi Sulawesi Selatan

PDIP Resmi Usung Danny Pomanto Maju Pilgub Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/ImgResizer_20231109_0010_09118-3636353152.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pejabat PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman pribadinya untuk menjelaskan terkait pemadaman bergilir yang sudah berlangsung selama dua bulan lebih. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjelaskan, ada beberapa poin yang dibahas bersama pihak PT PLN termasuk permintaan maaf kepada warga Makassar. &rdquo;Pertama, pihak PLN memohon maaf atas kondisi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Makassar akhir-akhir ini,&rdquo; ujar Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, para pejabat PLN menyampaikan secara terperinci bahwa sudah terlalu banyak korban jiwa baik yang akibat langsung maupun tidak langsung karena pemadaman listrik itu. Begitu pun dengan barang-barang elektronik, banyak barang masyarakat yang rusak karena korsleting listrik akibat pemadaman bergilir. &rdquo;Itu yang saya marah sebenarnya karena pas kegiatan HUT Makassar terjadi pemadaman. Kita sudah tiga orang meninggal akibat kebakaran. Itu penyebabnya langsung maupun tidak langsung akibat PLN,&rdquo; ucap Ramdhan Pomanto. Danny Pomanto juga menyayangkan padamnya listrik pada saat puncak perayaan Hari Jadi Kota Makassar ke-416.&nbsp; &rdquo;Yang saya terus terang kesal adalah kita ulang tahun persis dia tahu di situ itulah daerah pemadaman paling besar di situ. Berarti tidak ada sama sekali strategi pemadaman ini, yang mana urgen mana tidak,&rdquo; tandas Ramdhan Pomanto. Meski begitu, Danny Pomanto menyarankan agar pengelola CSR PLN memeriksa rumah-rumah warga yang rawan terbakar akibat tegangan tinggi pasca pemadaman bergilir. &rdquo;Saya sampaikan bahwa tolong CSR-nya itu memeriksa rumah-rumah warga yang rawan terhadap kebakaran, terhadap kabel-kabel yang tidak lagi mampu menerima tegangan-tegangan mendadak naik turun yang bisa menyebabkan kebakaran,&rdquo; tutur Ramdhan Pomanto. Wali kota juga secara tegas meminta PLN tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat kondisi pemadaman bergilir. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang marah dengan pemadaman oleh pihak PLN. &rdquo;Sekarang masyarakat menuntut, mereka bayar listrik, kenapa begini. Tidak ada perjanjian dengan mati lampu. Urusan cukup tidak cukup, bukan urusan masyarakat, masa masyarakat mesti menanggung cukup tidak cukup padahal dia bayar. Sehingga harus ada kompensasi,&rdquo; tegas Ramdhan Pomanto. Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar Ahmad Amirul Syarief menyampaikan akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Termasuk mengajak Wali Kota Danny Pomanto untuk melihat ruang kontrol PLN, sistem kelistrikan di Kota Makassar. &rdquo;Kami tentunya akan menindaklanjuti sesuai hasil pembicaraan akan ada bantuan ke masyarakat, juga ada aksi-aksi mengajak langsung pak wali melihat bagaimana kontrol room kita, bagaimana kelistrikan di Kota Makassar,&rdquo; ujar Ahmad Amirul Syarief. Mengenai keresahan masyarakat, lanjut Ahmad, pihaknya sementara berusaha melakukan teknologi modifikasi cuaca di PLTA yang kekurangan air. &rdquo;Juga ada rencana relokasi pembangkit di luar Sulawesi yang masuk untuk menambah kapasitas pembangkit di sistem kelistrikan kita,&rdquo; ungkap Ahmad Amirul Syarief. Hanya saja diakuinya, saat ini kondisi di PLTA masih belum signifikan. Sehingga masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati listrik secara maksimal. &rdquo;Namun harapan kami hujan yang turun di daerah aliran sungai yang menyuplai PLTA-PLTA besar kita. Kalau sekarang belum terlalu signifikan untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas pembangkit,&rdquo; ucap Ahmad Amirul Syarief.

Pejabat PT PLN UID Sulselrabar menemui Wali Kota Makassar menjelaskan terkait pemadaman bergilir yang sudah berlangsung selama dua bulan

Pejabat PLN Temui Wali Kota Makassar Jelaskan Soal Pemadaman Bergilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210317_125838_252_1_800x612.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melalui kuasa hukumnya melaporkan seorang pengunjuk rasa berinisial AM ke polisi. Laporan itu karena wali kota merasa dirugikan dengan fitnah keterlibatan dalam pidana korupsi.  ’’Unjuk rasa itu adalah bagian dari hak rakyat menyampaikan aspirasi. Tapi kalau menuduh tanpa bukti, itu fitnah namanya,’’ ujar Moh Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (15/9).  Unjuk rasa sejumlah mahasiswa di kantor kejaksaan beberapa waktu lalu itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PDAM Makassar dengan nilai Rp 31 miliar.  Wali kota menyatakan, setiap warga punya hak untuk menyampaikan pendapat termasuk dalam berunjuk rasa. Namun dengan menyebut nama dan jabatan dia terlibat dalam pusaran korupsi, tanpa ada pembuktian disebutnya sebagai fitnah serta pencemaran nama baik.  ’’Langsung menuduh, sebut nama dan menuduh. Wali Kota Ramdhan Pomanto terlibat korupsi, itu kan fitnah,’’ tutur Ramdhan Pomanto.  Menurut dia, semua tudingan itu tidak mendasar. Pelaporan dilakukan agar mereka dapat membuktikan apa yang telah dituduhkan.  ’’Jelas sekali dia bilang menuduh dan terlibat, ini kan kelihatan tendensius dan ada yang suruh. Kita hargai itu pendapat, tapi buktikan secara hukum,’’ ujar Ramdhan Pomanto.  Benny Iskandar, kuasa hukum Wali Kota Makassar, mengatakan, laporan dilakukan di Polrestabes Makassar. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga pencemaran nama baik.  Dia mengatakan, terlapor AM secara terang-terangan menyebut Ramdhan Pomanto terlibat dalam dugaan korupsi pada proyek PDAM Makassar.  ’’Jadi kronologinya itu ketika dilakukan aksi oleh AM, dalam orasi dan dalam rilis yang disebarkan ke media. Dia itu sudah menuding dan menyebut nama klien saya, Bapak Mohammad Ramdhan Pomanto yang juga Wali Kota Makassar yang menyatakan diduga terlibat,’’ ujar Benny.

Wali Kota Makassar Laporkan Pengunjuk Rasa ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/patung-ramang-jadi-ikon-baru-kota-makassar_m_106908.jpeg" alt="Patung Ramang diresmikan oleh Wali Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari, Rabu (2/2)." width="100%">
<figcaption>Patung Ramang diresmikan oleh Wali Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari, Rabu (2/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Patung legenda sepak bola asal Makassar, Ramang, berdiri kokoh di Anjungan Pantai Losari. Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto meresmikan ikon baru Makassar itu pada Rabu (1/2). Danny -sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto- berharap dengan peresmian patung Ramang yang juga salah satu legenda sepak bola Tanah Air dari Kota Daeng itu jadi sinyal kebangkitan klub PSM. Sebelumnya, patung Ramang pernah berdiri di pintu gerbang Lapangan Karebosi. Tetapi, saat Lapangan Karebosi akan direvitalisasi pada 2007, patung itu ikut dibongkar. &ldquo;Saya berharap dengan peresmian Patung Ramang, semangatnya ketika masih aktif bermain menular ke PSM saat ini,&rdquo; katan Danny. Pada peresmian patung Ramang ini hadir sejumlah legenda PSM Makassar yang pernah satu tim dengan Ramang. Di antaranya Keng Wie dan Saleh Ramadaud. Juga mantan pemain yang pernah dilatih Ramang seperti Syamsuddin Umar, Abdi Tunggal, Thalib, dan Najib Latandang, serta ratusan suporter PSM Makassar. Melalui kesempatan ini, Danny juga berterima kasih kepada suporter PSM yang terus memberi dukungan kepada skuad Juku Eja, dalam kondisi apapun. &ldquo;Harapan kita, PSM Makassar juara Liga musim 2017,&rdquo; ujar Danny. (ps/ira/JPG)

Patung Ramang Jadi Ikon Baru Kota Makassar