<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/10/bupati-rejang-lebong-fikri-thobari-youtube-fikri-thobari-official-Ir5oT.webp" alt="Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. (YouTube Fikri Thobari Official)" width="100%">
<figcaption>Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. (YouTube Fikri Thobari Official)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bengkulu. Operasi senyap tersebut salah satunya mengamankan Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari.
&ldquo;Konfirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (10/3).
Dalam OTT tersebut, tim penindakan KPK tidak hanya mengamankan Bupati Rejang Lebong, tapi juga pihak-pihak lainnya. Rencananya, Bupati Rejang Lebong bersama pihak-pihak yang diamankan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa pagi.
"Sejumlah pihak diamankan, pagi ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Bupati Rejang Lebong," ucap Budi.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603100045/profil-bupati-rejang-lebong-fikri-thobari-politikus-pan-yang-terjaring-ott-kpk-di-pertengahan-ramadhan">Profil Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, Politikus PAN yang Terjaring OTT KPK di Pertengahan Ramadhan</a>
Terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, menduga Fikri Thobari bersama pihak-pihak yang diamankan diduga terlibat transaksi suap. Dalam operasi tersebut, tim satgas KPK mengamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti.
&ldquo;Ada uang tunai yang diamankan,&rdquo; tegas Fitroh.
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana yang menjerat Fikri Thobari dan pihak lain yang turut diamankan. Termasuk mengenai jumlah uang tunai yang disita dalam operasi tersebut.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Fikri Thobari dan pihak-pihak lainnya. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah diamankan dalam OTT tersebut.
&nbsp;

KPK melakukan OTT di Bengkulu dan membawa Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari ke Jakarta. Simak detail OTT beserta barang bukti uang tunai.

Terjaring OTT, KPK Bawa Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Dibawa ke Jakarta

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/10/bupati-rejang-lebong-fikri-thobari-youtube-fikri-thobari-official-Wl5FB.webp" alt="Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. (YouTube Fikri Thobari Official)" width="100%">
<figcaption>Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. (YouTube Fikri Thobari Official)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Bengkulu. KPK mengamankan 12 orang dalam operasi senyap tersebut, salah satunya Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari.
&ldquo;Konfirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (10/3).
Rencananya, Bupati Rejang Lebong bersama pihak-pihak yang diamankan akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa pagi.
"Sejumlah pihak diamankan, pagi ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucap Budi.
Terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, menduga Fikri Thobari bersama pihak-pihak yang diamankan diduga terlibat transaksi suap. Dalam operasi tersebut, tim satgas KPK mengamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti.
&ldquo;Ada uang tunai yang diamankan,&rdquo; tegas Fitroh.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603100039/kpk-gelar-ott-di-bengkulu-bupati-rejang-lebong-fikri-thobari-diamankan">KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan</a>
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana yang menjerat Fikri Thobari dan pihak lain yang turut diamankan. Termasuk mengenai jumlah uang tunai yang disita dalam operasi tersebut.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Fikri Thobari dan pihak-pihak lainnya. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah diamankan dalam OTT tersebut.
<h3>Profil Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari</h3>
Muhammad Fikri Thobari lahir di Baturaja, Sumatera Selatan, pada 4 Februari 1981. Sejak kecil, ia banyak menghabiskan masa pendidikan di wilayah Curup, yang merupakan ibu kota Kabupaten Rejang Lebong.
Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 04 Nakau. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Curup dan MAN 2 Curup. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Fikri melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603100038/ipang-wahid-sebut-fenomena-media-sosial-terus-berubah-70-persen-opini-publik-terbentuk-dalam-24-jam">Ipang Wahid Sebut Fenomena Media Sosial Terus Berubah, 70 Persen Opini Publik Terbentuk dalam 24 Jam</a>
Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH dan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP). Pendidikan tersebut menjadi bekal penting bagi dirinya sebelum terjun lebih jauh ke dunia pemerintahan dan politik.
Sebelum aktif di pemerintahan, Fikri Thobari pernah berkecimpung di dunia usaha dan media. Ia sempat terlibat dalam pengelolaan media lokal di wilayah Rejang Lebong, termasuk menjadi pimpinan koran Sehasen Jaya pada 2008-2010.
Karier politiknya kemudian berkembang setelah aktif di Partai Amanat Nasional (PAN). Di tingkat daerah, ia pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong. Posisi tersebut membuatnya semakin dikenal sebagai salah satu tokoh politik lokal yang berpengaruh.
Melalui pengalaman organisasi dan jaringan politik yang dimilikinya, Fikri kemudian maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Ia berhasil memenangkan kontestasi tersebut dan dilantik sebagai Bupati Rejang Lebong pada 20 Februari 2025.
&nbsp;

 Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari terjaring OTT KPK di Bengkulu. KPK amankan uang tunai dan periksa intensif, peran dan profil.

Profil Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, Politikus PAN yang Terjaring OTT KPK di Pertengahan Ramadhan

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/knSirgZr3uQyuJVVCB9vAlCLssC02Uwob2PHa25v-2209305247.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu. Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan sejumlah pihak, salah satunya Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
Kabar penangkapan itu dibenarkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi pada Selasa (10/3) dini hari.
&ldquo;Benar, Bupati Rejang Lebong,&rdquo; kata Fitroh.
Fikri Thobari bersama beberapa pihak lainnya diduga terlibat dalam transaksi suap. Dalam operasi tersebut, tim satgas KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603100038/ipang-wahid-sebut-fenomena-media-sosial-terus-berubah-70-persen-opini-publik-terbentuk-dalam-24-jam">Ipang Wahid Sebut Fenomena Media Sosial Terus Berubah, 70 Persen Opini Publik Terbentuk dalam 24 Jam</a>
&ldquo;Ada uang tunai yang diamankan,&rdquo; tegas Fitroh.
Namun, Fitroh belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana yang menjerat Fikri Thobari dan pihak lain yang turut diamankan. Termasuk mengenai jumlah uang tunai yang disita dalam operasi tersebut.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Fikri Thobari dan pihak-pihak lainnya yang turut diamankam. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah diamankan dalam OTT tersebut.
&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG_20200721_171408-1.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu saat melakukan sosialisasi dalam rangka pengawasan Pilkada 2020. Carminanda/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu saat melakukan sosialisasi dalam rangka pengawasan Pilkada 2020. Carminanda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dari jalur independen (perseorangan) ditetapkan kepolisian sebagai tersangka. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyatakan, kasus tersebut merupakan pertama di Indonesia dalam perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.  Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu Halid Saifullah mengatakan, penetapan tersangka pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dari jalur independen (perseorangan) Syamsul Efendi dan Hendra Wahyudiansyah atas laporan masyarakat. Pasangan itu diduga melakukan pencatutan nama dukungan untuk calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Rejang Lebong 2020.  ”Jadi kasus di Rejang Lebong itu merupakan kasus yang sudah masuk tahap penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya dan itu pertama di Indonesia dalam perhelatan Pilkada 2020,” kata Halid seperti dilansir dari Antara di Bengkulu pada Rabu (22/7).  Dia menjelaskan, pemeriksaan kasus yang kini naik ke tingkat penyidikan tersebut merupakan yang kedua kali, setelah pemeriksaan dengan kasus yang sama sebelumnya dihentikan pada tahap kedua. Pemeriksaan pertama yang dihentikan tersebut karena masih terdapat perbedaan penafsiran pemenuhan unsur pidana terkait pasal yang disangkakan yakni pasal 185 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.  Pemeriksaan pertama yang dihentikan itu saat tahap verifikasi administrasi di KPU Rejang Lebong terhadap pasangan bakal calon yang maju melalui jalur perseorangan. Sedangkan pemeriksaan tahap kedua yang perkaranya saat ini naik ke tahap penyidikan yaitu pada tahap verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.  ”Kasus ini pertama dilaporkan ke kepolisian. Kemudian kepolisian didorong ke Gakkumdu dan setelah diskusi panjang akhirnya digunakan pasal 184 juncto pasal 81 dengan pendekatan pada syarat-syarat pencalonan dan ini akhirnya naik ke penyidikan,” papar Halid.  Halid mengaku, pihaknya menghormati upaya hukum praperadilan yang diajukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Syamsul Efendi dan Hendra Wahyudiansyah ke pengadilan negeri setempat. Langkah yang ditempuh bakal calon tersebut merupakan langkah konstitusional yang diberikan undang-undang.  Sebelumnya, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Syamsul Efendi dan Hendra Wahyudiansyah telah mendaftarkan praperadilan terhadap penetapan tersangka atas dugaan pencatutan nama pada syarat dukungan bakal calon perseorangan ke Pengadilan Negeri Curup.  Humas Pengadilan Negeri Curup Riswan Herafiansyah membenarkan adanya pendaftaran praperadilan yang diajukan tim penasihat hukum Syamsul Efendi dan Hendra Wahyudiansyah dan telah diregister. Ketua Pengadilan Negeri Curup, kata Riswan, telah menunjuk hakim tunggal Ari Kurniawa sebagai hakim yang menangani perkara tersebut, dibantu panitera pengganti AK Bagus. Sidang pertama dilaksanakan pada Rabu (29/7).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IMRhtiTWx10  &amp;nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XBKQTIySarA

Calon Independen Jadi Tersangka Kasus Pencatutan Nama