<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saatnya-mencari-terobosan-pasar-alternatif_m_.jpg" alt="Sawit adalah salah satu komoditas andalan untuk ekspor." width="100%">
<figcaption>Sawit adalah salah satu komoditas andalan untuk ekspor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto berencana menambah lahan kelapa sawit. Upaya itu dianggap sangat dimungkinkan dan tidak berhubungan dengan deforestasi. Menurut Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Budi Mulyanto, masih banyak lahan marginal yang belum digunakan secara optimal dan bisa ditanami kepala sawit. Jika perluasan lahan perkebunan sawit dilakukan di lahan yang tidak berhutan, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan deforestasi. Di dalam areal yang diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan, masih banyak lahan yang tidak berhutan. Ditambah pula pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang akan menyediakan lahan seluas 20 juta hektare bagi pengembangan pangan dan energi. Hal itu dinilai sangat relevan baik dari sudut pandang teknis maupun regulasi. "Banyak orang selalu mempunyai image bahwa seluruh kawasan hutan berwujud hutan, nyatanya tidak. Di antara 120-an juta hektare daratan yang diklaim sebagai kawasan hutan nyatanya menurut data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) terdapat 31,8 juta hektare yang tidak berhutan," beber Budi Mulyanto dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (7/1). Budi menjelaskan, pengembangan perkebunan sawit yang akan dilakukan di lahan marginal justru membuat lahan tersebut menjadi lebih hijau, lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Kegiatan itu sangat berkontribusi pada perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dianjurkan PBB. Oleh karena itu, penting memberi penjelasan kepada masyarakat secara rasional dengan data yang relevan, sehingga tidak menimbulkan salah paham, terutama dalam aspek kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara besar dengan luas lahan daratan sekitar 190 juta hektare. Sisanya terdiri atas lautan yang luasnya sekitar 4 kali daratan. Dari 190 juta hektare tersebut yang digunakan untuk berbudi daya oleh 282 juta penduduk Indonesia hanya 67 juta hektare atau sepertiga luas daratan. Sepertiga luas lahan tersebut biasa disebut Areal Penggunaan Lain (APL). Sedangkan, sisanya lahan daratan yang luasnya dua pertiga tersebut diklaim sebagai kawasan hutan. Pada lahan yang tidak berhutan terdapat kawasan perkebunan rakyat, transmigrasi, tambak, pertanian lahan kering, sawah, pertambangan, pelabuhan/bandara, padang rumput/alang-alang, dan belukar. "Jadi lahan yang seluas 31,8 juta hektare adalah lahan masyarakat dan lahan telantar. Hal ini perlu segera dibereskan data dan administrasi tenurialnya, dan pada lahan inilah pengembangan perkebunan sawit dapat dilakukan. Dengan demikian sangat tidak relevan perluasan lahan perkebunan sawit dikaitkan dengan deforestasi," tutur Guru Besar IPB itu. Karena itu, menurut Budi, saat ini merupakan kesempatan baik untuk melakukan perbaikan data penguasaan/pemilikan (tenurial) dan pemanfaatan lahan baik spasial maupun tekstualnya. Kenyataan hari ini definisi kawasan hutan dan dan definisi hutan dalam Undang Undang (UU) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dilaksanakan secara rasional dan proporsional. Hal tersebut menimbulkan persoalan bagi pembangunan bangsa dan negara, termasuk persoalan dengan hutan yang sangat berharga bagi keberlanjutan NKRI. Sebagai contoh, pelaksanaan tata batas hanya pada batas terluar dengan mengejar temu gelang secara sepihak, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. Akibatnya, jutaan hektar tanah dan juga penduduk terkungkung dalam area yang diklaim sebagai kawasan hutan. "Penyelesaian batas tanah-tanah masyarakat harus segera dilakukan, yang otomatis akan menghasilkan tanah-tanah yang menjadi apa yang disebut Kawasan Hutan akan terjadi," tegas Budi. Menurut dia, upaya perbaikan akan terjadi jika penentuan batas tanah ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga memenuhi prinsip Contradicture Delimitatie (batas ditentukan oleh pihak-pihak yang berbatasan). Dengan kejelasan batas-batas tanah terkait aspek tenurial ini maka pembangunan nasional yang berkelanjutan akan lebih mudah direncanakan, termasuk pembangunan kebun sawit, dan lahan pangan lainnya. "Sehingga rencana pemerintah Bapak Presiden Prabowo dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana," terang Budi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015343917/tarif-ekspor-sawit-jadi-75-persen-bpdpks-turunkan-target-pungutan">Tarif Ekspor Sawit Jadi 7,5 Persen, BPDPKS Turunkan Target Pungutan</a> Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin menambah tanaman kepala sawit. Keinginan itu diungkapkan dalam pidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024 lalu. Prabowo menyebut tidak perlu takut dengan deforestasi. "Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan, apa itu deforestation, iya kan," kata Presiden.

Menurut guru besar IPB Budi Mulyanto, masih banyak lahan marginal yang belum digunakan secara optimal dan bisa ditanami kepala sawit.

Guru Besar IPB Sebut Pengembangan Sawit di Lahan Marginal Membuat Lahan Lebih Hijau dan Produktif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/437535234_411235371521445_2558180335978493667_n-4291388959.jpg" alt="Cover Buku" width="100%">
<figcaption>Cover Buku</figcaption>
</figure> Oleh: M. Rifdal Ais Annafis Di bawah maraknya sastra surealis dan eksperimental, buku Eep Saefulloh Fatah sekali lagi menawarkan realitas imajiner dengan persoalan kuat orang-orang kelas ketiga. SAYA dengan mudah membayangkan, barangkali Kang Eep Saefulloh Fatah dalam posisi gamang ketika menyadari, seperti dalam kisah tragis Akhromeyev, seorang mantan jenderal komunis Soviet sebelum dia menempelkan gagang pistol di pelipisnya sendiri, bahwa &rdquo;banyak hal tidak beres pada negerinya.&rdquo; Bedanya, jenderal yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk partai dan negerinya itu memilih sikap pragmatis dengan bunuh diri. Sedangkan Kang Eep ketika merenungi ketidakberesan itu, selain aktivitasnya di dunia politik, menulis cerita pendek bergaya realis. Sebuah gaya yang dengan wajar dan alamiah membangkitkan simpati dan rasa iba pembaca. Gaya penceritaan realis menjadi berhasil ketika menggunakan dua perangkat penulisan. Yakni, menggunakan konklusi tragis serta ironi dan selanjutnya menggunakan bahasa familier atau sehari-hari sebagai medium. Cara ini berhasil dipergunakan banyak sastrawan kita. Misalnya, Hamsad Rangkuti dengan bukunya yang terkenal, Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku dengan Bibirmu?. Atau, Sepi pun Menari di Tepi Hari milik Radhar Panca Dahana. Kedua sastrawan yang saya sebut berupaya menyajikan cerita yang linier berupa tragedi yang dekat senyata mungkin dengan harapan agar kisah meyakinkan. Sastrawan ini, termasuk Kang Eep dalam buku Lelaki dari Neraka, selalu berupaya menghadirkan konflik yang dramatis. Seluruh perangkat menulis yang dipakai menjadikan karya yang bergaya realis akhirnya membuat perasaan pembaca berdebar-debar. Dalam buku Kang Eep, saya sepakat mengklasifikasikan garapannya dalam tiga tema besar yang anehnya seakan berjalin kelindan. Pertama, Lanskap Kampung Halaman. Dalam lanskap ini, cerita pendek Kang Eep berkisah tentang kenangan pendek dan panjang terhadap kampung halamannya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Misalnya, dia menggambarkan ironi seorang guru honorer di sebuah kampung yang tidak mendapat haknya untuk diperhatikan pemerintah. Atau, persoalan kekeringan yang melanda ketika kemarau tiba di kisah lain. Dua sudut pandang ini bersumber dari ironi masyarakat kelas ketiga yang menjadi korban bobroknya kebijakan pemerintah. Kedua, Hikayat Cinta. Tampaknya, saya perlu mengutarakan kekesalan saya terhadap Kang Eep. Dalam beberapa cerita pendek, dia berhasil memanipulasi saya sebagai pembaca dengan memberikan kejutan-kejutan tak terduga. Misalnya, dalam cerpen Cinta di Sebuah Pagi. Dia menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan gaya bahasa lugas, jernih, sekaligus menyenangkan. Dengan cara menonjolkan persoalan keluarga dengan adanya kisah cinta terselubung antara Armando dan Asti, pembantunya, tanpa sepengetahuan istri sahnya. Dan kisah-kisah keras kepala lainnya. Ketiga, Hikayat Politik. Tema besar ini ditandai dengan beberapa cerita pendek. Kang Eep berupaya menggambarkan setting yang seakan-akan alamiah dan betul terjadi sebab Kang Eep berdekatan dengan fakta empiris. Lahirlah kisah seperti Neka, Huru-hara, Gerimis Senja di Praha, ataupun Jaket Ayah. Maka, dari tema besar ini, kita dapat sekilas meraba gegap gempita persoalan politik tanah air seperti tragedi Timor Timur, persoalan bacaleg, runtuhnya komunis, dan lainnya. Di bawah maraknya sastra surealis dan eksperimental, buku Kang Eep sekali lagi menawarkan realitas imajiner dengan persoalan kuat orang-orang kelas ketiga. Ini menjadi warna jernih di antara keruh dan jauhnya jangkauan imajinasi sastrawan Indonesia terhadap sumber realitas yang menjamur dan terus ditafsir ulang. Tetapi memang, tokoh-tokoh dalam cerita pendek ini tidak berupaya memberi khotbah atau penghakiman. Mereka hadir sekelebat di pikiran kita dengan mengemban keyakinan sederhana: memberi ruang perenungan atas dunia yang makin kurang ajar dan menyebalkan. Tampaknya, kita perlu bahagia dan bergembira. Bisa jadi, ini menjadi buku panduan mengunjungi masa depan, terutama bagi anak muda yang ingin betul-betul menjadi manusia. (*) --- <ul> <li>Judul buku: Lelaki dari Neraka dan Cerita-Cerita Manusia Keras Kepala Lainnya</li> <li>Penulis: Eep Saefulloh Fatah</li> <li>Penerbit: Bentang Pustaka</li> <li>Cetakan: Pertama, Maret 2024</li> <li>Jumlah: vii + 142 halaman</li> </ul> &nbsp;--- Rifdal Ais Annafis,&nbsp;Pengarsip dan bakul buku di Komunitas Kutub, Jogjakarta

Di bawah maraknya sastra surealis dan eksperimental, buku Eep Saefulloh Fatah sekali lagi menawarkan realitas imajiner dengan persoalan kuat

Yang Marginal, Yang Horizontal, Yang Keras Kepala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KEMENSOS.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memimpin Media Briefing bersama para awak media di Kantor Utama Kemensos di Jakarta, Senin (17/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memimpin Media Briefing bersama para awak media di Kantor Utama Kemensos di Jakarta, Senin (17/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai bekerja melakukan perekaman data kependudukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) atau masyarakat marginal. Menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Provinsi DKI Jakarta serta Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendagri/">Kemendagri</a>), ditargetkan data kependudukan 1.600 PPKS bisa terekam.  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan, program <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemensos/">Kemensos</a> itu tidak terlepas dari amanat konstitusi. Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 secara jelas disebutkan, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. Artinya, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara.  ”Masalahnya, kalau tidak memiliki data kependudukan, tidak bisa diberi bantuan,” ujarnya dalam kegiatan Perekaman Data Kependudukan dan Pembukaan Rekening Atensi bagi Warga Marginal/Telantar di Gedung Aneka Bhakti, kantor Kemensos, Jakarta, kemarin (13/1).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/risma-kemensos-fasilitasi-kelompok-marjinal-miliki-ktp-dan-rekening/">Risma: Kemensos Fasilitasi Kelompok Marjinal Miliki KTP dan Rekening</a>  Karena itulah, pihaknya menggandeng dispendukcapil dan Kemendagri untuk membantu masyarakat marginal. Bukan hanya di DKI Jakarta, program tersebut juga akan dimanfaatkan untuk masyarakat marginal di wilayah lain. Terutama di daerah-daerah yang ada balai milik Kemensos seperti Bandung, Papua, dan Sulawesi. Dengan begitu, mereka bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah.  Total, 1.600 PPKS bakal dibantu dengan diberi akses untuk bisa keluar dari kemiskinan. Per hari, ditargetkan ada 100 PPKS yang data kependudukannya diproses. ”Penyaluran bantuan sosial kan harus berdasar data penerima yang jelas. Nanti, kalau tidak, saya bisa dituduh mark up atau macam-macam,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Pi9BQaiOb9M

Kemensos Target Perekaman Data Kependudkan 100 Orang Per Hari

marginal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#marginal

Berita Terkini

Guru Besar IPB Sebut Pengembangan Sawit di Lahan Marginal Membuat Lahan Lebih Hijau dan Produktif

Yang Marginal, Yang Horizontal, Yang Keras Kepala

Kemensos Target Perekaman Data Kependudkan 100 Orang Per Hari

Download Aplikasi JawaPos.com