<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT KPK di Jateng. Simak profil, karier, dan dugaan korupsi yang menyeret anak pedangdut senior ini

Bintang Pradewo

Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Anak Pedangdut Senior yang Terjaring OTT KPK

KPK lakukan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi. Simak perkembangan terbaru dan status penanganan kasus ini.

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/JKT_-Perawatan-Kereta-Cepat-Whoosh_MIFTAHUL-HAYAT07-8625100-4124950238.jpeg" alt="Kereta Cepat Whoosh di Depo KCIC Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/7/2024). tak semua warga mendukung perpanjangan rute kereta cepat menjadi Jakarta-Surabaya. (dok. Jawa Pos/Miftahul Hayat)" width="100%">
<figcaption>Kereta Cepat Whoosh di Depo KCIC Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/7/2024). tak semua warga mendukung perpanjangan rute kereta cepat menjadi Jakarta-Surabaya. (dok. Jawa Pos/Miftahul Hayat)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mendorong mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.</p> <p>"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya,"&nbsp;ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).</p> <p>Budi mengatakan KPK akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut.</p> <p>"Dalam artian bahwa dari setiap informasi awal yang masyarakat sampaikan kepada KPK, KPK tentu akan melakukan pulbaket atau melakukan pengumpulan bahan keterangan lainnya untuk melengkapi informasi awal yang sudah disampaikan oleh masyarakat,"&nbsp;jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau&nbsp;<em>mark up</em>&nbsp;di proyek Whoosh.</p> <p>"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.</p> <p>Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu&nbsp;<em>mark up</em>. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."</p> <p>KPK pada 16 Oktober 2025, mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.</p> <p>Mahfud kemudian merespons KPK dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, yakni pada 18 Oktober 2025. (*)</p> <p>&nbsp;</p>

Mahfud kemudian merespons KPK dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, yakni pada 18 Oktober 2025.

KPK Tetap Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Gibran-Rakabuming-Raka-Dery-Ridwansah-3JPG-2279261751.jpg" alt="Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri deklarasi Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin (Perdana) mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (6/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri deklarasi Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin (Perdana) mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (6/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pengamat politik Rocky Gerung menilai calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka akan lebih unggul daripada Mahfud MD dalam debat cawapres yang akan digelar pada Jumat (22/12) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam debat itu, ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD akan memaparkan visi misi mereka tentang ekonomi, keungan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rocky menilai, saat ini Mahfud MD tidak mengetahui banyak karakter dari Gibran.</div> <div dir="auto">Sedangkan, Gibran akan bertanya segala informasi mengenai Mahfud MD kepada sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013640745/resmi-dukung-anies-cak-imin-jusuf-kalla-pilih-yang-tidak-pemarah">Resmi Dukung Anies-Cak Imin, Jusuf Kalla : Pilih yang Tidak Pemarah!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD. Nanti dia mau ngomong apa coba? Karena Gibran bilang &lsquo;eh lu anak buah bapak gua, gua tahu yang lu kerjain&rsquo;, jadi Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud,&rdquo; kata Rocky Gerung, Rabu (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Rocky, Mahfud sedang berupaya mencari cara menghadapi Gibran saat debat cawapres 2024 nanti. Sebab, informasi terkait Gibran masih minim didapat oleh Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mahfud sekarang lagi berupaya belajar bagaimana cara menghadapi Gibran. Informasi Gibran tentang Mahfud lebih banyak daripada informasi Mahfud tentang Gibran, itu masalahnya,&rdquo; ujar Rocky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013640748/unggulkan-ptsl-program-pemerintahan-era-jokowi-mempercepat-sertifikasi-tanah">Unggulkan PTSL, Program Pemerintahan Era Jokowi Mempercepat Sertifikasi Tanah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, debat cawapres nanti akan menampilkan tiga kandidat cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.&nbsp;Debat cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Debat cawapres, akan mengangkat tema&nbsp;ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Moderator debat itu akan dipandu oleh&nbsp;Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa.</div> </div>

Rocky Gerung menilai calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka akan lebih unggul daripada Mahfud MD dalam debat cawapres.

Rocky Gerung Sebut Gibran Akan Lebih Unggul dari Mahfud MD Saat Debat Cawapres 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/26_gerak_11-edit-1152313340.jpg" alt="GANJAR PRANOWO-MAHFUD MD" width="100%">
<figcaption>GANJAR PRANOWO-MAHFUD MD</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal fokus soal materi terkait komitmen penegakan supremasi hukum pada debat perdana 12 Februari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fokus materi yang akan dibawakan Pak GP-MMD pada debat besok adalah penegasan tentang komitmen penegakan supremasi hukum," kata Seno kepada wartawan, Sabtu (9/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seno menyatakan, masyarakat sudah mengetahui bahwa Ganjar dan Mahfud memiliki kedekatan dengan topik yang dibahas dalam debat. Pada debat perdana mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013455264/jadi-representasi-kalangan-muda-tkn-sebut-prabowo-gibran-harapan-bagi-milenial">Jadi Representasi Kalangan Muda, TKN Sebut Prabowo-Gibran Harapan Bagi Milenial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, kata Seno, debat perdana yang digelar KPU ini menjadi panggung bagi Ganjar dan Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Ganjar adalah lulusan S1 Hukum yang pernah menjadi legislator, sedangkan Pak Mahfud punya reputasi sebagai pendekar hukum yang pemberani. Jadi debat pertama ini adalah panggung beliau berdua," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam visi-misinya, Ganjar dan Mahfud menuangkan soal Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM hingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara," tulis dokumen visi-misi pasangan nomor urut 3 itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ganjar-Mahfud juga akan menjamin Kebebasan Sipil. Seperti hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitah parpol sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik," pungkasnya.</div>

Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal fokus soal materi terkait komitmen penegakan supremasi hukum pada debat perdana.

Debat Perdana, Ganjar-Mahfud Bakal Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, tak ada permasalahan perwira tinggi TNI aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Karena tak ada larangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).<br /> <br /> "Soal penempatan TNI sebagai penjabat kepala daerah itu oleh Undang-Undang, oleh Peraturan Pemerintah maupun vonis MK itu dibenarkan," kata Mahfud melalui siaran Youtube, Rabu (25/5).<br /> <br /> Mantan Ketua MK ini mengungkapkan, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar institusi, kecuali pada 10 institusi kementerian/lembaga, misalnya di Kemenko Polhukam, BIN, BNN dan BNPT. Sementara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 20 mengatur anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil, asalkan diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya.<br /> <br /> "Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di mana di situ disebutkan TNI-Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara," ucap Mahfud.<br /> <br /> Dia menyebut, putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 menjadi legitimasi. Dia menuturkan, banyak yang salah memahami putusan MK Nomor 15 Tahun 2022. Menurutnya, dalam vonis tersebut terdapat dua hal yang disampaikan, salah satunya soal anggota TNI-Polri yang diberi jabatan madya atau pratama di luar induk institusinya boleh menjadi penjabat kepala daerah.<br /> <br /> "Vonis MK, ini yang sering salah dipahami. Vonis MK itu mengatakan dua hal, satu, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil, tetapi di situ disebutkan terkecuali di dalam sepuluh institusi Kementerian yang selama ini sudah ada. Lalu kata MK sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi pejabat kepala daerah. Itu sudah putusan MK Nomor 15 yang banyak dipersoalkan itu 2022, itu coba dibaca putusannya dengan jernih," tegas Mahfud.<br /> <br /> Dia menegaskan, aturan-aturan tersebut digunakan sejak 2017 untuk menetapkan penjabat kepala daerah yang daerah-daerahnya melaksanakan Pilkada. Bahkan, aturan tersebut sudah lama dijalankan.<br /> <br /> "Selain itu, kita sudah empat kali melaksanakan ini. 2017 kita menggunakan ini, 2018, yang terbanyak itu 2020. Itu banyak sekali dan itu sudah berjalan seperti itu ketika ada Pilkada era Covid yang semula itu dikhawatirkan di tempat-tempat yang ada pilkada yang ada Covid akan meledak, ternyata tidak juga pada waktu itu. Tapi saya tidak bicara Covid, ini sudah jalan dan aturan-aturannya sudah ada," pungkas Mahfud.

Mahfud MD: Penempatan TNI-Polri Sebagai Pj Kepala Daerah Dibenarkan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahfud-md-kecewa-dan-tersinggung-dengan-ketum-ppp-katanya-begini_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku kecewa dengan ucapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkait soal kronik cawapres Jokowi." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku kecewa dengan ucapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkait soal kronik cawapres Jokowi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengaku kecewa dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Sebab pernyataan politikus yang akrab disapa Rommy itu dianggap telah menyinggung hatinya.</p><br /> <p>Dikatakan Mahfud MD, setelah Jokowi mendeklarasikan Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres, Rommy sempat menyebut, Mahfud menjahit baju untuk keperluan cawapres atas keinginannya sendiri.</p><br /> <p>"Mungkin saya sedikit tersinggung dengan pernyataan Ketua PPP Rommy," ujar Mahfud dalam <em>Indonesia Lawyer Club</em> (ILC), Selasa (14/8) malam.</p><br /> <p>Padahal menurut Mahfud, dirinya disuruh oleh pihak istana menjahit baju untuk keperluan mendaftar capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar busananya bisa sama dengan Jokowi.</p><br /> <p>Lebih lanjut, dia juga kecewa dengan sikap Rommy yang berbanding terbalik yang seakan tidak mendukungnya menjadi cawapres. Padahal sebelum Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai cawapres Jokowi, dirinya sempat melakukan pertemuan dengan Rommy.</p><br /> <p>Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Mahfud,&nbsp;Rommy mengatakan bahwa cawapres Jokowi sudah mengerucut ke dirinya. Tidak ada calon lain. "Padahal sehari sebelumnya dia mengatakan ke saya, bahwa saya sudah final," katanya.&lrm;</p>

Mahfud MD Kecewa dan Tersinggung dengan Ketum PPP, Begini Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/undang-11-tokoh-psi-gelar-uji-kelayakan-untuk-calegnya_m_166737.jpeg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menggelar uji kelayakan untuk para calon legislatif dengan menghadirkan para juri independen. Tujuannya agar menghasilkan orang-orang yang layak dan baik di parlemen.</p><br /> <p>Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengakui bahwa uji kelayakan ini merupakan tradisi baru dalam dunia politik Indonesia. Apalagi kata dia, selama ini para calon legislatif dihasilkan dengan cara tidak jelas. Padahal dibutuhkan orang-orang terbaik untuk menjadi wakil rakyat.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Caleg kami bukan hasil rapat internal yang tidak jelas. Kami melaksanakan dengan mengundang juri internal dan publik bisa mengawasi,&rdquo; kata Grace dalam jumpa pers di sela-sela uji kelayakan, Minggu (5/11).</p><br /> <p>Nama-nama yang lolos akan diumumkan ke publik. Di sana masyarakat bisa memberikan masukan dan kritik terhadap nama-nama yang dicantumkan.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Tentunya dengan mekanisme yang kredibel dan transparan. Karenanya, PSI berharap bisa menarik para profesional, putra-putri terbaik bangsa, untuk terjun ke politik,&rdquo; tegasnya.&nbsp;&nbsp;</p><br /> <p>Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan, selama ini proses rekrutmen caleg terbilang dekat dengan praktik nepotisme dan kolutif.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Nepotisme maksudnya celeg itu biasanya orang-orang yang dekat dengan para pimpinan partai. Kolutif maksudnya melewati jalur-jalur gelap,&rdquo; ujar Mahfud. Namun, PSI memulai sebuah tradisi baru.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Kita harus mencari jalan keluar dari kebuntuan politik. Model rekrutmen PSI adalah salah satu cara yang harus didukung,&rdquo; imbuh Mahfud MD.</p><br /> <p>Mengenai para calon, Mahfud menyatakan, ada sejumlah calon sudah punya solusi konseptual mengenai persoalan bangsa, terutama terkait korupsi dan intoleransi.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Persoalan-persoalan itu dihayati dari pengalaman nyata. Meski beberapa masih agak lugu, mereka punya rasa keindonesiaan yang cukup menjanjikan,&rdquo; kata Guru Besar Hukum Tata Negara ini.&nbsp;</p><br /> <p>Juri independen lain, yakni Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar, menggarisbawahi bahwa upaya seleksi ala PSI ini merupakan hal baru dan pertama kali. Pasti ada perbaikan atau catatan untuk perbaikan ke depan.</p><br /> <p>Secara umum, kata Ucheng (panggilan akrab Zainal), para kandidat punya kepedulian tinggi untuk memberantas korupsi.&nbsp;</p><br /> <p>"Melihat para kandidat PSI, saya merasa lega karena ternyata jamaah antikorupsi itu banyak," kata pengajar Fakultas Hukum UGM ini yang disambut tepuk tangan hadirin.</p><br /> <p>Lebih lanjut, pada gilirannya, PSI harus membekali pada calon agar lebih kompeten. "Partai juga berperan untuk menguatkan mereka karena misi pendidikan politik di situ. Masih ada dua tahun menuju pemilu 2019," ucap Ucheng.</p><br /> <p>Sementara itu, juri lain, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu menyatakan proses seleksi caleg versi PSI ini memberi optimisme. Karena ternyata masih ada orang-orang yang punya niat jelas untuk melakukan perubahan, dengan beragam latar belakang dan usia.&nbsp;</p><br /> <p>"Proses ini luar biasa, menyadarkan saya bahwa ada harapan akan masa depan kita. Mereka berani berjuang dan keluar dari <em>comfort zone</em> dan mengambil risiko," kata Mari Elka.</p><br /> <p>Selama dua hari, Sabtu dan Minggu ini, PSI menggelar uji kelayakan untuk para bakal caleg. Ada 11 tokoh diundang sebagai juri independen. Para kandidat datang dari beragam profesi seperti, pengacara, aktivis, dosen, pengusaha, auditor, ahli mikrobiologi, dan lain-lain.</p>

Undang 11 Tokoh, PSI Gelar Uji Kelayakan untuk Calegnya

mahfid md

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahfid md