<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/BAWASLU-30-1823406594.jpg" alt="Suasana Sosialisasi Organisasi Pengawas Pemilu Bagi Stakeholder Pemilu, di Semarang, Jawa Tengah. (Dok. Humas Bawaslu)" width="100%">
<figcaption>Suasana Sosialisasi Organisasi Pengawas Pemilu Bagi Stakeholder Pemilu, di Semarang, Jawa Tengah. (Dok. Humas Bawaslu)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memperkenalkan tujuan dan sasaran strategis Bawaslu di hadapan organisasi pengawas pemilu, mahasiswa, serta kalangan akademisi.</p> <p>Dalam paparannya, Herwyn menilai pencegahan dan pengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika ada peran stakeholder dalam melakukan pengawasan partisipatif.</p> <p>"Ini salah satu komitmen Bawaslu untuk terus melakukan sosialisasi dan merangkul mahasiswa dan akademisi. Agar mereka mengetahui apa saja yang telah dilakukan Bawaslu selama ini," katanya dalam Sosialisasi Organisasi Pengawas Pemilu Bagi Stakeholder Pemilu, di Semarang, Jawa Tengah mengutip pada Selasa (30/7/2024).</p> <p>Koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi ini menjelaskan pentingnya kehadiran Bawaslu. Di antaranya, efektivitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, pelayanan hukum yang harmonis dan terintegrasi, hingga sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.</p> <p>"Kehadiran Bawaslu sangat penting untuk minimalisir terjadinya kecurangan. Juga agar semua proses demokrasi berjalan sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.</p> <p>Dikatakan Herwyn, Bawaslu memiliki proyek strategis. Di antaranya, pendidikan pengawasan partisipatif, pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pemilihan partisipatif, pengawasan pemilu partisipatif hasil piloting, serta penguatan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Pencegahan dan pengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif bila seluruh stakeholder berperan dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Herwyn JH Malonda Ungkap Peran Penting Bawaslu Minimalisir Terjadinya Kecurangan Pemilu

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":16r" class="ii gt"> <div id=":16q" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/Konferensi-Pers-Rakernas-V-PDIP-Miftahul-Hayat-3-1461291473.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto merupakan upaya pembungkaman suara kritis. Hasto akan diperiksa usai dilaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, terkait pembahasan kecurangan Pemilu 2024 dalam sebuah televisi swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menduga ini sebagai bagian dari upaya pembungkaman suara-suara kritis,&rdquo; kata juru bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Selasa (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Chico, apa yang disampaikan Hasto secara umum adalah apa yang sudah menjadi perbincangan di masyarakat. Terlebih, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan pun turut menjadi bahan diskursus di kalangan akademisi, budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahkan menjadi sebagian substansi dari dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK),&rdquo; ucap Chico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, pernyataan Hasto dalam sebuah wawancara seharusnya merupakan bagian dari sebuah produk jurnalistik. Sehingga seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak bisa dipidanakan,&rdquo; tegas Chico.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014722051/hasto-dipastikan-penuhi-panggilan-polisi-akan-diperiksa-kasus-ite">Hasto Dipastikan Penuhi Panggilan Polisi, Akan Diperiksa Kasus ITE</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan Hasto tersebut berdasarkan pada dua Laporan Polisi (LP), yakni LP/B/1735/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 26 Maret 2024, dan LP/B/1812/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 31 Maret 2024. Masing-masing laporan tersebut dilayangkan oleh pihak berinisial HA dan BS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan Hasto juga berkaitan dua surat perintah penyelidikan SP.Lidik/1463/III/RES.1.24/<wbr />2024/Ditreskrimum, tanggal 27 Maret 2024 dan SP.Lidik/1506/III/RES.1.24/<wbr />2024/Ditreskrimum, tanggal 2 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

“Kami menduga ini sebagai bagian dari upaya pembungkaman suara-suara kritis,” kata juru bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Selasa

Hasto Dipolisikan Usai Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu, PDIP: Pembungkaman Suara Kritis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/Rakernas-V-PDI-Perjuangan-Dery-Ridwansah-4JPG-2784206292.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V dan memberikan pidato politiknya pada Jumat (24/5). Sejumlah hal disorot olehnya dalam pidato tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyoroti situasi pemilu presiden yang dipandangnya banyak anomali dan dengan diwarnai kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia pun sempat menangis karenanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Megawati menegaskan PDIP sebagai partai yang pernah melalui badai sejarah, akan tetap berani melawan segala bentuk ketidakadilan. Presiden kelima RI itu lantas menyebut bahwa dirinya tidak takut jika dianggap provokator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti katanya saya 'Bu Mega provokator' Iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan. We enak wae, ngerti kan? ngerti kan yang dimaksud?" kata Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga mengulas soal makna di balik Satyam Eva Jayate sebagaimana menjadi tema besar Rakernas ke-V ini. Menurut dia, bahasa sansekerta yang berarti kebenaran pasti menang itu, merupakan falsafah yang menjadi pegangan dalam perjuangan menghadapi kezoliman. Termasuk, harus berani menyampaikan kebenaran meski pahit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga menyinggung pihak-pihak yang tak percaya akan prinsip&nbsp;'kebenaran pasti akan menang'. Dia menyakini, pihak itu akan terbakar oleh Api Abadi Mrapen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang saya omongkan pasti benar, jadi mereka yang nggak mendengar itu pasti akan terbakar oleh kebenaran yang ada dari Api abadi Mrapen, yang kita ambil untuk menunjukkan api abadi yang membawa kebenaran, bahwa yang tidak benar itu pasti akan terbakar," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putri proklamator Bung Karno ini juga menyinggung berbagai persoalan yang fundamental tentang pengelolaan negara saat ini dan ke depan. Antara lain tentang utang negara dan bagi-bagi kursi menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal utang negara, Megawati bahkan melemparkan pertanyaan soal bagaimana harus membayar utang negara yang semakin membesar. Ia membandingkannya dengan situasi ketika dulu Indonesia bisa cepat membayar utang ke IMF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati melanjutkan, pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai Partai Politik, PDIP tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika berada di pusat kekuasaan. Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar, nih, sekarang ini sudah mulai pada rebutan, deh," jelas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden kelima RI itu mengatakan dirinya pernah menghadapi krisis multidimensi saat memimpin. "Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional. Terbukti, krisis dapat diatasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF (International Monetary Fund) dapat dilunasi," jelas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja, tidur, loh. Kayak apa kalau terjadi gimana?" tambahnya.</div>

"Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional," katanya.

Empat Sorotan Megawati dalam Pidatonya di Rakernas-V PDIP, dari Kecurangan Pilpres hingga Utang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/gugatan-mk-2349295340.jpg" alt="Massa aksi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan aksi bakar ban, Senin (22/4)." width="100%">
<figcaption>Massa aksi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan aksi bakar ban, Senin (22/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Massa aksi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan aksi bakar ban. Hal itu dilakukan usai Hakim MK memutuskan menolak gugatan hasil Pilpres 2024 dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD.&nbsp;</p> <div dir="auto">Pantauan <em>JawaPos.com</em> di lokasi, tampak pembakaran ban, kayu, hingga sisa-sisa sampah itu dilakukan di dua ruas jalan area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tampak asap hitam pekat membumbung tinggi seiring dengan langit cerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah&nbsp;massa tampak mengelilingi pembakaran ban tersebut sambil dari mobil komando orator terus berorasi. Tak berapa lama bersalawat bersama-sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, api masih terus hidup dan massa aksi bertahan di bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan Ganjar-Mahfud hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Royyan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sejumlah massa tampak mengelilingi pembakaran ban tersebut sambil dari mobil komando orator terus berorasi.

MK Tolak Gugatan Soal Pilpres, Massa Aksi Bakar Ban di Patung Kuda

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan&nbsp;Puan Maharani menegaskan, sampai saat ini belum ada intruksi dari partainya ke anggota Fraksi PDIP di DPR soal hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Isu hak angket itu sejauh ini masih menjadi pembahasan liar di parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wacana hak angket itu pertama kali diembuskan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pun sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenai ini, Puan memberikan penjelasan soal mekanisme hak angket di UU MD3 dan Tata Tertib DPR. "Jadi, kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat," ucap Ketua DPR RI ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menambahkan, jika memang angket merupakan jalan terbaik, itu boleh saja dilakukan. Namun, Puan menegaskan sampai saat ini belum ada hak angket terkait pemilu yang bergulir di DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi, kan belum ada. Jadi, kita lihat dulu di mana di lapangan," tegas mantan Menko PMK itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan pun kembali menekankan, sejauh ini belum ada instruksi kepada anggota DPR Fraksi PDIP terkait hak angket. "Enggak ada instruksi," pungkas Puan.</div>

"Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja," kata Puan.

Puan Tegaskan Belum Ada Instruksi Resmi dari DPP PDIP untuk Gulirkan Hak Angket di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-banyak-polisi-dan-tni-di-kabinet-apa-yang-salah_m_184719.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang." width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang.</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang memastikan, rencana pengguliran hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024, masih terus dilakukan. Pembahasan itu masih berlangsunf antar sesama anggota parlemen.</p> 

Junimart Girsang memastikan, rencana pengguliran hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024, masih terus dilakukan

Fraksi PDIP Pastikan Hak Angket akan Bergulir untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Barikade-98-866469914.jpg" alt="Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita dalam diskusi publik bertajuk" width="100%">
<figcaption>Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita dalam diskusi publik bertajuk</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita menilai Pilpres 2024 merupakan pesta demokrasi paling buruk dan banyak diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia mengaku, sudah mengikuti Pemilu sebanyak tujuh kali, dan pesta demokrasi kali ini yang paling hancur.</p> <p>"Saya sudah tujuh kali ikut pemilu, saya lahir 44, jadi tahu. Ini yang paling amburadul. Biar KPU, Bawaslu, Polri mengatakan ini sudah lurus, ini kalau bahasa saya, ini govermental crime. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya siapa yang bisa mengadili?" kata Romli dalam diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3).</p> <p>Romli menekankan, pentingnya untuk memperkuat Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan, Undang-Undang tersebut harus memuat soal sanksi yang tegas hingga pemecatan.</p> <p>"Harus ada karena ini cuma peringatan sanksi administratif. Bayangkan pelanggaran terhadap hak rakyat berdaulat hanya dengan administratif. Membunuh orang satu saja mati, ini membunuh demokrasi 270 juta jiwa dibunuh, dikorupsilah, ini korupsi suara dan sistematis, terstruktur, dan masif. Nah kalau dilihat dari sudut itu, ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu kena Undang-undang makar. Dia membuat persengkongkolan untuk meruntuhkan maruah negara," tegas Romli.</p> <p>Romli pun mencontohkan, salah satunya pengsengkongkolan mengubah batas usia capres-cawapres. Ia juga menyarankan adanya lembaga independen untuk mengaudit proses pemilu atau lembaga hukum yang diisi dengan orang-orang berintegritas.</p> <p>Romli menganggap pemilu tidak bisa dianggap sebagai momen untuk bermain-main. Karena itu, Undang-Undang yang mengaturnya harus dengan kesadaran semata-mata menjaga kedaulatan rakyat.</p> <p>"Selama ini kedaulatan rakyat tidak pernah sebebas-bebasnya sebagaimana pemilu, orang nyoblos tidak ada yang mempengaruhi itu dijamin itu, ketika membaca norma-norma yang ada ini tidak serius, satu sisi dilarang presiden berkampanye tetapi di bawahnya dibilang boleh asal ini, asal itu," cetus Romli.</p> <p>Selain itu, lanjut dia, Sirekap pun pelaksanaannya bukan lagi bisa disebut pelanggaran, melainkan sudah tahap kejahatan. Dia menganalogikan Sirekap seperti sudah membunuh, mencuri, yang dari awal dipersiapkan untuk itu.</p> <p>"Ini sistemnya yang terburu-buru, demokrasi kita belum siap, kenapa belum siap? 60 persen penduduk kita masih jauh dari standar pendidikan yang modern," tegas dia.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Koordinator TPDI Petrus Salestinus menyatakan bahwa&nbsp;KPU menutup diri dari kritik publik dan tidak mengklarifikasi berbagai kecurigaan, sehingga kecurigaan publik itu. Bahkan,&nbsp;per hari ini sudah mengarah kepada suatu keyakinan bahwa Sirekap bisa jadi merupakan alat pembunuh demokrasi.</p> <p>"Sebagian besar publik mulai tidak percaya terhadap Sirekap produk ITB ini. Bahkan akhir-akhir ini KPU sendiri mulai kehilangan kepercayaan terhadap Sirekap ini, dengan seringnya Sirekap ini mati atau dimatikan atau tidak digunakan," ucap Petrus.</p> <p>Menurut Petrus, ketidakpercayaan publik terhadap Sirekap telah terjadi. Terlebih, KPU dan pimpinan ITB tidak transparan sejak proses pengadaan Sirekap hingga bagaimana proses bekerjanya Sirekap.</p> <p class="class-paragraph">Terlebih, server Sirekap bisa berada di Singapura, Tiongkok dan Prancis serta kerja sama antara KPU dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak asing.</p> <p>"Sikap tertutup Rektor ITB dan KPU diperparah lagi dengan sikap Bareskrim Polri yang dua kali menolak laporan polisi TPDI dan Perekat Nusantara, hal ikhwal dugaan korupsi dalam pengadaan Sirekap dan penyebaran berita bohong perolehan suara Pemilu lewat Sirekap yang secara UU ITE masuk yurisdiksi Bareskrim Polri bukan Bawaslu alias Gakumdu," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

"Pemilu ini yang paling amburadul. Biar KPU, Bawaslu, Polri mengatakan ini sudah lurus, ini kalau bahasa saya, ini goverment crime," ujarnya

Prof Romli Sebut Pemilu 2024 Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi di Indonesia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/hasto-2168582710.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di&nbsp;Bentara Budaya Jakarta, Senin (15/1) sore." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di&nbsp;Bentara Budaya Jakarta, Senin (15/1) sore.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDi Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara tentang kasus Harun Masiku dan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, yang dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto berpendapat, kasus Harun Masiku kembali bergema dan pelaporan Ganjar ke KPK merupakan upaya untuk membungkam sikap kritis atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Ganjar merupakan sosok yang pertama menggaungkan pengguliran hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2004. Tak lama setelah itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dari perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini terjadi bagi mereka yang bersikap kritis, digunakan berbagai instrumen hukum termasuk Ganjar dengan pengajuan dugaan yang dicari-cari terkait penyalahgunaan kewenangan, dan ini memiliki afiliasi dengan PSI,&rdquo; kata Hasto, Minggu (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasto pun mengklaim, sebenarnya Harun merupakan korban, karena memiliki hak konstitusi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan itu, Harun seharusnya mendapat pelimpahan suara dari PDIP, karena kebijakan partai karena ada caleg terpilih yang saat itu meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, dalam proses itu ada tekanan dari oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta imbalan, dan dia tergoda memberikannya, sehingga digolongkan sebagai suap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tetapi sebenarnya kasus itu proses untuk mengaitkan dengan saya, padahal sudah ada tiga orang yang menjalani hukuman tindak pidana, tetapi sebenarnya diawali kompleksitas pemilu, sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun masih bisa diperas agar menjadi anggota legislatif,&rdquo; tutur Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hasto, saat mendengar di pengadilan ada bukti untuk memberikan dana kepada oknum KPU, dirinya menegur keras anggota PDI Perjuangan itu karena melakukan hal yang bisa dikategorikan tindak penyuapan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini terbukti kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai Sekjen dan upaya menggunakan instrumen&nbsp; hukum untuk menargetkan saya. Saya sudah menjelaskan di pengadilan dan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya,&rdquo; bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kasus Harun menjadi &lsquo;musim&rsquo; karena dirinya mempersoalkan dugaan kecurangan Pemilu 2024, mengkritisi Presiden Jokowi dan gerbong parpol pengusung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto menekankan, kasus Harun tidak menyurutkan semangat untuk tetap mengkritisi pemilu, karena sikap kritis adalah hal biasa, sesuai jati diri PDI Perjuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kecurangan pemilu dilakukan dengan pembungkaman suara rakyat melalui operasi politik dari hulu ke hilir yang diawali&nbsp; rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK Nomor 90/2023, yang memberi karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres pada Pilpres 2024, meskipun usianya belum memenuhi syarat minimal Capres dan Cawapres yakni 40 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya menunjukkan tanggung jawab tidak hanya sebagai Sekjen tetapi juga sebagai warga negara Indonesia yang punya komitmen menjaga demokrasi. Jika kecurangan massif dari hulu ke hilir dibiarkan, penggunaan instrumen kita biarkan, abuse of power dari presiden kita biarkan, maka ke depan tidak ada pemilu, sama dengan zaman Orde Baru dulu,&rdquo; pungkas Hasto.&nbsp;</div> </div>

kasus Harun Masiku kembali bergema dan pelaporan Ganjar ke KPK merupakan upaya untuk membungkam sikap kritis atas dugaan kecurangan Pemilu.

Hasto Sebut Kasus Harun Masiku jadi Bahan Politisasi Penguasa yang Menargetkan Dirinya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/Gambar-seorang-saksi-partai-mencatat-hasil-perhitungan-surat-suara-saat-rapat-pleno-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara-secara-manual-tingkat-kecamatan-antaranewscom-1026362711.jpeg" alt="Gambar seorang saksi partai mencatat hasil perhitungan surat suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat kecamatan. (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Gambar seorang saksi partai mencatat hasil perhitungan surat suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat kecamatan. (antaranews.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai profesi, seperti politikus, mahasiswa, pegiat sosial, aktivis dan jurnalis di Kabupaten Jember, Senin (11/3) malam berkumpul. Semuanya hadir menyuarakan kegelisahan dan aspirasinya saat Dialog Publik Menyikapi Pemilu 2024 di Jember, yang dinilai paling berantakan sepanjang sejarah.</p> <p>Terungkap&nbsp;bahwa terjadi pelanggaran di 13 kecamatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, terutama di Kecamatan Sumberbaru. Namun tidak ada tindakan dan terkesan ada pembiaran yang dilakukan oleh jajaran di atasnya, seperti Gakumdu Jember, Komisioner Bawaslu dan KPUD Jember.&nbsp;</p> <p>"Kesan adanya pelanggaran dan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sudah jelas terlihat di Kecamatan Sumberbaru. Ada kotak surat suara yang dibuka tanpa ada saksi dan Panwas, dan diketahui oleh Komisioner KPUD Jember. Jelas-jelas membuka kotak suara adalah tindak pidana, tapi dibiarkan," ujar Miftahur Rahman, korlap Kowaslu Jember, dalam rilisnya, Kamis (14/3/2024).</p> <p>Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Kalau dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, Pemilukada di Jember dipastikan akan amburadul lagi.</p> <p>"Oleh karenanya, kami akan terus menggalang tanda tangan ke seluruh kecamatan di Jember, dan juga RDP dengan DPRD. Serta berkirim surat ke instansi terkait, seperti DKPP, MK dan DPR RI, agar penyelenggara Pemilu diganti semua. Termasuk 3 komisioner yang sekarang ikut test dan sudah masuk di meja Pansel KPU," ujar Memet, panggilan Miftahur Rahman.&nbsp;</p> <p>Hal yang sama disampaikan oleh Sutrisno, caleg dari Partai Nasdem yang hadir dalam dialog publik tersebut. Menurut Sutris, ada gejala anomali di penyelenggara pemilu di Jember.</p> <p>"Mereka (penyelenggara pemilu) banyak melakukan kesalahan saat menghitung rekapitulasi. Padahal hitungannya jelas dan simetris. Anehnya, saat menghitung pengajuan anggaran, yang jelas-jelas ribet penghitungannya, tidak ada yang salah, ada apa ini? Sepertinya harus diusut hal-hal seperti ini," ujarnya.&nbsp;</p> <p>Sutris mengatakan, saat penghitungan rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru, banyak saksi yang melihat termasuk dirinya, saat penghitungan belum selesai, tapi hasil sudah keluar. Hal ini yang akhirnya menjadi kecurigaan semua pihak.</p> <p>"Salah satu contoh, rekapitulasi ulang di Sumberbaru, saat itu sekitar jam 3 dini hari, kebetulan saya ada di lokasi. Itu form D hasil sudah keluar dan bocor, padahal proses penghitungan belum selesai. Ini jelas kalau ada kejahatan pemilu yang dilakukan penyelenggara," ujar Sutris yang juga diamini oleh Memet.</p> <p>Pelanggaran-pelanggaran seperti ini bukan dilaporkan ke Bawaslu, beberapa partai sudah berupaya melaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu tidak memproses.&nbsp;"Laporan beberapa partai tidak digubris, padahal jelas-jelas ada pelanggaran dan kejahatan politik, kamipun menanyakan fungsi Gakumdu di pemilu 2024," pungkasnya.</p> <p>Dalam Dialog yang digagas oleh Kowaslu (Korps Pengawas Pemilu) Kabupaten Jember bersama Gerakan Masyarakat (Gema) Sipil Jember, juga dilakukan penggalangan tanda tangan Mosi Tidak Percaya untuk KPU-Bawaslu Jember. Mereka mendesak untuk dilakukan pemecatan terhadap kedua penyelenggara negara hingga ke 'akar-akarnya' (jajaran PPS dan PPK).</p> <p>Hal ini menyusul amburadulnya tahapan pemilu, terutama pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Mereka menyebut banyak manipulasi data dan jual beli suara untuk memenangkan caleg tertentu.</p> <p class="class-paragraph">"Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jember, semua sudah tahu, bagaimana amburadulnya tahapan rekapitulasi di beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Sumberbaru," ujar Miftahur Rahman, koordinator kegiatan Dialog yang dihadiri sejumlah aktivis, fungsionaris sejumlah partai politik dan mahasiswa.</p> <p>Selanjutnya Miftahur Rahman menambahkan, penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jember, diindikasi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. PPS sampai KPU Kabupaten telah sengaja memanipulasi data, tapi tidak satupun yang diproses oleh Bawaslu Jember.</p> <p>"Bawaslu seperti sengaja dan ada dugaan sudah kongkalikong dengan penyelenggara seperti PPS sampai KPU. Kami menilai Bawaslu sudah mandul, karena tidak ada satupun penyelenggara Pemilu yang ditindak. Padahal jelas jelas ada pelanggaran dan kejahatan Pemilu di Kabupaten Jember, dimana mereka (Bawaslu)," ujar Memet.</p> <p>Padahal, menurut pria setengah baya ini, dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, ada 13 kecamatan yang jelas-jelas terjadi pelanggaran, tapi tidak satupun yang ditindak oleh Bawaslu.</p> <p>"Gakumdu tidak bergerak, Bawaslu Mandiul, karena tida menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga mereka sudah tidak layak untuk menjadi penyelenggara pemilu, sudah sepantasnya mereka dipecat," tegas Memet.</p> <p><strong>Dimosi Tidak Percaya</strong></p> <p>Di tengah carut-marutnya pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Jember, mendapatkan reaksi dari beberapa pihak melakukan pernyataan mosi tidak percaya terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember. Dimana Penyelanggara Pemilu di Jember ini dinilai gagal mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) sebagai bentuk proses demokrasi yang substansial.</p> <p>Salah satu yang menanggapi adalah Rully Efendi, pegiat Aliansi Warga Amankan Suara (AWAS), yang menilai Bawaslu Jember gagal melakukan pengawasan. "Mosi tidak percaya juga layak kita sampaikan ke Bawaslu Jember," tegas Rully yang juga Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jember, Kamis (14/3).</p> <p>Rully sebagai aktivis ini sebelumnya ikut demontrasi meminta aparat penegak hukum menangkap anggota PPK Sumberbaru, karena melakukan tindak pidana pemilu dengan membongkar segel kontainer D Hasil Penghitungan Suara. Ia saat itu berorasi di halaman Gedung Hotel Aston Jember tempat rekapitulasi suara KPU Jember, Selasa (5/3) lalu.</p> <p>Rully menjelaskan bahwa menemukan dugaan manipulasi perolehan suara Caleg di Kecamatan Sumberbaru. Atas kejadian tersebut, dirinya menilai KPU Jember telah gagal mengawal piranti penyelanggara di tingkat kecamatan (PPK).</p> <p>"Terbukti di proses rekapitulasi kabupaten, ada penggelembungan beberapa suara caleg dan partai tertentu di Sumberbaru," ungkapnya.</p> <p>Bagi Rully, peristiwa kejahatan Pemilu itu harusnya tidak terjadi, jika PPK Sumberbaru berintegritas dan Panwaslu Kecamatan setempat mampu melakukan tugas pengawasannya dengan baik.</p> <p>"Ironisnya, praktik penggelembungan suara yang sangat masif di Sumberbaru, malah terungkap dari laporan masyarakat sipil dan peserta pemilu. Panwasnya kemana saja?" sesalnya.</p> <p>Dirinya pun menilai Bawaslu mandul atas temuan dugaan pidana pemilu di Jember. "Jangankan mengungkap praktek money politics. Dugaan penggelembungan suara C Hasil ke D Hasil saja nihil. Lantas, apa saja kerjaan Bawaslu?," sindirnya.</p> <p>Tak hanya itu kata Rully. Sejumlah laporan masyarakat terkait penggelembungan suara yang faktanya terbukti saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, seolah dibiarkan tanpa ada rekomendasi penanganan perkara pidana pemilu. Padahal jika diproses, pelakunya bisa terancam pidana selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 48 juta.</p> <p class="class-paragraph">"Harusnya Bawaslu Jember membaca UU Pemilu di Pasal 532 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana," bebernya.</p>

"Kesan adanya pelanggaran dan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sudah jelas terlihat di Kecamatan Sumberbaru," ujarnya.

Kowaslu dan Gema Sipil Jember Nilai Gakumdu dan Bawaslu Mandul, Biarkan Kecurangan PPK dan KPUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan, siap buka-bukaan dengan Komisi II DPR RI perihal dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP). Sedianya, RDP digelar hari ini, tetapi harus ditunda lantaran KPU masih melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Emang ada pilihan lain, KPU harus siap (buka-bukaan soal dugaan kecurangan pemilu)," kata Anggota KPU August Mellaz di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mellaz menegaskan, rekapitulasi penghitungan suara pemilu dilakukan secara transparan. Pasalnya, saksi peserta pemilu turut hadir dan rekapitulasi juga digelar melalui live streaming yang disaksikan semua masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014440525/ibu-yang-tusuk-anaknya-20-kali-sempat-bilang-ke-suaminya-dunia-mau-kiamat">Ibu yang Tusuk Anaknya 20 Kali Sempat Bilang ke Suaminya Dunia Mau Kiamat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan saja dihadiri oleh saksi dari peserta pemilu, termasuk juga ada ada pemantau, dan juga ada live streaming. Sehingga semua orang juga bisa memantau langsung. Bagaimanapun KPU itu berkejaran dengan tenggat-tenggat waktu yang memang harus dipenuhi," ucap Mellaz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan surat penundaan rapat kepada Komisi II DPR RI. RDP itu sedianya membahas terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau enggak salah saya dapat informasi dari staf saya pada 21 Maret pukul 09.00 pagi," tegas Mellaz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan, harus mengundurkan jadwal rapat evaluasi dengan KPU RI. Rapat itu baru akan dilaksanakan setelah proses penghitungan suara manual selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alasan teman-teman KPU meminta penundaan karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk-sibuknyalah. Karena sekarang ini sudah mulai penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU RI,&rdquo; pungkas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3) kemarin.</div>

KPU RI memastikan, siap buka-bukaan dengan Komisi II DPR RI perihal dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kecurangan pemilu

Berita Terkini