<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/Melani-Manicepro-1126272541.jpg" alt="Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro) angkat bicara lewat surat yang beredar di media sosial. (Ilham Kausar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro) angkat bicara lewat surat yang beredar di media sosial. (Ilham Kausar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) telah membacakan putusan atas terdakwa Franciska Dwi Meilani alias Melani Mecimapro. Direktur PT Melania Citra Permata itu dibebaskan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi konser TWICE dengan nilai Rp 10 miliar. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim PN Jaksel pada Senin sore (9/2). Hakim Ketua Sri Rejeki Marsinta yang membacakan putusan perkara nomor 722/Pid.B/2025/PN JKT.SEL menyatakan bahwa Melani telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Namun, perbuatannya disebut bukan tindak pidana. &rdquo;Menyatakan terdakwa Franciska Dwi Meilani terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,&rdquo; kata hakim ketua. Atas putusan tersebut, majelis hakim meminta agar Melani segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah disampaikan dalam sidang. Tidak hanya itu, Melani juga harus dibebaskan dari dalam tahanan segera setelah putusan tersebut dibacakan. Hakim meminta agar segala hak-hak Melani dipulihkan kembali sebagaimana mestinya. &rdquo;Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan,&rdquo; lanjut hakim ketua. Putusan tersebut sangat jauh dari tuntutan jaksa. Yakni meminta agar Melani dihukum atas perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 327 KUHP. Tidak hanya itu, putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perkara Melani harus diselesaikan di ranah perdata, bukan pada ranah pidana sebagaimana tuntutan jaksa. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Melani sebagai tersangka dan menahan yang bersangkutan atas kasus dugaan penggelapan dana penyelenggaraan konser girl band TWICE sebesar Rp 10 miliar. Masalah itu bermula saat korban WTU yang merupakan Direktur PT MIB melakukan kerja sama dengan tersangka untuk penyelenggaraan konser TWICE. Kerja sama tersebut dilakukan pada Oktober 2023. Korban tertarik bekerja sama karena dijanjikan keuntungan mencapai 23 persen. Namun sayangnya, janji tinggal janji. Uang Rp 10 miliar yang diberikan justru tak jelas rimbanya. Merasa dikecewakan, korban membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2025. &nbsp;

PN Jaksel bebaskan Melani Mecimapro dari dakwaan pidana penggelapan dana konser TWICE. Putusan minta perkara diselesaikan secara perdata.

Dakwaan Terbukti Tapi Melani Mecimapro Divonis Bebas, Begini Pertimbangan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/Melani-Manicepro-1126272541.jpg" alt="Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro) angkat bicara lewat surat yang beredar di media sosial. (Ilham Kausar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro) angkat bicara lewat surat yang beredar di media sosial. (Ilham Kausar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro), telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan atas kasus penggelapan dana investasi untuk penyelenggaraan konser girl band TWICE senilai Rp 10 miliar. Berkas perkara dan juga tersangka Fransiska Melani kini berada di bawah tanggung jawab Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, setelah resmi dilakukan pelimpahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, kemarin. Kasus yang menjerat Fransiska Melani sebentar lagi akan bergulir di meja persidangan untuk perkaranya diadili supaya jelas status hukumnya. Fransiska Melani angkat bicara melalui surat yang beredar di media sosial. Dalam surat tersebut, dia meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan dan mungkin merugikan banyak orang. Dia juga meminta maaf kepada keluarga dan sejumlah pihak bekerja sama dengannya yang merasa dirugikan. Tak hanya menyampaikan permintaan maaf, Fransiska Melani juga meminta keadilan untuk dirinya dan mengungkit kontribusinya untuk negara selama kurang lebih 10 tahun belakangan. "Saya percaya bahwa sistem hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan bagi banyak orang dan juga berharap adanya perlindungan dari kementerian terkait di mana kami telah berkontribusi selama 10 tahun sebagai bagian dari pemasukan devisa negara," kata Fransiska Melani. Melani menceritakan bahwa dirinya sebagai promotor K-pop di Indonesia sudah lama terhitung sejak 2010 dengan banyak rintangan dialaminya. "Sampai akhirnya, Mecimapro berdiri di tahun 2015. Banyak suka dan duka yang saya alami, namun dengan kecintaan saya yang besar akan musik K-pop, saya terus bertahan," ungkapnya. Selain itu, Fransiska Melani juga menyinggung kondisi perusahaan yang dipimpinnya. Dia menyebut kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. "Kondisi perusahaan kami sedang tidak baik, namun saya percaya kami akan dapat bangkit berkat dukungan banyak pihak yang percaya pada kami. Terima kasih pada Tuhan yang senantiasa hadir menyertai langkah kami," kata Fransiska Melani.

Fransiska Melani ditahan atas penggelapan dana konser TWICE. Dia minta maaf dan berharap adanya keadilan.

Melani Mecimapro, Tersangka Penggelapan Dana Konser Girl Band TWICE Rp 10 Miliar, Ungkit Kontribusinya untuk Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/IMG_20251009_055538-4058876677-1-2354268765.jpg" alt="Ilustrasi Girlgrup TWICE. berkas perkara penggelapan dana konser girlgroup TWICE oleh Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani sudah lengkap. (Soompi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Girlgrup TWICE. berkas perkara penggelapan dana konser girlgroup TWICE oleh Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani sudah lengkap. (Soompi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara penggelapan dana oleh Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani sudah lengkap. Polda Metro Jaya memastikan tak ada penangguhan penahanan untuk Melani. Rencananya besok (7/11), promotor konser musik girl band TWICE tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com pada Kamis (6/11). Dia menyampaikan bahwa berkas perkara untuk tersangka Melani sudah lengkap seluruhnya. Sehingga tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk kemudian dibawa ke persidangan.&nbsp; &rdquo;Sudah P21 (berkas lengkap) dan akan dilaksanakan tahap dua besok, 7 November 2025,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sebelumnya, sempat muncul opsi penangguhan penahanan atas tersangka Melani yang sudah ditahan sejak 9 September. Setelah masa penahanan diperpanjang pada 29 September, masa penahanannya berakhir besok. Namun, kini Polda Metro Jaya memastikan bahwa opsi tersebut tidak akan diambil. Besok, Melani langsung dilimpahkan kepada kejaksaan.&nbsp; &rdquo;Sejauh ini tidak ada penangguhan penahanan karena berkas perkara sudah P21,&rdquo; tegas Kombes Budi Hermanto. Polda Metro Jaya menetapkan Melani sebagai tersangka dan menahan yang bersangkutan atas kasus dugaan penggelapan dana penyelenggaraan konser girl band TWICE sebesar Rp 10 miliar. Masalah itu bermula saat korban WTU yang merupakan Direktur PT MIB melakukan kerja sama dengan tersangka untuk penyelenggaraan konser TWICE.&nbsp; Kerja sama tersebut dilakukan pada Oktober 2023. Korban tertarik bekerja sama karena dijanjikan keuntungan mencapai 23 persen. Namun sayangnya, janji tinggal janji. Uang Rp 10 miliar yang diberikan justru tak jelas rimbanya. Merasa dikecewakan, korban membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2025.&nbsp;

Kejati Jakarta nyatakan berkas perkara penggelapan dana konser TWICE lengkap, penahanan Melani tanpa penangguhan.

Berkas Sudah Lengkap, Polda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Penangguhan Penahanan untuk Melani Mecimapro

Melani Mecimapro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Melani Mecimapro

Berita Terkini

Dakwaan Terbukti Tapi Melani Mecimapro Divonis Bebas, Begini Pertimbangan Hakim

Melani Mecimapro, Tersangka Penggelapan Dana Konser Girl Band TWICE Rp 10 Miliar, Ungkit Kontribusinya untuk Negara

Berkas Sudah Lengkap, Polda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Penangguhan Penahanan untuk Melani Mecimapro

Download Aplikasi JawaPos.com