<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/nixon-4267165478.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kinerja pembiayaan perumahan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga kuartal III 2025, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN ke sektor perumahan tumbuh 6,4 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) menjadi Rp 322,53 triliun. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi, baik konvensional maupun syariah, yang naik 7,3 persen YoY menjadi Rp 111,33 triliun. "Pertumbuhan ini didorong strategi perseroan menggandeng pengembang nasional serta menawarkan promo bunga KPR yang menarik," kata Nixon di Jakarta, Rabu (12/11). Selain itu, BTN juga mencatatkan peningkatan pembiayaan melalui skema lain seperti Kredit Agunan Rumah (KAR) yang mencapai Rp 8,95 triliun, naik 6,8 persen YoY. Menurut Nixon, capaian ini mencerminkan komitmen BTN dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk aparatur negara. "BTN menjalankan fungsi intermediasi untuk menggerakkan perekonomian rakyat, terutama di sektor perumahan, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat," tuturnya. Transformasi digital juga menjadi faktor penting dalam peningkatan layanan pembiayaan BTN. Melalui aplikasi Bale by BTN, proses pengajuan dan persetujuan KPR kini bisa dilakukan secara digital, cepat, dan transparan. Aplikasi tersebut menghubungkan ribuan listing properti dengan fitur simulasi KPR dan sistem persetujuan daring. Hingga akhir September 2025, pengguna Bale by BTN tercatat mencapai 3,2 juta pengguna, tumbuh 66,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, sebanyak 1,9 juta pengguna. "Nilai transaksinya mencapai Rp71,9 triliun, naik 19,6 persen (YoY) dari tahun sebelumnya sebesar Rp60,1 triliun," ungkapnya. Untuk memperkuat peran sebagai mitra utama pemerintah dalam mendorong inklusi perumahan, BTN menjalin kerja sama strategis dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melalui program kepemilikan hunian "Graha Hakim". Kerja sama ini memberikan fasilitas pembiayaan rumah bagi para hakim di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) RI dengan bunga kompetitif, keringanan biaya akad, serta proses pengajuan yang lebih mudah. "Melalui program ini, para hakim akan mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau. Lebih dari 90 persen pembelian rumah saat ini dilakukan lewat mekanisme KPR, sehingga peran BTN menjadi sangat strategis," lanjutnya. Tahun ini, sebanyak 1.451 hakim baru dikukuhkan oleh MA RI. Dengan tambahan itu, jumlah total hakim aktif di Indonesia mencapai 8.711 orang. Nixon menilai, kemudahan memiliki rumah akan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas finansial para hakim. "Hakim yang memiliki kesejahteraan ekonomi akan lebih fokus menjalankan tugas yudisial secara profesional, objektif dan bebas dari pengaruh eksternal. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kredibilitas lembaga peradilan," ujarnya. BTN menawarkan berbagai produk pembiayaan untuk anggota IKAHI, mulai dari KPR/KPA untuk rumah baru, bekas, hingga take over dari bank lain, serta fasilitas Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Ringan (Kring) tanpa agunan. BTN memberikan bunga kompetitif mulai dari 1,65 persen fixed satu tahun, dengan kenaikan bertahap maksimal 3 persen per tahun, serta paket bunga 2,65 persen fixed 3 tahun dan 2,95 persen fixed 5 tahun. Anggota IKAHI juga mendapat diskon biaya provisi dan administrasi hingga 50 persen serta proses pengajuan khusus yang lebih cepat dan aman.

Artikel ini membahas pertumbuhan positif kinerja pembiayaan perumahan BTN dan kerja sama strategis dengan IKAHI.

Kredit Perumahan BTN Tumbuh 6,4 Persen, Tembus Rp 322,53 Triliun hingga Kuartal III 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/bale-btn-2664925550.jpg" alt="Transaksi mudah lewat ekosistem digital BTN. Beri kemudahan ajukan KPR lewat aplikasi. (BTN untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Transaksi mudah lewat ekosistem digital BTN. Beri kemudahan ajukan KPR lewat aplikasi. (BTN untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekosistem digital pembiayaan perumahan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) semakin berkembang. Nasabah kini bisa mencari hunian lewat platform sekaligus mengajukan pembiayaan secara online.&nbsp; Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, KPR kini dapat diakses secara digital dengan mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satunya melalui pengembangan Bale Properti. Yakni, platform digital pencarian hunian dan pengajuan KPR yang terkoneksi dengan superapps Bale by BTN.&nbsp; "Kami ingin seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses KPR dan kredit perumahan lainnya. Memberikan layanan terbaik di KPR digital," jelas Ramon di kantornya, Selasa (27/5).&nbsp; Transformasi digital yang dilakukan BTN tak hanya mempercepat proses pengajuan dan persetujuan KPR, tetapi&nbsp; juga menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih seamless, efisien, dan transparan. Melalui kolaborasi dengan para pengembang dan pelaku industri properti, BTN menghubungkan ribuan listing properti dengan fitur simulasi KPR dan persetujuan online. "Perseroan akan terus memperkuat infrastruktur teknologi dan memperluas kemitraan digital. Sejalan dengan program perumahan nasional serta mendorong inklusi keuangan di sektor perumahan," ujarnya.&nbsp; Hingga Maret 2025, Bale Properti mencatatkan lebih dari 800 ribu total anggota. Di tiga bulan pertama tahun ini, terdapat sekitar 12,3 ribu aplikasi KPR yang diajukan secara online. Jumlah tersebut meningkat 52 persen secara tahunan.&nbsp; Bank peraih International Finance Magazine yakni Fastest Growing Digital Transformation Mortgage Bank dan Most Innovative Digital Housing Finance Bank 2025 itu mencatatkan total nilai kredit melalui super apps sebesar Rp 800 miliar atau sebanyak 5.000 unit. Tumbuh double digit sebesar 12 persen year-on-year (YoY). Sepanjang kuartal I 2025, pertumbuhan jumlah pengguna Bale by BTN mencapai 2,4 juta user. Melesat 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna. Nilai transaksi sebesar Rp 22,3 triliun, tumbuh 74 persen secara tahunan. Sementara jumlah transaksi sebanyak 492 juta kali, melonjak 172 persen YoY.&nbsp; "Perseroan tetap optimistis dengan target jumlah user Bale by BTN yang diharapkan mencapai minimal 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu&nbsp; Dia memastikan tingkat likuiditas tetap terjaga di tengah persaingan yang ketat. Tercermin dari loan-to-deposit ratio (LDR) di level 94,4 persen. Menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 96,2 persen. Di sisi lain, peningkatan DPK menjadi Rp 384,70 triliun, naik 7,5 persen YoY.&nbsp;&nbsp; "Pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel. Kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang," jelas Nixon. (han)

Bank Tabungan Negara (BTN) menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam layanan KPR digital melalui platform Bale Properti.

Percepat Proses Pengajuan KPR, BTN Sarankan Nasabah Manfaatkan Platform Bale Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Anies-Baswedan-Hadiri-Rakerna-LDII-Dery-Ridwansah-3JPG-3718214402.jpg" alt="Tokoh Nasional sekaligus Calon Presiden RI 2024 Anies Rasyid Baswedan berpidato saat menghadiri acara Rakernas LDII 2023 di Jakarta, Kamis (9/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Tokoh Nasional sekaligus Calon Presiden RI 2024 Anies Rasyid Baswedan berpidato saat menghadiri acara Rakernas LDII 2023 di Jakarta, Kamis (9/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan memiliki misi untuk mempermudah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi para pekerja di sektor informal dan idependen. Hal ini menurutnya perlu dilakukan sebagai bentuk ideologi kebijakannya yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan.&nbsp;&nbsp; <div dir="auto">"Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa salah satu misi utama kita adalah membuat KPR untuk semua, bagaimana kredit perumahan rakyat bisa diakses untuk semua agar warga indonesia yang hari ini berkeinginan untuk memiliki rumah, memiliki kebutuhan punya rumah, mereka mendapatkan akses pendanaan yang baik," katanya kepada wartawan, Jumat (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama ini, ia mengatakan bahwa KPR hanya dapat diakses dengan mudah oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan formal. Padahal, lebih banyak warga yang memiliki pekerjaan informal dan independen dibanding yang formal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/013021573/kolaborasi-bank-btn-dan-tapera-gelar-akad-massal-kpr-syariah"> Kolaborasi Bank BTN dan Tapera Gelar Akad Massal KPR Syariah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya beri contoh tadi, bila sama-sama menjadi pengemudi, pengemudi yang bekerja di sektor formal lebih mudah mendapatkan kredit dari pada pengemudi yang bekerja di sektor non formal. Begitu juga para seniman, para budayawan, pekerja-pekerjw seni, bahwa mereka-mereka itu adalah orang-orang independen, bukan informal," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013268533/anies-baswedan-tegaskan-siap-hadirkan-hunian-bagi-seluruh-rakyat-indonesia">Anies Baswedan Tegaskan Siap Hadirkan Hunian bagi Seluruh Rakyat Indonesia </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah kita ingin, keluarga punya rumah. KPR itu jadi tiap keluarga punya rumah. Itu misi kita, dan itu artinya sinkronisasi mulai dari kebijakan suku bunga, kemudian intensif pajak, kemudian kerja sama penyediaan lahan, agar lahan-lahan yang mengalami kesulitan lahan bisa ditangani," papar Anies.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian memudahkan bagi warga yang berstatus pekerja independen atau pekerja informal untuk bisa mendapatkan akses KPR," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa arah kebijakannya di bidang perumahan adalah untuk menghadirkan KPR bagi semua rakyat Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Daan harapannya ini akan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan perumahan bagi masyarakat," tandas Anies.&nbsp;</div>

KPR hanya dapat diakses dengan mudah oleh orang yang memiliki pekerjaan formal. Padahal, lebih banyak warga yang memiliki pekerjaan informal

Anies Janji Akan Permudah Syarat KPR Bagi Pekerja Informal dan Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/dirut-btn-99411005.jpg" alt="Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu.</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan posisi kredit dan pembiayaan Rp 314,2 triliun per Agustus 2023, tumbuh 9,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp 286,1 triliun pada Agustus 2022.</div> "Dengan indikator makro yang semakin kondusif, kondisi perekonomian dan perbankan nasional juga akan semakin membaik karena didorong juga oleh beberapa stimulus," kata Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, Jumat (15/9). <div>Nixon mengatakan, perseroan membidik pertumbuhan kredit di level sekitar 10 persen yoy, yang akan ditopang oleh KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, KPR Non-Subsidi, dan kredit high yield.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, pertumbuhan positif pada kredit di emiten bersandi saham BBTN tersebut terpantau ditopang kegiatan akad massal yang aktif digelar. Pada paruh kedua tahun ini, Bank BTN juga tercatat telah menggelar akad KPR massal mencapai 10.000 unit secara serentak di seluruh Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012444437/gelaran-akad-massal-kpr-bank-btn-10000-unit-adalah-solusi-hunian-rakyat">Gelaran Akad Massal KPR Bank BTN 10.000 Unit Adalah Solusi Hunian Rakyat</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Gelaran akad massal tersebut merupakan komitmen Bank BTN dalam mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan Program Satu Juta Rumah. Akad KPR massal juga difokuskan Bank BTN pada area-area perumahan yang dekat dengan sarana transportasi umum.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai contoh, akad KPR massal pada Agustus 2023 dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa yang dekat dengan Stasiun Tigaraksa dan Stasiun Tenjo. "Perumahan Puri Delta Tigaraksa ini sesuai dengan konsep TOD (Transit Oriented Development), karena jarang dengan stasiun dekat dan memudahkan mobilisasi para karyawan yang bekerja di Jakarta," tuturnya.</div>

Nixon mengatakan, perseroan membidik pertumbuhan kredit di level sekitar 10 persen yoy, yang akan ditopang oleh KPR subsidi dan nonsubsidi.

Kredit BTN per Agustus 2023 Sentuh Rp 314,2 Triliun, Tahun ini Ditarget Tumbuh Dua Digit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Perumahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana perumahan di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupten Tangerang, Banten, Minggu (13/6/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Perumahan mencatat, hingga juni 2021 penyerapan anggarannya telah me" width="100%">
<figcaption>Suasana perumahan di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupten Tangerang, Banten, Minggu (13/6/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Perumahan mencatat, hingga juni 2021 penyerapan anggarannya telah me</figcaption>
</figure><h3>Sektor Realestat Tumbuh 2,82 Persen di Kuartal II Tahun Ini</h3> JawaPos.com – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah memperpanjang pemberian insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan yang semestinya berakhir pada Agustus 2021 itu diperpanjang hingga akhir tahun ini.  ”Untuk saat ini, pada Agustus, insentifnya masih berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 21. Jadi, kami pastikan bisa meng-cover perpanjangan September–Desember 2021,” ujarnya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual kemarin (6/8).  Ani –sapaan akrab Sri Mulyani– memerinci, untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar, diberikan PPN DTP (ditanggung pemerintah) 100 persen. Sementara, untuk rumah dengan harga jual di rentang Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar, diskon PPN DTP yang digelontorkan hanya 50 persen.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan beleid yang mengatur kebijakan tersebut tengah difinalisasi. Rencananya, aturan itu rampung pekan depan. ”Saat ini PMK-nya diproses untuk diterbitkan. Harmonisasi tinggal satu langkah saja. Nggak akan terlalu lama, kita harapkan bisa minggu depan keluar,” katanya.  Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo mengakui bahwa berbagai stimulus yang ditebar pemerintah turut menggerakkan sektor properti. Hal itu tentu berkorelasi dengan multiplier effect yang dihasilkan bagi ratusan industri turunannya. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi juga makin bergeliat seiring dengan langkah pemerintah yang agresif memberikan stimulus.  ”Kebijakan tersebut membuat sektor perumahan menunjukkan pertumbuhan yang positif sepanjang pandemi ini meski pertumbuhan total kredit sektor perbankan sempat mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan optimisme bahwa sektor perumahan akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.  Dia mengungkapkan, sektor realestat atau perumahan mampu tumbuh 2,82 persen secara tahunan pada kuartal II tahun ini. Angka itu tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan kuartal IV 2020 yang masing-masing sebesar 2,31 persen dan 1,25 persen.  Haru menjelaskan, harga rumah secara nasional menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Yaitu, pada tingkat 5,02 persen secara YoY. Pertumbuhan itu didorong signifikan dari perumahan tipe 70 sebesar 6,08 persen.  Hingga akhir tahun ini, bank pelat merah tersebut menargetkan pertumbuhan kredit 7 persen, terutama yang didorong KPR subsidi. ”Sekitar 90 persen penyaluran kredit BTN dikontribusi dari KPR subsidi dan kami menargetkan dapat menyalurkan KPR subsidi sebanyak 200 ribu sampai 240 ribu unit rumah per tahun untuk menekan backlog perumahan,” jelas Haru.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/30/07/2020/hingga-kuartal-iii-btn-target-salurkan-kpr-untuk-68-500-unit-rumah/">Hingga Kuartal-III, BTN Target Salurkan KPR untuk 68.500 Unit Rumah</a>  Meski Badan Pusat Statistik (BPS) telah memastikan Indonesia keluar dari resesi dengan mencetak pertumbuhan 7,07 persen, banyak pihak yang mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan kondisi tersebut. Ekonom senior Faisal Basri bahkan menyebutkan bahwa kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 hanya sekitar 14 persen. Angka itu disebutnya lebih lambat daripada negara-negara selevel.  Kalkulasi kecepatan pemulihan tersebut didapatnya dari mengurangkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 dengan perekonomian kuartal II 2020. Saat itu seluruh negara mengalami kemerosotan ekonomi. ”Ini kalau ibarat Olimpiade, kita tidak dapat medali. Bandingkan dengan Singapura yang kecepatannya sekitar 27 persen. Dari negara-negara yang sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia ini masih lambat,” ungkapnya kemarin.  Singapura menjadi negara dengan pemulihan ekonomi yang paling cepat. Disusul Uni Eropa, Filipina, Amerika Serikat, Tiongkok, dan lain-lain. Sementara, Indonesia hanya lebih baik daripada Vietnam. Namun, yang perlu dicatat, tahun lalu Vietnam tidak mengalami resesi ekonomi. ”Indonesia hanya lebih baik daripada Vietnam. Tapi, perlu dicatat, Vietnam tidak pernah mengalami resesi tahun lalu,” jelas dia.  Dengan kenyataan tersebut, Faisal mewanti-wanti bahwa kondisi kuartal III 2021 disebutnya bakal lebih berat. Bisa saja pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 akan kembali melambat seiring dengan berbagai indikator pada Juli–Agustus 2021. Faisal juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebab, pemulihan ekonomi merogoh kocek yang sangat dalam dan memakan waktu yang lama.  ”Ini kan ongkosnya mahal. Jangan terapkan cara yang berulang-ulang sama. Kalau kata Einstein, itu kedunguan. Makanya, hindari kedunguan, kita himpun kekuatan rakyat yang luar biasa dan mau mengubah mindset. Karena itu, kita bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan bagi masyarakat,” tuturnya.

Beli Rumah Bebas PPN Lanjut hingga Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perkuat-ekspansi-kredit-btn-targetkan-biayai-850-ribu-rumah-di-2019_c_282515.jpg" alt="Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono" width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) merupakan salah satu bank yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah dalam skema pemulihan ekonomi nasional. Bank pelat merah itu menargetkan penyaluran kredit tiga kali lipat dari dana penempatan tersebut. Rencananya, kredit disalurkan untuk 68.500 unit rumah.  "Kami yakin bisa menyalurkan Rp 15 triliun sebelum akhir September," ujar Direktur Utama BTN Pahala Masury, Rabu (29/7). Total dana dari pemerintah mencapai Rp 5 triliun.  Pahala juga berharap kredit tersebut memiliki multiplier effect terhadap sekitar 177 subsektor industri properti. Mengingat, sektor properti baru memberikan sumbangan 2,77 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.  Pahala mengungkapkan bahwa dana pemerintah akan disalurkan untuk 68.500 unit rumah atau setara kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi senilai Rp 9,24 triliun. "Sementara itu, KPR nonsubsidi ditargetkan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara Rp 6,25 triliun," jelasnya. Sebelumnya, BTN juga menerima tambahan kuota dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 1.240 unit.  https://www.youtube.com/watch?v=G-lzpH9boiU

Hingga Kuartal-III, BTN Target Salurkan KPR untuk 68.500 Unit Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-setuju-rumah-dp-0-rupiah-dibangun-di-lahan-persawahan_m_193055.jpeg" alt="Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengusung konsup New Normal atau tata kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Pelaku usaha, termasuk sektor properti didorong mampu beradaptasi denan kondisi yang ada dalam menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.  Dalam diskusi "Strategi Bisnis Properti Menghadapi Covid-19", Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala N Masury mengatakan kesiapannya bersinergi dengan mitra kerja menyambut New Normal, khususnya para pengembang perumahan. "Kita siap berkolaborasi dengan dengan mitra kerja para pengembang khususnya, membuat strategi agar tetap survive dalam menjalankan bisnis terkait bidang properti di tengah pandemi Covid-19," kata Pahala dalam keterangannya, Kamis (21/5).  Pahala mengatakan bahwa The new normal akan menjadi momen kebangkitan industri properti dengan dukungan BTN. "Kami telah membuktikan selama ini Bank BTN menjadi pendamping setia para pelaku bisnis properti terutama para pengembang yang membangun rumah khususnya untuk masyarakat MBR," katanya.  Di tengah pandemi berlangsung, BTN menunjukkan komitmen sebagai bank yang terbesar dalam menyalurkan KPR Subsidi maupun Non Subsidi. Tercatat hingga April 2020 penyaluran KPR Subsidi  BTN telah menembus 105 persen dari target atau telah terealisasi sebanyak 26.836 unit.  Pencapaian tersebut merupakan realisasi 99 persen atau sebesar Rp 3,57 triliun dari dana subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Bank BTN. "Mulai Mei 2020 Bank BTN sudah siap menyalurkan SSB dengan target 146.000 unit diharapkan dapat terserap semua di tahun ini," ujarnya.  Menurut Pahala, BTN pada masa pandemi Covid-19 telah membantu bisnis properti tanah air agar tetap terus berjalan dengan dukungan antara lain adanya tambahan likuiditas untuk penyerapan kuota SSB, melakukan perbaikan business process terutama untuk calon debitur ASN, TNI, Polri, BUMN kolektif maupun payroll.  Selain ini juga telah memberikan relaksasi penyerapan KPR BTN Subsidi untuk menjaga pertumbuhan realisasi KPR Subsidi.  "Kita siap melakukan perbaikan untuk kemajuan bisnis properti sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Makin banyak kemudahan, masyarakat juga akan dengan cepat mengakses produk-produk rumah yang dijual pengembang melalui portal rumah online yang sudah disiapkan BTN termasuk dalam hal ini proses KPR dapat dilakukan secara online," paparnya.  "Mari saling berkolaborasi karena kerjasama antara Bank dan pengembang perumahan adalah kunci utama untuk mendorong sektor properti di Indonesia bangkit. Ini adalah momentum untuk mendorong percepatan membangun rumah sebagai dukungan atas program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo sejak 2015,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  https://www.youtube.com/watch?v=rfzm9AkRfCY  https://www.youtube.com/watch?v=30KB8B_SbxA

Dukung New Normal, Pengembang Didorong Bangun Rumah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tertarik-beli-rumah-murah-pemerintah-siapkan-42-ribu-unit-di-2018_m_176888.jpeg" alt="Ilustarsi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan KPR Sejahtera dengan bunga yang disubsidi pemerintah" width="100%">
<figcaption>Ilustarsi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan KPR Sejahtera dengan bunga yang disubsidi pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyalurkan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pada debitur yang membeli rumah sederhana. Kebijakan ini diharapkan mendorong pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah di tengah Pandemi Covid-19.  Dirut BTN Pahala Nugraha Mansury menjelaskan SSB tersebut merupakan bagian dari stimulus pemerintah. Dengan SSB tersebut diproyeksi dapat dipakai untuk mendukung 146.000 unit rumah yang akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia.  “Pada saat seperti ini memang dibutuhkan bantuan dari Pemerintah untuk tetap memutar roda perekonomian, kami berterimakasih kepada Pemerintah yang tetap berkomitmen mendukung sektor pembiayaan perumahan bagi rakyat dengan mengucurkan SSB dan mempercayakan kepada Bank BTN untuk menyalurkannya,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5).  Dengan asumsi 146.000 unit maka total kredit yang dapat disalurkan BTN menurut Pahala mencapai sekitar Rp 22 Triliun dan ini sudah cukup bagi korporasi pada saat ini. Menurutnya ini sudah sangat membantu dan likuiditas BTN sangat mendukung apalagi dengan penurunan GWM dan DPK perseroan sampai dengan Maret tahun 2020 tumbuh.  Likuiditas BTN dijelaskan oleh Pahala cukup aman dan terjaga. Sementara rasio Aset Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) terjaga diatas 80% jauh diatas regulasi yang dipatok 50%, tegasnya menambahkan.  “SSB dapat menggairahkan sektor property yang saat ini terpukul pandemi Covid-19 , karena dapat mendorong permintaan dan bisa menggerakkan pengembang properti dan 172 sektor turunan properti lainnya,” katanya.  Sejak tahun lalu menurut Pahala, BTN telah melakukan perbaikan proses bisnis berbasis risiko dengan fokus pada segment berisiko rendah. Artinya ini menunjukkan bahwa perseroan telah melakukan kehati-hatian dalam setiap proses bisnis. Dengan demikian perseroan akan sangat aman untuk mendorong dengan cepat SSB ini segera tersalur kepada masyarakat walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.  Dalam tiga bulan pertama tahun 2020 penyaluran KPR Subsidi Bank BTN (konvensional dan syariah) mencapai Rp 3,68 Triliun dengan jumlah rumah sebanyak 27.224 unit.  “SSB kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan yang terjangkau sekaligus untuk mendukung Program Sejuta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015,” kata Pahala.

Kementerian PUPR Tunjuk BTN Salurkan Skema SSB untuk KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUMAH-MENENGAH-JAWAPOS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program Satu Juta Rumah yang digagas pemerintah terus bergulir. Sejumlah pengembang terus melakukan pembangunan untuk mamastikan kesediaan pasokannya. Sementara perbankan menyiapkan sisi pembiayaannya. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) telah menggelontor kredit perumahan untuk 424.863 unit rumah senilai Rp 36,42 triliun sepanjang semester I 2019.  “Kami terus mendukung Program Satu Juta Rumah tidak hanya melalui penyaluran kredit perumahan, tapi juga membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan,” ujar Maryono dalam paparan publik di Jakarta, Jumat (26/7).  Dia memerinci dari total kredit yang disalurkan, di segmen subsidi, perseroan telah menyalurkan kredit perumahan untuk 328.192 unit rumah senilai Rp 19,7 triliun. Sementara untuk d segmen non-subsidi, kredit perumahan yang disalurkan mencapai 96.671 unit rumah senilai Rp 16,72 triliun.  "Total realisasi KPR yang disalurkan telah mencapai 53,1 persen dari target 800 ribu unit rumah yang ditetapkan BTN tahun ini,"kata Maryono.  Hingga Juni 2019, outstanding kredit BTN mencapai Rp 251,04 triliun, tumbuh 18,78 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tercatat Rp 211,35 triliun.  Pertumbuhan penyaluran kredit Bank BTN masih ditopang segmen kredit perumahan. Lini bisnis tersebut mencatatkan kenaikan di posisi 19,72 persen yoy menjadi Rp 173,61 triliun. Segmen kredit perumahan tersebut ditopang melesatnya penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi menjadi senilai Rp 90,75 triliun pada Juni 2019 atau naik 27,55 persen yoy. KPR Non-subsidi Bank BTN pun tercatat naik sebesar 13,08 persen yoy menjadi Rp 74,39 triliun per Juni 2019.  Di lini bisnis komersial, Bank BTN juga mencatatkan peningkatan kredit sebesar 17,7 persen yoy dari Rp 38,03 triliun menjadi Rp 44,77 triliun per Juni 2019. Peningkatan ini disumbang kenaikan kredit investasi yang melesat sebesar 88,99 persen yoy menjadi Rp 7,28 triliun pada semester I/2019.  Sementara itu, per Juni 2019, BTN sukses menghimpun Dana Pihak Ketiga senilai Rp 234,89 triliun, naik 15,89 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Semester I 2019, BTN Biayai 424 Ribu Rumah Senilai Rp 36,42 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/btn-pacu-pembiayaan-perumahan-di-sektor-non-formal_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah contoh yang dikembangkan untuk pekerja non formal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah contoh yang dikembangkan untuk pekerja non formal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema pembiayaan perumahan untuk pekerja informal yang loloskan pemerintah jadi peluang bagi bank untuk meningkatkan ekspansi kreditnya. Salah satunya dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan menggandeng sejumlah komunitas untuk fasilitas Kredit Pmilikan Rumah (KPR). Dirut PT Bank BTN, Maryono mengatakan langkah perseroan memperluas akses kredit kepada pekerja non formal dengan menggandeng komunitas sebagai upaya memperluas akses KPR Subsidi dalam mendukung Program Sejuta Rumah. "Pekerja non formal yang digandeng untuk kerja sama adalah komunitas pencukur rambut," kata Maryono dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (20/1). BTN berkomitmen memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi sekitar 4.000 anggota Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut (PPRG). Sebelumnya, langkah ini juga telah dilakukan dengan memfasilitasi Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO), pengemudi taksi yang bekerja di bawah naungan PT Blue bird Tbk (BIRD), membantu program pembangunan rumah swadaya bagi guru honorer dengan program ABCG (Akademisi, Business,Community and Government) serta mitra Gojek dan Grab mendapatkan KPR BTN Mikro. Maryono menjelaskan dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp 4 juta perbulan, para pencukur rambut tersebut berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan, khususnya KPR Subsidi. &ldquo;Kami optimistis kemampuan ekonomi para pencukur rambut Garut pada umumnya dapat berkembang pesat sehingga dibutuhkan layanan jasa perbankan yang mumpuni,&rdquo; paparnya. Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG terletak di tanah seluas 5 hektare di desa Sukamukti, kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp 130 juta. Terkait kinerja, BTN telah merealisasikan penyaluran KPR subsisi sebesar Rp 39,2 triliun untuk membiayai 757.093 unit rumah. Sementara KPR Non Subsidi yang dikucurkan mencapai Rp 33,04 triliun untuk membiayai 173.459 unit rumah.

BTN Pacu Pembiayaan Perumahan di Sektor Non Formal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpr btn

Berita Terkini