<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/m-taufik-boleh-nyaleg-mui-anggap-korupsi-belum-jadi-musuh-bersama_m_.jpg" alt="Sejumlah petugas TPS dan saksi sedang memeriksa daftar nama caleg yang dicoblos oleh pemilih." width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas TPS dan saksi sedang memeriksa daftar nama caleg yang dicoblos oleh pemilih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 ternyata disesalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena ada pihak-pihak yang diuntungkan atas dalam putusan tersebut, salah satunya Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi mengatakan ada klausul dalam aturan KPU yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif tidak boleh berasal dari mantan narapidana kasus korupsi. Dengan dibatalkannya PKPU itu, otomatis partai politik dapat kembali mencalonkan mantan terpidana korupsi tersebut. "Hal ini menunjukkan bahwa korupsi belum dianggap sebagai musuh bersama dan menjadi sinyalemen krisis yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia," tegas Zainut dalam keterangannya, Rabu (19/8). Menurutnya, upaya memerangi korupsi seharusnya dimulai dengan lahirnya rasa krisis yaitu kesadaran bahwa jika korupsi tidak diberantas maka keberlangsungan negara menjadi ancaman serius. "Seharusnya Pemerintah dan rakyat Indonesia serius dalam menanggulangi kasus korupsi, tidak boleh setengah-setengah. Baik dalam bentuk kebijakan maupun sikap dan tindakan," terangnya. Zainut melihat dalam kenyataan sosial, bahaya korupsi belum melekat dalam benak masyarakat. Ini terbukti dari masyarakat yang masih memberikan apresiasi dan dukungan para eks napi korupsi kembali menjadi pemimpin daerah ataupun anggota legislatif. "Kepada masyarakat cermatlah memilih pemimpin khususnya calon anggota legislatif, agar tidak memilih caleg yang memiliki sejarah kasus korupsi. Hal ini semata untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan bencana," tandasnya.

M Taufik Boleh Nyaleg, MUI Anggap Korupsi Belum Jadi Musuh Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/m-taufik-klaim-diusung-prabowo-gantikan-sandiaga-uno-jadi-wagub-dki_m_.jpg" alt="Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Setelah mendapat angin segar dari Mahkamah Agung (MA), Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengakui bahwa partainya Gerindra telah mengutusnya maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Maju (jadi Wagub DKI). Memang saya yang mewakili. Gerindra memang saya disuruh maju bukan seandainya," ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (17/9). Taufik menyampaikan hal tersebut telah disepakati dari hasil keputusan Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan (DPD) partai Gerindra DKI Jakarta. Berdasarkan itu, Taufik menyatakan semakin mantap untuk menggantikan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Presiden bersama dengan Prabowo Subianto. "DPP tinggal saya sampaikan. Insya allah (setuju). Kalau ketua, ketawa saja Pak Prabowo. Dilaporkan (diberitahukan) sama saya ketawa-tawa saja, ya pokoknya ketawa," katanya. Walau ada pintu gerbang yang terbuka, Taufik mengatakan dirinya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) atas pengunduran diri Sandiaga Uno dari kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang memang harus ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. "SK Presidennya belum. Saya belum lihat. Saya baru dengar katanya sudah keluar tapi kan saya belum lihat," tandasnya.

M Taufik Klaim Diusung Prabowo, Gantikan Sandiaga Uno Jadi Wagub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-minta-kpu-segera-terapkan-putusan-soal-eks-napi-korupsi-nyaleg_m_.jpg" alt="Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah ketika memberikan keterangan pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah ketika memberikan keterangan pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyatakan putusan MA mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018, tentang larangan eks narapidana kasus korupsi maju sebagai calon legislatif harus segera dilaksanakan. Pasalnya, putusan itu berlaku mengikat usai diputuskan majelis hakim. &ldquo;Putusan perkara ini berlaku sejak diputuskan Kamis (13/9),&rdquo; kata Abdullah di gedung MA, Jakarta, Senin (17/9). Sejumlah pihak sebelumnya menyebut KPU masih boleh mencoret daftar nama caleg eks narapidana kasus korupsi dalam batas waktu 90 hari. Ketentuan ini mengacu pada pasal 8 ayat 2 Peraturan MA 1/2011, yang menyebut bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dilaksanakan dalam 90 hari usai suatu perkara diputuskan. Namun, kata Abdullah, putusan soal PKPU itu harus segera dilaksanakan, mengingat waktu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU pada 20 September mendatang. &ldquo;Waktu tinggal tiga hari, kalau tunggu 90 hari lagi harus berapa lama,&rdquo; ujarnya. Pihak MA pun, diakui Abdullah, akan segera mengirim salinan putusan agar KPU dapat segera melaksanakan putusan tersebut. Sebab, KPU sebelumnya menyatakan harus menunggu salinan putusan MA terlebih dulu untuk membatalkan larangan tersebut. &ldquo;Insyaallah malam ini juga dikirimkan ke KPU. Mereka kan juga harus hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang keliru,&rdquo; paparnya. KPU diketahui membuat aturan yang melarang eks napi kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Aturan itu kemudian digugat sejumlah eks napi kasus korupsi ke MA, di antaranya M Taufik dan Waode Nurhayati. MA sempat menunda gugatan tersebut lantaran masih menunggu putusan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

MA Minta KPU Segera Terapkan Putusan soal Eks Napi Korupsi Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ragu-masuk-dct-m-taufik-saya-ngadu-sama-allah-saja_m_.jpg" alt="Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) telah resmi membuka jalan para eks napi&nbsp;korupsi melangkah ke Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menyatakan dengan adanya kabar tersebut,&nbsp;dia&nbsp;berharap agar namanya bisa masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT) yang memang akan diumumkan KPU DKI pada Selasa (20/9) esok. &ldquo;Ya kalau enggak dicantumin lagi saya ngadu sama Allah saja. Orang itu keputusan, siapa lagi yang mau dia (KPU) ikutin, masa keputusan diri sendiri?,&rdquo; tutur Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/9). Sebelumnya diketahui, KPU tidak sepakat dengan putusan Bawaslu yang memihak M Taufik menjadi bakal caleg. Namun setelah MA memutuskan, KPU tetap belum resmi menyatakan nama M Taufik masuk dalam DCT. Tidak putus asa, M Taufik optimis jika namanya akan dipublikasikan resmi oleh KPU DKI menjadi DCT. Untuk lebih lanjut,&nbsp;dia masih akan melakukan koordinasi dengan tim kuasa hukumnya terkait gugatan akan dilanjutkan kembali atau tidak. &ldquo;Kalau nanti wajib mencantumkan nama saya, nanti lihat mereka cantumkan nama saya enggak,&rdquo; tandasnya.

Ragu Masuk DCT, M Taufik: Saya Ngadu Sama Allah Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-peduli-strategi-siapa-m-taufik-yang-penting-ahok-sudah-kalah_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sempat menyampaikan pernyataan mengejutkan pada Minggu (16/9) malam.&nbsp;Menurutnya, Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan sempat menyusun strategi mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pertarungan Pilkada 2017. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyatakan, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo. Bahkan, dirinya menyatakan tidak penting membahas&nbsp;siapa yang menyusun strategi,&nbsp;sebab Ahok telah jatuh. "Ya masukannya bisa dari semua orang. Ya apa yang disampaikan Pak Prabowo benar. Saya nggak tahu yang penting Ahok sudah kalah kan intinya Ahok sudah tewas," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/9). Menurutnya, hal yang lazim jika partainya menerima masukan dari berbagai pihak. Tidak pernah ada ketertutupan dalam menampung aspirasi dari partai mana pun. "Saran itu digabung-gabung kemudian dipikirkan langkahnya seperti apa gitu. Nggak usah saya jelasin lagi di sini. Sudah ada yang kalah ya sudah menang kan," tutur Taufik. Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyampaikan pujian karena Zulhas merupakan figur kunci di balik strategi skenario penggulingan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta 2017 lalu.&nbsp; "Banyak sekali yang saya contoh dari PAN. Banyak ilmu-ilmu dari beliau (Zulhas). Beliau (pernah) sampaikan bagaimana merancang strategi menurunkan Ahok. Mungkin beliau lupa," kata Prabowo saat berpidato di depan ribuan kader PAN yang hadir di Grand Paragon, Jakarta, Minggu (16/9). Prabowo menyebut, strategi tersebut didapatkan kala dirinya menyambangi rumah dinas Zulhas. Kala itu, Jakarta pada masa kampanye pilkada. Dia bilang, strategi ampuh itu adalah dengan menurunkan langsung sejumlah tokoh-tokoh yang dimilikinya sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT).

Tak Peduli Strategi Siapa, M Taufik: Yang Penting Ahok Sudah Kalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bela-proyek-ahok-fraksi-pdip-dprd-dki-walk-out-saat-rapat_m_.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ida Mahmudah walk out saat Rapat Badan Anggaran." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ida Mahmudah walk out saat Rapat Badan Anggaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada yang menarik dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Kamis (14/9) kemarin. Terjadi perdebatan cukup alot antara anggota Banggar dengan Pimpinan Rapat, M Taufik saat melihat ajuan anggaran dari Dinas Sumber Daya Air. Bahkan, secara mengejutkan para anggota dari Fraksi PDIP DPRD DKI walk out sebelum rapat selesai. Seperti, Gembong Warsono dan Ida Mahmudah. Saat pimpinan rapat, asal menolak ajuan penambahan anggaran, Ida pun ijin untuk meninggalkan rapat karena merasa sudah tidak kondusif. Ada keheranan dibenaknya atas penolakan anggaran sedangkan, dana yang diajukan dapat digunakan untuk penanggulangan banjir. "Kalau saya prinsipnya selagi bisa dikerjakan di tahun 2018 kenapa tidak dikerjakan? Kenapa kami tidak setujui? Pasti ada sesuatu," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/9). Sangat disayangkan, Ida melihat waduk yang memang diprogramkan era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini ditolak mentah-mentah. Padahal, penyelesaian tinggal 10 persen lagi. "Pekerjaan itu misalkan diangka 90 persen selesai terus tinggal 10 persen lagi kenapa tidak disetujui, kan tidak fair juga kalau ada proyek bagus untuk masyarakat bagus kenapa tidak jalan?," tegasnya. "Itu proyek programnya Ahok yang mereka tidak suka. Ini pimpinan (M Taufik) tidak fair untuk memimpin rapat Banggar jadi menurut saya tidak layak lah saya ikut lagi di situ," imbuh Ida. Menurutnya, ada rasa ketakutan yang besar dalam benak pimpinan rapat. Jika anggaran pembuatan waduk diterima, dan terselesaikan maka keberhasilan waduk akan dikumandangkan berkat Ahok. Ida melihat, fraksi Gerindra tidak ingin itu terjadi.

Bela Proyek Ahok, Fraksi PDIP DPRD DKI Walk Out Saat Rapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-napi-korupsi-m-taufik-saya-menyambut-gembira_m_.jpg" alt="Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan narapidana diperbolehkan ikut serta menjadi caleg DPR dan DPRD kabupaten/kota. Hal itu lantaran Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019. Politikus Partai Gerindra yang juga mengajukan uji materi ke MA, Muhammad Taufik menyambut dengan suka cita adanya putusan tersebut. Sehingga dirinya bisa ikut menjadi caleg DPRD. "Ya alhamdulillah, saya menyambut gembira," ujar Taufik saat dihubungi awak media, Jumat (14/9) malam. Taufik menambahkan, setelah adanya keputusan MA ini, maka kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah menjalankan putusan MA soal pelarangan eks narapidana menjadi caleg tersebut. "Ini kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan MA," katanya. Selain itu, Taufik juga meminta kepada lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman ini mencantumkan namanya lagi yang mendaftar sebagai caleg untuk DPRD. Sehingga dirinya tidak perlu lagi berkonsultasi dengan KPU. "KPU kan tinggal cantumkan saja nama saya lagi," pungkasnya. Adapun, Muhammad Taufik terjerat kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta. Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Sekadar informasi, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019. Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi. Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Diantaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

Eks Napi Korupsi M Taufik: Saya Menyambut Gembira